Penulis: adakaltim

Tenggarong – Visi Kukar Idaman Terbaik yang menjadi landasan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan tetap berjalan melalui realisasi 17 program dedikasi yang telah disusun dalam agenda pembangunan daerah.

Pemerintah daerah menegaskan, seluruh program tersebut tetap dibiayai pada tahun 2026, meskipun besaran anggaran belum sepenuhnya ideal untuk memenuhi seluruh target capaian kinerja.

Kepastian ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, yang menyebut pemerintah daerah berkomitmen menjaga kesinambungan program sebagai bentuk keberlanjutan visi pemerintahan daerah saat ini.

“Sebenarnya 17 program itu semuanya sudah kita alokasikan pembiayaannya,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Ia menegaskan, 17 program tersebut merupakan penjabaran dari visi Kukar Idaman Terbaik yang dibawa Bupati dan Wakil Bupati Kukar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis wilayah.

Menurut Sunggono, pemerintah telah memulai penyusunan anggaran yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan setiap program, meskipun pembiayaan tetap harus mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.

“Kita upayakan semua tetap berjalan, tapi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Pemerintah memilih langkah realistis agar setiap program tetap hidup tanpa mengorbankan stabilitas fiskal daerah.

APBD Kukar tahun 2026 diketahui berada di kisaran Rp7,1 triliun, yang menurut Sunggono dapat dimaksimalkan untuk menjalankan target program meski belum sepenuhnya optimal.

Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan realisasi berjalan pada level yang dapat dipertanggung jawabkan. “Kalau dibilang optimal mungkin belum ya, tapi yang penting target kinerja bisa kita penuhi dulu,” ungkapnya.

Sunggono menuturkan bahwa pemerintah daerah akan tetap menjaga arah pembangunan agar sejalan dengan visi Kukar Idaman Terbaik yang menempatkan masyarakat sebagai pusat gerak pembangunan.

Pemerintah daerah berharap dengan pengelolaan fiskal yang stabil, dampak pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat hingga ke tingkat desa dan kecamatan.

“Yang terpenting program tetap hidup, bergerak, dan memberi dampak bagi masyarakat,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan bahwa program seragam gratis akan kembali berlanjut pada tahun 2026.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyebut bahwa pemerintah daerah masih menempatkan program tersebut sebagai salah satu prioritas dalam pos belanja di bidang pendidikan.

Ia menegaskan, pelaksanaan program seragam gratis tetap berjalan sesuai kewenangan daerah dan akan terus dikawal keberlanjutannya.

“Tahun ini kan sudah berjalan seragam gratis, dan itu baru untuk SD dan SMP yang di bawah dinas pendidikan,” ucapnya, Sabtu (29/11/2025).

Meski begitu, perluasan bantuan seragam gratis ke sekolah di bawah naungan Kementerian Agama masih belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Ia menuturkan, ketersediaan anggaran menjadi faktor penentu apakah ekspansi manfaat dapat diperluas atau tidak.

“Ke depannya untuk MTS kita lihat kemampuan kita, apalagi dengan anggaran yang terbatas,” jelasnya.

Pemerintah daerah, kata dia, masih mengutamakan jenjang pendidikan yang berada dalam lingkup kewenangan langsung, agar pembiayaan berjalan stabil dan tidak membebani struktur fiskal daerah.

“Karena anggaran terbatas, kita akan membiayai yang menjadi kewenangan daerah terlebih dahulu,” tuturnya.

Pemkab Kukar, lanjutnya, membuka peluang evaluasi lanjutan agar pemerataan manfaat bisa diperluas di tahap berikutnya.

“Kalau anggaran memberi ruang, tentu perluasan bisa dilakukan dan manfaatnya semakin luas,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menata rencana pembangunan untuk tahun 2026 dengan menyiapkan skema anggaran yang diarahkan pada dua fokus besar, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dukungan pembiayaan untuk program-program nasional.

Penyusunan APBD tahun depan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fiskal daerah sekaligus keselarasan kebijakan dengan pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan, masukan terkait pentingnya peningkatan PAD telah masuk dalam agenda pembiayaan yang telah di disusun.

“Tadi pandangan beberapa fraksi meminta peningkatan PAD, dan di kegiatan yang sudah kita rencanakan itu sudah kita anggarkan,” ucapnya, usai rapat paripurna pengesahan APBD Kukar 2026 di ruang sidang utama DPRD Kukar, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan, selain memperkuat sumber pendapatan daerah, pemerintah juga memberi ruang untuk mendukung program pusat agar pembangunan dapat bergerak satu arah.

