BERITA TERBARU

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jahidin, menyambut positif rencana program makan siang gratis yang diusulkan oleh Prabowo Subianto.

Menurutnya, program ini sangat sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung perkembangan anak-anak di bidang gizi dan pendidikan.

“Kami secara kelembagaan mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan program makan siang gratis ini jelas memberi dampak positif,” ujar Jahidin, politisi PKB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Samarinda, beberapa waktu lalu.

Jahidin berpendapat bahwa program makan siang gratis memiliki dampak signifikan dalam meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi mereka yang memiliki anak usia sekolah.

Ia meyakini, inisiatif semacam ini dapat menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan cerdas.

Selain itu, Jahidin menilai bahwa dengan anggaran Kaltim yang besar, provinsi ini memiliki kapasitas untuk menerapkan program makan siang gratis secara luas.

“Kalau anggaran kita besar, dan provinsi lain bisa menjalankan, tentu Kaltim juga bisa,” ujarnya.

Sebagai salah satu provinsi dengan alokasi anggaran terbesar di Indonesia, Kaltim diyakini mampu mengimplementasikan program ini hingga ke pelosok daerah, termasuk sekolah-sekolah di pedesaan.

Namun, Jahidin juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pihak sekolah dan dinas terkait untuk merancang sistem distribusi yang efisien.

Dengan manajemen anggaran yang tepat, program makan siang gratis ini diharapkan dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim.

“Dengan pengelolaan yang baik, program ini bukan hanya langkah sementara, tetapi menjadi upaya nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (adv)

Samarinda – Masalah antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kaltim, Jahidin.

Ia menyebutkan, antrean yang sering terjadi ini memerlukan solusi konkret guna memperlancar distribusi bahan bakar minyak (BBM) di daerah tersebut.

“Antrean panjang di SPBU memang perlu segera diatasi. Solusi konkret harus dipikirkan, termasuk langkah-langkah baru untuk memperlancar distribusi BBM,” ujar Jahidin, beberapa waktu lalu.

Menanggapi usulan agar Perusahaan Daerah (Perusda) dapat mendirikan SPBU sendiri, Jahidin menganggapnya sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan.

Menurutnya, jika Perusda terlibat dalam pendirian SPBU, hal itu dapat membantu mengurangi antrean panjang dan menambah titik distribusi BBM di Kaltim.

“Kalau Perusda terlibat dalam pendirian SPBU, kita bisa mengurangi antrean panjang dan menambah titik distribusi BBM,” jelas politisi dari Fraksi PKB itu.

Jahidin juga menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, DPRD, dan mitra terkait untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut bisa berjalan lancar.

Selain itu, dukungan dari pemerintah yang baru juga menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan rencana tersebut.

“Bergantung nanti siapa yang akan menjabat Gubernur, tetapi intinya harus ada dukungan dari DPRD dan sinergi dengan berbagai mitra,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan seperti ini harus dirancang dengan matang, melibatkan pemerintah di berbagai level, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar implementasinya dapat efektif dan berdampak jangka panjang.

“Dukungan dari DPRD dan pemerintah daerah sangat penting, sehingga bisa ada solusi menyeluruh yang melibatkan semua pihak,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Samarinda, Jahidin yakin bahwa melalui sinergi yang baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, kebijakan ini dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kaltim.

“Ini merupakan mata rantai penting dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” tutupnya. (adv)

Samarinda – Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menjadi hal krusial bagi anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mulai melaksanakan tugas-tugasnya.

Jahidin, anggota DPRD Kaltim, mengungkapkan bahwa meskipun sejumlah laporan dan hasil rapat kerja telah siap untuk ditindaklanjuti, implementasi tugas tersebut masih terkendala karena struktur AKD yang belum terbentuk.

“Berbagai persiapan telah rampung, tetapi ketiadaan AKD membatasi kami dalam menindaklanjuti laporan dan aspirasi masyarakat,” ungkap Jahidin, Jumat (8/11/2024).

Jahidin menjelaskan bahwa DPRD Kaltim telah menyelesaikan rapat kerja internal dan menetapkan tata tertib (Tatib), namun tanpa pembentukan AKD secara resmi, dewan belum dapat menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing secara optimal.

“Tanpa AKD yang resmi, kami belum bisa menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing,” tambahnya.

Menurutnya, DPRD Kaltim masih menunggu instruksi formal untuk pembentukan AKD, yang dijadwalkan pada 11 November 2024. Sebelum struktur ini terbentuk, anggota DPRD belum bisa sepenuhnya turun ke lapangan atau menangani langsung permasalahan masyarakat.

“Sampai AKD resmi terbentuk, kami masih terbatas dalam bergerak langsung di lapangan,” lanjutnya.

