Satpol-PP Kukar Siapkan Pasukan dan Korsik untuk Upacara Hari Pahlawan 10 November

Tenggarong – Menyambut peringatan Hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menyiapkan pasukan terbaik beserta Korps Musik (Korsik) untuk menghadirkan suasana khidmat dan penuh penghormatan dalam upacara tersebut.

Dalam semangat menghidupkan nilai-nilai kepahlawanan, Satpol-PP Kukar berkomitmen mendukung jalannya acara yang akan mengingatkan masyarakat pada pengorbanan para pahlawan bangsa.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Janhariansyah, mengungkapkan persiapan matang Satpol-PP dalam menyongsong momen sakral ini.

“Kami sudah menyiapkan segala kebutuhan, mulai dari kesiapan pasukan yang disiplin hingga Korps Musik yang akan mengiringi jalannya upacara,” tuturnya, Sabtu (9/11/24).

Pria yang akrab disapa Jhon tersebut menjelaskan, Satpol-PP Kukar berada di garis terdepan dalam mendukung kegiatan ini, meskipun Dinas Sosial (Dinsos) menjadi pengarah utama.

“Kami akan mengikuti setiap arahan dari Dinsos agar upacara berlangsung lancar,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Satpol-PP Kukar telah mengikuti rapat koordinasi dengan Dinsos, Pemerintah Kecamatan Tenggarong, Polres Kukar, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk menyinkronkan persiapan.

“Rapat ini sangat penting untuk memastikan semua pihak satu langkah dalam menjalankan peran masing-masing, meski masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, kami akan terus berkoordinasi agar tidak ada kendala,” jelas Jhon.

Ia berharap agar seluruh personel yang akan bertugas dapat menjaga kondisi kesehatan dan siap menjalankan tugas hingga selesai.

“Kami ingin semua berjalan sesuai rencana dari awal hingga akhir, semoga ini menjadi peringatan yang khidmat dan penuh makna,” tutupnya. (adv/ak)

Satpol-PP Kukar Tingkatkan Kolaborasi Antar Instansi untuk Hilangkan Stigma Negatif

Tenggarong – Satpol-PP Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya menghilangkan stigma negatif yang kerap melekat pada institusi ini.

Kepala Satpol-PP Kukar, Arfan Boma Pratama, telah menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat sinergi lintas bidang dan meningkatkan pendekatan sosial kepada masyarakat guna menciptakan citra yang lebih positif.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kukar, Rasidi menjelaskan, Satpol-PP kini sedang berbenah dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif, bukan hanya dalam hal patroli atau penegakan hukum, namun juga untuk penanganan bencana.

“Ketika terjadi kebakaran, Satpol-PP bertugas mengamankan wilayah. Hal ini penting karena kadang ada masyarakat yang memanfaatkan situasi untuk mencuri barang korban,” jelas Rasidi, Sabtu (9/11/24).

Ia menambahkan, meskipun tugas ini belum sepenuhnya berjalan optimal, pihaknya sedang berusaha meningkatkan kontribusi dengan membangun pola kolaborasi lebih luas.

Tidak hanya berfokus pada pengamanan fisik, Satpol-PP Kukar juga merencanakan berbagai langkah sosialisasi melalui media sosial untuk memperbaiki citra di mata masyarakat.

Rasidi mengungkapkan, pihaknya mencontohkan langkah kolaboratif seperti yang dilakukan di Magelang, di mana berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saling bekerja sama untuk memajukan daerah tanpa adanya hambatan antarinstansi.

“Saya tekankan pentingnya kolaborasi. Jika ada OPD lain yang membutuhkan bantuan Satpol-PP, kami siap untuk memback-up, terutama jika menyangkut pengamanan aset daerah yang dikuasai pihak tidak bertanggung jawab,” ujar Rasidi.

Ia menegaskan komitmen instansinya untuk selalu siap dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Dengan beragam langkah yang dilakukan, Rasidi berharap masyarakat dapat melihat perubahan nyata dari Satpol-PP Kukar yang lebih responsif, kolaboratif, dan berkomitmen untuk melayani masyarakat.

“Kami akan selalu siap memback-up dalam segala situasi,” pungkasnya. (adv/ak)

Satpol-PP Kukar Lakukan Pembenahan untuk Hilangkan Citra Arogan di Masyarakat

Tenggarong – Dalam upaya menghapuskan citra arogan yang sering kali melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Satpol-PP Kutai Kartanegara (Kukar) kini tengah melakukan pembenahan internal.

Langkah ini diambil oleh Kepala Satpol-PP Kukar, Arfan Boma Pratama, yang berfokus pada kolaborasi antar bidang dan peningkatan komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial.

Menurut Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kukar, Rasidi, pihaknya tengah merumuskan strategi komunikasi publik yang lebih baik, agar masyarakat dapat memahami peran Satpol-PP secara lebih positif.

“Kami ingin masyarakat tidak lagi memandang Satpol-PP dengan citra arogan. Lewat media sosial, kami terus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman baru tentang Satpol-PP,” ujar Rasidi, Sabtu (9/11/24).

Satpol-PP Kukar juga berusaha untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti BPBD dan Disdamkar Kukar, terutama dalam tugas-tugas penyelamatan atau ketika terjadi bencana di wilayah Kukar.

Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Satpol-PP memiliki tugas terkait penanganan kebencanaan yang juga melibatkan linmas di kecamatan-kecamatan.

Kolaborasi ini memungkinkan Satpol-PP untuk membantu menjaga ketertiban dan pengamanan di area bencana, termasuk mencegah tindakan kriminal seperti pencurian barang korban bencana.

“Kolaborasi ini penting agar kami tidak lagi dicap arogan. Kami harus bekerja sama dengan instansi lain untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap Satpol-PP,” tambah Rasidi.

