Penulis: adakaltim

Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh harapan agar pabrik rumput laut yang berada di Kecamatan Muara Badak dapat segera beroperasi.

Keberadaan fasilitas pengolahan tersebut dinilai penting untuk menunjang pemanfaatan potensi rumput laut yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat pesisir.

Saat ini, pabrik rumput laut di Muara Badak diketahui telah memasuki tahap akhir masa uji coba atau commissioning.

Pemerintah daerah menargetkan proses serah terima serta penjajakan pengelola dapat segera dilakukan agar fasilitas tersebut bisa beroperasi secara optimal.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani mengatakan, Kecamatan Muara Badak memiliki sumber daya rumput laut yang sangat potensial dan membutuhkan dukungan industri pengolahan agar memberikan nilai tambah.

Menurutnya, tanpa keberadaan pabrik, hasil rumput laut masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan tahun 2025 untuk mendukung pembangunan pabrik rumput laut tersebut.

“Kita berharap pabrik ini bisa segera beroperasi. Anggarannya sebenarnya sudah dialokasikan pada APBD Perubahan 2025, meskipun mungkin belum sempurna dan masih membutuhkan dukungan anggaran di tahun berikutnya,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

Ahmad Yani menegaskan, pembangunan hilirisasi harus diselesaikan secara menyeluruh agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Ia menilai pembangunan yang tidak tuntas justru akan mengurangi tujuan utama dari pengembangan industri pengolahan.

“Percuma membangun hilirisasi jika asas kebermanfaatannya atau proyeksi pembangunannya tidak tuntas, oleh karena itu harus benar-benar diselesaikan,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat sinergi dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Remaong Kutai Menamang (RKM) melalui forum dialog yang digelar bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (15/12/2025).

Forum ini menjadi wadah komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Ormas untuk menyatukan pandangan terkait pengawalan pembangunan daerah, khususnya agar pelaksanaannya berjalan transparan, sesuai regulasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan DPRD membuka ruang seluas-luasnya bagi Ormas untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan konstruktif.

Menurutnya, keterlibatan Ormas merupakan bagian penting dalam memperkuat pengawasan sosial terhadap kebijakan dan program pembangunan daerah.

“Kami di DPRD tidak pernah menutup ruang dialog. Kritik dan masukan dari masyarakat maupun Ormas justru kami anggap sebagai bagian dari kontrol sosial yang sehat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

“DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Ketiga fungsi ini kami jalankan untuk memastikan APBD benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata dia.

Lebih lanjut, Ahmad Yani mendorong Ormas daerah agar turut aktif mengawasi proyek-proyek pembangunan yang dibiayai APBD.

Menurutnya, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Ormas akan memperkuat transparansi serta memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.

“Kalau semua elemen terlibat, pengawasan akan lebih kuat dan pembangunan bisa berjalan sesuai tujuan yang kita harapkan bersama,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kukar juga menyampaikan klarifikasi atas sejumlah dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat penyampaian pesan moral yang kurang tepat, khususnya kepada Ormas.

Di sisi lain, ia menegaskan komitmen DPRD untuk tetap menjunjung tinggi kebebasan pers dengan mengedepankan profesionalisme dan akurasi pemberitaan.

“Kami menghormati kebebasan pers, namun kami juga berharap setiap informasi yang disampaikan ke publik tetap berpegang pada kode etik jurnalistik,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua umum RKM Kadir, didampingi Ketua DPC RKM Kukar Jordi, menyampaikan komitmen untuk mendukung langkah DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan.

Ormas RKM menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai mitra strategis pemerintah, sekaligus mendorong keberpihakan terhadap tenaga kerja dan pengusaha lokal.

“Ormas daerah siap bersinergi dan berkontribusi positif demi pembangunan Kukar yang adil dan berkelanjutan,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menilai pengelolaan potensi pajak dan aset daerah masih belum berjalan optimal untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penilaian tersebut disampaikan menyikapi capaian PAD tahun 2025 yang berdasarkan informasi Badan Pendapatan Daerah sudah mencapai sekitar 70 persen dari target yang telah ditetapkan.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menyebut, capaian tersebut merupakan hasil perhitungan teknis dari organisasi perangkat daerah yang berwenang.

Namun ia menegaskan, capaian itu tetap harus direspons dengan langkah-langkah penguatan agar realisasi PAD bisa terus meningkat.

“Tetapi kita tetap berharap kinerja pendapatan bisa lebih dimaksimalkan,” ujarnya kepada adakaltim.com, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, target PAD yang telah direncanakan harus diupayakan agar selisih realisasi tidak terlalu jauh.

Ia mengingatkan pentingnya optimalisasi sejak awal agar tidak terjadi deviasi besar di akhir tahun anggaran.

“Kalau sudah direncanakan 100 persen, paling tidak melesetnya jangan sampai jauh. Idealnya hanya sekitar 10 persen, jangan sampai 30 persen,” kata dia.

Ia menjelaskan, masih banyak sektor yang dapat dioptimalkan sebagai sumber PAD, mulai dari pajak air tanah, pajak restoran, pajak hiburan, hingga kontribusi dari tempat-tempat usaha hiburan.

Selain itu, kata dia, pemanfaatan aset daerah juga dinilai belum maksimal meski nilainya sangat besar.

“Aset daerah kita nilainya ratusan miliar rupiah, tapi sebagian belum memberikan kontribusi ekonomi yang nyata bagi daerah,” sebutnya.

