Penulis: adakaltim

Samarinda – Sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara (IKN), Kota Balikpapan kini menghadapi tantangan besar dalam mengelola lonjakan arus kendaraan yang diperkirakan akan meningkat tajam.

Dalam rangka mengantisipasi kemacetan dan memastikan kelancaran mobilitas, pemerintah kota setempat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah serius mempertimbangkan pengembangan infrastruktur jalan.

Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menekankan pentingnya penguatan infrastruktur jalan di Balikpapan untuk mendukung peran kota ini sebagai kawasan penyangga IKN.

“Dengan posisi strategis Balikpapan sebagai pintu masuk IKN, arus kendaraan akan semakin meningkat, dan ini perlu diantisipasi agar kota ini tetap nyaman dan bebas macet,” kata Sigit, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sigit, salah satu solusi jangka pendek yang bisa diterapkan adalah penambahan bahu jalan. Langkah ini dianggap efektif untuk memperluas kapasitas jalan tanpa menghadapi kendala pembebasan lahan yang kerap menghambat pembangunan infrastruktur.

“Penambahan bahu jalan bisa menjadi solusi praktis. Ini dapat dilakukan lebih cepat tanpa perlu proses pembebasan lahan yang panjang,” jelas politisi dari Fraksi PAN ini.

Sigit, yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan dengan perolehan suara 11.957 pada Pemilihan Legislatif 2024, juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi dalam memastikan rencana ini dapat terlaksana dengan efektif.

“Kita harapkan dengan sinergi ini, Balikpapan mampu menjaga arus lalu lintas yang lancar dan siap mendukung perannya sebagai kota penyangga IKN,” tandasnya. (adv)

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sayid Muziburrachman, memberikan apresiasi tinggi terhadap peran strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan di Kaltim.

Menurutnya, berbagai program yang digagas oleh Baznas terbukti efektif menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang sosial dan kesehatan.

Muziburrachman menyebutkan bahwa Baznas telah menjadi mitra penting bagi pemerintah daerah dalam menangani masalah sosial seperti kemiskinan dan stunting.

“Baznas mampu menjalankan berbagai program kemanusiaan, seperti pembangunan rumah layak huni, bantuan untuk keluarga prasejahtera, operasi bibir sumbing, beasiswa pendidikan, serta santunan untuk guru ngaji dan pengurus masjid,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Baznas untuk memperkuat program-program yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi antara DPRD, pemerintah, dan Baznas perlu terus diperkuat agar program-program yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat bisa berjalan maksimal,” ungkap Muziburrachman.

Terkait usulan Baznas untuk mengelola zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim, Muziburrachman menyerahkan keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Ia menyebutkan bahwa pengumpulan zakat dari ASN bisa menjadi solusi untuk memperbesar dukungan terhadap program sosial Baznas di daerah.

“Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Dengan dukungan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, upaya ini bisa lebih efektif,” tambah Muziburrachman.

Ia berharap kolaborasi yang erat antara DPRD, pemerintah, Baznas, dan masyarakat dapat menciptakan dampak signifikan dalam mengurangi masalah sosial di Kalimantan Timur. (adv)

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Muin, menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) membawa dampak positif, terutama dalam perbaikan infrastruktur.

Menurutnya, salah satu peningkatan yang paling terasa adalah perbaikan signifikan pada infrastruktur jalan, khususnya yang menghubungkan kawasan sekitar IKN.

“Kami melihat peningkatan infrastruktur jalan yang cukup signifikan, khususnya pada ruas yang menghubungkan Sepaku hingga Petung dan dari Petung ke perbatasan. Beberapa akses menuju desa-desa di Penajam juga mengalami peningkatan kualitas,” ujar Baharuddin.

Beberapa wilayah di PPU, terutama Sepaku dan Petung, kini merasakan dampak positif dari pembangunan IKN, dengan perbaikan jalan yang semakin memudahkan akses transportasi.

Baharuddin berharap pembangunan infrastruktur ini dapat terus berlanjut, terlebih dengan kepemimpinan baru yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan di kawasan tersebut.

Selain itu, Baharuddin juga memberikan apresiasi terhadap dukungan Presiden terhadap proyek IKN, yang menurutnya menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan di Penajam Paser Utara.

“Dukungan dari pusat tentu memberikan optimisme bahwa pembangunan di Penajam Paser Utara bisa semakin cepat,” tuturnya. (adv)

Samarinda – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) turut serta dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bertema “Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Yang Terintegrasi Menuju Indonesia Emas 2045 di Provinsi Kalimantan Timur”, yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim.

Acara ini berlangsung pada Kamis, 7 November 2024, di Ballroom Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan.

Pengadministrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD Kaltim, Yustina Indrayanti, didampingi Administrasi Data Pengelola Kepegawaian, Agus Herianto, hadir mewakili pimpinan DPRD Provinsi Kaltim dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kaltim ini.

Rakernis tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Widyaiswara BPSDM Provinsi Kaltim.

Para narasumber memaparkan pentingnya pengembangan kompetensi ASN untuk meningkatkan Indeks Profesionalisme (IP) ASN di Kaltim, serta sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sistem Pembelajaran Terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi ASN di Kaltim.

Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Nina Dewi, dalam sambutannya menekankan bahwa mewujudkan ASN yang profesional membutuhkan kolaborasi dan kesadaran bersama.

“Langkah strategis yang bisa diambil adalah melalui peningkatan kesadaran diri ASN akan pentingnya peran mereka dalam pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Nina Dewi juga mengungkapkan tiga langkah penting untuk meningkatkan kualitas ASN di Kaltim, yakni: pertama, melalui kampanye internal dan pelatihan yang menekankan etika profesional dan tanggung jawab individu; kedua, melalui kolaborasi antar unit organisasi; dan ketiga, dengan pengembangan berkelanjutan melalui program pelatihan yang membantu ASN memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka secara terus-menerus.

“SDM yang unggul adalah kunci bagi tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan efektif. Ini juga pondasi penting untuk menghadapi tantangan masa depan, terutama dalam upaya kita menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Nina.

Sebagai bagian dari komitmennya, BPSDM Kaltim telah merumuskan sejumlah program pengembangan kompetensi, antara lain pelatihan keterampilan komunikasi efektif, pelayanan publik berbasis teknologi informasi, pengelolaan barang milik daerah, manajemen risiko, pengelolaan arsip, pelatihan bendaharawan, keprotokolan, hingga pelatihan bantuan hidup dasar dan terapi sosial.

“Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja kita. Dengan semangat yang tinggi, kita akan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ajak Nina menutup sambutannya.

Kegiatan Rakernis ini juga akan dilanjutkan dengan Orientasi Lapangan ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam pemahaman dan implementasi pengembangan kompetensi ASN. (Adv)