Penulis: adakaltim

Tenggarong – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) gubernur dan wakil gubernur, Rudy Mas’ud-Seno Aji, di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Acara penyerahan surat rekomendasi dukungan berlangsung khidmat di Kantor DPP PKS, Jakarta, pada Rabu malam (3/7/2024).

Sekjen DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, dengan gaya khas yang energik dan nyentrik, menyatakan dukungan penuh PKS untuk pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji.

“Harum dan Seno Aji adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur Kaltim. Mereka akan mengharumkan Kaltim. Maka hari ini dari PKS telah memberikan surat rekomendasi untuk beliau maju di Kaltim, silakan!” ujarnya.

Habib Aboe Bakar juga menyampaikan harapannya melalui pantun yang penuh makna: “Pagi-pagi kita sarapan, sungguh nikmat lauknya udang. Hari ini SK kita serahkan, Haji Rudy Mas’ud Gubernur Kaltim mendatang. Naik mercy pergi kondangan, pulangnya membungkus makanan. Haji Rudy gubernur pilihan, mesin PKS siap untuk menangkan.”

Aboe Bakar meyakini bahwa Rudy Mas’ud dan Ir Seno Aji adalah pemimpin yang tepat untuk membawa perubahan positif bagi Kaltim.

“Insyaallah Rudy dan Seno ini akan membuat suasana menjadi harum, memakmurkan, dan mensejahterakan Kaltim,” harapnya.

Didampingi pasangannya Ir Seno Aji, Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas’ud menerima SK tersebut dengan penuh rasa syukur. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh PKS dan partai-partai lain.

“Terima kasih, habib!” sebutnya dengan suara haru.

Dengan dukungan penuh dari PKS dan partai lainnya, Bapaslon Rudy Mas’ud dan Ir Seno Aji kini telah mengumpulkan sebanyak 29 kursi untuk maju pada Pilgub Kaltim 2024. Rinciannya, Golkar (15), PAN (4), PKB (6), dan PKS (4). (*)

Tenggarong – DPP PKB secara resmi telah memberikan rekomendasi kepada pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Rudi Mas’ud-Seno Aji untuk berlaga dalam kontestasi Pilkada Kaltim 2024.

Dukungan kepada Rudi Mas’ud-Seno Aji langsung diberikan oleh Ketua Deks Pilkada DPP PKB Abdul Halim Iskandar di Kantor DPP PKB pada Selasa (2/7/2024) malam.

Rekomendasi itu bersamaan dengan penyerahan rekomendasi kepada empat pasangan calon yang akan maju di Pilkada 2024 pada tingkat provinsi dan kabupaten.

“Untuk Provinsi Kalimantan Timur, kami mendukung pak Rudy. Selanjutnya, Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Maluku Barat Daya, dan terakhir Kabupaten Seluma, Bengkulu,” ucap Abdul Halim Iskandar.

Ia menyebut, rekomendasi yang dikeluarkan telah final karena nama-nama yang disebut telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK).

“Secara prosedur telah final. Karena UKK sudah selesai,” ungkapnya.

Peluang duet maut Rudy Mas’ud-Seno Aji untuk maju pada kontestasi Pilkada Kaltim 2024 semakin besar. Keduanya telah mengantongi dukungan tiga partai, di antaranya Golkar, PAN, dan PKB.

Dari gabungan tiga partai itu, Pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji mendapat dukungan 26 kursi, memastikan jalan mulus pasangan ini untuk memenangkan Pilkada Kaltim 2024. (wt)

Tenggarong – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat untuk transparansi Pilkada Kukar (Mantik Kukar) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor KPU Kukar, Kamis (4/7/2024).

Puluhan masyarakat ini berorasi membawa spanduk hingga membagikan selebaran yang berisi tuntutan kepada para pengendara jalan.

Koordinator lapangan, Hasran menyebut, aksi yang digelar pihaknya ini imbas dari adanya indikasi pencatutan KTP warga Kukar dalam proses pencalonan independent pasangan Awang Yacuob Luthman (AYL)-Ahmad Zais (AZ) di Pilkada Kukar.

Selain itu, pihaknya juga menduga ada pemalsuan surat dukungan yang diberikan oleh pasangan AYL-AZ dalam proses verifikasi administrasi di KPU Kukar.

“Kami menolak adanya indikasi pencatutan KTP dan pembuatan surat dukungan tanpa ada izin dari yang bersangkutan,” ucap Hasran.

Mantik Kukar juga menduga adanya surat dukungan ganda dalam proses pencalonan independent di Pilkada Kukar, yang menyebabkan penggelembungan jumlah dukungan pasangan independent.

“Ada juga KTP beda domisili dan tidak terdaftar di DPT, dipaksakan lulus memenuhi syarat,” ungkapnya.

Hasran mendesak agar KPU dan Bawaslu Kukar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Mereka (KPU dan Bawaslu Kukar) harus netral, objektif, dan tidak berpihak ke salah satu paslon,” ujar Hasran.

Pihaknya juga meminta agar Polres Kukar menindak tegas oknum pemalsuan KTP dan surat dukungan warga di Pilkada Kukar 2024.

“Karena ini merupakan identitas pribadi yang wajib dilindungi secara hukum,” pungkasnya. (pw)