Syarifatul Sya’diah Perjuangkan Peningkatan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Berau

Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) VI, meliputi Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Kota Bontang, menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Berau.

Politisi perempuan dari Partai Golkar ini menyatakan, meskipun pelayanan kesehatan di Berau sudah cukup memadai, masih ada kebutuhan mendesak untuk fasilitas yang lebih lengkap dan canggih.

Syarifatul mengungkapkan, salah satu langkah positif yang sudah diterapkan adalah program BPJS Kesehatan yang digratiskan bagi masyarakat kurang mampu.

“Tiap tahun, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 13,5 miliar rupiah untuk menggratiskan BPJS bagi warga yang tidak mampu. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan,” kata Syarifatul, Senin (4/11/2024).

Namun, ia menilai fasilitas rumah sakit di Berau masih perlu pengembangan lebih lanjut. Saat ini, pembangunan rumah sakit baru tengah berlangsung dengan harapan rumah sakit tersebut akan memiliki tipe B, yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan kesehatan masyarakat setempat, terutama untuk perawatan khusus seperti cuci darah.

“Saat ini, pasien yang sakit parah atau membutuhkan cuci darah sering kali harus dirujuk ke rumah sakit di Kalimantan Utara (Kaltara), yaitu di RS Tarakan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mencatat keluhan masyarakat mengenai tingginya biaya transportasi dan kesulitan lainnya yang harus mereka hadapi untuk mendapatkan perawatan di luar daerah.

Syarifatul menegaskan, dirinya akan terus memantau perkembangan pembangunan rumah sakit baru tersebut dan berharap rumah sakit ini dapat selesai dalam satu hingga dua tahun mendatang.

“Saya akan memperjuangkan peningkatan fasilitas kesehatan, khususnya di Dapil VI dan Kabupaten Berau,” tegasnya.

Dengan komitmen tersebut, Syarifatul berharap pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau dapat semakin optimal, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. (adv)

Syarifatul Sya’diah Fokus pada Peningkatan Infrastruktur dan Pendidikan di Kaltim

Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menegaskan dua prioritas utama dalam masa jabatannya: peningkatan infrastruktur dasar dan penguatan kualitas pendidikan.

Politisi perempuan asal Partai Golkar ini, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kota Bontang, berkomitmen untuk memperbaiki kondisi wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Sejak dilantik pada 29 Agustus 2024, Syarifatul menyatakan bahwa salah satu tantangan besar yang harus diatasi adalah kerusakan jalan di Kabupaten Berau.

“Kami akan terus mendorong perbaikan infrastruktur dasar, khususnya jalan di Berau agar kondisinya lebih baik. Ada banyak jalan yang rusak, beberapa di antaranya adalah jalan milik provinsi dan jalan nasional, seperti akses ke pesisir dan Tanjung Batu,” kata Syarifatul, Senin (4/11/2024).

Bagi Syarifatul, kondisi jalan yang rusak di Berau menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur menjadi salah satu fokus utamanya untuk mendukung mobilitas dan perekonomian daerah.

Selain itu, Syarifatul juga memberikan perhatian serius pada sektor pendidikan di Kabupaten Berau. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang layak harus menjadi prioritas utama, baik untuk tenaga pendidik maupun pelajar.

“Kami ingin memperjuangkan pendidikan yang layak di Berau agar guru dan pelajar dapat menikmati fasilitas yang memadai. Pendidikan adalah kunci untuk melahirkan generasi yang cerdas, terutama bagi masyarakat Kaltim,” ujarnya.

Dengan fokus pada dua bidang ini, Syarifatul berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan wilayah yang diwakilinya serta kemajuan masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan. (adv)

Andi Satya Tegaskan Pentingnya Pemerataan Tenaga Kesehatan Atasi Kekurangan Dokter

Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti kekurangan jumlah dokter yang terjadi di wilayah Benua Etam.

Ia menyatakan, ketidakseimbangan antara jumlah dokter dan jumlah penduduk menjadi salah satu tantangan besar dalam pelayanan kesehatan di provinsi ini.

“Saat ini, kita baru memiliki sekitar 2.000 dokter, jauh dari jumlah ideal yang disarankan oleh WHO, yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk,” ujar Andi Satya pada Senin (4/11/2024).

Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 4 juta jiwa, Kaltim seharusnya memiliki setidaknya 4.000 dokter untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal.

Ia menambahkan, jumlah dokter yang ada saat ini hanya mencapai 50 persen dari standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Kita masih kekurangan 50 persen dari jumlah ideal yang seharusnya ada di Kaltim,” kata politisi dari Partai Golkar tersebut.

Selain masalah kuantitas, Andi Satya juga menyoroti ketidakmerataan distribusi dokter di Kaltim. Dari total 2.000 dokter yang ada, 80 persen terkonsentrasi di tiga kota besar: Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.

“Distribusi yang tidak merata ini menyulitkan masyarakat di daerah lain untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andi Satya menjelaskan bahwa sekitar 800 dari total dokter di Kaltim adalah dokter spesialis, dan sebagian besar dari mereka juga berpraktik di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.

Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh faktor kesejahteraan dokter yang lebih terjamin di kota besar, dibandingkan dengan daerah terpencil.

