BERITA TERBARU

Ketua DPRD Samarinda Minta OPD Segera Rinci Pemangkasan Anggaran

Samarinda – Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden bernomor 1 Tahun 2025, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera menyampaikan rincian pemangkasan anggaran kepada DPRD Samarinda.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, membenarkan hal tersebut usai rapat dengar pendapat bersama OPD. Dalam pertemuan itu, DPRD meminta agar pembahasan efisiensi anggaran dilakukan bersama Komisi II DPRD Samarinda sebagai pihak yang berwenang dalam sektor keuangan daerah.

“Karena ini menyangkut pembahasan anggaran, kami minta dibahas bersama leading sektornya, yaitu Komisi II,” ujar Helmi.

Sebelum dibahas bersama Komisi II, Helmi meminta OPD untuk terlebih dahulu mempersiapkan data terkait efisiensi anggaran agar keputusan yang diambil lebih terarah dan berbasis fakta.

“Saat ini belum ada laporan resmi mengenai besaran pemotongan atau sektor mana saja yang terkena dampak. Kami meminta dalam waktu dekat hal ini dibahas dengan data yang jelas dari pemerintah,” tuturnya.

Secara umum, beberapa pos anggaran yang dipangkas meliputi perjalanan dinas, belanja rutin, dan sektor lainnya. Namun, besaran pemangkasan di masing-masing OPD masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan Komisi II.

“Setiap OPD memiliki kebutuhan berbeda, jadi kita masih menunggu data rinciannya. Nanti, pembahasan bersama Komisi II akan memastikan efisiensi dilakukan secara tepat,” pungkasnya. (adv/hd/ko)

Sutikno Sebut Hasil Panen KWT Kukar Mampu Bantu Turunkan Harga Cabai dan Bawang

Tenggarong – Harga cabai dan bawang di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengalami penurunan harga seiring dengan mulai masuknya hasil panen dari Kelompok Wanita Tani (KWT).

Pasokan yang meningkat di pasar membuat harga kedua komoditas ini menjadi lebih stabil dibandingkan dengan sebelumnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Sutikno, menyebut hasil panen dari KWT ini berkontribusi pada stabilitas harga sejumlah komoditas seperti cabai dan bawang yang sebelumnya sempat mengalami lonjakan harga.

“Untuk inflasi ini, Alhamdulillah ada penurunan harga karena KWT-KWT sudah mulai panen,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu (12/3/25).

Harga cabai yang sempat menyentuh diangka Rp150 ribu per kilogram kini sudah mengalami penurunan menjadi kisaran Rp75 ribu hingga Rp80 ribu per kilogram.

Harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami penurunan, dengan bawang putih saat ini berada di angka Rp32 ribu per kilogram.

Menurut Sutikno, hasil panen ini tidak lepas dari dukungan Pemkab Kukar dalam memperkuat produksi pangan lokal.

“Kami terus mendorong agar para petani dan kelompok tani perempuan semakin produktif, karena ketahanan pangan tidak hanya soal pasokan, tetapi juga kesejahteraan petani dan stabilitas harga di pasar,” ucapnya.

Pada 2024 lalu, anggaran sebesar Rp2,6 miliar telah Pemkab Kukar alokasikan untuk membantu sebanyak 40 kelompok tani perempuan yang tersebar di 12 kecamatan.

Sedangkan untuk 2025 ini, Pemkab Kukar juga telah mengalokasikan anggaran dengan nilai hampir Rp6 miliar untuk memperkuat 150 kelompok di berbagai wilayah.

Kata dia, program penguatan kelompok tani perempuan ini telah terbukti berdampak positif terhadap ketahanan pangan yang ada di Kukar.

“Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus mendukung produksi pertanian lokal, sehingga ketahanan pangan di wilayah ini semakin baik dan kesejahteraan petani meningkat,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Ismail Latisi Dukung Wacana Kembalinya Ujian Nasional

Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyambut baik wacana penerapan kembali Ujian Nasional (UN).

