ADA KALTIM

Facebook Instagram Youtube

Penulis: adakaltim

Pemkab Kukar Lepas 27 Peserta SPR Penggerak Pertanian

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Sebanyak 27 peserta Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR) resmi dilepas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) untuk menjadi motor penggerak pertanian di daerah.

Sebuah langkah nyata untuk memperkuat sektor pertanian ini ditandai dengan seremoni pelepasan di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (17/7/2025).

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan pengiriman peserta SPR ini merupakan wujud nyata tindak lanjut kerja sama antara Pemkab Kukar dan Yayasan Karya Bhakti Bumi Indonesia (KBBI).

Melalui program ini, Pemkab Kukar ingin membuka ruang pemberdayaan lebih luas di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

“Pembangunan pertanian dalam arti luas menjadi strategi kunci dalam transformasi ekonomi Kukar. Ini adalah bagian dari upaya besar kami untuk melepaskan ketergantungan pada sektor pertambangan,” kata Sunggono usai acara.

Program SPR, kata dia dianggap sejalan dengan langkah Pemkab Kukar untuk mengurangi dominasi sektor pertambangan dengan mendorong potensi pertanian dan perikanan yang lebih ramah lingkungan.

Pemerintah juga berupaya menyiapkan generasi muda desa agar lebih siap menghadapi tantangan pangan di masa mendatang.

Peluang ini kian terbuka lebar seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kukar yang memiliki potensi lahan luas diyakini akan menjadi daerah penyangga pangan utama bagi kebutuhan warga IKN dan sekitarnya.

“Kukar memiliki peran strategis sebagai lumbung pangan di Kalimantan Timur. Dengan hadirnya IKN, kebutuhan pangan akan meningkat signifikan, dan Kukar harus siap menjadi penyangga utama,” jelasnya.

Berdasarkan data terbaru, Kukar terus menempati posisi penting dalam mendukung ketahanan pangan yang ada di Kaltim.

Dari total luas panen padi di Kaltim, hampir separuhnya berasal dari Kukar, dengan produksi gabah yang mendominasi pasar beras.

Ia menegaskan visi besar pemerintahan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin pada periode 2025-2030 menitikberatkan pada pembangunan sektor pangan, pariwisata, dan industri hijau yang berkelanjutan.

Pemkab Kukar pun optimis potensi ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.

Sunggono pun berpesan agar para peserta benar-benar serius belajar selama masa pendidikan enam bulan ke depan.

“Mereka adalah individu terpilih yang diharapkan membawa perubahan nyata di tengah masyarakat dan menjadi pelopor dalam memperkuat ketahanan pangan Kukar,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Petani di Desa Margahayu Alihkan Kebun Karet ke Kelapa Sawit untuk Ekonomi yang Lebih Baik

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Hasil perkebunan yang dikelola masyarakat Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini mulai mengalami perubahan pola tanam.

Banyak petani yang selama ini menggantungkan hidup dari kebun karet, perlahan beralih menanam kelapa sawit demi mendapatkan hasil ekonomi yang dianggap lebih stabil dan praktis.

Kepala Desa Margahayu, Rusdi, menjelaskan bahwa perubahan ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, kelapa sawit dinilai lebih mudah dikelola dibandingkan karet yang harus disadap setiap hari.

Sementara kelapa sawit hanya dipanen sepekan sekali, sehingga beban kerja petani lebih ringan.

“Kalau karet, petani harus nyadap setiap hari tanpa jeda. Sedangkan sawit, panennya cukup seminggu sekali, lebih ringan dan efisien,” jelas Rusdi ketika ditemui, Rabu (16/6/2025).

Rusdi menambahkan, letak Desa Margahayu yang berdekatan dengan pabrik sawit PT Niagamas Gemilang juga menjadi alasan kuat warga memilih komoditas kelapa sawit.

Akses pasar yang lebih dekat membuat hasil panen lebih cepat menghasilkan tanpa memerlukan akomodasi yang besar.

“Banyak warga mulai mengganti kebun karet mereka dengan sawit karena pasarnya lebih jelas. Sawit juga punya harga yang stabil kalau dekat pabrik,” katanya.

Meski begitu, kata dia, tidak semua petani langsung meninggalkan tanaman karet, terdapat sebagian besar petani yang masih bertahan dengan alasan harga getah karet relatif stabil meski biaya operasionalnya lebih tinggi akibat jarak pemasaran yang cukup jauh.

