BERITA TERBARU

Samarinda – Kota Samarinda masih menghadapi keterbatasan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), terutama di Kecamatan Palaran dan Sanga-Sanga. Minimnya penerangan jalan ini berpotensi membahayakan masyarakat serta para pengguna jalan.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan pentingnya pemerataan LPJU di seluruh wilayah kota.

Menurutnya, kurangnya penerangan jalan tidak hanya menyulitkan pengendara, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kriminalitas.

“Kondisi ini harus segera diatasi karena dapat membahayakan warga. Selain itu, minimnya penerangan jalan juga berpotensi meningkatkan angka kecelakaan dan tindakan kriminal,” ujarnya.

Deni mengungkapkan bahwa program pemasangan LPJU telah dirancang dengan alokasi anggaran mencapai Rp100 miliar. Dengan anggaran tersebut, diharapkan seluruh ruas jalan di Kota Samarinda dapat memiliki penerangan yang memadai.

“Anggarannya sudah tersedia, kini tinggal bagaimana percepatan realisasinya agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Ia berharap pemerintah segera merealisasikan program tersebut demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan warga Samarinda.

Dengan adanya dorongan dari DPRD, diharapkan program pemasangan LPJU dapat segera berjalan sehingga masyarakat bisa menikmati jalan yang lebih aman dan nyaman di malam hari. (adv/hd/ko)

Samarinda – Akses air bersih masih menjadi permasalahan di beberapa wilayah di Samarinda, seperti Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir. Keterbatasan jaringan pipa sekunder menjadi kendala utama dalam distribusi air ke rumah warga.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Elnatan Pasambe, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab permasalahan ini adalah keterlibatan pihak swasta yang mengelola layanan air bersih di beberapa wilayah.

Hal ini membuat distribusi air tidak merata dan menyebabkan sebagian warga kesulitan mendapatkan akses air bersih.

“Salah satu kendalanya adalah keberadaan pihak swasta yang mengelola layanan air bersih di beberapa wilayah,” ujarnya.

Saat ini, PDAM hanya mampu melayani rumah tangga dalam radius 100 meter dari pipa sekunder. Jika lebih jauh, tekanan air melemah sehingga banyak warga terpaksa menggunakan sumur bor atau membeli air dari pemasok swasta dengan harga lebih mahal.

“Masalahnya ada pada keterbatasan anggaran dan jangkauan pipa sekunder yang belum mencukupi,” kata Elnatan.

Untuk mengatasi persoalan ini, DPRD mendorong pemerintah daerah agar mengajukan tambahan anggaran ke pemerintah pusat serta menggandeng sektor swasta guna mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih.

“Kami pastikan proyek ini berjalan sesuai rencana. Kolaborasi berbagai pihak diperlukan agar seluruh warga Samarinda bisa mendapatkan akses air bersih,” tandasnya.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan permasalahan air bersih di Samarinda dapat segera teratasi dan seluruh warga mendapatkan akses yang layak terhadap kebutuhan dasar ini. (adv/hd/ko)

Samarinda – Kebijakan penarikan retribusi dari kantin sekolah di Samarinda mendapat perhatian serius dari DPRD setempat.

Meskipun pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan aset guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD menilai bahwa kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan aturan dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengaku baru mengetahui adanya kebijakan ini dan segera akan mengusut lebih lanjut. “Soal penarikan retribusi di kantin sekolah, saya baru dengar. Coba nanti saya usut,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa sebagian besar kantin sekolah dikelola oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga kebijakan ini harus dikaji secara mendalam agar tidak membebani mereka.

“Kita lihat juga omzetnya, kalau dia masuk pelaku usaha mikro, jadi tidak pantas menurut saya,” tambahnya.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai besaran tarif serta mekanisme penerapan retribusi tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan atau dampak negatif bagi UMKM, DPRD berencana merekomendasikan evaluasi atau revisi kebijakan tersebut.

Karena itu, Komisi II DPRD Samarinda akan melakukan pengecekan lebih lanjut sebelum mengambil langkah selanjutnya. “Nanti akan kami cek lebih dulu soal itu,” tutup Iswandi. (adv/hd/ko)

Samarinda – DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja daerah agar program yang berdampak bagi masyarakat tetap berjalan optimal.

Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, menekankan bahwa meskipun pengelolaan anggaran merupakan kewenangan penuh Pemkot, DPRD tetap memiliki peran dalam memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan warga.

“Penggunaan anggaran adalah kewenangan penuh pemerintah kota, sementara kami di DPRD memberikan pandangan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat bukan hanya soal penghematan, tetapi juga memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

“Pemkot harus lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga,” tambahnya.

Selain itu, ia juga mendorong adanya evaluasi rutin terhadap program-program yang telah berjalan agar setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik yang esensial,” pungkasnya. (adv/hd/ko)