BERITA TERBARU

Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam merealisasikan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perluasan akses internet gratis hingga pelosok desa.

Seno Aji mengungkapkan bahwa program pendidikan gratis saat ini telah berjalan dengan baik, meski masih ditemui sejumlah masukan dan keluhan dari masyarakat. Ia menilai hal tersebut sebagai dinamika wajar dalam tahap awal pelaksanaan.

“Pendidikan gratis sudah berjalan. Kalau ada keluhan, itu hal yang wajar di awal pelaksanaan. Kritik kami terima sebagai bahan evaluasi agar program ini semakin baik, karena kerja kami memang untuk rakyat Kaltim,” ujarnya.

Pada sektor digitalisasi, mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 841 desa dapat menikmati layanan internet gratis. Wilayah Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Berau menjadi prioritas karena masih banyak desa yang belum terjangkau jaringan internet.

“Program internet gratis ini terus kami kembangkan. Target kami mencakup 80 persen desa dalam waktu dekat, dan dalam lima tahun ke depan, saya yakin seluruh desa di Kaltim sudah terkoneksi,” tegasnya.

Di bidang kesehatan, Pemprov Kaltim juga terus melanjutkan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini disebut menjadi pilar penting dalam memastikan terpenuhinya kesejahteraan dasar warga.

“Untuk BPJS, kami sudah bayarkan untuk masyarakat miskin. Saya akan cek kembali cakupan pastinya, tapi yang jelas sudah jalan dan akan terus ditingkatkan,” tambahnya.

Melalui tiga program prioritas tersebut, Pemprov Kaltim berkomitmen memperkuat layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kaltim. (adv/hr/ko)

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya menekan angka stunting melalui penguatan sosialisasi dan koordinasi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Upaya ini menjadi prioritas sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bumi Etam.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa rapat koordinasi percepatan penanganan stunting secara rutin digelar dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3A) Kaltim.

Menurutnya, fokus utama Pemprov Kaltim saat ini adalah pencegahan stunting sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), periode penting yang dinilai sangat menentukan tumbuh kembang anak di masa depan.

“Bagaimana menekan prevalensi stunting sejak 1.000 HPK harus didukung penuh. Kita ingin memastikan anak-anak yang lahir di Kaltim tumbuh sehat dan terbebas dari stunting,” ujarnya.

Seno Aji menambahkan, sejumlah langkah konkret terus dilakukan Pemprov Kaltim, mulai dari pemberian makanan bergizi hingga dukungan alokasi anggaran bagi wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) seperti Kabupaten Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu.

“Bahkan soal penanganan stunting telah masuk dalam RPJMD Kaltim,” singkatnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir yang dipicu oleh prediksi curah hujan tinggi pada penghujung tahun 2025, khususnya sepanjang Desember.

Peringatan tersebut sejalan dengan imbauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda, yang sebelumnya telah meminta warga di wilayah Kaltim untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor sejak awal Desember.

“Pemprov Kaltim telah rapat bersama BPBD membahas potensi curah hujan tinggi di bulan ini. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” ujar Seno Aji.

Ia menegaskan bahwa hujan lebat berpotensi berdampak pada sejumlah daerah rawan banjir di Kalimantan Timur. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta meningkatkan koordinasi untuk mengantisipasi potensi bencana yang mungkin terjadi.

“Tetap waspada. Sebelum terjadi curah hujan tinggi, paling tidak bisa mencari tempat yang lebih aman. Kami akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hal ini,” tambahnya.

Berdasarkan prakiraan curah hujan pada 10 hari pertama Desember, sebagian besar wilayah Kaltim diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah, yakni 50–150 milimeter (mm), dengan peluang hujan mencapai lebih dari 70 persen.

Pemerintah Provinsi Kaltim mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terbaru dan segera melaporkan jika terjadi kondisi berpotensi membahayakan. (adv/hr/ko)

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengimbau seluruh perusahaan pertambangan di wilayah setempat untuk memperkuat sinergi dan menyelaraskan program kewajiban sosial masyarakat dengan agenda pembangunan pemerintah daerah.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan pentingnya setiap perusahaan tambang untuk melaporkan rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), dan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemprov Kaltim.

Menurutnya, pelaporan dan koordinasi tersebut sangat esensial guna mencegah tumpang tindih antara program perusahaan dengan proyek pembangunan pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Sinergi dengan perusahaan sangat diperlukan. Kami meminta perusahaan melaporkan rencana PPM mereka ke depan agar program kita sejalan dan tidak saling tumpang tindih,” ujar Seno Aji.

Ia menilai, pelaksanaan program CSR secara mandiri sering kali berpotensi menimbulkan duplikasi kegiatan. Salah satu contohnya adalah program beasiswa perusahaan yang bisa bersinggungan dengan alokasi dana pendidikan Pemprov Kaltim, termasuk Program Gratispol Pendidikan yang mencapai Rp1,4 triliun pada tahun 2026.

Sebagai alternatif, Wagub mendorong perusahaan lebih fokus pada dukungan infrastruktur pendidikan, seperti perbaikan fasilitas sekolah yang rusak di wilayah operasional tambang.

Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dapat menjadi kontribusi nyata perusahaan, terlebih karena masih terdapat kebutuhan yang belum sepenuhnya terdanai oleh mandatory spending APBD sebesar 20 persen untuk sektor pendidikan.

Seno juga menekankan bahwa keberadaan industri pertambangan harus memberikan dampak positif bagi perusahaan, karyawan, serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk di dalamnya dukungan terhadap penyediaan rumah layak huni sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. (adv/hr/ko)