BERITA TERBARU

Tenggarong – Integritas menjadi kunci utama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat beroperasi secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, yang menyebut bahwa tanpa kepercayaan dan transparansi, keberlangsungan BUMD dapat terancam.

Ia juga mengingatkan agar kepentingan pribadi tidak mencampuri jalannya perusahaan daerah, karena hal tersebut dapat menghambat tujuan utama BUMD dalam mendukung pembangunan dan perekonomian daerah.

“Segala sesuatu itu modal utamanya adalah kepercayaan. Seperti kerja sama ini, kalau tidak ada kepercayaan, maka tidak bisa berjalan,” ujar Edi saat menghadiri buka bersama di PT MGRM pada Jumat (14/3/25).

Lebih lanjut, ia menegaskan agar setiap kerja sama yang dilakukan BUMD harus mengutamakan kepentingan publik dan terbebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan daerah.

“Jangan sampai ada kepentingan pribadi di dalamnya. Contohnya, jika mitra kerja sama menggunakan nama MGRM tetapi memasukkan perusahaan pribadinya, hal seperti itu tidak boleh terjadi sama sekali,” tegasnya.

Di Kukar, BUMD memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi daerah, baik sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sebagai penyedia layanan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan tata kelola yang baik, BUMD dapat menjadi alat intervensi ekonomi yang efektif dalam menjaga keseimbangan pasar, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis.

Namun, tolak ukur keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang dihasilkan oleh BUMD tersebut, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Edi menekankan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam setiap aspek operasional perusahaan daerah.

“BUMD harus dikelola dengan profesional dan transparan, karena ini menyangkut kepentingan banyak orang. Jika kita bisa menjalankannya dengan benar, maka manfaatnya akan besar bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – PT Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda) kembali memperkuat langkahnya dalam sektor bisnis maritim dengan menandatangani lanjutan Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Krakatau Bandar Samudera (Krakatau Steel Group).

Penandatanganan ini berlangsung di Kantor PT Tunggang Parangan, Jalan S. Parman, Kecamatan Tenggarong dan turut dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) , Edi Damansyah pada Jumat (14/3/25).

Kerja sama ini memiliki tujuan untuk memperluas layanan jasa di beberapa kawasan pelabuhan yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengatakan keberhasilan kerja sama ini nantinya akan bergantung pada dukungan dari semua pihak, terutama para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bisnis maritim.

“Saya berharap semua pihak bisa memberi ruang bagi PT Tunggang Parangan Perseroda agar mereka bisa berkembang dan memberikan layanan terbaik bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini adalah sebuah bukti nyata BUMD dapat ikut berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui kerja sama dengan sebuah perusahaan besar.

Ia juga menjelaskan model dari kerja sama yang dijalankan ini bersifat business to business (B2B), sehingga tetap akan mengedepankan prinsip bisnis yang sehat dan saling menguntungkan.

“Kalau kerja sama ini berjalan lancar, tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, baik untuk PAD maupun kontribusi bagi negara,” ucapnya.

Dengan adanya kesepakatan ini, PT Tunggang Parangan Perseroda diharapkan dapat semakin berkembang dan memperluas jangkauan bisnisnya di sektor maritim.

Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

“Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita bisa memulai kerja sama yang diharapkan membawa kemajuan bagi daerah,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bekotok yang berlokasi di Kelurahan Loa Ipuh kecamatan Tenggarong, semakin menurun daya tampungnya setelah bertahun-tahun menampung sampah dari beberapa kecamatan.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) berencana akan membangun TPA baru di Kecamatan Tenggarong.

TPA Bekotok yang berdiri di atas lahan seluas 5 hektare itu diketahui telah beroperasi sejak lama dan kini mengalami penurunan daya tampung.

Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo mengatakan, setiap hari terdapat sekitar 25 ton sampah dari tiga kecamatan, yakni Tenggarong, Loa Kulu, dan Tenggarong Seberang yang masuk ke TPA tersebut.

Dengan kondisi tersebut, membuat DLHK Kukar harus mencari solusi jangka panjang dengan membangun TPA baru.

“Kami masih dalam tahap verifikasi lokasi untuk TPA baru di Tenggarong. Ada beberapa opsi yang kami pertimbangkan, tetapi belum bisa dipastikan lokasi finalnya,” ujarnya kepada awak media, Jumaat (14/3/25).

Salah satu lokasi yang menjadi pertimbangan pembangunan TPA baru berada di Desa Jonggon atau Bensamar.

Namun, lahan di Jonggon tersebut diketahui merupakan milik Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanak) Kukar sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut terkait kemungkinan hibah lahan.

“Sambil menunggu kepastian lokasi baru, kami juga mengkaji strategi perpanjangan masa pakai TPA Bekotok agar tetap bisa digunakan dalam jangka waktu tertentu,” jelasnya.

Ia menegaskan pembangunan TPA baru menjadi sebuah solusi agar pengelolaan sampah di Tenggarong dan sekitarnya tetap berjalan optimal.

“Kami coba optimalkan kembali pengelolaan TPA Bekotok sambil menyiapkan pembangunan TPA baru,” pungkasnya. (adv/ak/ko)