ADA KALTIM

Facebook Instagram Youtube

BERITA TERBARU

Komisi IV DPRD Kukar Upayakan Kenaikan Insentif Guru Swasta

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah berupaya mendorong peningkatan insentif bagi guru swasta melalui revisi kebijakan pemerintah daerah.

Hal ini menjadi pembahasan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar serta Forum Guru Swasta Kukar di Ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (21/7/2025).

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan agar kesejahteraan guru swasta dapat ditingkatkan.

“Ya kita DPRD mencoba meramu supaya ada peningkatan terhadap insentif para rekan-rekan guru swasta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meski Kukar memiliki insentif guru swasta tertinggi di Kalimantan Timur, namun peningkatan selama ini masih lebih banyak diterima oleh guru ASN dan PPPK.

“Makanya ini menyesuaikan saja, menyesuaikan kemampuan-kemampuan daerah,” kata dia.

Ia mencontohkan, bila ditambah Rp500 ribu per orang, maka tambahan beban APBD bisa mencapai Rp16 miliar.

Meski begitu, pihaknya berkomitmen mengupayakan revisi Peraturan Bupati agar kesejahteraan guru swasta tetap meningkat.

“Poinnya DPRD tidak tinggal diam, tetap mengupayakan,” tegasnya.

Di forum yang sama, Ketua Forum Guru Swasta Kukar, Bahrul menuturkan, para guru swasta sebenarnya sudah lama berharap ada perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.

Menurutnya, sejak awal tahun 2000-an hingga kini, jumlah insentif daerah yang diterima guru swasta di Kukar tidak berubah signifikan.

Banyak guru senior pun mengaku tunjangan mereka masih sama seperti 20 tahun lalu, sementara beban kerja semakin besar.

Bahrul juga menggambarkan realita di lapangan, di mana para guru swasta harus berbagi waktu dan tenaga mengajar dengan kondisi tunjangan yang minim.

Mereka kerap menjalankan tugas mengajar dengan jam padat, tanpa jaminan tambahan seperti guru negeri yang sudah memperoleh berbagai tunjangan dan fasilitas.

Sementara di daerah lain seperti Bontang, tunjangan untuk guru swasta mulai dinaikkan hingga Rp2 juta per bulan pada tahun ini.

Ia menilai selisih tunjangan dengan guru ASN dan PPPK di Kukar semakin melebar.

Bahkan, kata dia, di Kukar sendiri guru P3K sudah bisa menerima hingga Rp2,6 juta, sedangkan guru swasta masih bertahan di angka di bawah Rp1 juta.

Meski demikian, Bahrul menegaskan para guru swasta tidak meminta penyetaraan penuh, mereka hanya berharap ada penyesuaian yang pantas untuk menjaga semangat mengajar.

Bahrul pun berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog lebih intens agar kesejahteraan guru swasta mendapat tempat dalam kebijakan daerah.

Baginya, insentif yang layak bukan sekadar angka, tetapi juga penghargaan bagi perjuangan guru swasta dalam mencerdaskan anak-anak Kukar.

“Tunjangan ini bukan untuk kami pribadi, tapi untuk mendukung semangat kami dalam mendidik generasi Kukar. Karena hasil dari pendidikan ini, pada akhirnya, juga akan dinikmati oleh daerah,” tutupnya. (ak/ko)

Komisi II DPRD Kukar Gelar RDP, Bahas Solusi Permasalahan Air Bersih Desa Loa Duri Ulu

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Komisi II DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas solusi atas permasalahan layanan air bersih yang dikeluhkan warga Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, ini berlangsung di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar pada Senin (21/7/2025) dan dihadiri Direktur Utama Perumda Tirta Mahakam, Suparno, beserta perwakilan warga melalui para Ketua RT.

Dalam RDP tersebut, Eko menegaskan DPRD Kukar berkomitmen mengawal upaya perbaikan layanan air bersih agar persoalan yang sudah lama dirasakan warga bisa segera teratasi.