Meski demikian, kata dia, kebun karet masih menjadi andalan sebagian besar petani di Margahayu.

Pasalnya, harga karet yang di nilai masih relatif stabil sehingga tetap bisa menjadi penopang ekonomi rumah tangga para petani.

Namun, ia mengakui terdapat tantangan tersendiri terkait jarak tempuh pemasaran karet yang cukup jauh ke pabrik penampung.

Hal ini membuat biaya operasional menjadi lebih besar, terutama untuk transportasi.

Mengatasi hal itu, pihak desa telah berupaya membantu petani melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan harapan pengelolaan hasil kebun baik karet maupun sawit bisa lebih efisie.

“Kalau pemasaran lancar, ongkos angkut ringan, hasilnya pasti akan terasa untuk keluarga mereka,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Diskominfo Kukar Mantapkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Lewat Sosialisasi

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mematangkan persiapan pemerintahan digital yang lebih terarah dan terintegrasi.

Salah satunya dengan menggelar Sosialisasi Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, sekaligus Sosialisasi Dokumen Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Layanan SPBE, dan Manajemen Aset TIK, yang dilaksanakan di Aula Bappeda Kukar Lantai 1, Selasa (15/7/2025).

Sosialisasi diikuti perwakilan dari berbagai perangkat daerah, lengkap dengan tim teknis SPBE Diskominfo Kukar.

Pihak Diskominfo juga menggandeng PT Digitama Sinergi Indonesia untuk mendampingi penyusunan dokumen teknis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, mengatakan bahwa penyusunan dokumen bukan sekadar formalitas semata.

Ia menyebutkan, hal ini merupakan bagian dari langkah nyata menyiapkan fondasi pemerintahan digital di Kukar agar benar-benar terintegrasi dan mengikuti perkembangan teknologi.

“Kegiatan ini jadi bagian penting dari upaya kita mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efisien dan adaptif,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, pada 2024 Kukar masih menerima beberapa catatan dari evaluasi SPBE, terutama soal kelengkapan dokumen dan peta rencana.

Karena itulah, melalui sosialisasi, pihaknya ingin memastikan semua perangkat daerah paham bagaimana dokumen ini akan dijalankan di lapangan.

“Semua dokumen dan kebijakan yang disusun hari ini akan jadi bahan evaluasi utama. Jadi harus siap betul,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Solihin juga mengingatkan Kukar sudah ditetapkan Kementerian PAN-RB sebagai salah satu lokus pemantauan SPBE 2025.

Menurutnya, ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menunjukkan keseriusan Pemkab Kukar dalam membenahi layanan digital.

Ia juga tak lupa mengapresiasi kerja sama semua pihak yang ikut mendukung penyusunan dokumen. Ia berharap sinergi ini bisa terus terjaga ke depan.

“Semoga kerja sama dan kolaborasi ini terus berlanjut. Konsistensi kita bersama akan menentukan keberhasilan transformasi birokrasi yang lebih baik dan pelayanan publik yang makin berkualitas,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Penanganan Jalan Kota Bangun-Kenohan Terkendala Medan, Firnadi Ikhsan Sebut Perlu Penanganan Khusus

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Akses jalan penghubung dari Kecamatan Kota Bangun menuju Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang hingga kini belum kunjung diperbaiki tuntas.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menyebut kondisi ini memang masih menjadi pekerjaan rumah pihaknya bersama dengan Pemkab Kukar, utamanya karena medan yang cukup sulit.

Firnadi menjelaskan, khususnya jalan poros Sebelimbingan tersebut melintasi kawasan rawa sehingga memerlukan konstruksi khusus agar bertahan lama.

Ia mengaku, beberapa kali Pemkab Kukar sudah mengalokasikan anggaran melalui APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), tetapi penanganannya belum bisa optimal karena karakteristik bentang alam.

Hasil asistensi teknis pun menunjukkan konstruksi paling tepat yang dapat digunakan di area tersebut adalah konstruksi pile slab.

“Ya, itu memang PR (pekerjaan rumah, red) besar kita bersama. Permasalahan utamanya adalah kondisi bentang alam yang menuntut penanganan cukup kompleks,” ucapnya saat ditemui di gedung DPRD Provinsi Kaltim, Senin (14/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa berbagai upaya stabilisasi sudah dicoba, tetapi genangan air dengan arus deras membuat jalan cepat rusak.

