BERITA TERBARU

DPRD Samarinda Dorong Olahraga dan Pariwisata Jadi Andalan Kota

Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyoroti pentingnya penguatan sektor olahraga dan pariwisata sebagai penopang daya saing daerah. Menurutnya, dua sektor tersebut memiliki potensi besar jika dikelola dengan serius.

Ismail menyebut, pembinaan atlet yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) mulai menunjukkan hasil menggembirakan. Atlet-atlet lokal Samarinda kini mampu meraih prestasi di tingkat provinsi hingga nasional, sehingga kota ini tidak lagi bergantung pada atlet dari luar daerah.

“Putra-putri Samarinda sudah membuktikan kemampuan mereka. Ini jadi modal besar untuk membangun kebanggaan daerah,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).

Selain olahraga, pariwisata juga menjadi perhatian. Agenda tahunan seperti Festival Mahakam dan Festival Kampung Ketupat dinilai berhasil menjaga budaya lokal sekaligus menarik wisatawan dari berbagai daerah.

Namun, Ismail menegaskan perlu adanya penataan harga kuliner di kawasan wisata agar lebih seragam. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kenyamanan pengunjung.

“Dengan pelayanan dan penataan yang baik, Samarinda bisa menjadi kota ramah wisata, sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi dari kalangan lokal,” tegasnya. (adv/hr/ko)

Ahmad Yani Sebut DPRD Kukar Tak Pernah Hambat Pembayaran Beasiswa Kukar Idaman

Tenggarong – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani menegaskan bahwa DPRD tidak pernah menghambat proses pembayaran Beasiswa Kukar Idaman.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) yang digelar di ruang rapat Ketua DPRD Kukar, Selasa (23/9/2025).

RDP ini digelar hanya berselang satu hari setelah mahasiswa beraudiensi dengan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati, Rendi Solihin.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa meminta kepastian sisa pembayaran Beasiswa Kukar Idaman tahun 2025, yang sempat menjadi polemik karena tidak sepenuhnya terbayarkan pada tahap pertama.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ahmad Yani bersama Wakil Ketua I Abdul Rasid, Wakil Ketua III Aini Farida, serta beberapa anggota Komisi IV DPRD Kukar.

Ahmad Yani menjelaskan, penyebab keterlambatan realisasi bukan dari DPRD, melainkan karena dokumen KUA-PPAS baru diajukan pada pertengahan September.

Menurutnya, DPRD membutuhkan waktu untuk meneliti dan mengoreksi, sehingga proses tidak bisa dilakukan terburu-buru.

“Jadi tidak benar kalau dikatakan yang menghambat beasiswa itu adalah DPRD,” tegasnya.

Kehadiran mahasiswa, kata dia, dalam RDP memiliki peran penting untuk memastikan transparansi dan kepastian anggaran.

Beasiswa Kukar Idaman sendiri sudah dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025, meski semula diharapkan terakomodasi dalam APBD murni 2025.

Lebih lanjut, ia menyoroti jalannya rapat anggaran yang sempat terhambat karena ketidakhadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kalau tidak ada TAPD, tentu tidak bisa mengambil keputusan. Jadi jangan salahkan DPR, ini kesalahan eksekutif, khususnya TAPD, yang tidak hadir,” kata dia.

Terkait usulan tambahan anggaran, Ahmad Yani menyebut peluang tersebut terbuka agar lebih banyak mahasiswa terakomodasi.

Ia menilai beasiswa memiliki peran penting untuk meringankan beban orang tua mahasiswa sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kukar.

“Jangan hanya Rp16 miliar, tetapi kalau perlu ditambah agar manfaatnya lebih luas,” pungkasnya. (ak/ko)

KUA PPAS Perubahan APBD 2025 Kukar Disepakati Senilai Rp11,3 Triliun

Tenggarong – DPRD bersama Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2025 dengan nilai sebesar Rp11,3 triliun dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kukar, Tenggarong pada Selasa (23/9/2025).

Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid menerangkan bahwa penurunan nilai APBD dari Rp11,7 triliun menjadi Rp11,3 triliun menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun program kerja.

Menurutnya, setiap kegiatan harus dipastikan berdampak langsung terhadap masyarakat sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.

“Alhamdulillah kita telah menyepakati proyeksi Perubahan APBD 2025, meskipun kita harus menyiasati defisit anggaran ini,” ungkap Abdul Rasyid usai rapat paripurna.

Ia menjelaskan, APBD Perubahan 2025 diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan, jaminan kesehatan, hingga pelayanan publik menjadi titik perhatian utama agar kualitas hidup warga Kukar semakin baik.

“Dengan adanya defisit ini, sehingga harus ada kegiatan-kegiatan secara prioritas agar dilakukan seleksi kembali,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD Kukar menargetkan agar pembahasan Raperda APBD Perubahan segera dituntaskan.

Setelah persetujuan KUA PPAS, pembahasan akan dilanjutkan melalui Badan Anggaran (Banggar) untuk memastikan seluruh program yang disetujui benar-benar dapat direalisasikan.