Menurutnya, dengan kolaborasi yang efektif, Satpol-PP bisa lebih siap dalam menghadapi situasi darurat serta memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi masyarakat.

Di akhir, Rasidi menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk selalu siap memback-up instansi lain dalam segala situasi, baik yang melibatkan masalah sosial maupun ketertiban umum.

“Kami akan selalu siap memback-up,” pungkasnya. (adv/ak)

Jahidin Dukung Program Makan Siang dan Bergizi Gratis, Dorong Penerapan di Kaltim

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jahidin, menyambut positif rencana program makan siang gratis yang diusulkan oleh Prabowo Subianto.

Menurutnya, program ini sangat sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung perkembangan anak-anak di bidang gizi dan pendidikan.

“Kami secara kelembagaan mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan program makan siang gratis ini jelas memberi dampak positif,” ujar Jahidin, politisi PKB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Samarinda, beberapa waktu lalu.

Jahidin berpendapat bahwa program makan siang gratis memiliki dampak signifikan dalam meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi mereka yang memiliki anak usia sekolah.

Ia meyakini, inisiatif semacam ini dapat menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan cerdas.

Selain itu, Jahidin menilai bahwa dengan anggaran Kaltim yang besar, provinsi ini memiliki kapasitas untuk menerapkan program makan siang gratis secara luas.

“Kalau anggaran kita besar, dan provinsi lain bisa menjalankan, tentu Kaltim juga bisa,” ujarnya.

Sebagai salah satu provinsi dengan alokasi anggaran terbesar di Indonesia, Kaltim diyakini mampu mengimplementasikan program ini hingga ke pelosok daerah, termasuk sekolah-sekolah di pedesaan.

Namun, Jahidin juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pihak sekolah dan dinas terkait untuk merancang sistem distribusi yang efisien.

Dengan manajemen anggaran yang tepat, program makan siang gratis ini diharapkan dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim.

“Dengan pengelolaan yang baik, program ini bukan hanya langkah sementara, tetapi menjadi upaya nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (adv)

Jahidin Dorong Pembentukan SPBU Perusda untuk Atasi Antrean Panjang BBM

Samarinda – Masalah antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kaltim, Jahidin.

Ia menyebutkan, antrean yang sering terjadi ini memerlukan solusi konkret guna memperlancar distribusi bahan bakar minyak (BBM) di daerah tersebut.

“Antrean panjang di SPBU memang perlu segera diatasi. Solusi konkret harus dipikirkan, termasuk langkah-langkah baru untuk memperlancar distribusi BBM,” ujar Jahidin, beberapa waktu lalu.

Menanggapi usulan agar Perusahaan Daerah (Perusda) dapat mendirikan SPBU sendiri, Jahidin menganggapnya sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan.

Menurutnya, jika Perusda terlibat dalam pendirian SPBU, hal itu dapat membantu mengurangi antrean panjang dan menambah titik distribusi BBM di Kaltim.

“Kalau Perusda terlibat dalam pendirian SPBU, kita bisa mengurangi antrean panjang dan menambah titik distribusi BBM,” jelas politisi dari Fraksi PKB itu.

Jahidin juga menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, DPRD, dan mitra terkait untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut bisa berjalan lancar.

Selain itu, dukungan dari pemerintah yang baru juga menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan rencana tersebut.

“Bergantung nanti siapa yang akan menjabat Gubernur, tetapi intinya harus ada dukungan dari DPRD dan sinergi dengan berbagai mitra,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan seperti ini harus dirancang dengan matang, melibatkan pemerintah di berbagai level, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar implementasinya dapat efektif dan berdampak jangka panjang.

“Dukungan dari DPRD dan pemerintah daerah sangat penting, sehingga bisa ada solusi menyeluruh yang melibatkan semua pihak,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Samarinda, Jahidin yakin bahwa melalui sinergi yang baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, kebijakan ini dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kaltim.

“Ini merupakan mata rantai penting dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” tutupnya. (adv)

Pembentukan AKD Jadi Kunci Mulai Kinerja DPRD Kaltim, Menunggu Instruksi 11 November

Samarinda – Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menjadi hal krusial bagi anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mulai melaksanakan tugas-tugasnya.

Jahidin, anggota DPRD Kaltim, mengungkapkan bahwa meskipun sejumlah laporan dan hasil rapat kerja telah siap untuk ditindaklanjuti, implementasi tugas tersebut masih terkendala karena struktur AKD yang belum terbentuk.

“Berbagai persiapan telah rampung, tetapi ketiadaan AKD membatasi kami dalam menindaklanjuti laporan dan aspirasi masyarakat,” ungkap Jahidin, Jumat (8/11/2024).

Jahidin menjelaskan bahwa DPRD Kaltim telah menyelesaikan rapat kerja internal dan menetapkan tata tertib (Tatib), namun tanpa pembentukan AKD secara resmi, dewan belum dapat menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing secara optimal.

“Tanpa AKD yang resmi, kami belum bisa menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing,” tambahnya.

Menurutnya, DPRD Kaltim masih menunggu instruksi formal untuk pembentukan AKD, yang dijadwalkan pada 11 November 2024. Sebelum struktur ini terbentuk, anggota DPRD belum bisa sepenuhnya turun ke lapangan atau menangani langsung permasalahan masyarakat.

“Sampai AKD resmi terbentuk, kami masih terbatas dalam bergerak langsung di lapangan,” lanjutnya.

Jahidin, yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda dengan 8.360 suara pada Pemilihan Legislatif 2024, menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD siap bekerja maksimal setelah struktur organisasi resmi tersusun.

“DPRD akan segera bergerak melayani masyarakat sesuai bidang masing-masing begitu AKD sudah ada,” pungkasnya. (adv)