Penulis: adakaltim

Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang membahas penyusunan Pedoman Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim mengadakan rapat internal di Ballroom Hotel Jatra Balikpapan, pada Sabtu (30/11/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus Sabaruddin Panrecalle, didampingi Wakil Ketua Pansus Fadly Imawan, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus, antara lain Syarifatul Sya’diah, Abdul Rahman Agus, Hartono Basuki, dan Kamaruddin Ibrahim, bersama staf ahli Pansus.

“Kami sempat ragu apakah penyusunan pedoman Pokir ini bisa dilanjutkan, mengingat belum ada pedoman serupa sebelumnya. Namun, Alhamdulillah, kami telah mendapatkan restu untuk melanjutkan pembahasannya,”ungkap Sabaruddin Panrecalle, Ketua Pansus.

Menurut Sabaruddin, rapat tersebut digelar untuk membahas hasil konsultasi Pansus dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.

Dari hasil konsultasi tersebut, dijelaskan bahwa pedoman penyusunan Pokir DPRD memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan.

“Hari ini, kami mengadakan rapat internal untuk mencapai kesepahaman antar anggota Pansus, serta membahas agenda kerja Pansus ke depan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sabaruddin mengungkapkan bahwa Pansus berencana melakukan studi komparatif ke daerah-daerah yang telah lebih dulu menerapkan pedoman penyusunan Pokir DPRD.

“Yogyakarta dan Bantul adalah dua daerah yang sudah memiliki pedoman ini, dan kami merasa penting untuk menggali informasi dari mereka guna memperkaya draf rancangan pedoman Pokir DPRD Kaltim,” katanya.

Pansus berharap studi komparatif ini akan memberi wawasan dan bahan yang lebih kuat dalam menyusun pedoman yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, serta mendukung fungsi pengawasan dan perencanaan DPRD Kaltim ke depan. (adv)

Samarinda – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korpri ke-53, acara ‘Mahakam Korpri Run 2024’ sukses digelar pada Sabtu (30/11/2024) pagi, dengan diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat.

Meskipun cuaca gerimis, semangat para pelari tidak surut, dan acara tetap berlangsung meriah di halaman Kantor Gubernur Kaltim.

Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, bersama jajaran ASN dan non-ASN dari Sekretariat DPRD Kaltim turut memeriahkan ‘Mahakam Run’ dengan berpartisipasi langsung dalam lomba lari 5K tersebut.

Sebagai bentuk dukungan, Sekretariat DPRD Kaltim juga menyumbangkan hadiah doorprize berupa satu unit kulkas bagi para peserta.

“Banyak sekali masyarakat yang turut meramaikan acara ini, termasuk dari Sekretariat DPRD Kaltim, baik ASN maupun non-ASN. Acara yang sukses ini diikuti oleh 2.600 peserta, dan kami bangga dapat menyumbangkan hadiah berupa satu kulkas untuk memeriahkan acara,” ujar Norhayati Usman.

Acara ‘Mahakam Korpri Run 2024’ ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan di kalangan peserta. Dengan kehadiran berbagai elemen masyarakat, kegiatan ini semakin memperkuat solidaritas dalam memperingati HUT Korpri yang ke-53 tahun 2024. (Adv)

Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Sugiono, mewakili Ketua DPRD Kaltim, menghadiri Malam Anugerah Gebyar Pajak Kaltim 2024 yang digelar di Auditorium Big Mall Samarinda, Jumat (29/11/2024) malam.

Acara tersebut dihadiri pula oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, serta para wajib pajak yang telah menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sugiono memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Kaltim, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim, yang telah sukses menyelenggarakan acara Gebyar Pajak 2024.

Menurutnya, acara ini menjadi stimulan yang sangat penting untuk mendorong kesadaran masyarakat, baik individu maupun perusahaan, untuk taat membayar pajak.

“Ini merupakan stimulan dan motivasi kepada para wajib pajak untuk tetap taat membayar pajak tepat waktu. Kalau bisa ini diadakan dua sampai tiga kali dalam setahun, agar masyarakat juga terdorong untuk lebih taat membayar pajak,” ujar Sugiono.

Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan bahwa dampak dari pajak yang dibayar oleh masyarakat sangat besar terhadap kemajuan pembangunan di Kaltim.

“Pembangunan di Kaltim saat ini terus meningkat, salah satu sebabnya ya karena pendapatan dari pajak kita terus meningkat,” tambahnya.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak adalah kontribusi nyata dalam pembangunan Kaltim.

Pajak digunakan untuk mendanai berbagai sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan kebutuhan pembangunan lainnya.

