BERITA TERBARU

Tenggarong – Sebagai bentuk apresiasi terhadap atlet, pelatih, dan official yang telah mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga nasional hingga internasional, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyerahkan bonus senilai total Rp7 miliar.

Penyerahan bonus dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, di halaman Kantor Bupati Kukar pada Rabu (18/12/2024).

Selain penghargaan kepada para atlet, kegiatan ini juga mencakup penyerahan paket latihan untuk sekolah sepak bola (SSB), alat pendukung usaha bagi pelaku UMKM muda, peralatan untuk Pramuka Peduli, serta dua unit mobil patroli operasional untuk Satlantas Polres Kukar.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Kabupaten Kukar telah bisa merealisasikan komitmennya untuk memajukan dunia olahraga dengan memberikan apresiasi kepada seluruh juara lomba yang diikuti oleh atlet-atlet Kukar, baik di tingkat daerah, nasional, maupun dunia. Jadi, kalau kita dengar tadi, bahkan ada yang sudah dikirim ke Jepang,” ujar Sunggono.

Menurut laporan Dinas Pemuda dan Olahraga, semua bonus yang dijanjikan telah disalurkan ke rekening masing-masing penerima.

“Alhamdulillah, semua uang pembinaan yang diberikan sudah dinyatakan masuk ke rekening masing-masing. Kami pastikan hak-hak mereka diserahkan sesuai dengan komitmen kami,” tambahnya.

Sunggono juga menyebutkan bahwa total bonus yang diberikan mencapai hampir Rp7 miliar untuk atlet, pelatih, dan official.

“Kalau melihat prestasi hari ini, insya Allah kita optimis bisa memberikan kontribusi besar kepada Kalimantan Timur, khususnya pada PON tahun depan,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi meluncurkan roadmap pendidikan sebagai bagian dari rangkaian Hari Guru Nasional dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Peluncuran ini digelar dalam acara silaturahmi besar bersama ratusan guru di Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Tenggarong pada Selasa (17/12/2024).

Bupati Kukar, Edi Damansyah, menjelaskan roadmap ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kukar.

Salah satu fokusnya adalah mencapai target pendidikan 12 tahun dengan memperbanyak sekolah menengah atas di wilayah terpencil, memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan mengadakan program bimbingan karier.

“Melalui roadmap ini, kami ingin memastikan semua anak di Kukar, baik di kota maupun pelosok, mendapatkan akses pendidikan yang layak,” ujar Edi.

Roadmap ini juga diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025-2030 untuk mendukung program Kukar Idaman.

Dalam RPJMD tersebut, pendidikan menjadi salah satu prioritas utama yang diarahkan untuk menciptakan generasi cerdas, inovatif, dan siap menghadapi era digital.

Salah satu langkah strategis yang diusung adalah digitalisasi pendidikan.
Pemerintah akan mengembangkan platform pembelajaran daring, menyediakan perangkat teknologi seperti komputer dan tablet di sekolah, serta melatih guru dalam penguasaan teknologi.

Sebanyak 15 sekolah telah ditetapkan sebagai proyek percontohan digitalisasi yang akan menjadi model bagi sekolah lain.

Edi menekankan bahwa keberhasilan roadmap ini memerlukan dukungan semua pihak.

“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mewujudkannya,” tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, Edi berharap roadmap ini menjadi pondasi bagi masa depan pendidikan Kukar.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Mari kita jadikan prioritas ini sebagai upaya bersama untuk memajukan daerah dan mencetak generasi yang mampu bersaing secara global,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kini mengintegrasikan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKUDES-Link, sistem terbaru dari Kementerian Dalam Negeri yang mempermudah monitoring dan evaluasi dana desa.

Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemkab Kukar, Dafip Haryanto, menyebut langkah ini sebagai bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa.

SISKUDES-Link merupakan pengembangan dari Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) yang telah digunakan sejak 2020.

