ADA KALTIM

Facebook Instagram Youtube

Penulis: adakaltim

Pemangkasan Anggaran Membuat Sejumlah Proyek Infrastruktur di Kukar Terhenti

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan membuat sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak dapat dilanjutkan pada tahun berjalan.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar terpaksa menunda beberapa program pembangunan dan pemeliharaan jalan setelah anggaran yang tersedia harus disesuaikan dengan kebijakan rasionalisasi keuangan daerah.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti menjelaskan, semula pihaknya mengusulkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun guna mendukung berbagai kegiatan pemeliharaan jalan dan pembangunan infrastruktur.

Namun, setelah melalui proses pembahasan dan penyesuaian, jumlah anggaran yang disetujui hanya berada di kisaran Rp700 miliar.

Kondisi tersebut membuat tidak semua pekerjaan yang telah direncanakan dapat direalisasikan. “Kita tidak laksanakan kemarin karena harus dioptimasi. Sesuai instruksi presiden, beberapa persen memang harus dipangkas,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).

Linda menyebut, rasionalisasi anggaran berdampak langsung pada sejumlah program strategis.

Beberapa kegiatan peningkatan kualitas jalan, pemeliharaan rutin, serta proyek fisik lainnya yang semula direncanakan berjalan tahun ini terpaksa dihentikan atau dijadwalkan ulang.

Dengan keterbatasan dana yang ada, Dinas PU harus menyusun ulang kembali skala prioritas agar anggaran dapat digunakan secara lebih efektif.

Kondisi tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. Ia mengungkapkan, usulan anggaran Dinas PU yang cukup besar diajukan untuk mendukung program Kukar Idaman Terbaik.

Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan pemerataan pembangunan di berbagai sektor membuat DPRD melakukan pengurangan signifikan.

“Hampir separuh. Sementara yang kita bangun ini masih membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar. Jadi memang ada keterbatasan,” kata dia.

Meski demikian, Yani menekankan agar anggaran yang tersedia tetap difokuskan pada kebutuhan paling mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.

Ia meminta pemerintah daerah menjaga kualitas pembangunan, khususnya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan drainase.

“Yang penting, walaupun anggarannya terbatas, kita memilih yang prioritas. Kita masih punya tahun-tahun berikutnya,” tutupnya. (ak/ko)

Pemprov Kaltim Perketat Pengawasan Harga Pangan Jelang Nataru

Posted on by adakaltim

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperketat pengawasan harga bahan pangan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang kerap terjadi pada akhir tahun.

Stabilitas harga menjadi fokus utama agar masyarakat dapat berbelanja dengan tenang tanpa kekhawatiran kenaikan harga mendadak.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, memastikan pemantauan dilakukan secara rutin dan terkoordinasi untuk menjaga kondisi pasar tetap terkendali.

Menurutnya, pengecekan langsung ke berbagai pasar tradisional diperlukan untuk memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi.

“Hasil pantauan sampai saat ini menunjukkan pergerakan harga masih stabil. Inflasi daerah pun berada dalam posisi terjaga. Kita berupaya mempertahankan stabilitas ini sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap potensi tekanan inflasi akhir tahun,” ujar Seno Aji.

Ia menjelaskan bahwa pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan sejumlah komoditas seperti beras, cabai, bawang, telur, dan daging ayam memiliki potensi kenaikan permintaan dan harga menjelang Nataru. Karena itu, intensitas pemantauan diperketat untuk mendeteksi lebih dini kemungkinan terjadinya gejolak.

“Tim terus berada di lapangan untuk melihat langsung kondisi pasar. Pengawasan akan dilakukan dari minggu ke minggu untuk melihat perubahan harga yang mungkin terjadi,” tambahnya.

Pemprov Kaltim juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Satgas Pangan, serta distributor untuk menjaga kelancaran pasokan. Langkah ini dianggap penting, terutama bagi komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga.

Seno Aji menegaskan bahwa kelancaran distribusi dari sentra produksi ke pasar menjadi salah satu faktor penentu stabilitas harga. Potensi hambatan pasokan, baik dari sisi transportasi maupun distribusi, akan segera ditangani agar tidak memicu spekulasi pasar.

“Pengawasan menyeluruh tetap menjadi prioritas agar pasokan tidak mengalami gangguan. Setiap potensi hambatan distribusi akan direspons cepat supaya harga tetap stabil hingga perayaan Nataru berlangsung,” tegasnya.

Dengan pemantauan berkala dan sinergi lintas sektor, Pemprov Kaltim optimistis stabilitas harga dapat dipertahankan hingga pergantian tahun. Pemerintah berharap masyarakat tetap merasa aman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama periode libur akhir tahun.

”Fokus utama memastikan masyarakat tetap merasa aman dalam memenuhi kebutuhan harian sepanjang periode Nataru. Stabilitas harga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kenyamanan tersebut,” tutup Seno Aji. (adv/hr/ko)

Angka Stunting di Kaltim Masih 22,2 Persen, Pemprov Dorong Audit Menyeluruh Program Penanganan

Posted on by adakaltim

Samarinda – Stunting masih menjadi tantangan serius bagi Kalimantan Timur karena berpengaruh langsung pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di masa depan.