“Kondisi ini kembali lagi ke pemerintah. Banyak dokter enggan bertugas di daerah-daerah dengan akses jalan yang sulit serta fasilitas rumah sakit yang kurang memadai,” jelas Andi Satya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil, guna menarik lebih banyak dokter untuk bertugas di sana.

“Tugas pemerintah adalah memperhatikan fasilitas di daerah agar bisa menarik lebih banyak dokter untuk bertugas di wilayah terpencil,” pungkasnya. (adv)

Pemuda Kaltim Didorong Aktif Berperan dalam Pilkada 2024, Ini Pesan Fuad Fakhruddin

Samarinda – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam menentukan arah masa depan daerah.

Menurutnya, pemuda Kaltim memiliki kontribusi strategis dalam memilih pemimpin yang tidak hanya berkompeten, tetapi juga peduli pada kesejahteraan masyarakat.

“Pemuda memiliki peran sentral dalam memilih pemimpin yang dapat mengayomi masyarakat dengan baik dan mengutamakan kesejahteraan, terutama dalam hal pendidikan,” kata Fuad, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, Fuad mengungkapkan bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Ia mengajak para pemuda untuk terus aktif dan bersemangat dalam berbagai kegiatan positif yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

“Pemuda yang sukses adalah mereka yang sibuk dengan aktivitas positif, yang mampu membangun diri dan masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Dalam konteks Pilkada 2024, Fuad berharap para pemuda Kaltim tidak hanya terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial, tetapi juga berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang berkomitmen untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Dengan mengedepankan kepedulian terhadap pendidikan dan kesejahteraan, pemuda diharapkan dapat mengambil bagian penting dalam proses demokrasi yang akan datang.

“Pemuda harus banyak bergerak. Mereka yang sukses adalah mereka yang fokus pada kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (adv)

Rendahnya Minat Masyarakat Jadi Kendala dalam Perekrutan Anggota Linmas di Kukar

Tenggarong – Perekrutan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan besar, akibat rendahnya minat masyarakat.

Kasi Satlinmas Satpol-PP Kukar, Sanitiya Warman, mengungkapkan minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota Linmas sangat rendah, sehingga kuota ideal di berbagai wilayah sulit dipenuhi.

Sanitiya menjelaskan, kebutuhan ideal untuk anggota Linmas adalah 10 orang di setiap desa atau kelurahan dan 30 orang di tingkat kecamatan.

Namun, hingga saat ini, minat masyarakat masih jauh dari harapan. “Saat ini animo masyarakat untuk menjadi Linmas sangat kurang,” ujarnya, Senin (4/11/24).

Untuk mengatasi masalah tersebut, pihaknya melakukan berbagai upaya agar generasi muda tertarik bergabung dalam Linmas.

Salah satu cara yang dilakukan adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah, karena saat ini sebagian besar anggota Linmas sudah berusia lanjut.

Melalui langkah-langkah tersebut, Satpol-PP Kukar berharap mampu menarik lebih banyak anggota muda untuk memperkuat Linmas di tiap desa, kelurahan, dan kecamatan. Sehingga keberlanjutan fungsi Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

“Kami sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, karena kami melihat anggota Linmas rata-rata adalah orang yang sudah tua,” pungkasnya. (adv/ak)

Kukar Kekurangan Ribuan Linmas untuk Pengamanan TPS pada Pilkada 2024

Tenggarong – Kutai Kartanegara (Kukar) masih mengalami kekurangan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024.

Diketahui, Kukar memiliki sekitar 1.400 TPS yang masing-masing membutuhkan dua anggota Linmas, sehingga total kebutuhan di TPS mencapai sekitar 2.800 personel.

Angka tersebut belum termasuk kebutuhan Linmas di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan.

Kepala Seksi Satlinmas Satpol-PP Kukar, Sanitiya Warman, menjelaskan saat ini jumlah personel Linmas yang ada belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di semua TPS.

“Jumlah Linmas yang ada sekarang masih belum cukup untuk mengamankan seluruh TPS di Kukar,” ungkap Sanitiya, Senin (4/11/24).

Mengingat pentingnya peran Linmas di setiap TPS, kekurangan ini menjadi perhatian utama pihaknya dalam persiapan pelaksanaan Pilkada di Kukar.

Dalam mengatasi kekurangan personel ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar berencana menambah anggota Linmas dengan sistem perekrutan sementara, yang dikenal dengan istilah “Cadum” (cadangan umum).

“Cadangan umum ini bersifat sementara dan hanya berlaku selama masa pemilu, untuk memastikan pengamanan di TPS berjalan aman dan lancar,” kata Sanitiya.

Sistem Cadum ini akan membantu mencukupi kebutuhan Linmas di TPS secara efektif, tanpa mengesampingkan kebutuhan di tingkat desa dan kecamatan.

Melalui koordinasi dengan KPU dan instansi terkait, Satpol-PP Kukar berharap upaya penambahan Linmas sementara ini dapat berjalan efektif dan mencukupi kebutuhan di lapangan.

Sanitiya juga menekankan pentingnya peran Linmas dalam menjaga ketertiban di TPS.

“Linmas bertugas memastikan keamanan dan ketertiban selama pemungutan suara, mencegah adanya gangguan yang bisa menghambat proses pemilu,” jelasnya. (adv/ak)