Melalui aplikasi ini, pengelolaan keuangan desa di Kukar kini terhubung langsung dengan pemerintah pusat, memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Dengan SISKUDES-Link, pemerintah pusat dapat langsung mengevaluasi progres capaian program di desa tanpa melalui proses manual yang memakan waktu,” ujar Dafip usai membuka acara sosialisasi dan implementasi aplikasi SISKUDES-Link di Aula Kantor Bappeda Kukar, Selasa (17/12/24).

Aplikasi ini juga terintegrasi dengan layanan CMS atau ATKP dari Bank Kaltimtara, sehingga data yang masuk otomatis terkoneksi dengan sistem di Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Dafip, sistem ini memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa.

“Semua data bisa ditarik secara online. Kami tidak lagi harus meminta laporan satu per satu dari desa, yang sebelumnya menjadi kendala besar,” tambahnya.

Dafip menjelaskan implementasi SISKUDES-Link di Kukar berjalan lancar karena perangkat desa telah terbiasa menggunakan SISKUDES.

Namun, tantangan tetap ada, terutama di wilayah dengan akses internet terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan internet ke desa-desa terpencil melalui kolaborasi dengan penyedia layanan.

Selain itu, pembinaan perangkat desa menjadi perhatian Pemkab Kukar. Menurut Dafip, pendampingan terhadap kepala urusan keuangan dan bendahara desa diperlukan agar mereka dapat konsisten dalam menggunakan aplikasi ini.

“Komitmen kepala desa sangat penting. Sistem ini juga memiliki mekanisme reward dan punishment untuk mendorong kepatuhan dalam pelaporan,” jelasnya.

Dafip optimistis penerapan SISKUDES-Link akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kukar.

“Dengan aplikasi ini, pemerintah pusat maupun daerah dapat memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa benar-benar mendukung pembangunan yang tepat sasaran,” tutup Dafip. (Ak)

Tenggarong – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen, atau setara dengan tambahan Rp229.872,91.

Dengan demikian, UMK Kukar yang pada 2024 berjumlah Rp3.536.506,28, akan naik menjadi Rp3.766.379,19 pada 2025.

Kenaikan ini menjadi hasil pembahasan antara Pemkab Kukar, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab), serikat buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja di daerah ini.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyampaikan penetapan UMK 2025 adalah langkah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta melindungi hak-hak pekerja.

“Kenaikan UMK ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi perekonomian daerah dan memastikan hak-hak pekerja terlindungi,” ungkap Edi dalam pers rilis, Senin (16/12/24).

Ia juga menambahkan kebijakan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang bertujuan menjaga inflasi dan menciptakan iklim investasi yang sehat di daerah.

Selain penetapan UMK, Pemkab Kukar juga memperkenalkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2025, yang berlaku khusus untuk sektor-sektor strategis di Kukar.

Sektor-sektor tersebut meliputi perkebunan sawit, kehutanan, batu bara, dan minyak serta gas bumi.

UMSK 2025 mengalami kenaikan sebesar 2 persen, yang berarti ada tambahan sebesar Rp75.327,58, menjadikan angka UMSK menjadi Rp3.841.706,77.

Penetapan ini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Meskipun dalam proses penetapan UMSK sempat terjadi perdebatan sengit, Edi Damansyah menegaskan bahwa kesepakatan akhirnya tercapai.

“Memang dalam musyawarah penetapan UMSK sempat agak alot, tapi itulah dinamikanya. Namun kami sudah sepakat dan saya ucapkan terima kasih,” ujar Edi.

Dengan kebijakan ini, Pemkab Kukar berharap dapat menciptakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan investasi di daerah, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Sementara itu, Perwakilan serikat pekerja, Mustain, menyambut positif keputusan ini, yang menurutnya akan memberikan perlindungan lebih bagi pekerja di sektor-sektor strategis.

“Kami berharap perusahaan mematuhi aturan ini dan pekerja benar-benar merasakan manfaatnya. Serikat pekerja akan terus mengawal pelaksanaannya,” harapnya. (Ak)

Tenggarong – Pemilihan Ketua RT di seluruh Kelurahan Bukit Biru berlangsung secara demokratis dan transparan, dengan mengedepankan prinsip kepemimpinan yang bersih dan tanpa adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Plt Lurah Bukit Biru, Sri Herlinawati, memberikan apresiasi terhadap antusiasme warga dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani mereka.