Menurutnya, sistem pendidikan di Indonesia memerlukan pemicu agar siswa lebih giat belajar dan memiliki daya saing.

“Saya pribadi setuju dengan wacana ini karena masyarakat kita membutuhkan pemicu dan dorongan agar mau belajar,” ujar Ismail, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Pernyataan tersebut merespons rencana pemerintah yang tengah mengkaji kembali pelaksanaan UN setelah dihapuskan pada era Nadiem Makarim.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah sedang merancang konsep baru UN dengan target penerapan pada tahun ajaran 2025/2026.

Ismail juga menyoroti penerapan Kurikulum Merdeka Belajar yang mengadopsi sistem pendidikan Finlandia. Menurutnya, kebijakan tersebut belum tentu sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

“Pemerintah perlu mengkaji ulang sistem pendidikan yang ada. Jika ingin mengadopsi sistem pendidikan Finlandia, perlu dipastikan bahwa sistem tersebut benar-benar cocok dengan karakter masyarakat kita,” katanya.

Ia menegaskan bahwa sistem pendidikan harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan realitas di lapangan, bukan sekadar mengadopsi konsep dari negara lain tanpa mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan.

Ismail berharap, jika UN kembali diterapkan, pemerintah pusat dapat memastikan sistemnya lebih adaptif dan tidak hanya menjadi penentu kelulusan, tetapi juga alat evaluasi kualitas pendidikan secara menyeluruh.

“Kita harus melihat dulu apakah karakter masyarakatnya cocok dengan sistem tersebut,” pungkasnya. (adv/hd/ko)

Bank Sampah Loa Ipuh Bantu Warga Kelola Sampah Jadi Lebih Bernilai

Tenggarong – Bank sampah di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, bukan hanya tempat buat ngumpulin sampah bernilai ekonomi, tapi juga jadi sarana edukasi buat warga biar lebih paham cara ngelola limbah rumah tangga.

Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan, bilang saat ini ada dua bank sampah yang paling aktif, yaitu bank sampah yang berada di Jalan Selendreng dan Jalan Mangkuraja.

Menurutnya, program ini bukan sekadar kumpulin dan jual sampah semata, tapi juga mengajak masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan yang ada disekitar.

“Kita terus dorong supaya bank sampah ini berkembang. Yang penting bukan sekadar dapat uang dari jual sampah, tapi bagaimana warga sadar kalau sampah itu bisa punya nilai kalau dikelola dengan baik,” ujarnya, Rabu (11/3/25).

Dimasyarakat, masih banyak stigma yang menganggap sampah tidak berguna, padahal kalau dipilah dan diolah dengan benar, bisa bermanfaat, bahkan bisa jadi tambahan penghasilan.

“Kuncinya di kesadaran. Kalau masyarakat udah paham pentingnya kelola sampah, program ini bakal jalan lebih maksimal,” ungkapnya.

Pihaknya juga telah berkomitmen untuk terus mendampingi dan sosialisasi agar makin banyak warga yang ikut serta dalam menjalankan program Bank sampah.

Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak bakal diperkuat supaya pengelolaan sampah di Loa Ipuh makin baik dan berkelanjutan.

“Yang penting warga mau mulai peduli. Kalau pola pikirnya udah berubah, pasti manfaatnya lebih besar buat lingkungan dan juga mereka sendiri,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Kantor Kelurahan Loa Ipuh Siap Dibangun Tahun 2025

Tenggarong – Warga Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggaring akhirnya bisa segera menikmati fasilitas kantor kelurahan yang lebih layak.

Tahun ini, pembangunan gedung baru dipastikan akan dimulai setelah anggarannya disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar.

Saat ini, proses administrasi sedang berjalan untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi sebelum pelaksanaan dimulai.

Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan, menyampaikan pembangunan kantor baru ini sudah menjadi kebutuhan mendesak.

“Alhamdulillah, tahun ini kantor kelurahan kita bakal dibangun. Anggarannya sudah ada, sekarang tinggal menyelesaikan proses administrasi supaya bisa segera dikerjakan tanpa menunggu terlalu lama,” ujarnya, Rabu (12/3/2025).

