Penulis: adakaltim

Samarinda – DPRD Kota Samarinda tengah merancang kebijakan untuk memberikan ruang khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai fasilitas komersial.

Kebijakan ini bertujuan agar UMKM tidak tersisih di tengah pesatnya pembangunan pusat perbelanjaan modern.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyebut pemerintah kota bersama BUMD dan pihak swasta harus menyediakan porsi ruang yang proporsional untuk UMKM. Skema ini akan berlaku di pasar modern, mall, hingga area komersial milik pemerintah.

“Harus ada kepastian, berapa persen dari total luas area komersial yang bisa diakses UMKM. Tapi tentu ini dibicarakan detail agar tidak memberatkan pengelola,” jelasnya, Selasa (19/8/2025).

Selain ruang promosi, DPRD juga mendorong lahirnya peta zonasi UMKM. Aturan ini nantinya mengatur lokasi, jam operasional, hingga perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil.

Menurut Iswandi, seluruh gagasan tersebut saat ini tengah dimatangkan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Ia berharap regulasi ini nantinya bisa menjadi payung hukum yang adil bagi UMKM maupun pelaku usaha besar.

“Tujuannya jelas, agar UMKM bisa berkembang tanpa mengganggu usaha yang sudah ada. Karena itu, dialog dengan pengelola pusat perbelanjaan dan pelaku UMKM harus dilakukan dulu,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Polemik pengelolaan pasca-kebakaran BIG Mall Samarinda terus bergulir. Meski Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD dengan pihak pengelola terpaksa ditunda karena kendala listrik, anggota dewan tetap menyoroti sejumlah kejanggalan.

Salah satunya diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng. Ia mengaku heran lantaran menemukan masih ada outlet di lantai 3 BIG Mall yang beroperasi, padahal area tersebut termasuk terdampak kebakaran.

“Ini yang saya pertanyakan. SOP jelas melarang aktivitas di area terdampak sebelum ada hasil penyelidikan resmi. Tapi kenyataannya, masih ada outlet yang buka,” kata Ronal dengan nada kecewa, Selasa (19/8/2025).

Pengelola mall beralasan outlet tetap buka karena adanya permintaan pengunjung. Namun, Ronal menilai dalih tersebut tidak masuk akal.

“Kalau memang ada permintaan, mestinya diarahkan ke lantai satu atau dua, bukan di lantai tiga dan empat,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya menunggu hasil uji laboratorium dan penyelidikan resmi sebelum kawasan terdampak kembali digunakan.

“Big Mall sendiri mengaku masih menunggu hasil uji lab. Jadi kenapa sudah ada outlet yang buka di lokasi kejadian? Ini jelas tidak konsisten,” tambahnya.

Komisi I DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini dan memastikan agenda RDP dengan pengelola BIG Mall tetap akan dilaksanakan setelah penundaan. (adv/hr/ko)

Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan pentingnya kejelasan status lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan insinerator di Jalan Sultan Hasanuddin, Samarinda Seberang.

Menurutnya, polemik yang terjadi selama ini dipicu oleh tuntutan masyarakat agar Pemerintah Kota (Pemkot) menunjukkan bukti kepemilikan lahan secara transparan.

“Selama ini pemerintah masih bersikukuh tidak bisa sembarangan memperlihatkan surat kepada masyarakat biasa. Secara aturan memang harus ada pihak berwenang, misalnya pengadilan, yang meminta dokumen itu,” jelas Samri, Selasa (19/8/2025).

Namun, ia menilai agar persoalan tidak berlarut-larut, Pemkot perlu memperlihatkan dokumen kepemilikan lahan secara resmi. Dengan begitu, semua pihak akan memperoleh kepastian.

“Kalau pemerintah mampu menunjukkan surat kepemilikan, maka masyarakat dengan besar hati harus meninggalkan lokasi. Tetapi kalau tidak bisa, masyarakat juga berhak tetap tinggal sampai ada kejelasan,” tegasnya.

Samri menambahkan, sebagian warga mengakui lahan tersebut bukan milik pribadi. Namun mereka sudah menempati lebih dari 20 tahun tanpa ada gangguan, sehingga merasa memiliki hak, apalagi jika status tanah adalah tanah negara.

Komisi I DPRD, kata Samri, akan segera melayangkan surat resmi kepada Pemkot untuk meminta klarifikasi.

“Kita tunggu balasan surat dari Pemkot, setelah itu baru ada tindak lanjut dan rekomendasi yang jelas,” pungkasnya. (adv/hr/ko)