Penulis: adakaltim

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, mewakili pimpinan DPRD Kaltim, hadir dalam Konferensi Daerah (Konferda) ke-III Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kaltim, yang diselenggarakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Sabtu (30/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit mengungkapkan apresiasi atas terselenggaranya acara ini dan berharap konferda kali ini dapat menghasilkan pemimpin yang amanah serta mampu memajukan organisasi advokat di Kaltim, demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semoga dengan hadirnya organisasi advokat Indonesia di Kaltim, bisa membantu kebutuhan pendampingan dan konsultasi hukum bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,” ujar Sigit Wibowo.

Sigit juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara organisasi profesi advokat dan pemerintah, khususnya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Mengingat adanya Perda Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Sigit berharap agar advokat-advokat yang tergabung dalam KAI bisa lebih aktif berkolaborasi dengan pemerintah dalam program bantuan hukum tersebut.

“Kualitas dan kredibilitas lawyer, khususnya yang tergabung dalam KAI, sudah tidak perlu diragukan lagi. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk para pengacara yang ada di Kaltim,” tegas Sigit.

Sementara itu, Ketua Panitia Konferda III, La Ode Beni, menjelaskan bahwa tujuan utama dari konferda ini adalah untuk memperkuat rasa kebersamaan antar sesama advokat dan meningkatkan kualitas profesi mereka di Kaltim.

“Tema yang diusung kali ini mencerminkan semangat untuk mempererat hubungan antar anggota serta meningkatkan kualitas profesi advokat di Kaltim,” ujar La Ode Beni.

Dia juga mengungkapkan bahwa sejumlah isu penting terkait perkembangan dunia hukum dan profesi advokat dibahas dalam konferda ini, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kompetensi anggota KAI di Kaltim.

“Konferda III bukan hanya sekadar agenda formalitas, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat solidaritas antar anggota dan menggali potensi serta keahlian yang dimiliki setiap advokat di Kaltim,” jelas La Ode Beni.

Selain itu, rangkaian acara konferda meliputi diskusi, seminar, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk mengembangkan profesi advokat. La Ode Beni berharap agenda ini dapat memperkaya wawasan hukum dan meningkatkan profesionalisme para advokat di Kaltim.

Konferda ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Kaltim, Suparmi, Ketua Presidium DPP KAI, Heru S. Notonegoro, serta unsur Forkopimda Kaltim. Acara dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Ketua Presidium DPP KAI bersama pejabat terkait. (Adv)

Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang membahas penyusunan Pedoman Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim mengadakan rapat internal di Ballroom Hotel Jatra Balikpapan, pada Sabtu (30/11/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus Sabaruddin Panrecalle, didampingi Wakil Ketua Pansus Fadly Imawan, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus, antara lain Syarifatul Sya’diah, Abdul Rahman Agus, Hartono Basuki, dan Kamaruddin Ibrahim, bersama staf ahli Pansus.

“Kami sempat ragu apakah penyusunan pedoman Pokir ini bisa dilanjutkan, mengingat belum ada pedoman serupa sebelumnya. Namun, Alhamdulillah, kami telah mendapatkan restu untuk melanjutkan pembahasannya,”ungkap Sabaruddin Panrecalle, Ketua Pansus.

Menurut Sabaruddin, rapat tersebut digelar untuk membahas hasil konsultasi Pansus dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.

Dari hasil konsultasi tersebut, dijelaskan bahwa pedoman penyusunan Pokir DPRD memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan.

“Hari ini, kami mengadakan rapat internal untuk mencapai kesepahaman antar anggota Pansus, serta membahas agenda kerja Pansus ke depan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sabaruddin mengungkapkan bahwa Pansus berencana melakukan studi komparatif ke daerah-daerah yang telah lebih dulu menerapkan pedoman penyusunan Pokir DPRD.

“Yogyakarta dan Bantul adalah dua daerah yang sudah memiliki pedoman ini, dan kami merasa penting untuk menggali informasi dari mereka guna memperkaya draf rancangan pedoman Pokir DPRD Kaltim,” katanya.

Pansus berharap studi komparatif ini akan memberi wawasan dan bahan yang lebih kuat dalam menyusun pedoman yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, serta mendukung fungsi pengawasan dan perencanaan DPRD Kaltim ke depan. (adv)

Samarinda – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korpri ke-53, acara ‘Mahakam Korpri Run 2024’ sukses digelar pada Sabtu (30/11/2024) pagi, dengan diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat.

Meskipun cuaca gerimis, semangat para pelari tidak surut, dan acara tetap berlangsung meriah di halaman Kantor Gubernur Kaltim.

Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, bersama jajaran ASN dan non-ASN dari Sekretariat DPRD Kaltim turut memeriahkan ‘Mahakam Run’ dengan berpartisipasi langsung dalam lomba lari 5K tersebut.

Sebagai bentuk dukungan, Sekretariat DPRD Kaltim juga menyumbangkan hadiah doorprize berupa satu unit kulkas bagi para peserta.

“Banyak sekali masyarakat yang turut meramaikan acara ini, termasuk dari Sekretariat DPRD Kaltim, baik ASN maupun non-ASN. Acara yang sukses ini diikuti oleh 2.600 peserta, dan kami bangga dapat menyumbangkan hadiah berupa satu kulkas untuk memeriahkan acara,” ujar Norhayati Usman.

