BERITA TERBARU

Tenggarong – Setelah menuntaskan proses pemeriksaan kesehatan tiga bakal pasangan calon (Bapaslon), KPU Kutai Kartanegara (Kukar) menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Bapaslon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2024.

Penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan diberikan langsung oleh Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan, kepada masing-masing Liaison Officer (LO) atau penghubung Bapaslon di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Selasa (3/9/2024).

Rudi menjelaskan bahwa penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian penting dari tahapan pencalonan di Pilkada Kukar 2024.

“Ini adalah bagian dari rangkaian tahapan pencalonan yang harus diikuti oleh Bapaslon,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Bapaslon Awang Yacoub Luthman-Ahmad Zais telah melakukan pemeriksaan kesehatan pada 29 Agustus 2024. Edi Damansyah-Rendi Solihin pada 31 Agustus 2024. Terakhir, Bapaslon Dendi Suryadi-Alif Turiadi pada 1 September 2024.

“Pada 2 September 2024 kemarin, hasil pemeriksaan dari RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang sudah kami terima,” jelas Rudi.

Ia juga menambahkan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan ketiga bapaslon menunjukkan hasil yang memuaskan. Rudi menyebut, dari hasil pemeriksaan kesehatan ketiga Bapaslon bisa dipastikan semua dapat melaju ke tahapan Pilkada selanjutnya.

“Jadi semua syarat terpenuhi, mulai dari sehat jasmani, rohani, hingga bebas narkotika,” katanya.

Saat ini, KPU Kukar tengah melakukan verifikasi berkas administrasi ketiga Bapaslon. Rudi menyampaikan bahwa hasil verifikasi ini akan diumumkan oleh pihaknya pada 5-6 September 2024.

Ia menambahkan, pihaknya akan membuka waktu perbaikan syarat administrasi jika diperlukan. Yakni maksimal pada tanggal 6 hingga 8 September 2024.

“Hasilnya akan disampaikan ke publik, ini masih panjang tahapannya,” tutup Rudi Gunawan. (ak)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan mengadakan sosialisasi khusus yang ditujukan bagi seluruh anggota legislatif dan eksekutif, pejabat eselon II, dan camat. Acara tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar pada Selasa (03/09/2024).

Ketua DPRD Kukar sementara, Farida, menyampaikan bahwa hingga saat ini, di Pemkab Kukar belum pernah ditemukan adanya kasus korupsi yang signifikan.

“Artinya pemberantasan korupsi itu kita belum ada catatan,” ungkap Farida.

Sosialisasi ini digelar bertujuan sebagai upaya dini pemberantasan korupsi, terutama di lembaga eksekutif dan legislatif.

“Mudah-mudahan kami ini adalah suatu lembaga yang bisa membawa amanah rakyat lebih baik kedepannya, Insya Allah kami akan selalu amanah dalam menjalankan tugas dan fungsi kami di DPR,” tambahnya.

Dalam acara tersebut, pemateri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI juga memberikan berbagai paparan penting mengenai pencegahan dan penindakan korupsi serta sharing terkait kasus yang sudah ditangani oleh KPK.

Para peserta sosialisasi aktif mengajukan pertanyaan, termasuk mengenai alokasi anggaran yang berada di luar daerah pemilihan (dapil). Semua pertanyaan tersebut telah dijawab dengan jelas oleh pihak KPK.

“Semua yang disampaikan oleh pemateri dari KPK RI tadi sudah terjawab dengan baik, seperti pokok-pokok pikiran (pokir) yang berada di luar dapil. Jika memang ada kepentingannya untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, hal tersebut bisa melalui pokir di luar dapil,” pungkasnya. (ak)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menghadiri dan membuka secara resmi Sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi yang ditujukan bagi seluruh anggota legislatif, pejabat eselon II, dan camat di lingkungan Pemkab Kukar.

Acara ini digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar pada Selasa (03/09/2024), dengan menghadirkan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai narasumber utama dan seluruh anggota DPRD Kukar, Sekda Kukar Sunggono, seluruh kepala OPD serta Camat di Kukar.

Edi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada KPK atas penyelenggaraan sosialisasi ini, yang menurutnya sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman terkait pencegahan korupsi di jajaran pemerintahan.

“Sosialisasi ini besar sekali manfaatnya, karena dari materi yang disampaikan, kita bisa belajar banyak tentang praktik-praktik yang selama ini ditangani oleh KPK,” ujar Edi.

Edi juga menyoroti pentingnya sosialisasi ini sebagai bekal pengetahuan bagi seluruh peserta agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dengan baik.

Ia mencontohkan, salah satu materi yang disampaikan KPK adalah terkait pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.

“Tadi banyak yang dicontohkan oleh tim KPK, seperti Pokir. Itu boleh dilakukan karena ada aturannya, tetapi harus berbasis kepada reses, dan hasil reses itu harus disampaikan satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang sebelum RKPD ditetapkan,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan kepatuhan terhadap aturan adalah kunci utama untuk menjaga integritas dalam pemerintahan. “Saya berharap, dengan tambahan materi dari tim KPK ini, kita bisa konsisten menjalankan aturan yang sudah jelas, dan menjalankan pokok fungsi dengan baik,” pungkasnya. (ak)

Tenggarong – Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara ( Sekda Kukar), Sunggono, menyampaikan bahwa Pemkab Kukar telah menyalurkan dana hibah guna mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Hal ini disampaikan Sunggono dalam pembukaan rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, pada Selasa (3/9/2024).