Jika pilihan menggunakan konstruksi pile slab pun, bukan perkara mudah karena biayanya yang cukup besar.

“Seberapa kuat pun kita mencoba stabilisasi, tetap saja jalan akan terendam air dengan arus yang deras,” jelasnya.

Ia berharap ke depan ada perencanaan lebih matang dan kolaborasi oleh seluruh pihak, termasuk dukungan dari pemerintah provinsi hingga pusat, agar akses jalan tersebut dapat digunakan dengan nyaman oleh masyarakat.

“Saya berharap ke depan ada kerja sama yang lebih luas, termasuk dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat, supaya jalan ini bisa benar-benar dinikmati manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya. (ak/ko)

Atlet ALTI Kukar Borong Podium di Borneo Extreme Jungle Run, Firnadi Ikhsan Apresiasi Raihan Prestasi

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Sejumlah atlet lari trail asal Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sukses memborong podium dalam ajang Borneo Extreme Jungle Run Tahun 2025 yang digelar di Samarinda.

Keikutsertaan para atlet difasilitasi langsung oleh Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI) Kukar sebagai bentuk dukungan pengembangan prestasi olahraga lari trail di tingkat daerah.

Beberapa nama atlit yang berhasil meraih prestasi membanggakan antara lain Asriel sebagai Juara 1 Kategori Umum 10K, Bagas meraih posisi ke-4, Wandi di posisi ke-5, serta Arie dan Lidya yang menempati peringkat potensial 6 besar.

Sementara itu di Kategori Master 10K, Hj. Indah turut menambah deretan podium dengan menempati Juara 3.

Ketua umum ALTI Kukar, Firnadi Ikhsan mengatakan, raihan ini menjadi tambahan catatan positif bagi perkembangan cabang olahraga lari trail di Kukar.

“Prestasi ini bisa menjadi modal penting agar atlet Kukar semakin percaya diri menembus kejuaraan level nasional seperti PON di masa mendatang,” ujarnya saat diwawancarai adakaltim.com, Senin (14/7/2025).

Pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur tersebut menegaskan bahwa dukungan ALTI Kukar tak berhenti di sini.

Ia memastikan pembinaan akan terus diberikan melalui keikutsertaan di kejuaraan lainnya, serta penghargaan berupa bonus pembinaan bagi para atlet, meskipun jumlahnya masih terbatas.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua atlet yang sudah berjuang membawa nama Kukar,” ucapnya dengan bangga.

Ia juga melihat tingginya minat masyarakat terhadap olahraga lari, menjadi potensi besar yang harus diarahkan dengan pembinaan terstruktur dan fokus pada capaian prestasi.

“Partisipasi masyarakat dalam event-event lari sangat tinggi, tinggal diarahkan pada target kecepatan dan kekuatan agar mampu bersaing dan menang,” tambahnya.

Firnadi berharap capaian ini dapat memacu semangat para atlet untuk terus aktif berlatih, menjaga konsistensi, dan tak cepat puas.

“Harapannya para atlet terus mengembangkan kemampuan dan semangat berkompetisi hingga meraih prestasi tertinggi,” pungkasnya. (ak/ko)

Pasar Pagi Siap Dioperasikan, DPRD Samarinda Tekankan Pengelolaan Adil dan Perawatan Berkelanjutan

Posted on by adakaltim

Samarinda – Setelah pembangunan fisik tahap kedua Pasar Pagi selesai, pengelolaan akan diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Perdagangan (Disperindag) Samarinda.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan pembagian ruang usaha harus dilakukan secara proporsional dan adil bagi seluruh pedagang.

“Nanti Disperindag akan membagi ruang sesuai peruntukan agar pemanfaatannya optimal,” jelas Deni, Senin (14/7/2025).

Politikus Gerindra ini juga mengapresiasi wajah baru Pasar Pagi yang kini terlihat modern, bersih, dan jauh dari kesan kumuh.

“Revitalisasi ini bukan hanya membuat pasar tampak mewah, tapi juga menjadikannya tempat yang lebih higienis dan nyaman. Kami bangga atas transformasi ini,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa fasilitas ini adalah milik bersama warga Samarinda. Karena itu, tanggung jawab menjaga dan merawat pasar harus menjadi kesadaran kolektif.

“Ini bukan hanya milik pemerintah. Ini milik kita semua,” tutupnya. (adv/hr/ko)