Selain sektor pajak dan aset, DPRD Kukar juga mendorong optimalisasi pendapatan dari sektor lain, termasuk penggunaan bahan bakar kendaraan dan alat berat oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kukar.

Ahmad Yani menegaskan DPRD siap memberikan dukungan kebijakan agar upaya peningkatan PAD dapat berjalan lebih maksimal.

“Ini perlu kita kerjakan bersama, agar seluruh potensi yang ada benar-benar bisa meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, target PAD Kukar pada tahun 2025 dalam rancangan perubahan APBD diproyeksikan mencapai sekitar Rp953 miliar. (ak/ko)

Tenggarong – Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara (Dishub Kukar) mulai menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi lonjakan arus kendaraan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, terutama pada jalur utama, kawasan wisata, dan pusat keramaian yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas selama periode Nataru.

Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, menjelaskan peningkatan pergerakan masyarakat pada akhir tahun merupakan pola yang rutin terjadi di Kukar.

“Setiap akhir tahun, pola pergerakan masyarakat di Kukar selalu naik. Karena itu, kami menyiapkan rekayasa lalu lintas di titik-titik yang berpotensi padat, terutama akses menuju Tenggarong, Loa Kulu, dan jalur wisata,” ujarnya saat di hubungi pada Sabtu (13/12/2025).

Selain rekayasa lalu lintas, Dishub Kukar juga menyiapkan personel untuk ditempatkan di simpang-simpang strategis.

Upaya ini dibarengi dengan pengecekan sarana pendukung keselamatan jalan, seperti rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan umum, guna memastikan seluruh fasilitas berfungsi optimal selama masa libur panjang.

Dishub Kukar turut memperkuat koordinasi lintas instansi dengan Polres Kukar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Koordinasi tersebut, lanjutnya, dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan di lapangan, termasuk dampak cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa beraktivitas dengan aman. Dishub melakukan pengecekan armada dan fasilitas publik, termasuk terminal, dermaga, serta jalur yang rawan kecelakaan. Koordinasi lintas instansi sudah kami lakukan dari awal Desember,” jelasnya.

Tak hanya itu, pemeriksaan kelayakan angkutan umum juga menjadi perhatian Dishub Kukar.

Ia menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi selama periode Nataru memenuhi standar keselamatan, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengutamakan keselamatan selama berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Masyarakat juga diminta untuk mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan, terutama menuju kawasan wisata.

“Kami harap masyarakat ikut menjaga ketertiban di jalan dan mengikuti aturan yang berlaku. Jika semua saling mendukung, perayaan Natal dan Tahun Baru bisa berlangsung lancar dan aman bagi semua,”pungkasnya.

Sebagai informasi, pemantauan arus lalu lintas rencananya akan dilakukan sejak H-10 hingga H+3 perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, sebagai bagian dari upaya Dishub Kukar dalam memastikan keamanan dan kenyamanan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun. (ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menilai keberadaan majelis ta’lim mempunyai peran strategis dalam memperkuat pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan dalam kegiatan Gema Majelis Ta’lim Muslimah Wahdah Islamiyah Kukar yang dirangkai dengan Tasyakuran Dirosa dan digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Sabtu (13/12/2025).

Kegiatan yang digagas oleh DPD Muslimah Wahdah Islamiyah Kukar ini menghadirkan berbagai unsur, mulai dari organisasi keislaman, tokoh masyarakat, hingga perwakilan pemerintah daerah.

Hadir mewakili Pemkab Kukar, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza, yang mengikuti rangkaian kegiatan sejak awal.

Dalam penyampaiannya, Dendy memandang kegiatan tersebut sebagai ruang pertemuan yang mempertemukan peran pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan.

Ia menilai, inisiatif yang dilakukan organisasi Muslimah Wahdah Islamiyah turut membantu pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pembinaan keagamaan yang telah dirancang sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Etam Mengaji.

“Kegiatan hari ini adalah bentuk sinergisitas antara organisasi keislaman yang difasilitasi oleh DPD Muslimah Wahdah Islamiyah, sekaligus mengakselerasi kebijakan daerah yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Gerakan Etam Mengaji,” terangnya.

Dendy menekankan, keberadaan majelis ta’lim memiliki peran strategis karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat dari lingkup terkecil.

Menurutnya, pembinaan yang dilakukan secara rutin mampu membentuk pola pikir dan sikap religius yang berakar kuat dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekitar.

“Majelis ta’lim ini menjadi salah satu pilar penting dalam membina umat, khususnya kaum ibu, agar nilai-nilai Al-Qur’an bisa hidup dan diamalkan dalam keseharian,” kata dia.

Ia juga menaruh harapan besar agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Dengan keterlibatan aktif organisasi Muslimah, Dendy meyakini penguatan nilai Al-Qur’an dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

“Harapannya ini terus berlanjut untuk membentuk keluarga-keluarga yang benar-benar membumikan Al-Qur’an di rumah tangganya,” harapnya.

Dendy menegaskan, Pemkab Kukar akan terus membuka ruang dukungan terhadap aktivitas keagamaan yang berorientasi pada pembinaan moral dan spiritual masyarakat.

Ia menilai keseimbangan antara pembangunan fisik dan penguatan karakter menjadi kunci terciptanya masyarakat yang harmonis dan berdaya saing.

“Kami di pemerintah daerah tentu sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, karena pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun akhlak dan karakter masyarakat,” pungkasnya. (ak/ko)