Penulis: adakaltim

Tenggarong – Produksi sampah yang mencapai sekitar 354 ton per hari membuat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bekotok di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diperkirakan tidak lagi mampu menampung sampah pada tahun 2027.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Tri Joko Kuncoro, menyebutkan meskipun distribusi pengangkutan masih berjalan lancar dengan dukungan 163 unit armada, tekanan terbesar justru terjadi pada keterbatasan ruang tampung di TPA.

“Kapasitas TPA kita diperkirakan akan penuh pada tahun 2027. Ini masalah yang sangat mendesak, kita harus segera memikirkan pemindahan lokasi TPA ke kawasan yang lebih luas dan representatif,” ujarnya, saat di hubungi pada Kamis (26/2/2026).

Ia menjelaskan, proyeksi kepenuhan tersebut didasarkan pada tren peningkatan volume sampah yang terus terjadi setiap tahun.

Jika tidak ada intervensi signifikan, kondisi overkapasitas dinilai sulit dihindari dalam waktu dekat.

Sebagai langkah antisipasi, DLHK mulai menyusun kajian teknis untuk menentukan lokasi baru yang dinilai layak secara luasan lahan maupun aspek lingkungan.

Beberapa wilayah seperti Loa Ipuh Darat, Jahab, Bendang Raya, dan Rapak Lambur masuk dalam daftar pertimbangan awal, meski seluruhnya masih melalui tahap evaluasi mendalam.

“Lokasi-lokasi tersebut kami lihat cukup luas, tapi ini belum pasti karena masih dalam tahap kajian,” lanjutnya.

Selain opsi relokasi, kata dia, strategi pengurangan sampah dari sumbernya juga menjadi perhatian utama.

DLHK menilai pengendalian volume harus dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan antara sampah organik dan anorganik.

Joko menerangkan bahwa limbah organik memiliki potensi dimanfaatkan kembali menjadi kompos maupun bahan pakan alternatif seperti maggot, sementara limbah non-organik bisa diarahkan ke proses daur ulang agar memiliki nilai ekonomi.

Opsi alternatif lain, pemerintah daerah membuka peluang pemanfaatan dana Rp150 juta per RT untuk mendukung pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.

Skema tersebut memungkinkan pembiayaan kegiatan seperti pengangkutan lokal maupun pelatihan pengolahan sampah berbasis masyarakat.

“Dalam juknisnya, dana RT itu bisa digunakan untuk pengelolaan sampah. Bisa untuk pengangkutan di wilayah masing-masing, atau bahkan mengadakan pelatihan pengolahan sampah. Kami ingin masalah sampah tuntas dari lapisan terbawah, sehingga yang sampai ke TPA benar-benar hanya residu,” jelasnya.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur juga terus dilakukan melalui pembangunan TPS3R di sejumlah kecamatan.

Fasilitas tersebut difungsikan sebagai titik pengolahan awal untuk memilah dan mengurangi volume sampah sebelum akhirnya dikirim ke TPA.

“Tahun lalu sudah terbangun enam TPS3R, seperti di Loa Tebu, Loa Kulu, Muara Kaman, Tabang dan lainnya. Fungsi TPS3R ini sangat vital untuk memilah dan mengolah sampah sebelum dibuang, yang secara otomatis membantu mengurangi beban volume sampah Kukar,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Suasana malam Ramadan usai melaksanakan salat tarawih di Masjid Al Mizan yang berada di Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selalu memiliki cerita yang berulang setiap tahunnya.

Selain saf salat tarawih yang dipenuhi jamaah, terlihat pula anak-anak sekolah membawa buku kecil di tangan mereka, buku itu adalah jurnal harian Ramadan yang menjadi tugas dari sekolah selama Ramadan.

Usai salat tarawih, anak-anak tersebut biasanya berkumpul, sebagian mengisi kolom yang belum lengkap, sebagian lain mengantre untuk meminta tanda tangan imam atau pengurus masjid sebagai bukti kehadiran.

Pemandangan ini sudah menjadi fenomena tahunan yang tak terpisahkan dari Ramadan di Masjid Al Mizan Loa Kulu.

Ketua Pengurus Masjid Al Mizan, Edy Pius, mengatakan setiap Ramadan pihaknya selalu menerima siswa yang datang membawa jurnal ibadah.

Menurutnya, kehadiran anak-anak justru memberi warna tersendiri bagi suasana masjid.“Setiap Ramadan memang ada anak-anak yang datang membawa jurnal harian. Setelah Tarawih mereka minta tanda tangan, dan itu sudah jadi kebiasaan di sini,” ujarnya saat diwawancarai adakaltim.com, Selasa (24/2/2026) malam.

Ia menilai kegiatan tersebut membawa dampak positif karena secara tidak langsung mendorong anak-anak lebih rajin untuk datang beribadah ke masjid.

Meski awalnya berkaitan dengan tugas sekolah, namun kebiasaan itu dinilai dapat membentuk kedisiplinan dan kedekatan anak dengan lingkungan ibadah.

“Kami melihat ini sebagai hal yang baik,anak-anak jadi terbiasa hadir di masjid. Harapannya bukan hanya karena tugas, tapi tumbuh kesadaran untuk beribadah,” kata dia.

Meski demikian, Edy mengingatkan agar esensi Ramadan tetap menjadi yang utama. Ia berharap jurnal harian tersebut tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar menjadi sarana pembiasaan nilai-nilai keagamaan.

“Yang paling penting itu makna ibadahnya. Tanda tangan hanya bagian kecil, tapi pembiasaan dan keikhlasan itu yang harus tumbuh dalam diri anak-anak,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Desa Sedulang menjadi penentu nasib rencana pemekaran Kecamatan Muara Kaman setelah menjadi satu-satunya desa yang belum menyepakati penetapan ibu kota kecamatan baru.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang digelar di ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (23/2/2026).