Jika tidak ditangani secara komprehensif, tingginya angka stunting dapat menghambat upaya menyiapkan generasi produktif dan berdaya saing.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Kaltim hingga tahun 2024 masih berada di angka 22,2 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kaltim belum berada pada posisi aman dan membutuhkan percepatan penanganan.

“Secara jujur harus kita akui, posisi Kalimantan Timur saat ini belum aman karena angka stunting masih tergolong tinggi,” ujar Seno Aji.

Data Pemerintah Provinsi Kaltim mencatat sebanyak 39.137 balita di wilayah ini mengalami stunting. Empat kabupaten/kota tercatat memiliki prevalensi tertinggi dan dinilai belum menunjukkan penurunan signifikan meski berbagai intervensi telah dijalankan.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemprov Kaltim mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program penanganan stunting di daerah-daerah tersebut. Langkah ini diperlukan untuk memastikan program benar-benar berjalan efektif di lapangan.

“Kerja kita tidak bisa lagi bersifat parsial. Diperlukan evaluasi yang benar-benar menyentuh pelaksanaan di lapangan, bukan sekadar laporan administratif,” tegasnya.

Seno Aji menekankan bahwa stunting merupakan persoalan multidimensi sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan sebagai fase paling krusial dalam pencegahan stunting, mulai dari layanan kesehatan ibu hamil hingga pemantauan pertumbuhan anak.

“Jika ibu hamil tidak mendapatkan pemeriksaan rutin, maka risiko stunting tidak terdeteksi sejak awal dan akan berdampak pada kondisi anak ke depan,” pungkasnya.

Pemprov Kaltim berharap upaya evaluasi menyeluruh dan penguatan intervensi sejak dini dapat mempercepat penurunan angka stunting sehingga generasi masa depan Kaltim tumbuh lebih sehat, cerdas, dan berkualitas. (adv/hr/ko)

Pemprov Kaltim Prioritaskan Jalan Kemahulu di Tengah Pemangkasan Anggaran PU 2026

Posted on by adakaltim

Samarinda – Di tengah penurunan anggaran sektor pekerjaan umum pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan sejumlah proyek mendesak tetap menjadi prioritas.

Kebijakan ini melanjutkan langkah efisiensi anggaran dengan memangkas program-program yang dinilai tidak urgen.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa proyek strategis tertentu tidak akan tersentuh pemotongan, termasuk pembangunan Jalan Kemahulu yang selama ini menjadi keluhan warga akibat kondisi yang jauh dari optimal.

“Mahulu masih ada, masih ada anggarannya. Tahun depan tetap 100 miliar,” ujar Seno.

Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut mendapat perhatian khusus karena aksesibilitas masyarakat sangat bergantung pada kondisi jalan tersebut.

Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan tambahan dukungan anggaran untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Menurut Seno, Kementerian PUPR telah mengalokasikan sekitar Rp420 miliar untuk lanjutan pembangunan, sehingga total pendanaan memungkinkan proyek tersebut diselesaikan sesuai target.

“Dari kementerian kurang lebih 420 miliar. InsyaAllah akhir 2026 jalan di Kemahulu sudah mulus,” tegasnya.

Dengan dukungan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim semakin yakin percepatan pembangunan di koridor Kemahulu dapat diwujudkan. Kondisi geografis serta kebutuhan masyarakat yang mendesak membuat proyek ini tidak bisa ditunda.

Selain ruas ke Mahulu, pemerintah daerah juga sedang meninjau kembali sejumlah infrastruktur lain yang dianggap memiliki urgensi tinggi.

Namun demikian, Seno menegaskan bahwa tidak semua proyek dapat dipertahankan mengingat keterbatasan anggaran. Pemprov harus memfokuskan dana pada infrastruktur dengan kondisi paling buruk dan berdampak besar pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

“Yang kita lihat bukan hanya kerusakan, tapi juga dampak sosial ekonominya. Jalan yang berdampak besar bagi masyarakat tentu kita dahulukan,” jelasnya.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap efisiensi anggaran tidak menghambat pembangunan pada wilayah yang membutuhkan penanganan segera.

Langkah ini juga menjadi bentuk komitmen Pemprov Kaltim dalam menjaga kelangsungan proyek prioritas meskipun berada dalam tekanan fiskal.

Seno menambahkan bahwa sinergi dengan pemerintah pusat menjadi kunci dalam memastikan proyek strategis tetap berjalan. Tanpa dukungan kementerian, penyelesaian pembangunan besar akan jauh lebih sulit direalisasikan.

“Kita bersyukur kementerian tetap memberikan dukungan besar. Ini membantu kita menjaga ritme pembangunan,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa Pemprov Kaltim akan terus mengawal pembangunan Jalan Kemahulu dan wilayah prioritas lainnya agar target dapat tercapai tepat waktu.

