BERITA TERBARU

Afif Raihan Harun Kritisi Terkait Masalah Distribusi Air Bersih di Kota Samarinda

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), AM Afif Raihan Harun, menyoroti masalah distribusi air bersih di Kota Samarinda yang hingga kini belum bisa mengalir 24 jam ke seluruh wilayah.

Meskipun Samarinda memiliki sumber air tawar yang cukup untuk diolah menjadi air bersih, Afif menilai bahwa masalah distribusi air bersih di kota ini masih belum merata, sehingga menyebabkan keluhan di kalangan warga.

“Meski Samarinda tidak kesulitan dalam memperoleh sumber air tawar untuk diolah jadi air bersih, tapi distribusinya belum merata dan masih ada wilayah yang belum mendapatkan air bersih 24 jam,” ujarnya.

Afif mengungkapkan bahwa banyak warga yang mengeluhkan masalah ini melalui pesan langsung di media sosial. Ia pun sudah beberapa kali menyampaikan keluhan tersebut kepada Direksi PDAM dan petugas PDAM di lapangan.

“Beberapa kali saya menyampaikan langsung keluhan warga ke Direktur Utama (Dirut) PDAM, dan alhamdulillah keluhan tersebut langsung ditindaklanjuti,” katanya.

Namun, meskipun keluhan sudah disampaikan, Afif mengaku belum mengetahui secara pasti alasan mengapa distribusi air bersih masih belum merata di seluruh wilayah Samarinda.

Oleh karena itu, ia meminta Wali Kota Samarinda untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah distribusi air bersih yang belum optimal ini.

“Saya berharap agar Wali Kota Samarinda turut memberi perhatian lebih terhadap masalah ini. Ini adalah masalah mendasar yang langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu air bersih,” tegas Afif.

Afif juga berharap agar Pemerintah Kota Samarinda dapat mempercepat peremajaan pipa air PDAM untuk memastikan distribusi air bersih dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, keluhan masyarakat terkait pasokan air bersih diharapkan dapat berkurang.

“Saya harap dengan adanya peremajaan pipa dan pembenahan sistem distribusi, masalah ini dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Afif.

Afif menegaskan bahwa air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dan ia berkomitmen untuk terus mendorong penyelesaian masalah ini agar tidak ada lagi warga yang mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. (Adv)

Ketua DPRD Kaltim Gandeng Ormas untuk Perkuat Edukasi Pemilih dalam Pilkada 2024

Samarinda – Menyongsong Pilkada 2024, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggandeng sejumlah organisasi masyarakat (ormas) untuk memperluas jangkauan edukasi pemilih.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan pentingnya peran ormas dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama dalam memahami hak dan tanggung jawab sebagai pemilih.

“Ormas bukan hanya penghubung, tetapi juga memiliki peran sebagai pendidik yang dapat mengarahkan warga memahami arti penting partisipasi dalam Pilkada,” ujar Hamas, sapaan akrab Hasanuddin, Sabtu (9/11/2024).

Hasanuddin berharap kolaborasi ini dapat membantu masyarakat Kaltim lebih memahami cara memilih pemimpin yang berintegritas.

Ia optimis, kerjasama dengan ormas dapat menciptakan pemilih yang rasional dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap pilihan yang mereka buat.

Politikus Golkar tersebut menegaskan bahwa kolaborasi ini diharapkan tidak hanya berdampak pada Pilkada 2024, tetapi juga dapat mengangkat kesadaran politik masyarakat Kaltim secara berkelanjutan, bahkan setelah pesta demokrasi itu berakhir.

“Kami ingin masyarakat lebih memahami bahwa setiap suara yang mereka pilih adalah langkah bagi kemajuan daerah,” tandasnya. (Adv)

Emira Moeis Tekankan Peningkatan Kualitas SDM untuk Sukseskan Pembangunan IKN

Samarinda – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mempersiapkan generasi muda yang siap berkompetisi dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, peningkatan SDM menjadi kunci utama untuk memastikan kemajuan Kalimantan Timur, khususnya di wilayah yang menjadi bagian dari IKN, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara.

“Penanganan stunting adalah langkah mendasar untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif,” kata Ananda, Sabtu (9/11/2024).

Ananda menjelaskan, peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari isu kesehatan dasar, terutama dalam penanganan stunting sejak dini.

Menurutnya, ini adalah langkah fundamental untuk memastikan generasi mendatang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kesehatan dan perkembangan mereka.

Ia menambahkan bahwa upaya tersebut harus melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

“Upaya ini harus melibatkan semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat luas, guna memastikan generasi mendatang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kesehatan dan perkembangan mereka,” tambahnya.

Selain itu, Ananda juga menilai bahwa generasi muda Kaltim harus dibekali dengan kapasitas yang mumpuni agar mampu berperan aktif dalam mendukung transformasi besar-besaran yang akan dibawa oleh pembangunan IKN.

Peningkatan kualitas SDM, menurutnya, bukan hanya menjadi investasi bagi masa depan individu, tetapi juga kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Banyak peluang yang bisa digarap oleh anak muda untuk meningkatkan kapasitas mereka, dan DPRD Kaltim siap mendukung penuh inisiatif ini,” tutupnya. (Adv)

Satpol-PP Kukar Siapkan Pasukan dan Korsik untuk Upacara Hari Pahlawan 10 November

Tenggarong – Menyambut peringatan Hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menyiapkan pasukan terbaik beserta Korps Musik (Korsik) untuk menghadirkan suasana khidmat dan penuh penghormatan dalam upacara tersebut.