“Jalannya rapat hari ini berjalan sangat lancar dan cair. Warga yang hadir, melalui para Ketua RT, menyampaikan harapan mereka agar ada perbaikan pada instalasi PDAM yang selama ini menjadi keluhan di Loa Duri Ulu,” ujar Eko.

Ia menekankan bahwa kebutuhan air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara merata.

Untuk itu, pihaknya memastikan pengawalan melalui pembahasan anggaran perubahan agar rencana perbaikan benar-benar terealisasi.

“Harapan kita semua, keluhan warga di sekitar Loa Duri Ulu dan Loa Janan Ulu ini dapat segera direspons dan diselesaikan. Air bersih itu kebutuhan dasar, dan harus bisa dinikmati secara normal oleh seluruh warga,” tegasnya.

Eko menilai RDP ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan aspirasi warga dengan pihak terkait agar penanganan masalah air bersih tidak lagi terhambat ke depannya.

“Kami dari DPRD tentu berkomitmen untuk mengawal ini di perubahan anggaran nanti. Jangan sampai ada kendala lagi, karena tujuan kita sama, melayani masyarakat secara optimal,”tuturnya.

Sementara itu, Dirut Perumda Tirta Mahakam, Suparno, menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan dari warga melalui langkah teknis di lapangan.

Ia menilai RDP ini sangat membantu pihaknya mendengar langsung apa yang menjadi permasalahan di masyarakat, sehingga kebutuhan nyata bisa segera dipetakan.

“Kami berterima kasih atas RDP ini. Kami jadi bisa mendengar langsung keluhan warga, tidak hanya lewat media. Bahkan tadi kami sudah simpan beberapa nomor Ketua RT untuk kami tindak lanjuti,” ujar Suparno.

Suparno menjelaskan, keterbatasan jaringan pipa menjadi salah satu kendala utama yang terjadi di Desa Loa Duri Ulu.

Kata dia, Kapasitas pipa yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang tiap tahun terus bertambah.

“Secara teknis, jaringan pipa di sana masih 2 inci. Idealnya itu hanya cukup untuk 25 sampai 50 rumah, tapi di lapangan penduduk sudah ribuan. Ini jelas tidak seimbang,” ungkapnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya tengah menyusun program pembenahan pada perubahan anggaran 2025.

Salah satunya melalui rencana pembesaran jaringan distribusi dan interkoneksi pasokan air dari Bakungan dan Loa Janan, agar tekanan air lebih stabil dan distribusi merata.

“Yang dulu tidak interkoneksi, sekarang kami bangun agar saling menyokong. Kami mohon doa dan dukungan agar proses pemasangan pipa di lapangan bisa selesai tepat waktu,” jelas Suparno.

Ia juga menegaskan pentingnya edukasi kepada warga mengenai kondisi teknis, terutama di wilayah dengan elevasi tinggi.

Menurutnya, hal ini perlu dijelaskan sejak awal agar warga memahami batas kemampuan pelayanan.

“Kami minta tim juga ke depan bisa lebih jeli. Mana daerah yang mungkin memang belum bisa dilayani penuh, ya harus disampaikan sejak awal. Jangan sampai masyarakat kecewa karena merasa dijanjikan layanan yang belum memungkinkan secara teknis,” tutupnya. (ak/ko)

Pemerintah Kecamatan Anggana Fokus Tuntaskan Krisis Air Bersih

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Permasalahan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah bagi sejumlah desa pesisir di Kecamatan Anggana.

Untuk mengatasinya, pemerintah kecamatan kini mengutamakan pola perencanaan berbasis kebutuhan masing-masing desa agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Camat Anggana, Rendra Abadi, menuturkan bahwa kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur di tiap desa tidak sama, sehingga pendekatan penyelesaiannya pun berbeda.