RDP dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kukar, Agustinus Sudarsono, dan dihadiri hampir seluruh kepala desa se-Kecamatan Muara Kaman, camat, para ketua BPD, perwakilan pemerintah daerah seperti Asisten I dan Bappeda, serta anggota Komisi I dan Komisi IV.

Forum tersebut kembali membuka pembahasan pemekaran yang telah diperjuangkan hampir tiga dekade.

Secara administratif, rencana pembentukan kecamatan baru di wilayah atas Muara Kaman melibatkan 10 desa, yakni Menamang Kanan, Menamang Kiri, Sedulang, Cipari Makmur, Sidomukti, Pancajaya, Bunga Jadi, Teratak, Puan Cepak, dan Sabintulung.

Seluruh desa tersebut telah melalui kajian dan dinyatakan memenuhi syarat, tinggal menyempurnakan kesiapan internal dan kesepakatan bersama.

Ketua Komisi I DPRD Kukar, Agustinus Sudarsono, menegaskan DPRD siap memfasilitasi proses hingga tuntas.

“Kami di Komisi I berkomitmen mengawal pemekaran ini sampai selesai. Jangan sampai perjuangan yang sudah berjalan hampir tiga dekade ini kembali tertunda,” ujarnya.

Ia menyebut kendala utama terletak pada belum adanya kesepakatan final dari Desa Sedulang, terutama terkait penentuan ibu kota kecamatan.

“Prinsip kami jelas, pemekaran ini untuk mempercepat pelayanan dan pemerataan pembangunan. Karena itu, semua desa harus tetap dirangkul dan tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten I Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahmad Taufik Hidayat, menjelaskan bahwa dari sisi teknis dan administratif seluruh persyaratan sebenarnya telah terpenuhi.

“Usulan ini sudah diajukan kurang lebih 20 tahun lalu dan secara kajian sudah memenuhi ketentuan. Persoalannya tinggal pada musyawarah penetapan ibu kota kecamatan,” jelasnya.

Di sisi lain, Camat Muara Kaman, Nadi Baswan, menyampaikan bahwa Desa Sedulang memiliki sejumlah pertimbangan, termasuk statusnya sebagai desa tertua dan harapan agar ibu kota kecamatan berada di wilayah mereka.

Selain itu, persoalan akses jalan tembus dan pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian. Ia memastikan komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD dan desa akan terus dilakukan agar tercapai titik temu.

“Kami bersama DPRD akan kembali bersilaturahmi ke Desa Sedulang dan mendengar langsung aspirasi masyarakat. Harapan kami, tahun ini sudah ada kesepakatan final sehingga pemekaran bisa segera direalisasikan tanpa meninggalkan satu pun desa,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – PWI dan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat sinergi untuk kemajuan daerah melalui audiensi yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Kukar pada Senin (23/2/2026).

Rombongan PWI Kukar dipimpin langsung Ketua Andi Wibowo, didampingi Sekretaris Lodia Astagina dan Bendahara Fairuz Zabady.

Pertemuan tersebut menjadi momentum membangun kolaborasi yang lebih erat antara insan pers dan lembaga legislatif dalam mendukung pembangunan melalui pemberitaan yang cerdas, berimbang, dan konstruktif.

Ketua PWI Kukar, Andi Wibowo menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari ketua dan staf ketua DPRD Kukar.

Pria yang kerap di sapa Awi tersebut menyampaikan bahwa sinergi antara PWI dan DPRD harus terus dijaga melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan.

Menurutnya, hubungan yang baik akan berdampak positif terhadap kualitas informasi yang diterima masyarakat.

“Kami berharap ke depan sinergi ini terus berjalan baik dengan proses pelaksanaan hubungan, komunikasi dan kolaborasi dengan DPRD,” ujarnya.

Ia menegaskan, PWI berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas wartawan melalui pelatihan dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) agar profesionalisme insan pers semakin kuat.

“Di sisi lain kami berkomitmen dalam upaya peningkatan kapasitas teman-teman melalui pelatihan atau UKW agar berita yang di hasilkan dapat berimbang dan profesional,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyambut baik audiensi tersebut dan menilai sinergi dengan pers merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan serta legislasi.

“Kami bersyukur PWI datang audiensi dengan DPRD. Kita menginginkan melalui pemberitaan inibisa memberikan koreksi dan masukan karena saling mengingatkan itu yang kami perlukan,” kata dia.

Ia menegaskan bahwa DPRD membuka ruang seluas-luasnya bagi pers untuk memberikan saran dan kritik sebagai bahan evaluasi.

“Saling menasihati menjadi kewajiban kita. Melalui pers kami berharap diberikan masukan, saran dan kritik sebagai bahan evaluasi kami,” tegasnya.

Menurutnya, pemberitaan dapat diarahkan untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor seperti pariwisata, UMKM, pembangunan dan potensi daerah lainnya.

“Kita bisa bekerja sama melalui pemberitaan untuk pembangunan daerah, baik dari pariwisata, UMKM, pembangunan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Yani menekankan kemitraan antara DPRD dan PWI harus dilandasi semangat saling mengingatkan dan saling menguatkan demi kepentingan masyarakat luas.

“Kami menjamin kami bersama dengan PWI untuk membangun daerah dengan pemberitaan yang cerdas dan membangun. Kalau tidak diingatkan tidak ada tegur menegur tidak ada pencegahan dan lain sebagainya,” pungkasnya. (ak/ko)