Dalam semangat menghidupkan nilai-nilai kepahlawanan, Satpol-PP Kukar berkomitmen mendukung jalannya acara yang akan mengingatkan masyarakat pada pengorbanan para pahlawan bangsa.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Janhariansyah, mengungkapkan persiapan matang Satpol-PP dalam menyongsong momen sakral ini.

“Kami sudah menyiapkan segala kebutuhan, mulai dari kesiapan pasukan yang disiplin hingga Korps Musik yang akan mengiringi jalannya upacara,” tuturnya, Sabtu (9/11/24).

Pria yang akrab disapa Jhon tersebut menjelaskan, Satpol-PP Kukar berada di garis terdepan dalam mendukung kegiatan ini, meskipun Dinas Sosial (Dinsos) menjadi pengarah utama.

“Kami akan mengikuti setiap arahan dari Dinsos agar upacara berlangsung lancar,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Satpol-PP Kukar telah mengikuti rapat koordinasi dengan Dinsos, Pemerintah Kecamatan Tenggarong, Polres Kukar, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk menyinkronkan persiapan.

“Rapat ini sangat penting untuk memastikan semua pihak satu langkah dalam menjalankan peran masing-masing, meski masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, kami akan terus berkoordinasi agar tidak ada kendala,” jelas Jhon.

Ia berharap agar seluruh personel yang akan bertugas dapat menjaga kondisi kesehatan dan siap menjalankan tugas hingga selesai.

“Kami ingin semua berjalan sesuai rencana dari awal hingga akhir, semoga ini menjadi peringatan yang khidmat dan penuh makna,” tutupnya. (adv/ak)

Satpol-PP Kukar Tingkatkan Kolaborasi Antar Instansi untuk Hilangkan Stigma Negatif

Tenggarong – Satpol-PP Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya menghilangkan stigma negatif yang kerap melekat pada institusi ini.

Kepala Satpol-PP Kukar, Arfan Boma Pratama, telah menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat sinergi lintas bidang dan meningkatkan pendekatan sosial kepada masyarakat guna menciptakan citra yang lebih positif.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kukar, Rasidi menjelaskan, Satpol-PP kini sedang berbenah dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif, bukan hanya dalam hal patroli atau penegakan hukum, namun juga untuk penanganan bencana.

“Ketika terjadi kebakaran, Satpol-PP bertugas mengamankan wilayah. Hal ini penting karena kadang ada masyarakat yang memanfaatkan situasi untuk mencuri barang korban,” jelas Rasidi, Sabtu (9/11/24).

Ia menambahkan, meskipun tugas ini belum sepenuhnya berjalan optimal, pihaknya sedang berusaha meningkatkan kontribusi dengan membangun pola kolaborasi lebih luas.

Tidak hanya berfokus pada pengamanan fisik, Satpol-PP Kukar juga merencanakan berbagai langkah sosialisasi melalui media sosial untuk memperbaiki citra di mata masyarakat.

Rasidi mengungkapkan, pihaknya mencontohkan langkah kolaboratif seperti yang dilakukan di Magelang, di mana berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saling bekerja sama untuk memajukan daerah tanpa adanya hambatan antarinstansi.

“Saya tekankan pentingnya kolaborasi. Jika ada OPD lain yang membutuhkan bantuan Satpol-PP, kami siap untuk memback-up, terutama jika menyangkut pengamanan aset daerah yang dikuasai pihak tidak bertanggung jawab,” ujar Rasidi.

Ia menegaskan komitmen instansinya untuk selalu siap dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Dengan beragam langkah yang dilakukan, Rasidi berharap masyarakat dapat melihat perubahan nyata dari Satpol-PP Kukar yang lebih responsif, kolaboratif, dan berkomitmen untuk melayani masyarakat.

“Kami akan selalu siap memback-up dalam segala situasi,” pungkasnya. (adv/ak)

Satpol-PP Kukar Lakukan Pembenahan untuk Hilangkan Citra Arogan di Masyarakat

Tenggarong – Dalam upaya menghapuskan citra arogan yang sering kali melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Satpol-PP Kutai Kartanegara (Kukar) kini tengah melakukan pembenahan internal.

Langkah ini diambil oleh Kepala Satpol-PP Kukar, Arfan Boma Pratama, yang berfokus pada kolaborasi antar bidang dan peningkatan komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial.

Menurut Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kukar, Rasidi, pihaknya tengah merumuskan strategi komunikasi publik yang lebih baik, agar masyarakat dapat memahami peran Satpol-PP secara lebih positif.

“Kami ingin masyarakat tidak lagi memandang Satpol-PP dengan citra arogan. Lewat media sosial, kami terus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman baru tentang Satpol-PP,” ujar Rasidi, Sabtu (9/11/24).

Satpol-PP Kukar juga berusaha untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti BPBD dan Disdamkar Kukar, terutama dalam tugas-tugas penyelamatan atau ketika terjadi bencana di wilayah Kukar.

Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Satpol-PP memiliki tugas terkait penanganan kebencanaan yang juga melibatkan linmas di kecamatan-kecamatan.

Kolaborasi ini memungkinkan Satpol-PP untuk membantu menjaga ketertiban dan pengamanan di area bencana, termasuk mencegah tindakan kriminal seperti pencurian barang korban bencana.

“Kolaborasi ini penting agar kami tidak lagi dicap arogan. Kami harus bekerja sama dengan instansi lain untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap Satpol-PP,” tambah Rasidi.

Menurutnya, dengan kolaborasi yang efektif, Satpol-PP bisa lebih siap dalam menghadapi situasi darurat serta memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi masyarakat.

Di akhir, Rasidi menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk selalu siap memback-up instansi lain dalam segala situasi, baik yang melibatkan masalah sosial maupun ketertiban umum.

“Kami akan selalu siap memback-up,” pungkasnya. (adv/ak)