Jahidin, yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda dengan 8.360 suara pada Pemilihan Legislatif 2024, menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD siap bekerja maksimal setelah struktur organisasi resmi tersusun.

“DPRD akan segera bergerak melayani masyarakat sesuai bidang masing-masing begitu AKD sudah ada,” pungkasnya. (adv)

Samarinda – Sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara (IKN), Kota Balikpapan kini menghadapi tantangan besar dalam mengelola lonjakan arus kendaraan yang diperkirakan akan meningkat tajam.

Dalam rangka mengantisipasi kemacetan dan memastikan kelancaran mobilitas, pemerintah kota setempat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah serius mempertimbangkan pengembangan infrastruktur jalan.

Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menekankan pentingnya penguatan infrastruktur jalan di Balikpapan untuk mendukung peran kota ini sebagai kawasan penyangga IKN.

“Dengan posisi strategis Balikpapan sebagai pintu masuk IKN, arus kendaraan akan semakin meningkat, dan ini perlu diantisipasi agar kota ini tetap nyaman dan bebas macet,” kata Sigit, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sigit, salah satu solusi jangka pendek yang bisa diterapkan adalah penambahan bahu jalan. Langkah ini dianggap efektif untuk memperluas kapasitas jalan tanpa menghadapi kendala pembebasan lahan yang kerap menghambat pembangunan infrastruktur.

“Penambahan bahu jalan bisa menjadi solusi praktis. Ini dapat dilakukan lebih cepat tanpa perlu proses pembebasan lahan yang panjang,” jelas politisi dari Fraksi PAN ini.

Sigit, yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan dengan perolehan suara 11.957 pada Pemilihan Legislatif 2024, juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi dalam memastikan rencana ini dapat terlaksana dengan efektif.

“Kita harapkan dengan sinergi ini, Balikpapan mampu menjaga arus lalu lintas yang lancar dan siap mendukung perannya sebagai kota penyangga IKN,” tandasnya. (adv)

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sayid Muziburrachman, memberikan apresiasi tinggi terhadap peran strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan di Kaltim.

Menurutnya, berbagai program yang digagas oleh Baznas terbukti efektif menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang sosial dan kesehatan.

Muziburrachman menyebutkan bahwa Baznas telah menjadi mitra penting bagi pemerintah daerah dalam menangani masalah sosial seperti kemiskinan dan stunting.

“Baznas mampu menjalankan berbagai program kemanusiaan, seperti pembangunan rumah layak huni, bantuan untuk keluarga prasejahtera, operasi bibir sumbing, beasiswa pendidikan, serta santunan untuk guru ngaji dan pengurus masjid,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Baznas untuk memperkuat program-program yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi antara DPRD, pemerintah, dan Baznas perlu terus diperkuat agar program-program yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat bisa berjalan maksimal,” ungkap Muziburrachman.

Terkait usulan Baznas untuk mengelola zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim, Muziburrachman menyerahkan keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Ia menyebutkan bahwa pengumpulan zakat dari ASN bisa menjadi solusi untuk memperbesar dukungan terhadap program sosial Baznas di daerah.

“Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Dengan dukungan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, upaya ini bisa lebih efektif,” tambah Muziburrachman.

Ia berharap kolaborasi yang erat antara DPRD, pemerintah, Baznas, dan masyarakat dapat menciptakan dampak signifikan dalam mengurangi masalah sosial di Kalimantan Timur. (adv)

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Muin, menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) membawa dampak positif, terutama dalam perbaikan infrastruktur.

Menurutnya, salah satu peningkatan yang paling terasa adalah perbaikan signifikan pada infrastruktur jalan, khususnya yang menghubungkan kawasan sekitar IKN.

“Kami melihat peningkatan infrastruktur jalan yang cukup signifikan, khususnya pada ruas yang menghubungkan Sepaku hingga Petung dan dari Petung ke perbatasan. Beberapa akses menuju desa-desa di Penajam juga mengalami peningkatan kualitas,” ujar Baharuddin.

Beberapa wilayah di PPU, terutama Sepaku dan Petung, kini merasakan dampak positif dari pembangunan IKN, dengan perbaikan jalan yang semakin memudahkan akses transportasi.

Baharuddin berharap pembangunan infrastruktur ini dapat terus berlanjut, terlebih dengan kepemimpinan baru yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan di kawasan tersebut.

Selain itu, Baharuddin juga memberikan apresiasi terhadap dukungan Presiden terhadap proyek IKN, yang menurutnya menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan di Penajam Paser Utara.

“Dukungan dari pusat tentu memberikan optimisme bahwa pembangunan di Penajam Paser Utara bisa semakin cepat,” tuturnya. (adv)