BERITA TERBARU

Tenggarong – Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendapat perhatian dalam pengembangan sektor pertanian.

Setelah sebelumnya ditetapkan sebagai salah satu dari lima kawasan pertanian di Kukar, kini Kecamatan Marangkayu juga menjadi bagian dari program Brigade Pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan oleh Camat Marangkayu, AR Ambo Dalle yang menyambut baik masuknya Marangkayu dalam kedua program tersebut dan berharap keberadaannya dapat meningkatkan perhatian terhadap infrastruktur pertanian.

“Kebetulan Kecamatan Marangkayu ini juga masuk dalam Peta Lima Kawasan Pertanian Kukar, yang menjadi bagian dari program strategis pertanian yang ada di Kabupaten Kukar,” ujarnya kepada adakaltim.com, Rabu (5/3/25).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah baru-baru ini meluncurkan program Brigade Pangan, yang juga mencakup Kecamatan Marangkayu.

“Kemudian baru-baru ini ada program dari Pak Prabowo, Presiden, namanya Brigade Pangan. Marangkayu juga termasuk dalam program ini,” jelasnya.

Program Brigade Pangan sendiri bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui modernisasi pertanian dan penguatan infrastruktur pendukung.

Dengan adanya program ini, diharapkan sektor pertanian di Marangkayu semakin berkembang dan dapat berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Ia berharap, dengan masuknya Marangkayu dalam dua program strategis ini, infrastruktur pertanian seperti pengairan dan jalan usaha tani dapat memperoleh perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Mudah-mudahan dengan masuknya Marangkayu dalam dua program ini pemerintah bisa lebih memperhatikan kebutuhan infrastruktur pertanian kami, terutama dalam hal pengairan dan jalan usaha tani,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Jalan utama di Kecamatan Marangkayu kini telah berubah status menjadi jalan provinsi. Perubahan ini terjadi sejak Agustus 2024, yang berarti kewenangan perbaikan dan pemeliharaannya kini berada di tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Camat Marangkayu, Ambo Dalle, dalam wawancara dengan adakaltim.com menyebut bahwa peningkatan infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan dan Pra-Musrenbang kabupaten, mayoritas desa di Marangkayu mengusulkan peningkatan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan.

“Hampir semua pemerintah desa, ada 11 desa di tempat kami, itu lebih cenderung ke infrastruktur, terutama infrastruktur jalan dan jembatan, karena memang itulah yang saat ini lagi dibutuhkan masyarakat,” ujarnya, Rabu (5/3/25).

Ia mengungkapkan sejak Agustus 2024, status jalan penghubung antara Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu telah berubah. Semula merupakan jalan kabupaten, kini jalan tersebut menjadi jalan provinsi.

“Dulunya jalan kabupaten, sekarang jalan provinsi. Banyak masyarakat bertanya, bagaimana kelanjutannya? Saya bilang, iya, kita sudah perjuangkan, dan sekarang statusnya sudah menjadi jalan provinsi hingga ke Bontang Lestari,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ambo menekankan keberadaan jalan utama ini sangat penting, mengingat banyaknya perusahaan yang beroperasi di Marangkayu, termasuk disektor pertambangan.

Menurutnya, aktivitas kendaraan berat yang melintas turut mempengaruhi kondisi jalan. “Di sana juga lumayan banyak perusahaan-perusahaan, tentunya jalan ini menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Dengan perubahan status ini, ia berharap Pemprov Kaltim dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi jalan utama di Marangkayu.

“Kita berharap dengan status baru ini, pemerintah provinsi bisa segera melakukan perbaikan, karena jalan ini menjadi akses vital,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Transformasi digital dalam pelayanan administrasi desa terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Dengan sistem digital desa, warga bisa mengurus berbagai keperluan administratif secara cepat dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

Namun, di Desa Kersik, Kecamatan Marangkayu, sebagian besar warga masih memilih cara manual dengan datang ke kantor desa karena dirasa lebih mudah dan terbiasa dengan sistem lama.

Kepala Desa Kersik, Jumadi mengungkapkan, program digital desa sudah diterapkan sejak 2022 lalu, tetapi belum semua warga dapat memanfaatkannya secara maksimal.

Menurutnya, masih ada anggapan di masyarakat dalam layanan digital, yang terlalu rumit dan membutuhkan waktu untuk belajar.

“Sebagian masyarakat lebih nyaman datang langsung ke kantor karena merasa penggunaan aplikasi terlalu ribet dan harus belajar dulu,” ujar Jumadi, Rabu (5/3/25).

Padahal menurutnya, digitalisasi pelayanan memberikan banyak keuntungan, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transparansi dalam proses administrasinya.

Dengan digital desa, warga bisa mengurus keperluan administratif tanpa harus antre atau datang ke kantor desa. Selain itu, sistem digital juga mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pelayanan.

“Kalau menggunakan sistem Digital Desa, warga tidak perlu antre atau keluar rumah. Semua bisa dilakukan lebih cepat dan praktis,” jelasnya.

Meski layanan digital telah tersedia, pihak desa tetap membuka pelayanan manual bagi warga yang masih membutuhkannya.

Namun, ia berharap masyarakat mulai terbiasa dengan teknologi agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman.

“Kami tidak memaksa, tapi ke depan, penggunaan teknologi akan semakin penting. Sebaiknya masyarakat mulai membiasakan diri dengan layanan digital agar bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kutai Kartanegara (Kukar) akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan harga bahan pokok yang jauh lebih murah dibanding dengan harga pasar.

