DPRD Samarinda Soroti Proyek Drainase Jalan Suryanata yang Abaikan Keselamatan Warga

Samarinda – Proyek rehabilitasi drainase di Jalan Suryanata, Kota Samarinda, menuai sorotan tajam dari DPRD. Pelaksanaan pekerjaan dinilai mengabaikan aspek keselamatan pengguna jalan karena minimnya rambu lalu lintas dan penutup sementara di sekitar area galian.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa standar operasional prosedur (SOP) keselamatan kerja wajib dijalankan dan tidak boleh diabaikan.

“Ini sudah saya sampaikan langsung ke dinas terkait. SOP keselamatan kerja itu wajib dijalankan, tidak boleh diabaikan,” ujarnya, Senin (22/9/2025).

Menurut Deni, pemasangan tanda peringatan seharusnya dilakukan sejak awal pekerjaan dimulai. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kontraktor yang mengerjakan proyek.

“Peringatan dan tanda keselamatan itu harus diutamakan. Jangan sampai menunggu ada korban dulu baru dipasang,” tegasnya.

Politisi muda ini mengingatkan bahwa setiap proyek infrastruktur, baik perbaikan maupun pembangunan baru, harus mengedepankan keamanan di atas segalanya.

“Pembangunan seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan risiko,” tandasnya.

Deni juga meminta instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan fisik di Samarinda. Ia menegaskan, kontraktor memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan di lapangan, bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas semata.

“Tanggung jawab keselamatan wajib dijalankan semua pihak. Keselamatan masyarakat harus jadi prioritas utama,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

DPRD Samarinda Minta Warga Tetap Tenang di Tengah Isu Beras Oplosan

Samarinda – Maraknya kabar beras oplosan dan beras imitasi belakangan ini memicu kekhawatiran masyarakat. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, mengingatkan agar warga tidak mudah terprovokasi isu yang belum jelas kebenarannya tersebut.

Menurutnya, isu semacam ini kerap dimanfaatkan oleh oknum pedagang untuk menaikkan harga beras secara sepihak.

“Kenaikan harga beras ini sudah seperti permainan pasar. Sekali naik, sangat sulit untuk kembali turun,” ujarnya, Senin (22/9/2025).

Markaca menegaskan, kepanikan masyarakat hanya akan memperburuk keadaan. Ia mengimbau agar warga tidak melakukan aksi borong beras atau panic buying, karena justru dapat memicu kelangkaan stok.

“Masyarakat sebaiknya lebih tenang. Jangan sampai karena isu yang berkembang, kita membeli bahan pokok di luar kebutuhan normal,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah kota untuk segera merespons situasi dengan memastikan distribusi beras tetap lancar, sehingga harga di pasaran bisa terkendali dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. (adv/hr/ko)

Aulia Sebut Realisasi Beasiswa Kukar Idaman Tahap Dua Masih Menunggu Pengesahan APBDP 2025

Tenggarong – Setelah sebelumnya program beasiswa Kukar Idaman menuai polemik karena pencairan dana tidak sesuai dengan janji awal, kini tahap kedua dipastikan baru bisa disalurkan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 disahkan.

Kepastian itu disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri usai menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (BEM Unikarta) bersama Wakil Bupati Rendy Solihin di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar pada Senin (22/9/2025).

Menurut Aulia, permintaan mahasiswa mengenai pencairan beasiswa sudah ditanggapi dengan memasukkan kebutuhan anggaran tambahan ke dalam APBD Perubahan 2025.

“Penambahan anggaran beasiswa itu sudah kami masukkan dalam anggaran perubahan tahun 2025,” jelasnya usai audiensi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dana yang disiapkan pemerintah untuk tahap kedua mencapai Rp16 miliar.

“Kami mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian, sebab lonjakan pemohon beasiswa pada periode sebelumnya meningkat 3–4 kali lipat. Namun, kami pastikan tahun depan hal ini tidak akan terulang lagi,” tegasnya.

Bupati menegaskan, meski APBD Perubahan biasanya diwarnai pemangkasan belanja daerah dalam jumlah besar, pihaknya tetap memberi prioritas penuh pada program beasiswa.

“Kami mengalahkan kegiatan lain demi menyiapkan anggaran ini sebagai wujud komitmen meningkatkan sumber daya manusia di Kukar,” sebutnya.

Saat ini, kata dia, anggaran sudah dimasukkan dalam anggaran perubahan. Namun, masih dalam tahap pembahasan di DPRD Kukar untuk bisa disahkan.

Aulia mengimbau masyarakat dan mahasiswa agar menunggu hasil akhir pembahasan anggaran sebelum pencairan beasiswa tahap dua dilakukan.

“Sekarang menunggu waktu kapan perubahan anggaran tersebut diketuk. Setelah itu, barulah beasiswa tahap kedua bisa dicairkan,” tutupnya. (ak/ko)

Pengedar Sabu di Desa Loleng Dibekuk Polsek Kota Bangun

Tenggarong – Seorang pria berinisial S (35), warga Desa Loleng, dibekuk aparat Polsek Kota Bangun karena diduga kedapatan menyimpan sabu-sabu.

Penangkapan berlangsung di sebuah pondok di Desa Loleng RT 011, Kecamatan Kota Bangun, pada Sabtu (20/9/2025).