“Harapan kami, dengan adanya APBD Perubahan 2025 ini seluruh pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, mengingat waktu perubahan 2025 ini hanya singkat,” pungkasnya. (ak/ko)

DPRD Samarinda Soroti Proyek Drainase Jalan Suryanata yang Abaikan Keselamatan Warga

Samarinda – Proyek rehabilitasi drainase di Jalan Suryanata, Kota Samarinda, menuai sorotan tajam dari DPRD. Pelaksanaan pekerjaan dinilai mengabaikan aspek keselamatan pengguna jalan karena minimnya rambu lalu lintas dan penutup sementara di sekitar area galian.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa standar operasional prosedur (SOP) keselamatan kerja wajib dijalankan dan tidak boleh diabaikan.

“Ini sudah saya sampaikan langsung ke dinas terkait. SOP keselamatan kerja itu wajib dijalankan, tidak boleh diabaikan,” ujarnya, Senin (22/9/2025).

Menurut Deni, pemasangan tanda peringatan seharusnya dilakukan sejak awal pekerjaan dimulai. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kontraktor yang mengerjakan proyek.

“Peringatan dan tanda keselamatan itu harus diutamakan. Jangan sampai menunggu ada korban dulu baru dipasang,” tegasnya.

Politisi muda ini mengingatkan bahwa setiap proyek infrastruktur, baik perbaikan maupun pembangunan baru, harus mengedepankan keamanan di atas segalanya.

“Pembangunan seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan risiko,” tandasnya.

Deni juga meminta instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan fisik di Samarinda. Ia menegaskan, kontraktor memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan di lapangan, bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas semata.

“Tanggung jawab keselamatan wajib dijalankan semua pihak. Keselamatan masyarakat harus jadi prioritas utama,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

DPRD Samarinda Minta Warga Tetap Tenang di Tengah Isu Beras Oplosan

Samarinda – Maraknya kabar beras oplosan dan beras imitasi belakangan ini memicu kekhawatiran masyarakat. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, mengingatkan agar warga tidak mudah terprovokasi isu yang belum jelas kebenarannya tersebut.

Menurutnya, isu semacam ini kerap dimanfaatkan oleh oknum pedagang untuk menaikkan harga beras secara sepihak.

“Kenaikan harga beras ini sudah seperti permainan pasar. Sekali naik, sangat sulit untuk kembali turun,” ujarnya, Senin (22/9/2025).

Markaca menegaskan, kepanikan masyarakat hanya akan memperburuk keadaan. Ia mengimbau agar warga tidak melakukan aksi borong beras atau panic buying, karena justru dapat memicu kelangkaan stok.

“Masyarakat sebaiknya lebih tenang. Jangan sampai karena isu yang berkembang, kita membeli bahan pokok di luar kebutuhan normal,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah kota untuk segera merespons situasi dengan memastikan distribusi beras tetap lancar, sehingga harga di pasaran bisa terkendali dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. (adv/hr/ko)

Aulia Sebut Realisasi Beasiswa Kukar Idaman Tahap Dua Masih Menunggu Pengesahan APBDP 2025

Tenggarong – Setelah sebelumnya program beasiswa Kukar Idaman menuai polemik karena pencairan dana tidak sesuai dengan janji awal, kini tahap kedua dipastikan baru bisa disalurkan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 disahkan.

Kepastian itu disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri usai menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (BEM Unikarta) bersama Wakil Bupati Rendy Solihin di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar pada Senin (22/9/2025).

Menurut Aulia, permintaan mahasiswa mengenai pencairan beasiswa sudah ditanggapi dengan memasukkan kebutuhan anggaran tambahan ke dalam APBD Perubahan 2025.

“Penambahan anggaran beasiswa itu sudah kami masukkan dalam anggaran perubahan tahun 2025,” jelasnya usai audiensi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dana yang disiapkan pemerintah untuk tahap kedua mencapai Rp16 miliar.

“Kami mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian, sebab lonjakan pemohon beasiswa pada periode sebelumnya meningkat 3–4 kali lipat. Namun, kami pastikan tahun depan hal ini tidak akan terulang lagi,” tegasnya.

Bupati menegaskan, meski APBD Perubahan biasanya diwarnai pemangkasan belanja daerah dalam jumlah besar, pihaknya tetap memberi prioritas penuh pada program beasiswa.

“Kami mengalahkan kegiatan lain demi menyiapkan anggaran ini sebagai wujud komitmen meningkatkan sumber daya manusia di Kukar,” sebutnya.

Saat ini, kata dia, anggaran sudah dimasukkan dalam anggaran perubahan. Namun, masih dalam tahap pembahasan di DPRD Kukar untuk bisa disahkan.

Aulia mengimbau masyarakat dan mahasiswa agar menunggu hasil akhir pembahasan anggaran sebelum pencairan beasiswa tahap dua dilakukan.

“Sekarang menunggu waktu kapan perubahan anggaran tersebut diketuk. Setelah itu, barulah beasiswa tahap kedua bisa dicairkan,” tutupnya. (ak/ko)