Wagub Kaltim Pastikan Program GratisPol Tetap Berlanjut Meski Ada Pergantian Kepala Daerah

Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menjaga keberlangsungan program GratisPol meskipun terjadi pergantian kepala daerah di masa mendatang.

Ia memastikan bahwa selama masa jabatannya, pemerintah akan menyediakan anggaran yang memadai untuk menopang program tersebut.

“Selama masa jabatan saya, kami pastikan anggaran tersedia. Setelah itu, kami kawal keberlanjutan GratisPol melalui Peraturan Daerah yang wajib dijalankan oleh gubernur berikutnya,” ujar Seno Aji, Jum’at (28/11/2025).

Pemprov Kaltim disebut juga telah menyiapkan langkah-langkah formal agar layanan gratis dalam program tersebut tetap berjalan secara berkesinambungan.

Selain memastikan keberlanjutan layanan, pemerintah turut memprioritaskan pemerataan fasilitas pendidikan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

“Untuk tingkat SMA, kita pastikan ada sekolah yang mencukupi di setiap desa. Pada tingkat perguruan tinggi, kami dorong agar tiap kabupaten/kota memiliki universitas atau sekolah tinggi,” jelasnya.

Seno menambahkan bahwa program GratisPol bukan hanya sekadar penyediaan internet gratis, tetapi merupakan investasi strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

Ia meyakini keberlanjutan program tersebut serta pemerataan pendidikan akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan Kalimantan Timur di masa depan. (adv/hr/ko)

Pemkab Kukar Siapkan Skema Anggaran untuk PAD dan Program Nasional di Tahun 2026

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menata rencana pembangunan untuk tahun 2026 dengan menyiapkan skema anggaran yang diarahkan pada dua fokus besar, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dukungan pembiayaan untuk program-program nasional.

Penyusunan APBD tahun depan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fiskal daerah sekaligus keselarasan kebijakan dengan pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan, masukan terkait pentingnya peningkatan PAD telah masuk dalam agenda pembiayaan yang telah di disusun.

“Tadi pandangan beberapa fraksi meminta peningkatan PAD, dan di kegiatan yang sudah kita rencanakan itu sudah kita anggarkan,” ucapnya, usai rapat paripurna pengesahan APBD Kukar 2026 di ruang sidang utama DPRD Kukar, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan, selain memperkuat sumber pendapatan daerah, pemerintah juga memberi ruang untuk mendukung program pusat agar pembangunan dapat bergerak satu arah.

Hal tersebut menjadi bagian dari penataan struktur anggaran yang mulai diproyeksikan untuk pelaksanaan tahun depan.

“Ada saran agar daerah mendukung program pemerintah pusat, dan insya Allah itu juga sudah kita anggarkan,” kata dia.

Ia menekankan, strategi fiskal yang diterapkan tidak hanya mengejar capaian PAD, namun juga dirancang untuk memperkuat integrasi program antara daerah dan pusat.

Pemerintah berharap arah kebijakan tersebut mampu memperbaiki kualitas layanan dan memperluas dampak pembangunan secara langsung kepada masyarakat.

“Yang penting langkah ini dapat memperkuat fondasi fiskal dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Pemkab dan DPRD Kukar Sahkan APBD 2026 Senilai Rp7,1 Triliun

Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya mengesahkan APBD Kukar Tahun 2026 dengan nilai akhir sebesar Rp7,1 triliun setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang.

Persetujuan itu diputuskan pada rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kukar pada Jumat, (28/11/2025) sekitar pukul 23.51 Wita.

Rapat berlangsung dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin serta Sekretaris Daerah, Sunggono.

Pengesahan ini menjadi titik resmi dimulainya arah kebijakan fiskal daerah untuk satu tahun ke depan.

Jika ditarik ke tahap awal penyusunan, rancangan APBD 2026 sempat berada di angka Rp7,5 triliun.

Namun, setelah pemeriksaan ulang dan harmonisasi pos belanja, nilainya menurun menjadi Rp6,9 triliun.

Melalui pembacaan fiskal lanjutan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), struktur pendapatan daerah akhirnya disepakati sebesar Rp6,4 triliun, dengan PAD Rp953 miliar, pendapatan transfer Rp5,3 triliun, serta pendapatan lain yang sah sebesar Rp194 miliar.

Tambahan Silpa 2025 sebesar Rp621 miliar kemudian mengangkat kembali total anggaran hingga mencapai nilai final Rp7,1 triliun.

Sekertaris Daerah Kukar, Sunggono selaku Ketua TAPD menekankan bahwa anggaran tersebut sudah diarahkan untuk memastikan prioritas pembangunan tetap berjalan.

Ia menyebut sebagian besar ruang fiskal akan menyokong 17 program dedikasi yang menjadi esensi visi Kukar Idaman Terbaik.