Dengan optimisme ini, pemerintah berharap masyarakat segera merasakan peningkatan kualitas infrastruktur, khususnya pada daerah-daerah yang selama ini menghadapi tantangan akses jalan. (adv/hr/ko)

Transparansi Dana Hibah PSU Kukar Dipertanyakan, Aliansi Pemuda Penegak Keadilan Akan Gelar Aksi di KPU

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Transparansi dana Hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi pertanyaan oleh Aliansi Pemuda Penegak Keadilan Kalimantan Timur.

Hal ini mendorong mereka untuk melakukan aksi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar pada Senin (8/12/2025) mendatang.

Koordinator lapangan aksi, Sukrin menjelaskan, terdapat tujuh poin tuntutan yang diangkat, dengan inti permintaan agar KPU Kukar segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban dana hibah PSU secara lengkap dan terbuka.

“Anggaran PSU ini cukup besar, yaitu senilai Rp33,7 miliar, namun sampai sekarang kami menduga belum ada laporan pertanggungjawabannya,” ungkapnya, Jumat (5/12/2025).

Ia menegaskan bahwa batas waktu penyampaian laporan sudah diatur dalam regulasi. “Di dalam peraturan, jangka waktu penyampaian laporan itu 30 sampai 60 hari setelah pelaksanaan selesai, tapi sampai sekarang KPU belum melakukan pertanggungjawaban tersebut,” jelasnya.

Kondisi ini, kata dia, perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat.

Sukrin menyebut, pihaknya telah berupaya berkomunikasi dengan KPU, termasuk menggelar aksi sebelumnya, namun belum membuahkan hasil.

“Kami pernah melakukan aksi unjuk rasa bulan lalu, tetapi belum ada jawaban. Bahkan mereka tidak berani membuka hasil laporan itu,” kata dia.

Aksi yang dimaksud berlangsung pada 20 November 2025 lalu, ketika Aliansi Pemuda Penegak Keadilan melakukan unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Kaltim dengan isu yang sama.

Ia menegaskan, apabila setelah aksi 8 Desember mendatang tidak ada kejelasan, pihaknya akan kembali turun menyampaikan aspirasi serupa.

“Kalau selanjutnya tidak ada kejelasan, kami akan melakukan aksi unjuk rasa lagi di depan Kejaksaan,” pungkasnya. (ak/ko)

Penemuan Mayat di Pondok Km 25 Gegerkan Warga Loa Ipuh Darat

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas di sebuah pondok Km 25 Jalan Poros Tenggarong – Kota Bangun, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong pada Kamis (4/12/2025) menggegerkan warga setempat.

Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi membusuk kering oleh seorang warga yang hendak mengantar makanan ke pondok itu, sebelum akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian.

KA SPKT Polres Kutai Kartanegara, IPTU Munasir, menjelaskan bahwa penemuan mayat terjadi sekitar pukul 16.00 Wita.

“Kami menerima laporan dari warga yang mencurigai kondisi pondok tersebut karena pintu terbuka dan kelambu tampak terjulur keluar. Setelah dilakukan pengecekan bersama Ketua RT dan Bhabinkamtibmas, ditemukan seorang pria dalam keadaan meninggal dunia,” jelasnya, Jumat (5/12/2025).

Saksi pertama Hardi, yang hendak mengantar makanan mengaku curiga melihat keadaan pondok.

Ia kemudian memanggil rekannya dan Ketua RT sebelum bersama-sama menemukan bahwa Heri sudah tidak bernyawa.

“Informasi dari saksi menyebutkan bahwa korban selama ini tinggal di pondok milik warga dan hanya dikenal dengan panggilan Heri, tanpa ada yang mengetahui identitas aslinya,” sambungnya.

Munasir menerangkan, korban telah menetap di pondok tersebut sekitar enam tahun dan bekerja menyadap getah karet milik Sutopo, salah satu saksi.

Berdasarkan keterangan para saksi, korban sering mengalami sakit dan beberapa kali membeli obat di Tenggarong.

Kondisi tubuh korban saat ditemukan juga menunjukkan adanya indikasi kematian yang telah berlangsung cukup lama.

“Dari hasil pemeriksaan awal tim Inafis, kondisi tubuh korban sudah dalam pembusukan kering dan beberapa bagian tubuh hilang, diduga akibat hewan liar,” ungkapnya.

Selain kondisi tubuh yang rusak, pakaian korban ditemukan dalam keadaan robek dan tercabik.

Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa hewan liar turut menyebabkan kerusakan pada tubuh korban setelah meninggal dunia.

“Namun penyebab pasti kematian masih menunggu hasil visum et repertum dari RSUD A.M. Parikesit,” kata dia.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak kepolisian segera melakukan serangkaian tindakan.

“Kami telah mendatangi TKP, memasang police line, melakukan olah TKP oleh tim Inafis, membawa korban ke rumah sakit untuk visum, serta mengamankan barang bukti yang ditemukan di lokasi,” tutupnyam. (ak/ko)