Acara ‘Mahakam Korpri Run 2024’ ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan di kalangan peserta. Dengan kehadiran berbagai elemen masyarakat, kegiatan ini semakin memperkuat solidaritas dalam memperingati HUT Korpri yang ke-53 tahun 2024. (Adv)

Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Sugiono, mewakili Ketua DPRD Kaltim, menghadiri Malam Anugerah Gebyar Pajak Kaltim 2024 yang digelar di Auditorium Big Mall Samarinda, Jumat (29/11/2024) malam.

Acara tersebut dihadiri pula oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, serta para wajib pajak yang telah menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sugiono memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Kaltim, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim, yang telah sukses menyelenggarakan acara Gebyar Pajak 2024.

Menurutnya, acara ini menjadi stimulan yang sangat penting untuk mendorong kesadaran masyarakat, baik individu maupun perusahaan, untuk taat membayar pajak.

“Ini merupakan stimulan dan motivasi kepada para wajib pajak untuk tetap taat membayar pajak tepat waktu. Kalau bisa ini diadakan dua sampai tiga kali dalam setahun, agar masyarakat juga terdorong untuk lebih taat membayar pajak,” ujar Sugiono.

Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan bahwa dampak dari pajak yang dibayar oleh masyarakat sangat besar terhadap kemajuan pembangunan di Kaltim.

“Pembangunan di Kaltim saat ini terus meningkat, salah satu sebabnya ya karena pendapatan dari pajak kita terus meningkat,” tambahnya.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak adalah kontribusi nyata dalam pembangunan Kaltim.

Pajak digunakan untuk mendanai berbagai sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan kebutuhan pembangunan lainnya.

“Saya berharap, Bapenda terus meningkatkan sinergi dengan seluruh mitra kerja, seperti Dirlantas Polda Kaltim, PT Jasa Raharja, dan pemerintah kabupaten/kota. Kerja sama yang solid akan menghadirkan pelayanan pajak yang semakin baik dan memberi kenyamanan bagi masyarakat,” terang Akmal.

Akmal juga mengingatkan pentingnya penggunaan anggaran publik secara bijak. “Ketika kita menyusun program dan kegiatan untuk pembangunan, tolong pastikan semua bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” pesan Akmal.

Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, juga mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian pendapatan daerah yang melampaui target. Hingga saat ini, realisasi pendapatan daerah Kaltim tercatat mencapai Rp21,2 triliun atau 94,33 persen dari target tahunan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim mencapai Rp9,8 triliun atau 90 persen.

“Pengundian ini dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten/kota, camat, dan lurah, yang diharapkan dapat membantu proses distribusi hadiah kepada pemenang nantinya,” jelas Ismiati.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak, Bapenda Kaltim juga menggelar undian dengan total hadiah sebesar Rp5 miliar, di mana 1.250 pemenang masing-masing akan mendapatkan hadiah senilai Rp4 juta.

Acara Gebyar Pajak Kaltim 2024 ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan bagi para wajib pajak yang patuh, tetapi juga sebagai momentum untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dalam pembangunan daerah. (Adv)

Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, mengungkapkan tekadnya untuk bergabung dengan Komisi III DPRD Kaltim, yang berfokus pada pengawasan dan pengembangan infrastruktur.

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan dan rumah ibadah, dua sektor yang masih membutuhkan perhatian khusus, terutama di Samarinda.

Afif menilai pengalamannya di Komisi I DPRD Kota Samarinda pada periode sebelumnya memberikan banyak pelajaran berharga, namun ia merasa dapat memberikan kontribusi yang lebih besar di Komisi III.

“Saya maunya di Komisi III. Kalau di Komisi I, saya sudah pernah saat di DPRD Samarinda. Saya rasa kalau ambil itu lagi, hanya buang-buang kuota saja,” ujar Afif baru-baru ini.

Afif juga menyoroti kondisi infrastruktur sekolah dan tempat ibadah di Samarinda yang menurutnya masih jauh dari standar kelayakan.

Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya sekolah yang dinilai belum layak, bahkan ada yang tidak layak pakai. Demikian juga dengan musala dan rumah ibadah yang kondisinya memprihatinkan.

“Melihat banyak sekolah yang belum layak, bahkan ada yang tidak layak pakai, saya merasa bisa membantu lebih banyak jika berada di Komisi III. Begitu juga dengan musala dan tempat ibadah yang kondisinya memprihatinkan,” katanya.

Selain fokus pada infrastruktur, Afif juga berencana untuk memperluas jangkauannya dalam bidang hukum.

Ia berniat mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Afif, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda, menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda.

Ia berkomitmen untuk mendukung program-program pembangunan daerah demi mempercepat perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

“Artinya, saya bisa bantu infrastruktur Samarinda dan mendorong pergerakan wali kota dalam pembangunan,” tegasnya.

Langkah ini mencerminkan upaya Afif untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Samarinda selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta mendukung rencana strategis pemerintah daerah.

Dengan pengalaman dan komitmennya, Afif berharap dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Samarinda. (Adv)