“Program dedikasi itu semuanya sudah kita alokasikan pembiayaan. Insyaallah sudah kita biayai meskipun mungkin capaian target kinerjanya belum sesuai dengan yang seharusnya,” ujarnya.

Sunggono juga menjelaskan, pembahasan APBD tahun ini tidak hanya berbicara mengenai besaran belanja dan pendapatan, namun turut mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan pada tataran teknis OPD.

Pemerintah daerah disebut mencoba menjaga keseimbangan antara target kinerja dan kemampuan fiskal agar pelaksanaan program tidak hanya berjalan, tetapi memiliki output yang dapat dirasakan publik.

“Langkah ini ditempuh agar arah kerja pemerintah daerah dalam RPJMD dan Renstra OPD tetap selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus tetap adaptif terhadap dinamika fiskal daerah,” jelasnya.

Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menuturkan nilai Rp7,1 triliun merupakan angka final setelah koreksi sekitar Rp400 miliar dari KUA-PPAS sebelumnya.

Hal ini terjadi lantaran terdapat beberapa pos anggaran yang tidak dapat dihitung sebagai penerimaan daerah, termasuk sekitar Rp3 triliun dana transfer pusat.

Meski melalui penyesuaian, ia menilai kemampuan fiskal Kukar masih cukup kuat. “Meski ada pemangkasan dan pengurangan, APBD kita masih mampu bertahan di kisaran Rp7,1 triliun, dan ini tetap menjadi bentuk rasa syukur kita di Kutai Kartanegara,” tegasnya.

Dengan ketetapan ini, DPRD berharap pelaksanaan anggaran dapat berjalan konsisten dan tepat sasaran.

Prioritas belanja seperti pendidikan, kesehatan, dana desa, penguatan infrastruktur dasar hingga pemenuhan kepegawaian ASN dan P3K tetap dijaga agar manfaat pembangunan tersalur ke masyarakat secara langsung

Pemerintah daerah juga diarahkan untuk memaksimalkan realisasi dan memperhatikan hasil yang dapat terukur.

“Kami ingin APBD 2026 benar-benar memberikan ruang bagi percepatan pembangunan dan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” tutupnya. (adv/ak/ko)

DKP Kukar Perkuat Program Nelayan dan Pembudidaya Ikan Tangguh melalui Bantuan serta Infrastruktur Pendukung

Tenggarong – Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar memperkuat program nelayan dan pembudidaya ikan tangguh melalui pemberian bantuan usaha dan pembangunan infrastruktur pendukung sebagai implementasi nyata Program Kukar Idaman Terbaik yang dijalankan pemerintah daerah.

Kepala DKP Kukar, Muslik menjelaskan, sebelum memasuki fase Kukar Idaman Terbaik, pemerintah telah menyelesaikan pemberdayaan 25 ribu nelayan melalui fasilitasi bantuan hingga 2024.

Kini, program diperluas agar menyentuh lebih banyak pelaku usaha terutama sektor perikanan dari tahap produksi hingga hilirisasi.

“Targetnya kita bisa memfasilitasi kurang lebih 10 ribu pelaku usaha per tahun, kira-kira 50 persennya dari sektor perikanan,” jelasnya, Jumat (27/11/2025).

Ia menuturkan bahwa bantuan yang diberikan mencakup sarana produksi dan budidaya seperti perahu, mesin alat tangkap, kolam keramba, benih ikan serta pakan sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi secara langsung.

“Bantuan pemberdayaan yang kita berikan selama ini bersifat langsung dan menyentuh kebutuhan dasar pelaku usaha,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari implementasi Kukar Idaman Terbaik, DKP Kukar memperkuat Tempat Pelelangan Ikan (TPI), mendukung Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan mengembangkan unit pengolahan ikan rumah tangga agar nelayan dan pembudidaya tidak hanya menjual hasil panen tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah.

Dari data yang di himpun DKP Kukar, saat ini terdapat 1.046 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang tersebar dari pesisir hingga hulu.

DKP Kukar juga menargetkan penyediaan 378 juta benih serta satu juta kilogram pakan pada tahun 2025 untuk mendukung peningkatan produksi.

Namun, dinamika harga ikan nila dan mas yang sempat turun hingga Rp 25.000 per kilogram menjadi tantangan bagi pendapatan pelaku budidaya.

Menjawab situasi tersebut, DKP Kukar menyiapkan strategi hilirisasi dengan mendorong diversifikasi olahan serta pembangunan cold storage agar mutu ikan tetap terjaga dan nilai jual lebih stabil.

“Ke depan penerima harus memiliki kartu keanggotaan dan direkomendasikan desa Ini supaya lebih tertib dan tepat sasaran,”tegasnya.