“Setiap desa punya karakteristik sendiri. Ada yang memang kesulitan air, ada juga yang butuh peningkatan infrastruktur. Jadi solusinya harus disesuaikan,” katanya, Sabtu (19/7/2025).

Saat ini, Desa Sepatin menjadi prioritas pertama dengan pembangunan sarana air bersih melalui dukungan anggaran dari Pemkab Kukar sebesar Rp5 miliar.

Fasilitas ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga dengan membangun tandon penyimpanan, pipa distribusi, dan saluran sambungan ke setiap rumah.

Di desa lain seperti Tani Baru dan Muara Pantuan, pemerintah kecamatan masih melakukan pemetaan lokasi sumber air bersama dinas teknis terkait.

Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar penyusunan rancangan teknis agar pembangunan sesuai kondisi lapangan.

Rendra juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program air bersih.

Ia menegaskan, fasilitas yang ada akan bermanfaat maksimal bila warga turut menjaga dan merawatnya.

“Kalau masyarakat tidak merawat, berapa pun dana yang dikeluarkan tidak akan bertahan lama,” ujarnya.

Untuk mendukung upaya ini, pihak kecamatan juga aktif melakukan penyuluhan terkait pola hidup bersih, sanitasi, dan pengelolaan air yang hemat.

Kegiatan edukasi tersebut menggandeng kader desa dan tokoh masyarakat agar pesan mudah diterima warga.

Dengan langkah terpadu dan dukungan semua pihak, Rendra optimistis masalah air bersih di wilayah pesisir Anggana bisa segera teratasi.

“Air bersih ini kebutuhan mendasar, kami tidak ingin ada warga yang masih kesulitan mengaksesnya,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Satgas Pengawas SPMB, Harapan Baru Pendidikan Berkeadilan di Samarinda

Posted on by adakaltim

Samarinda – Setiap tahun ajaran baru, kisah serupa sering terulang. Keluhan orang tua, tudingan praktik curang, hingga kabar miring soal penerimaan siswa baru selalu menghiasi ruang publik. Namun tahun ini, situasinya sedikit berbeda di Samarinda.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyebut ada yang patut diapresiasi. Sebuah langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam membentuk tim pengawas khusus Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

“Langkah ini cukup sigap. Meskipun sempat muncul aduan dari masyarakat, tapi tim pengawas bisa langsung merespon dan menyelesaikannya dengan cepat,” ucap Ismail.

Menurutnya, kehadiran tim Satgas bukan hanya soal penyelesaian masalah teknis, tetapi merupakan bentuk kontrol yang bisa membawa pendidikan ke arah yang lebih transparan dan adil.

“Sudah seharusnya pengawasan seperti ini dilakukan sejak lama. Karena kita tahu, di lapangan selalu ada potensi penyimpangan yang merugikan anak-anak kita,” tambahnya.

Ismail berharap, Satgas ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan menjadi pelopor dalam menegakkan sistem pendidikan yang berpihak pada keadilan. Tidak hanya di pusat kota, tetapi juga menjangkau sekolah-sekolah di kawasan pinggiran.

“Dengan adanya mekanisme yang jelas dan pengawasan yang ketat, masyarakat bisa kembali percaya bahwa penerimaan siswa benar-benar sesuai aturan,” tuturnya.

Ismail optimis, langkah konkret ini akan menghapus praktik-praktik tidak sehat dalam dunia pendidikan, dan menjamin setiap anak di Samarinda mendapat hak yang sama untuk mengakses sekolah. (adv/hr/ko)

Gunung Lingai dan Semangat Warga Menata Lingkungan Lewat Sampah

Posted on by adakaltim

Samarinda – Di tengah tantangan lingkungan dan persoalan sampah yang kerap membayangi kota, Kelurahan Gunung Lingai hadir sebagai cerita inspiratif.