Hal tersebut menjadi bagian dari penataan struktur anggaran yang mulai diproyeksikan untuk pelaksanaan tahun depan.

“Ada saran agar daerah mendukung program pemerintah pusat, dan insya Allah itu juga sudah kita anggarkan,” kata dia.

Ia menekankan, strategi fiskal yang diterapkan tidak hanya mengejar capaian PAD, namun juga dirancang untuk memperkuat integrasi program antara daerah dan pusat.

Pemerintah berharap arah kebijakan tersebut mampu memperbaiki kualitas layanan dan memperluas dampak pembangunan secara langsung kepada masyarakat.

“Yang penting langkah ini dapat memperkuat fondasi fiskal dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya mengesahkan APBD Kukar Tahun 2026 dengan nilai akhir sebesar Rp7,1 triliun setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang.

Persetujuan itu diputuskan pada rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kukar pada Jumat, (28/11/2025) sekitar pukul 23.51 Wita.

Rapat berlangsung dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin serta Sekretaris Daerah, Sunggono.

Pengesahan ini menjadi titik resmi dimulainya arah kebijakan fiskal daerah untuk satu tahun ke depan.

Jika ditarik ke tahap awal penyusunan, rancangan APBD 2026 sempat berada di angka Rp7,5 triliun.

Namun, setelah pemeriksaan ulang dan harmonisasi pos belanja, nilainya menurun menjadi Rp6,9 triliun.

Melalui pembacaan fiskal lanjutan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), struktur pendapatan daerah akhirnya disepakati sebesar Rp6,4 triliun, dengan PAD Rp953 miliar, pendapatan transfer Rp5,3 triliun, serta pendapatan lain yang sah sebesar Rp194 miliar.

Tambahan Silpa 2025 sebesar Rp621 miliar kemudian mengangkat kembali total anggaran hingga mencapai nilai final Rp7,1 triliun.

Sekertaris Daerah Kukar, Sunggono selaku Ketua TAPD menekankan bahwa anggaran tersebut sudah diarahkan untuk memastikan prioritas pembangunan tetap berjalan.

Ia menyebut sebagian besar ruang fiskal akan menyokong 17 program dedikasi yang menjadi esensi visi Kukar Idaman Terbaik.

“Program dedikasi itu semuanya sudah kita alokasikan pembiayaan. Insyaallah sudah kita biayai meskipun mungkin capaian target kinerjanya belum sesuai dengan yang seharusnya,” ujarnya.

Sunggono juga menjelaskan, pembahasan APBD tahun ini tidak hanya berbicara mengenai besaran belanja dan pendapatan, namun turut mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan pada tataran teknis OPD.

Pemerintah daerah disebut mencoba menjaga keseimbangan antara target kinerja dan kemampuan fiskal agar pelaksanaan program tidak hanya berjalan, tetapi memiliki output yang dapat dirasakan publik.

“Langkah ini ditempuh agar arah kerja pemerintah daerah dalam RPJMD dan Renstra OPD tetap selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus tetap adaptif terhadap dinamika fiskal daerah,” jelasnya.

Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menuturkan nilai Rp7,1 triliun merupakan angka final setelah koreksi sekitar Rp400 miliar dari KUA-PPAS sebelumnya.

Hal ini terjadi lantaran terdapat beberapa pos anggaran yang tidak dapat dihitung sebagai penerimaan daerah, termasuk sekitar Rp3 triliun dana transfer pusat.

Meski melalui penyesuaian, ia menilai kemampuan fiskal Kukar masih cukup kuat. “Meski ada pemangkasan dan pengurangan, APBD kita masih mampu bertahan di kisaran Rp7,1 triliun, dan ini tetap menjadi bentuk rasa syukur kita di Kutai Kartanegara,” tegasnya.

Dengan ketetapan ini, DPRD berharap pelaksanaan anggaran dapat berjalan konsisten dan tepat sasaran.

Prioritas belanja seperti pendidikan, kesehatan, dana desa, penguatan infrastruktur dasar hingga pemenuhan kepegawaian ASN dan P3K tetap dijaga agar manfaat pembangunan tersalur ke masyarakat secara langsung

Pemerintah daerah juga diarahkan untuk memaksimalkan realisasi dan memperhatikan hasil yang dapat terukur.

“Kami ingin APBD 2026 benar-benar memberikan ruang bagi percepatan pembangunan dan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” tutupnya. (adv/ak/ko)