BERITA TERBARU

Samarinda – Akurasi data kependudukan di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Kali ini, suara tegas datang dari Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Suparno, yang menilai kondisi data kependudukan saat ini masih jauh dari kata tertib.

“Sebetulnya data kependudukan ini kan carut-marut,” ujarnya, mengawali pandangan kritisnya.

Meski Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) disebut telah menunjukkan komitmen pembenahan, Suparno menggarisbawahi bahwa inti persoalan justru berada di tangan masyarakat sendiri.

Menurutnya, rendahnya kesadaran warga dalam memperbarui informasi kependudukan telah memperburuk kualitas data.

“Yang jadi permasalahan kita sekarang itu adalah ketika masyarakat pindah, dia tidak segera melaporkan ke Capil,” ungkapnya.

Situasi ini, menurut Suparno, bukanlah kasus yang jarang. Ia kerap menemui warga yang baru mengurus dokumen kependudukan setelah menikah dan bahkan baru melakukan pencatatan resmi ketika anak pertama lahir.

“Pada saat mereka melakukan pernikahan, mereka pindah, belum mengurus data kependudukan. Akan diurus setelah anaknya lahir,” jelasnya.

Masalah serupa juga terjadi dalam pencatatan kematian. Banyak keluarga yang baru melaporkan kematian anggota keluarganya saat ada urusan warisan atau masalah hukum seperti utang-piutang.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pentingnya data kependudukan yang akurat belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Suparno pun menegaskan bahwa perbaikan data tidak cukup hanya dari sisi pemerintah, tetapi juga harus dibarengi dengan perubahan perilaku warga.

Data yang valid, kata dia, menjadi fondasi pelayanan publik yang efektif dan akurat. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, upaya modernisasi sistem administrasi akan sulit membuahkan hasil. (adv/hr/ko)

Samarinda – Fluktuasi harga bahan pokok menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Kota Samarinda. Rusdi Doviyanto, salah satu anggotanya, menilai inflasi yang tak menentu di kota ini harus ditangani lebih dari sekadar respons sesaat.

Ia menyebut, pemerintah memang telah berupaya—seperti dengan menggelar pasar murah saat harga melonjak. Namun, menurutnya, itu hanya solusi sementara.

“Kenaikan harga selalu muncul menjelang hari-hari besar. Jika tak diantisipasi sejak dini, masyarakat selalu jadi korban,” ungkap Rusdi.

Bagi Rusdi, pengawasan distribusi dan harga bahan pokok harus dilakukan secara konsisten. Ketatnya pemantauan diyakini bisa menekan potensi inflasi, menjaga daya beli, dan menciptakan kestabilan pasar.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang. Komisi II, katanya, akan mendorong program ketahanan pangan yang tidak hanya bersifat situasional, tapi berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan komoditas strategis.

“Ini bukan hanya persoalan hari ini. Kita bicara masa depan harga pasar dan kesejahteraan warga,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Di balik ragam warna seragam siswa, terdapat dilema yang tak kasat mata. Ismail Laitisi, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, melihat langsung satu persoalan yang selama ini luput dari perhatian: ketidakjelasan regulasi soal seragam sekolah.

Dalam kunjungannya ke salah satu sekolah dasar di wilayah Samarinda Seberang, Ismail mendapati sekolah tersebut tidak menyediakan seragam batik dan olahraga bagi siswa. Bukan karena tak peduli, tetapi karena belum ada aturan yang tegas menjadi pegangan.

“Menurut saya ini menjadi persoalan juga, karena seragam batik dan olahraga mencerminkan ciri khas masing-masing sekolah,” katanya.

Bagi Ismail, seragam bukan sekadar pakaian. Ia adalah identitas dan kebanggaan siswa. Namun, tanpa aturan yang jelas, sekolah berpotensi kebingungan: apakah boleh mengadakan? Berapa harga yang wajar? Atau sebaiknya ditiadakan saja?

“Kita perlu regulasi yang pasti supaya sekolah punya pegangan. Jangan sampai ada yang terlalu berkreasi dengan harga, dan ada pula yang justru diam di tempat karena bingung,” ujarnya menegaskan.

Lebih dari itu, Ismail juga ingin meringankan beban orang tua. Ia mengusulkan agar perlengkapan seperti topi, dasi, dan kaos kaki dapat dibeli di luar sekolah. Menurutnya, koperasi boleh menjual, tapi tidak memaksakan.

“Kalau ada saudara yang punya seragam batik atau olahraga yang masih layak pakai, sebaiknya siswa tetap bisa menggunakan itu tanpa diwajibkan beli baru,” tuturnya.

Bersama rekan-rekannya di DPRD, Ismail terus mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar segera menyusun regulasi yang berpihak kepada siswa dan orang tua.

Ia percaya, kebijakan pendidikan yang baik adalah yang menyentuh langsung kebutuhan nyata di lapangan, tanpa membebani ekonomi keluarga. (adv/hr/ko)

Samarinda – Di tengah meningkatnya sorotan publik soal pengelolaan sampah di Kota Samarinda, suara menyejukkan datang dari Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Jasno.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam sikap pesimis, melainkan ikut berkontribusi aktif dalam mencari solusi atas persoalan yang ada.

Baginya, pengelolaan sampah bukan sekadar urusan pemerintah. Ini adalah tanggung jawab bersama antara negara dan warganya.

“Kalau memang peduli, mari kita bantu dengan solusi dan tindakan nyata,” ucap Jasno penuh semangat.

Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Jasno menyoroti upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, khususnya dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan.

Ia menyebutkan, kemajuan itu bahkan telah mendapat pengakuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Hanif Faisal Nurofiq, dalam kunjungan kerjanya ke TPA Sambutan awal Juli lalu.

“Kunjungan Menteri itu jadi bukti nyata bahwa Samarinda sedang bergerak ke arah yang benar dalam membenahi sistem persampahan,” jelasnya.

Namun, di balik langkah maju ini, Jasno menyayangkan munculnya komentar-komentar publik yang hanya berisi keluhan, bahkan tudingan tanpa solusi.

Ia menyampaikan keprihatinannya atas maraknya kritik yang tidak disampaikan secara konstruktif.

“Kalau ada yang kurang, mari sampaikan secara baik dan membangun. Jangan asal bicara dan memperkeruh suasana. Ini soal kota kita, tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Pemkot Samarinda sendiri saat ini tengah menggencarkan pembenahan sistem pengelolaan sampah. Selain revitalisasi TPA Sambutan, ada pula rencana pengadaan insinerator guna mengatasi masalah open dumping yang selama ini menjadi sorotan nasional.

Dalam pandangan Jasno, kerja pemerintah memerlukan dukungan moral dari masyarakat. Karena hanya dengan gotong royong dan partisipasi aktif, lingkungan bersih bukan lagi sekadar wacana, tapi kenyataan. (adv/hr/ko)