Kapolsek Kota Bangun, IPTU Asnan Hermawan menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menyebut lokasi penimbangan buah kelapa sawit di Desa Loleng sering dijadikan tempat transaksi narkotika.

“Dari laporan itu, tim segera bergerak melakukan penyelidikan di lapangan,” ungkapnya, Senin (22/9/2025).

Saat penggeledahan, polisi menemukan satu bungkus rokok Sampoerna yang berisi 28 paket plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 9,4 gram.

Tak hanya itu, turut disita satu unit sepeda motor Honda Vario, satu unit telepon genggam, kunci motor, serta uang tunai senilai Rp3.099.000.

“Semua barang bukti tersebut diakui milik tersangka,” jelasnya.

Terduga S langsung diamankan bersama barang bukti ke Polsek Kota Bangun untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (ak/ko)

Pembukaan Festival Adat Erau 2025 Tampilkan Perpaduan Tradisi dengan Spirit Pariwisata

Tenggarong – Dentuman gong yang dipukul Sultan Aji Muhammad Arifin dan cahaya obor yang menyala menjadi penanda dimulainya Festival Adat Erau 2025, sebuah pembukaan yang menampilkan perpaduan tradisi sakral Kesultanan Kutai Kartanegara (Kukar) dengan spirit pariwisata modern di Stadion Rondong Demang, Tenggarong pada Minggu (21/9/2025).

Sejumlah tamu kehormatan turut hadir, mulai dari Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud hingga jajaran Pemkab Kukar.

Kehadiran mereka menegaskan posisi Erau sebagai ruang budaya yang semakin diperhitungkan.

Menteri Pariwisata menilai Festival Adat Erau yang merupakan festival terbesar di Kukar bukan lagi sekadar ritual adat, melainkan ruang perjumpaan budaya.

“Festival ini adalah perayaan kebersamaan dan keberagaman. Kukar sendiri merupakan salah satu pusat peradaban terkuat di Nusantara, dan nilai-nilai luhur Kesultanan Kutai masih hidup dalam keseharian anak bangsa,” ujarnya.

Ia juga menekankan dukungan pemerintah melalui program Kharisma Event Nusantara.

Menurutnya, 113 event di seluruh Indonesia mendapat penguatan, termasuk yang digelar di Kukar.

“Komitmen kita adalah terus menghadirkan event-event berbasis kekayaan lokal yang mampu mengangkat nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menyebut Erau sebagai wujud nyata pelestarian adat di tanah Kutai.

“Harapan kita bersama, seluruh rangkaian acara Erau dapat berlangsung tertib, aman, dan lancar,” ucapnya.

Aulia juga menyinggung transformasi Erau dari ritual lokal menjadi ajang pariwisata dunia.

Meski pernah digelar bersama CIOFF lewat Erau International Folk and Art Festival (EIFAF), sejak 2022 Pemkab mengembalikan festival ke khittahnya agar nilai sakral tetap terjaga.

Tahun ini, Erau mengusung tema “Menjaga Marwah Peradaban Nusantara” yang bermakna menjaga kehormatan dan kemuliaan warisan leluhur.

“Besar harapan kita semua, semoga pelaksanaan Erau tahun ini dapat membawa keberkahan bagi masyarakat serta menjadi pendorong utama perputaran ekonomi, khususnya peningkatan UMKM daerah,” pungkasnya. (ak/ko)

Polres Kukar Sediakan Biro Jasa Hukum Gratis Bagi Masyarakat

Tenggarong – Polres Kutai Kartanegara (Kukar) kini menyediakan biro jasa hukum gratis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Layanan ini hadir sebagai sebuah upaya mencegah maraknya modus penipuan sekaligus memberi ruang konsultasi bagi warga yang membutuhkan pendampingan hukum.

Kasat Reskrim Polres Kukar, AKP Ecky Widi Prawira mengatakan biro ini dibuka untuk memudahkan masyarakat mencari solusi atas persoalan hukum.

Di dalamnya tersedia layanan konsultasi, jaminan perlindungan hukum, hingga pendampingan profesional yang semuanya bisa diakses langsung di Polres Kukar.

“Layanan ini kami buka untuk menghindari tindakan penipuan atau ketidakpahaman masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum,” jelasnya ketika dihubungi adakaltim.com pada Sabtu (20/9/2025).

Ecky mencontohkan, sebelum masyarakat menaruh investasi pada sebuah badan usaha, sebaiknya melakukan konsultasi lebih dulu.

Dengan begitu, kata dia, legalitas maupun rekam jejak sebuah badan usaha tersebut bisa dipastikan agar warga tidak terjebak dalam tawaran yang menyesatkan.

Lebih lanjut, kehadiran biro jasa hukum ini merupakan langkah baru yang diambil oleh Polres Kukar untuk memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat.

Harapannya, warga bisa lebih waspada dan tidak mudah tergiur oleh iming-iming yang belum jelas kebenarannya.

Belum lama ini Polres Kukar juga berhasil mengungkap kasus penipuan dengan kerugian mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Kasus tersebut menjadi sebuah pengingat bahwa upaya pencegahan melalui layanan hukum sangat dibutuhkan masyarakat.

“Jangan sampai ada lagi kasus penipuan yang menimpa masyarakat kita. Untuk itu, perlu waspada dan jangan mudah percaya kepada orang lain,” pungkasnya. (ak/ko)