Penulis: adakaltim

Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda diminta untuk terus melanjutkan program pembangunan yang telah berjalan selama periode pertama kepemimpinan Wali Kota Andi Harun.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan pentingnya kesinambungan dalam berbagai sektor strategis demi kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap estafet pembangunan ini terus dilanjutkan. Pemkot harus tetap fokus pada prioritas strategis demi kesejahteraan warga Samarinda,” ujar Deni.

Menurutnya, kepemimpinan Andi Harun bersama Wakil Wali Kota Rusmadi Wongso di periode pertama telah membawa perubahan nyata bagi kota.

Ia mengapresiasi pencapaian yang diraih dalam berbagai sektor, terutama pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8,64 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,05 persen.

“Kepemimpinan mereka itu bergerak cepat, seperti berlari,” kata Deni.

Selain itu, realisasi pendapatan daerah juga menunjukkan tren positif dengan pencapaian Rp5,176 triliun dari target Rp5,106 triliun, atau sekitar 101 persen.

Deni juga menyoroti keberhasilan Pemkot dalam menekan angka kemiskinan melalui berbagai program strategis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Penurunan angka kemiskinan juga menjadi bukti nyata keberhasilan program mereka,” tambahnya.

Di sektor infrastruktur, Pemkot Samarinda telah melakukan peningkatan sistem drainase, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta pengembangan ruang publik.

Salah satu hasil nyata dari pembangunan ini adalah hadirnya Teras Samarinda yang kini menjadi ikon baru kota.

Sebagai politikus Partai Gerindra, Deni berharap kepemimpinan Andi Harun di periode berikutnya, bersama Wakil Wali Kota terpilih Saefuddin Zuhri, dapat terus meningkatkan pembangunan kota.

Menurutnya, kesinambungan program yang telah berjalan dengan baik akan menjadi kunci utama dalam membawa Samarinda ke arah yang lebih maju. (adv/hd/ko)

Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, menyoroti dugaan adanya permainan dalam proyek Teras Samarinda yang kini tengah menjadi perhatian publik.

Ia mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam melakukan mediasi terkait sengketa pembayaran upah pekerja, namun menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada persoalan upah semata.

“Saya tidak menyayangkan langkah Kejari dalam mediasi, itu tindakan yang baik. Tapi apakah masalah ini hanya akan berhenti di situ saja? Seharusnya mereka juga memanggil pria dalam video itu dan meminta bukti-bukti yang dia miliki. Kalau memang ada dugaan permainan dalam proyek ini, jangan hanya selesai dengan pembayaran upah pekerja. Ini menyangkut uang negara, dan harus ditelusuri secara transparan,” ujarnya.

Menurut Adnan, persoalan dalam proyek ini harus diusut tuntas, terutama jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran atau praktik yang merugikan keuangan daerah.

Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan proyek-proyek pembangunan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Kalau memang ada permainan dalam proyek ini, jangan sampai dibiarkan. Ini bukan hanya soal satu proyek, tetapi soal bagaimana kita mengelola anggaran daerah dengan benar. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan proyek-proyek seperti ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adnan meminta agar pria dalam video yang mengungkap dugaan ini segera dipanggil untuk memberikan keterangan dan bukti yang dimilikinya.

“Kalau memang pria dalam video itu punya bukti, kenapa tidak segera dipanggil dan diperiksa? Kalau ingin benar-benar menegakkan hukum dan mengusut kebenaran, jangan hanya fokus pada pembayaran upah pekerja. Ini menyangkut dana publik, dan harus diusut tuntas,” tambahnya.

DPRD Samarinda, kata Adnan, berkomitmen untuk terus mengawasi proyek-proyek pembangunan agar berjalan sesuai prosedur dan tidak merugikan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek infrastruktur di kota Samarinda sangat penting demi kepentingan publik dan transparansi anggaran.

Kasus dugaan permainan dalam proyek Teras Samarinda kini menjadi sorotan, dan diharapkan adanya langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan tersebut. (adv/hd/ko)

Samarinda – Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden bernomor 1 Tahun 2025, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera menyampaikan rincian pemangkasan anggaran kepada DPRD Samarinda.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, membenarkan hal tersebut usai rapat dengar pendapat bersama OPD. Dalam pertemuan itu, DPRD meminta agar pembahasan efisiensi anggaran dilakukan bersama Komisi II DPRD Samarinda sebagai pihak yang berwenang dalam sektor keuangan daerah.

“Karena ini menyangkut pembahasan anggaran, kami minta dibahas bersama leading sektornya, yaitu Komisi II,” ujar Helmi.

Sebelum dibahas bersama Komisi II, Helmi meminta OPD untuk terlebih dahulu mempersiapkan data terkait efisiensi anggaran agar keputusan yang diambil lebih terarah dan berbasis fakta.

“Saat ini belum ada laporan resmi mengenai besaran pemotongan atau sektor mana saja yang terkena dampak. Kami meminta dalam waktu dekat hal ini dibahas dengan data yang jelas dari pemerintah,” tuturnya.

Secara umum, beberapa pos anggaran yang dipangkas meliputi perjalanan dinas, belanja rutin, dan sektor lainnya. Namun, besaran pemangkasan di masing-masing OPD masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan Komisi II.

“Setiap OPD memiliki kebutuhan berbeda, jadi kita masih menunggu data rinciannya. Nanti, pembahasan bersama Komisi II akan memastikan efisiensi dilakukan secara tepat,” pungkasnya. (adv/hd/ko)

Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyambut baik wacana penerapan kembali Ujian Nasional (UN).

Menurutnya, sistem pendidikan di Indonesia memerlukan pemicu agar siswa lebih giat belajar dan memiliki daya saing.

“Saya pribadi setuju dengan wacana ini karena masyarakat kita membutuhkan pemicu dan dorongan agar mau belajar,” ujar Ismail, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Pernyataan tersebut merespons rencana pemerintah yang tengah mengkaji kembali pelaksanaan UN setelah dihapuskan pada era Nadiem Makarim.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah sedang merancang konsep baru UN dengan target penerapan pada tahun ajaran 2025/2026.

Ismail juga menyoroti penerapan Kurikulum Merdeka Belajar yang mengadopsi sistem pendidikan Finlandia. Menurutnya, kebijakan tersebut belum tentu sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

“Pemerintah perlu mengkaji ulang sistem pendidikan yang ada. Jika ingin mengadopsi sistem pendidikan Finlandia, perlu dipastikan bahwa sistem tersebut benar-benar cocok dengan karakter masyarakat kita,” katanya.

Ia menegaskan bahwa sistem pendidikan harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan realitas di lapangan, bukan sekadar mengadopsi konsep dari negara lain tanpa mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan.

Ismail berharap, jika UN kembali diterapkan, pemerintah pusat dapat memastikan sistemnya lebih adaptif dan tidak hanya menjadi penentu kelulusan, tetapi juga alat evaluasi kualitas pendidikan secara menyeluruh.

“Kita harus melihat dulu apakah karakter masyarakatnya cocok dengan sistem tersebut,” pungkasnya. (adv/hd/ko)