BERITA TERBARU

Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Selamat Ari Wibowo, menegaskan bahwa petani lokal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, sektor pangan adalah pilar utama bagi stabilitas ekonomi dan sosial negara, sehingga pemerintah harus lebih memprioritaskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan petani lokal.

“Kelangkaan pangan berpotensi memicu krisis besar, sehingga petani lokal perlu diberdayakan untuk memastikan stabilitas harga dan produksi,” ujar Selamat Ari Wibowo, Senin (2/12/2024).

Ia menjelaskan bahwa keberpihakan terhadap petani lokal tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan ekspor hasil pertanian. Menurutnya, sektor pangan yang produktif dan berkelanjutan dapat menjadi pendorong utama perekonomian daerah.

“Ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dengan menggerakkan perekonomian daerah melalui ekspor,” jelas Selamat Ari.

Selamat Ari juga mengusulkan agar pemerintah mengembangkan kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan sektor pangan. Ia menyarankan beberapa langkah strategis, seperti pemberian insentif bagi petani, modernisasi peralatan pertanian, dan perluasan akses pasar.

Langkah-langkah ini, menurutnya, sangat diperlukan untuk mendukung daya saing dan kelangsungan sektor pangan.

“Kebijakan yang proaktif dan mendukung petani lokal sangat diperlukan untuk memastikan sektor pangan tidak hanya kuat, tetapi juga berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah yang tepat, Selamat Ari optimis sektor pertanian dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang signifikan di Kaltim.

Ia berharap, upaya ini tidak hanya dapat menciptakan stabilitas pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan perekonomian daerah secara keseluruhan. (Adv)

Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Fuad Fakhruddin, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan sekolah terpadu di Samarinda, sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan fasilitas pendidikan.

Konsep sekolah terpadu yang mengintegrasikan pendidikan dari tingkat SD hingga SMA dalam satu kawasan dinilai akan memberikan berbagai manfaat besar.

“Konsep ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mempermudah koordinasi antar jenjang pendidikan dan menjamin kelanjutan belajar siswa tanpa harus berpindah sekolah,” ujar Fuad, Senin (2/12/2024).

Fuad menjelaskan bahwa keberadaan sekolah terpadu akan mengurangi beban biaya operasional dan mempermudah orang tua dalam mengawasi perkembangan pendidikan anak mereka.

Selain itu, ia menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai dalam menunjang proses pembelajaran yang optimal.

“Infrastruktur sekolah yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal,” tambah Fuad.

Menurutnya, akses terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap siswa dan menjadi faktor kunci dalam menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Sebagai politisi dari Partai Gerindra, Fuad juga mengapresiasi komitmen Pemkot Samarinda dalam menciptakan kota yang peduli akan pendidikan. Ia menyebutkan bahwa keberadaan sekolah terpadu akan semakin memperkuat posisi Samarinda sebagai kota pendidikan di tingkat nasional.

“Kita harus menjaga dan meningkatkan reputasi Samarinda sebagai kota yang peduli pendidikan. Semua siswa harus mendapatkan kesempatan belajar di lingkungan yang layak dan mendukung potensi mereka,” tegasnya.

Pembangunan sekolah terpadu di Samarinda ini, menurut Fuad, sejalan dengan visi besar Pemprov Kaltim dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan merata.

Dengan dukungan penuh dari DPRD, Fuad berharap proyek ini dapat segera terwujud dan memberikan dampak positif bagi generasi masa depan. (adv)

Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan bahwa perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas utama untuk mengoptimalkan potensi pariwisata berbasis sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur.

Meskipun Kaltim memiliki berbagai destinasi alam dan budaya yang memikat, tantangan utama yang masih menghambat pengembangan sektor pariwisata adalah keterbatasan aksesibilitas.

“Banyak destinasi yang indah dan bernilai budaya tinggi, tetapi sulit dijangkau karena kondisi infrastruktur yang belum memadai. Pembangunan jalan dan fasilitas pendukung lainnya harus menjadi fokus agar sektor pariwisata dapat berkembang,” ujar Sapto Setyo Pramono, Senin (2/12/2024).

Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga inovasi dalam menciptakan pengalaman wisata yang unik dan menyenangkan. Sapto menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan, termasuk kebersihan dan fasilitas yang layak.

“Inovasi dalam memberikan pengalaman unik harus menjadi prioritas, termasuk kebersihan, kenyamanan, dan fasilitas yang layak,” tambahnya.

Sapto juga menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai preferensi wisatawan melalui survei. Data yang diperoleh dari survei tersebut, menurutnya, sangat berguna bagi pengelola destinasi untuk menciptakan konsep wisata yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Selain itu, ia menilai kuliner lokal sebagai salah satu elemen penting yang dapat memperkuat daya tarik pariwisata Kaltim.