Ia menjelaskan, dengan penguatan bantuan dan infrastruktur yang berjalan melalui program Kukar Idaman Terbaik, pemerintah daerah berharap nelayan dan pembudidaya semakin tangguh serta mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil panen melalui produk olahan.

“Harapan kami pembudidaya tidak hanya menjual ikan segar tapi juga bisa mengolah hasil panen agar nilai jualnya meningkat,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Museum Kayu Tuah Himbah Perlu Perhatian Serius, Pemerintah Siapkan Rencana Rehabilitasi

Tenggarong – Kondisi Museum Kayu Tuah Himbah kini menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukannya kerusakan pada bagian bangunan, terutama kebocoran atap yang berpotensi memengaruhi kelestarian koleksi kayu yang tersimpan.

Pemerintah menilai, museum tidak hanya membutuhkan kegiatan rutin, tetapi juga dukungan perawatan fisik agar fungsi edukasi dan penyimpanan sejarah dapat berjalan optimal.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri melalui Asisten II Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menegaskan bahwa perhatian terhadap kondisi museum perlu segera direalisasikan agar koleksi tidak terancam.

Ahyani menyampaikan bahwa perbaikan atap yang bocor merupakan langkah mendesak agar barang bersejarah yang ada di dalam tidak rusak.

“Kalau ada yang bocor dibiarkan, itu jadi masalah juga dengan barang-barang yang ada di dalam,” tuturnya, Kamis (27/11/2025).

Ahyani menegaskan bahwa rencana rehabilitasi akan dilakukan secara bertahap jika belum memungkinkan secara keseluruhan.

Langkah awal difokuskan pada perbaikan titik bocor dan peningkatan ruang pamer agar lebih representatif.

Dengan adanya perbaikan, pemerintah berharap museum dapat kembali aktif sebagai pusat informasi budaya dan sejarah kayu yang hidup.

“Mungkin juga dilakukan rehab secara bertahap, paling tidak jika belum bisa berat, dilakukan rehab ringan dulu,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Kreativitas SMKN 2 Tenggarong Berkilau di Festival Museum Kayu Tuah Himbah 2025

Tenggarong – Kreativitas siswa SMKN 2 Tenggarong menjadi sorotan publik dalam gelaran Festival Museum Kayu Tuah Himbah 2025 yang turut menampilkan berbagai hasil karya pelajar mulai dari batik, ukiran kayu, pahat, seni musik, hingga kerajinan tangan yang diproduksi secara mandiri.

Kehadiran stand pelajar ini memberi warna baru bagi festival dan membuka ruang apresiasi luas kepada generasi muda yang aktif mengolah ide, kemampuan teknis, serta inovasi visual.

Pemerintah menilai tampilan karya pelajar ini bukan hanya sebagai pameran, melainkan bukti perkembangan kreativitas sekolah kejuruan yang mampu berperan dalam pelestarian budaya dan kesenian lokal.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri melalui Asisten II Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, memberikan apresiasi tinggi kepada para siswa atas keberanian, konsistensi, serta kualitas karya yang mereka tampilkan.

Menurutnya, keberhasilan pelajar mengekspresikan karya budaya seperti batik dan pahat kayu menandakan bahwa generasi muda Kukar siap mengambil peran dalam penguatan identitas daerah.

Ia menegaskan, proses kreatif harus lahir dari keberanian untuk mencoba dan tidak berhenti belajar. “Inovasi itu harus dimulai dari inisiatif, karena tanpa inisiatif proses tidak akan berjalan,” ucapnya, Kamis (27/11/2025).

Ahyani menilai kontribusi SMKN 2 Tenggarong dapat menjadi contoh positif bagi sekolah lain di Kukar agar semakin mengembangkan potensi seni dan keterampilan berbasis budaya lokal.

Ia berharap kegiatan seperti ini tidak hanya sekadar tampil, tetapi menjadi pemicu kolaborasi antarsekolah dan dunia edukasi kreatif di wilayah Kukar.

“Kami sangat mendorong semua sekolah untuk ikut berkreasi seperti SMK 2 Tenggarong,” tegasnya.

Ia juga memandang, festival ini tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi bentuk pembinaan berkelanjutan untuk pelajar kreatif dan pelestarian budaya.

Dengan perhatian dan dukungan pemerintah, pelajar diharapkan dapat terus berkarya dan menambah portofolio kreatif yang memberi manfaat bagi daerah.

Pemerintah ingin melihat lebih banyak generasi muda tampil, unjuk ide, dan melahirkan karya yang dapat diwariskan secara budaya maupun ekonomi kreatif.

“Kita ingin kegiatan seni dan budaya diisi lebih banyak oleh anak-anak muda, karena mereka adalah pewaris yang akan membawa tradisi ini tetap hidup,” tutupnya. (adv/ak/ko)