Kegiatan ini akan berlangsung pada 11-12 Maret 2025 di halaman Masjid Agung Sultan Sulaiman, Tenggarong.

Kepala Disketapang Kukar, Sutikno mengatakan, jumlah vendor yang berpartisipasi dalam GPM kali ini kemungkinan akan bertambah seiring tingginya antusiasme dari berbagai pihak.

“Pada GPM kali ini, kelihatannya akan lebih banyak yang mensupport. Saat ini ada 20 vendor dan mungkin jumlahnya akan bertambah,” ujarnya, Selasa (4/3/25).

Perlu diketahui, GPM ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan harga pangan serta menekan laju inflasi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN).

“InsyaAllah kita siap. Sesuai HKBN, secara periodik kita juga harus mengadakan kegiatan yang dapat menekan angka inflasi,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya nanti, Disketapang Kukar akan bekerja sama dengan Bulog untuk menyediakan 30 ton beras dengan harga lebih terjangkau, yakni sekitar Rp57 ribu per 5 Kg-nya.

Kebutuhan pokok lain seperti minyak goreng, tepung terigu, dan kacang-kacangan juga akan tersedia dengan harga lebih rendah dari harga pasar.

Dengan dukungan dari Asosiasi Pedagang serta Tim Satgas Pangan, GPM kali ini juga memastikan harga daging ayam dan telur lebih murah dibanding harga pasar.

“Tentu dengan GPM ini kita harapkan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah serta membantu menekan inflasi di wilayah Kutai Kartanegara,” pungkas Sutikno. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Setelah sempat vakum, bank sampah Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong siap untuk beroperasi kembali dengan nuansa gedung bank Sampah yang baru.

Keberadaan bank Sampah sendiri diharapkan mampu mengatasi permasalahan sampah di lingkungan sekitar dengan mendorong masyarakat untuk memilah dan mendaur ulang sampah.

Selain membantu menjaga kebersihan, bank sampah juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga, seperti tabungan hasil penukaran sampah dan peluang usaha dari daur ulang.

Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Bukit Biru, Sri Herlinawati mengatakan, bank sampah tersebut, sebelunya telah pernah ada dan sempat berkembang pesat.

Namun seiring waktu, pengurus yang dulu aktif telah beranjak dewasa dan bekerja di perusahaan, sehingga kegiatan bank sampah sempat terhenti.

“Dulu, Bank Sampah Bukit Biru sangat maju. Karena itu, saya berinisiatif untuk menggiatkannya kembali. Kami juga sangat berterima kasih kepada DLHK yang telah membantu membangun kembali bank sampah ini serta memberikan bantuan berupa mesin pengepres sampah,” ujarnya, Selasa (4/3/25).

Saat ini, bantuan fasilitas dari DLHK Kukar telah diterima, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan kepengurusan yang telah dibentuk agar pengelolaan sampah bisa berjalan optimal.

“Insya Allah, pengelolaan sampah di sini bisa segera terlaksana dengan baik, mungkin tahun ini juga, karena SK-nya sudah ada,” ucapnya.

Selain berdampak pada kebersihan lingkungan, bank sampah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dengan memilah sampah, warga tidak hanya menjaga lingkungan tetap bersih tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi.

Sri pun berharap bank sampah ini bisa terus berjalan dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

“Kami ingin bank sampah ini tidak hanya berjalan sementara, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kebiasaan warga dalam mengelola sampah. Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong mulai mengembangkan usaha mandiri melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) RT dan Kelompok Wanita Tani (KWT) RT.

Program yang resmi dibentuk pada 2 Januari 2025 ini bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di tingkat RT.

Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Bukit Biru, Sri Herlinawati, menyampaikan bahwa mayoritas RT di kelurahan tersebut sudah mulai menjalankan program ini secara bertahap.

Beberapa di antaranya bahkan telah memulai budidaya tanaman produktif untuk mendukung perekonomian keluarga.

“Rata-rata RT sudah saya sampaikan mengenai program ini, dan mereka sudah mulai bertahap menjalankannya. Bahkan, ada yang sudah mulai menanam untuk mendukung penghasilan ibu-ibu PKK,” ujarnya, Selasa (4/3/25).

Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, para anggota PKK RT dan KWT RT mengumpulkan dana secara swadaya sebagai modal awal. Hasil usaha yang diperoleh nantinya akan dikelola kembali untuk memperbesar usaha mereka.

“Nantinya, hasil dari usaha ini akan dikelola dan dikembangkan kembali agar ekonomi mereka semakin kuat,” katanya.

Sri menyebut, tanaman yang dibudidayakan oleh ibu-ibu PKK RT berfokus pada sayuran dan tanaman produktif lainnya yang berpotensi menjadi sumber penghasilan tambahan.

“Harapannya, dengan usaha ini, ibu-ibu di RT bisa memiliki penghasilan tambahan, sehingga ekonomi rumah tangga mereka semakin terbantu,” bebernya.

Selain inisiatif swadaya dari warga, program ini juga mendapat dukungan dari dana pemerintah daerah dengan nominal sebesar Rp50 juta/RT.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pengelolaan Posyandu dan program kesehatan lainnya.

“Ketika awal-awal program ini berjalan, mereka memulainya dengan gotong-royong, termasuk didukung oleh Bapak-Bapak RT. Dana yang tersedia juga bisa dimanfaatkan untuk mengurangi angka stunting, khususnya di wilayah Kelurahan Bukit Biru,” pungkasnya. (adv/ak/ko)