Meskipun anggaran telah dialokasikan, Erri menyebut bahwa pihaknya masih menunggu kepastian jumlah dana yang tersedia.

Nominalnya baru akan terlihat jelas dalam Berita Persetujuan Anggaran (BPA), sehingga mereka perlu memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur agar tidak ada kendala di kemudian hari.

“Jumlah pastinya memang belum kami lihat langsung di BPA, tapi informasinya sudah masuk tahap administrasi. Yang jelas, kami terus memantau supaya semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala di tengah jalan,” jelasnya.

Sebelum proyek benar-benar dimulai, ada tahapan penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu penghapusan aset lama.

Ini merupakan langkah wajib karena bangunan lama harus secara resmi dihapus dari daftar inventaris pemerintah sebelum bisa digantikan dengan kantor baru.

Erri menargetkan proses penghapusan aset ini bisa rampung setelah Lebaran, sehingga tidak mengganggu jadwal pembangunan yang telah direncanakan sejak awal tahun.

“Setelah Lebaran, penghapusan aset akan kita selesaikan dulu. Ini langkah awal supaya proyek bisa langsung jalan dan tidak tertunda terlalu lama,” tuturnya.

Terkait dengan desain bangunan, Erri mengungkapkan rencana awalnya kantor kelurahan ini akan dibangun dengan desain dua lantai.

Hal ini dilakukan agar ruang pelayanan lebih luas dan masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan lebih baik saat mengurus berbagai keperluan administrasi.

“Harapannya sih dua lantai supaya lebih representatif dan bisa menampung lebih banyak kebutuhan pelayanan. Tapi kita lihat nanti hasil akhirnya setelah lelang selesai,” katanya.

Menurutnya, keberadaan kantor baru yang lebih layak akan berdampak besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Yang penting kantor ini bisa segera digunakan dan pelayanan ke warga makin maksimal. Itu yang utama,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Sekda Sebut Minyak Goreng Kemasan di Kukar Dipastikan Sesuai Dengan Takaran

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan minyak goreng kemasan yang beredar di Kukar telah sesuai dengan takaran dan melewati pengawasan ketat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dalam menanggapi isu minyak goreng kemasan yang tidak sesuai takaran yang ditemukan di beberapa daerah lain.

Ia menegaskan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir terkait dengan kualitas dan ukuran minyak goreng yang dijual di ritel maupun pasar tradisional di Kukar.

Sebelumnya, kasus minyak goreng kemasan yang tidak sesuai takaran mencuat setelah Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menemukan tiga produsen Minyakita yang mengemas minyak kurang dari 1 liter dalam inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 8 Maret 2025.

Beberapa produk hanya berisi 750 hingga 800 mili liter, sementara harga jualnya juga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), temuan ini memicu kekhawatiran di berbagai daerah, termasuk di Kukar.

Namun, Sunggono memastikan kondisi di Kukar berbeda, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tim tera dari UPTD Dinas Perdagangan dan Pendistribusian, minyak goreng yang beredar di pasaran telah memenuhi standar ukuran.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa minyak goreng kemasan dari produsen yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat, seperti Wilmar dan Sinar Mas, sudah sesuai takaran,” tuturnya kepada awak media, Selasa (11) 3/25).

Lebih lanjut, Sunggono mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap bijak dalam membeli minyak goreng.

Ia menyampaikan kepada masyarakat Kukar agar tidak melakukan panic buying hanya karena khawatir dengan ukuran minyak goreng yang beredar di pasaran.

“Saya tegaskan, bahwa masyarakat tidak perlu ragu terhadap minyak goreng kemasan yang dijual di ritel dan pasar tradisional di Kukar, karena telah melewati pengawasan ketat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan yang telah diterapkan pemerintah daerah.

“Kami akan terus memastikan agar distribusi minyak goreng di Kukar berjalan lancar dan sesuai standar. Jika ada temuan di lapangan yang mencurigakan, segera laporkan agar bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (adv/ak/ko)