Menurutnya, pemilihan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik di tingkat RT, serta memperkuat kerukunan antar warga.

Sri menjelaskan pelaksanaan pemilihan Ketua RT di Bukit Biru juga mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022, yang mengatur masa jabatan Ketua RT selama dua periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

“Aturan ini juga membatasi usia Ketua RT, yang maksimal berusia 65 tahun untuk menjamin adanya regenerasi kepemimpinan yang lebih segar dan inovatif,” ujarnya kepada media ini usai pemilihan salah satu ketua RT, Minggu (15/12/24).

Lebih lanjut, Sri menekankan pentingnya transparansi dalam proses pemilihan.

Setiap calon Ketua RT harus melalui tahapan yang jelas, termasuk pembentukan panitia yang berfungsi untuk menghindari praktik KKN.

Selain itu, pihak kelurahan Bukit Biru juga memastikan ada tim pendamping yang hadir dalam setiap pemilihan untuk mengawasi jalannya proses, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara warga.

“Pemilihan ini akan selesai pada tanggal 21 Desember, setelah itu kami akan membuat berita acara dan melaporkannya kepada DPMD,” jelas Sri.

Pemilihan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memajukan wilayah Bukit Biru, dengan kepemimpinan yang bersih dan kompak.

“Saya berharap Ketua RT yang terpilih dapat bekerja sama dalam membangun Kelurahan Bukit Biru dengan lebih baik, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Posyandu Bougenville I di Kelurahan Bukit Biru berhasil menunjukkan hasil positif dalam pencegahan stunting melalui program Pemberian Makanan Bergizi (PMB) dan pendekatan aktif kader posyandu.

Dengan fokus pada anak-anak yang bergejala stunting, program ini membuktikan efektivitasnya dalam menjaga kesehatan anak-anak di wilayah tersebut.

Ketua Posyandu Bougenville I, Siti Aminah, menjelaskan program PMB yang dikelola oleh PKK Kecamatan dan PKK Kabupaten ini telah berjalan selama 56 hari.

Tujuannya adalah memberikan makanan tambahan bergizi kepada anak-anak yang bergejala stunting, sehingga kondisi mereka tidak berkembang menjadi stunting.

“Kami fokus pada pencegahan dengan memberikan makanan tambahan bagi anak-anak yang bergejala. Ini lebih efektif daripada mengatasi stunting yang sudah terjadi,” jelasnya kepada media ini, Minggu (15/12/24).

Untuk Wilayah Bukit Biru tercatat ada delapan anak yang mengalami stunting, seluruhnya berada di beberapa wilayah lain.

Sementara itu, di Posyandu Bougenville I, yang mencakup 39 anak, tidak ada yang mengalami stunting.

“Di sini, semua anak dinyatakan sehat oleh ahli gizi, jadi tidak ada yang perlu mendapatkan PMB,” tambah Siti Aminah.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari langkah aktif kader posyandu dalam memastikan semua anak mendapat layanan kesehatan.

Jika ada anak yang tidak datang ke posyandu, kader posyandu mendatangi rumah warga untuk melakukan pemeriksaan langsung.

“Kalau ada yang tidak datang, kami sweeping ke rumah mereka. Ini penting agar tidak ada anak yang luput dari pemantauan,” ujarnya.

Selain pelaksanaan PMB, edukasi mengenai bahaya stunting juga menjadi prioritas.

Siti Aminah menjelaskan stunting dapat memengaruhi perkembangan fisik, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan.

“Stunting adalah masalah serius yang harus dicegah sedini mungkin. Pola makan bergizi dan pemeriksaan rutin sangat penting,” tegasnya.

Ia berharap program PMB ini terus berjalan untuk mendukung kesehatan anak-anak di wilayah Bukit Biru.

“Alhamdulillah, kami terus berupaya agar tidak ada anak di wilayah ini yang mengalami stunting,” pungkasnya. (Ak)