“Saya berharap, Bapenda terus meningkatkan sinergi dengan seluruh mitra kerja, seperti Dirlantas Polda Kaltim, PT Jasa Raharja, dan pemerintah kabupaten/kota. Kerja sama yang solid akan menghadirkan pelayanan pajak yang semakin baik dan memberi kenyamanan bagi masyarakat,” terang Akmal.

Akmal juga mengingatkan pentingnya penggunaan anggaran publik secara bijak. “Ketika kita menyusun program dan kegiatan untuk pembangunan, tolong pastikan semua bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” pesan Akmal.

Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, juga mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian pendapatan daerah yang melampaui target. Hingga saat ini, realisasi pendapatan daerah Kaltim tercatat mencapai Rp21,2 triliun atau 94,33 persen dari target tahunan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim mencapai Rp9,8 triliun atau 90 persen.

“Pengundian ini dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten/kota, camat, dan lurah, yang diharapkan dapat membantu proses distribusi hadiah kepada pemenang nantinya,” jelas Ismiati.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak, Bapenda Kaltim juga menggelar undian dengan total hadiah sebesar Rp5 miliar, di mana 1.250 pemenang masing-masing akan mendapatkan hadiah senilai Rp4 juta.

Acara Gebyar Pajak Kaltim 2024 ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan bagi para wajib pajak yang patuh, tetapi juga sebagai momentum untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dalam pembangunan daerah. (Adv)

Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, mengungkapkan tekadnya untuk bergabung dengan Komisi III DPRD Kaltim, yang berfokus pada pengawasan dan pengembangan infrastruktur.

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan dan rumah ibadah, dua sektor yang masih membutuhkan perhatian khusus, terutama di Samarinda.

Afif menilai pengalamannya di Komisi I DPRD Kota Samarinda pada periode sebelumnya memberikan banyak pelajaran berharga, namun ia merasa dapat memberikan kontribusi yang lebih besar di Komisi III.

“Saya maunya di Komisi III. Kalau di Komisi I, saya sudah pernah saat di DPRD Samarinda. Saya rasa kalau ambil itu lagi, hanya buang-buang kuota saja,” ujar Afif baru-baru ini.

Afif juga menyoroti kondisi infrastruktur sekolah dan tempat ibadah di Samarinda yang menurutnya masih jauh dari standar kelayakan.

Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya sekolah yang dinilai belum layak, bahkan ada yang tidak layak pakai. Demikian juga dengan musala dan rumah ibadah yang kondisinya memprihatinkan.

“Melihat banyak sekolah yang belum layak, bahkan ada yang tidak layak pakai, saya merasa bisa membantu lebih banyak jika berada di Komisi III. Begitu juga dengan musala dan tempat ibadah yang kondisinya memprihatinkan,” katanya.

Selain fokus pada infrastruktur, Afif juga berencana untuk memperluas jangkauannya dalam bidang hukum.

Ia berniat mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Afif, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda, menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda.

Ia berkomitmen untuk mendukung program-program pembangunan daerah demi mempercepat perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

“Artinya, saya bisa bantu infrastruktur Samarinda dan mendorong pergerakan wali kota dalam pembangunan,” tegasnya.

Langkah ini mencerminkan upaya Afif untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Samarinda selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta mendukung rencana strategis pemerintah daerah.

Dengan pengalaman dan komitmennya, Afif berharap dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Samarinda. (Adv)

Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim tengah mempercepat pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sebuah langkah strategis untuk memaksimalkan kinerja legislatif dalam lima tahun ke depan.

Proses ini bertujuan untuk memastikan DPRD dapat segera fokus pada program-program prioritas yang mendukung percepatan pembangunan daerah.

Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menjelaskan bahwa pembentukan AKD yang cepat sangat penting agar DPRD dapat segera menjalankan tugas-tugas utamanya, seperti pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

“Keberadaan AKD yang jelas akan memudahkan kami untuk fokus pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Sigit, Minggu (1/12/2024).

Pembentukan AKD kini memasuki tahap pengajuan nama-nama calon anggota dari masing-masing fraksi di DPRD Kaltim. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses kerja dewan dalam merumuskan dan mendukung berbagai kebijakan yang relevan dengan pembangunan daerah.

Sigit menambahkan, struktur AKD yang solid akan sangat mendukung visi pembangunan Kaltim, dengan memastikan DPRD dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas legislatifnya.

“Dengan AKD yang terbentuk dengan baik, kami akan lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas penting demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

DPRD Kaltim berharap, dengan pembentukan AKD yang cepat dan tepat, semua anggota dewan dapat langsung terlibat dalam program-program yang akan membawa kemajuan signifikan bagi daerah dan masyarakat Kaltim. (Adv)