Terletak di Kecamatan Sungai Pinang, kawasan ini menjelma menjadi pusat inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dengan 11 Bank Sampah Unit (BSU) aktif terbanyak se-Kota Samarinda.

Saat Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, datang langsung ke lokasi beberapa waktu lalu, ia menyaksikan sendiri bagaimana gerakan lingkungan ini bukan sekadar wacana.

Dari rumah ke rumah, dari gang sempit ke bantaran sungai, warga bergotong royong mengubah cara pandang terhadap sampah.

Uniknya, setiap BSU punya gaya sendiri. Ada yang menukar sampah dengan sembako. Ada pula yang lebih kreatif mengolah cangkang udang menjadi sambal khas yang mulai dikenal.

“Lainnya membuat kompos, menanam ratusan pucuk merah, hingga menggali lebih dari 500 lubang biopori. Semua bergerak bersama dalam semangat kebersamaan,” ungkapnya.

Warga bahkan rutin membersihkan sungai dan menanami bantaran yang rawan longsor dan pencemaran. Semua BSU ini juga terhubung ke Bank Sampah Induk (BSI), yang menjadi pusat distribusi hasil daur ulang mereka.

Meski penuh semangat, tak semua berjalan mulus. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan armada pengangkutan sampah. Gang-gang kecil di Gunung Lingai tak bisa dijangkau kendaraan besar.

Andriansyah pun mendorong adanya sinergi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Harapannya, DLH bisa fasilitasi armada kecil agar distribusi lebih lancar. Potensi Gunung Lingai ini luar biasa,” ujarnya.

Di tengah kompleksitas persoalan lingkungan perkotaan, Gunung Lingai membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dari rumah, dari sampah, dan dari semangat warga yang tak pernah padam. (adv/hr/ko)

Teknologi dari Korea dan Anggaran Miliaran: DPRD Soroti Proyek Driving Range GOR Segiri

Posted on by adakaltim

Samarinda – Teriknya matahari tak menyurutkan langkah Komisi III DPRD Samarinda saat meninjau proyek Driving Range Golf di kawasan GOR Segiri.

Lapangan seluas hampir satu hektare ini menjadi saksi ambisi pemerintah kota membangun fasilitas olahraga modern yang diklaim akan setara dengan lapangan-lapangan di Jakarta dan Bandung.

Namun, di balik deru pembangunan tahap kedua dengan nilai fantastis Rp33 miliar, sorotan tajam datang dari Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar.

Fokusnya bukan hanya pada luas lahan atau tinggi jaring pengaman, tapi pada sebuah sistem digital canggih yang diimpor langsung dari Korea Selatan.

“Kalau dilihat dari struktur anggarannya, 45 persen itu tersedot untuk golf service,” kata Deni, sembari menelusuri area yang kini mulai terlihat wujudnya.

Menurutnya, Itu berupa satu paket teknologi IT dari Korea yang disebutkan digunakan juga di Lapangan Arjuna dan Dago.

Tak seperti sistem kontrak tahunan yang lazim dalam proyek serupa, pengadaan teknologi ini dilakukan dengan skema beli putus. Artinya, tak ada biaya tahunan atau kewajiban pembayaran lanjutan-seluruh sistem dibayar sekaligus.

“Sekali beli langsung, termasuk IT dan seluruh perangkatnya,” tegas Deni.

Tak hanya sistem digital, perhatian juga tertuju pada infrastruktur fisik. Sebanyak 39 persen dari total anggaran digunakan untuk membangun tiang dan jaring pengaman setinggi beberapa meter yang mengelilingi area seluas 9.800 meter persegi. Jaring ini bukan sekadar dekorasi, tapi penjaga agar bola-bola golf tidak melayang keluar dari arena latihan.

Kini, publik menanti. Apakah proyek ini akan menjadi ikon olahraga baru bagi warga Samarinda, atau justru jadi perbincangan hangat soal efisiensi anggaran. (adv/ko)