“Kuliner lokal yang autentik mampu menjadi nilai tambah yang memperkaya pengalaman wisatawan. Ini elemen penting yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata, Sapto mendorong agar berbagai pihak—termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal—terlibat aktif.

Kolaborasi ini, menurutnya, akan menciptakan pariwisata yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan budaya yang positif bagi masyarakat.

“Pengembangan pariwisata bukan hanya soal ekonomi, tetapi bagaimana sektor ini mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat, termasuk menjaga kelestarian budaya dan alam,” pungkas Sapto.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, Sapto berharap sektor pariwisata berbasis SDA di Kaltim dapat berkembang pesat, menjadikannya sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan wilayah. (Adv)

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, mewakili pimpinan DPRD Kaltim, hadir dalam Konferensi Daerah (Konferda) ke-III Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kaltim, yang diselenggarakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Sabtu (30/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit mengungkapkan apresiasi atas terselenggaranya acara ini dan berharap konferda kali ini dapat menghasilkan pemimpin yang amanah serta mampu memajukan organisasi advokat di Kaltim, demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semoga dengan hadirnya organisasi advokat Indonesia di Kaltim, bisa membantu kebutuhan pendampingan dan konsultasi hukum bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,” ujar Sigit Wibowo.

Sigit juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara organisasi profesi advokat dan pemerintah, khususnya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Mengingat adanya Perda Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Sigit berharap agar advokat-advokat yang tergabung dalam KAI bisa lebih aktif berkolaborasi dengan pemerintah dalam program bantuan hukum tersebut.

“Kualitas dan kredibilitas lawyer, khususnya yang tergabung dalam KAI, sudah tidak perlu diragukan lagi. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk para pengacara yang ada di Kaltim,” tegas Sigit.

Sementara itu, Ketua Panitia Konferda III, La Ode Beni, menjelaskan bahwa tujuan utama dari konferda ini adalah untuk memperkuat rasa kebersamaan antar sesama advokat dan meningkatkan kualitas profesi mereka di Kaltim.

“Tema yang diusung kali ini mencerminkan semangat untuk mempererat hubungan antar anggota serta meningkatkan kualitas profesi advokat di Kaltim,” ujar La Ode Beni.

Dia juga mengungkapkan bahwa sejumlah isu penting terkait perkembangan dunia hukum dan profesi advokat dibahas dalam konferda ini, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kompetensi anggota KAI di Kaltim.

“Konferda III bukan hanya sekadar agenda formalitas, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat solidaritas antar anggota dan menggali potensi serta keahlian yang dimiliki setiap advokat di Kaltim,” jelas La Ode Beni.

Selain itu, rangkaian acara konferda meliputi diskusi, seminar, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk mengembangkan profesi advokat. La Ode Beni berharap agenda ini dapat memperkaya wawasan hukum dan meningkatkan profesionalisme para advokat di Kaltim.

Konferda ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Kaltim, Suparmi, Ketua Presidium DPP KAI, Heru S. Notonegoro, serta unsur Forkopimda Kaltim. Acara dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Ketua Presidium DPP KAI bersama pejabat terkait. (Adv)

Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang membahas penyusunan Pedoman Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim mengadakan rapat internal di Ballroom Hotel Jatra Balikpapan, pada Sabtu (30/11/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus Sabaruddin Panrecalle, didampingi Wakil Ketua Pansus Fadly Imawan, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus, antara lain Syarifatul Sya’diah, Abdul Rahman Agus, Hartono Basuki, dan Kamaruddin Ibrahim, bersama staf ahli Pansus.

“Kami sempat ragu apakah penyusunan pedoman Pokir ini bisa dilanjutkan, mengingat belum ada pedoman serupa sebelumnya. Namun, Alhamdulillah, kami telah mendapatkan restu untuk melanjutkan pembahasannya,”ungkap Sabaruddin Panrecalle, Ketua Pansus.

Menurut Sabaruddin, rapat tersebut digelar untuk membahas hasil konsultasi Pansus dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.

Dari hasil konsultasi tersebut, dijelaskan bahwa pedoman penyusunan Pokir DPRD memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan.

“Hari ini, kami mengadakan rapat internal untuk mencapai kesepahaman antar anggota Pansus, serta membahas agenda kerja Pansus ke depan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sabaruddin mengungkapkan bahwa Pansus berencana melakukan studi komparatif ke daerah-daerah yang telah lebih dulu menerapkan pedoman penyusunan Pokir DPRD.

“Yogyakarta dan Bantul adalah dua daerah yang sudah memiliki pedoman ini, dan kami merasa penting untuk menggali informasi dari mereka guna memperkaya draf rancangan pedoman Pokir DPRD Kaltim,” katanya.

Pansus berharap studi komparatif ini akan memberi wawasan dan bahan yang lebih kuat dalam menyusun pedoman yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, serta mendukung fungsi pengawasan dan perencanaan DPRD Kaltim ke depan. (adv)