Sunggono menjelaskan bahwa dana hibah yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai Rp103.666.666.268. Anggaran ini diberikan kepada berbagai instansi yang berperan dalam penyelenggaraan dan pengamanan Pilkada 2024.

“Hibah untuk KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp76.055.780.268, dan untuk Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp15.466.261.000. Selain itu, untuk mendukung pengamanan, kami mengalokasikan dana sebesar Rp8.156.377.000 untuk Polres Kutai Kartanegara, Rp1.289.990.000 untuk Polres Bontang, Rp2.073.953.000 untuk Kodim 0906/Kutai Kartanegara, dan Rp624.305.000 untuk Kodim 0908/Bontang,” ujar Sunggono.

Sunggono optimis bahwa dengan dukungan anggaran ini, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara akan berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.

Ia juga mengingatkan bahwa Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024 lalu, yang melibatkan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif di berbagai tingkatan, telah berlangsung dengan aman dan kondusif.

Sedangkan Pilkada 2024 akan digelar pada 27 November 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia, termasuk di Kukar, yang akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim serta Bupati dan Wakil Bupati Kukar.

“Dengan terealisasinya anggaran ini, kami berharap Pilkada Serentak 2024 di Kukar dapat terlaksana sesuai tahapan dan jadwal yang sudah ditentukan,” harap Sunggono. (ak)

Tenggarong – Kepolisian Resor (Polres) Kutai Kartanegara (Kukar) merespons aksi demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kukar di depan Mapolres Kukar pada Selasa (3/9/2024).

Aksi ini bertujuan untuk mendesak Polres Kukar mengawal kasus pemukulan Ketua Umum HMI Samarinda oleh oknum kepolisian.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Kukar, AKP Suprapto menyatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh kader HMI Kukar merupakan bentuk solidaritas untuk menuntut keadilan atas insiden pemukulan mahasiswa yang terjadi pada 26 Agustus 2024 di depan kantor DPRD Kaltim.

Ia mengaku, bahwa Polres Kukar belum menerima informasi resmi dari Polres Samarinda terkait insiden tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya selalu memberikan Arahan Pimpinan Pasukan (APP) kepada anggota yang bertugas di lapangan agar menghindari tindakan kekerasan.

“Kami selalu menekankan kepada anggota yang bertugas agar tidak mudah tersulut emosi dan menghindari tindakan kekerasan saat pengamanan,” jelas Suprapto.

Suprapto juga menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan mahasiswa HMI yang meminta agar hukum ditegakkan.

“Apapun bentuknya, jika ada anggota yang melanggar aturan, pasti akan ada tindakan. Jangan khawatir, karena di era keterbukaan publik ini, setiap pelanggaran pasti akan diproses, baik ada aksi maupun tidak,” tegasnya.

Terkait penutupan akses masuk ke Polres Kukar selama aksi berlangsung, Suprapto menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai prosedur untuk menjaga keamanan dan mencegah adanya oknum yang menyusup dan memprovokasi.

“Penutupan akses masuk dilakukan sesuai mekanisme unjuk rasa yang diatur untuk dilakukan di depan pagar, guna mencegah adanya tindakan yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Suprapto mengimbau para mahasiswa untuk tetap menjaga etika dan sopan santun dalam menyuarakan aspirasi mereka.

“Mari kita berjabat tangan dan saling mendukung. Silakan rekan-rekan mahasiswa melakukan orasi, yang penting tolong jaga nama baik bangsa Indonesia yang sopan dan santun,” tutupnya. (ak)

Tenggarong – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kukar, Selasa (3/9/2024).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap dugaan pemukulan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap Ketua Umum HMI Samarinda beberapa waktu lalu saat melakukan aksi di depan kantor DPR provinsi Kaltim.

“Pada dasarnya, kami turun dari cabang Kukar melakukan aksi solidaritas, aksi damai, terhadap tindakan represif dari oknum kepolisian. Kami menyayangkan dan mengutuk keras tindakan tersebut,” ucap Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zia Ulhaq.

Zia menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk penolakan terhadap segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

“Kami hadir untuk mengingatkan agar aksi-aksi kekerasan tersebut tidak terulang kembali, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun di kabupaten, khususnya di Kukar,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Zia menyatakan harapannya agar pihak kepolisian lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama saat menghadapi demonstrasi. Ia juga menyampaikan kekecewaannya karena para demonstran tidak diizinkan masuk ke dalam area Mapolres Kukar.

“Kami menyayangkan bahwa kami tidak bisa masuk ke dalam Polres Kukar. Seharusnya, sebagai aksi solidaritas dan aksi damai, kami dapat berada di depan ruangan Polres, bukan di luar pagar. Kami berharap aksi kami langsung didengar oleh Kapolres Kukar,” kata Zia.

Para kader HMI berharap agar Kapolres Kukar dapat menjadi perpanjangan tangan kepada Kapolda Kaltim dalam mengawal tuntutan mereka.

“Kami juga berharap ada pengawalan terhadap konsekuensi hukum yang terjadi atas penganiayaan tersebut. Jika tuntutan kami tidak direspons, kami akan melakukan aksi kembali,” pungkasnya.

Aksi demonstrasi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Tidak ada insiden berarti yang terjadi selama aksi berlangsung. (ak)