Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyambut baik wacana penerapan kembali Ujian Nasional (UN).
Menurutnya, sistem pendidikan di Indonesia memerlukan pemicu agar siswa lebih giat belajar dan memiliki daya saing.
“Saya pribadi setuju dengan wacana ini karena masyarakat kita membutuhkan pemicu dan dorongan agar mau belajar,” ujar Ismail, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Pernyataan tersebut merespons rencana pemerintah yang tengah mengkaji kembali pelaksanaan UN setelah dihapuskan pada era Nadiem Makarim.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah sedang merancang konsep baru UN dengan target penerapan pada tahun ajaran 2025/2026.
Ismail juga menyoroti penerapan Kurikulum Merdeka Belajar yang mengadopsi sistem pendidikan Finlandia. Menurutnya, kebijakan tersebut belum tentu sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.
“Pemerintah perlu mengkaji ulang sistem pendidikan yang ada. Jika ingin mengadopsi sistem pendidikan Finlandia, perlu dipastikan bahwa sistem tersebut benar-benar cocok dengan karakter masyarakat kita,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sistem pendidikan harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan realitas di lapangan, bukan sekadar mengadopsi konsep dari negara lain tanpa mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan.
Ismail berharap, jika UN kembali diterapkan, pemerintah pusat dapat memastikan sistemnya lebih adaptif dan tidak hanya menjadi penentu kelulusan, tetapi juga alat evaluasi kualitas pendidikan secara menyeluruh.
“Kita harus melihat dulu apakah karakter masyarakatnya cocok dengan sistem tersebut,” pungkasnya. (adv/hd/ko)
