DPRD Minta Pemkot Tidak Pakai Lagi Kontraktor Teras Samarinda

Samarinda – Polemik pembayaran upah pekerja proyek Teras Samarinda Tahap Pertama yang belum dibayarkan oleh kontraktor PT Samudra Anugerah Indah Permai (SAIP) memicu reaksi keras dari anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim.

Politisi dari Fraksi PKS itu bahkan mendesak Pemkot Samarinda, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk mem-blacklist PT SAIP dari daftar kontraktor yang bisa mengikuti lelang proyek di kota ini.

“Meski ada regulasi yang mengatur blacklist, insiden ini harus menjadi catatan serius. Saya menilai kontraktor tersebut layak diblacklist,” tegas Abdul Rohim.

Ia mengungkapkan bahwa kontraktor tersebut memiliki sejumlah catatan buruk, termasuk telah melakukan addendum kontrak sebanyak empat kali.

“Soal upah pekerja yang belum dibayar saja sudah jadi masalah, ditambah lagi mereka sampai empat kali addendum. Tentu ini perlu dievaluasi lebih dalam,” ujarnya.

Abdul Rohim menambahkan, keterlambatan proyek ini juga dipicu oleh bahan bangunan yang didatangkan dari Swedia. Namun, menurutnya, alasan tersebut sulit diterima karena kontrak kerja sudah dimulai sejak 2023, sementara bahan baru tiba pada 2024.

“Kalau impor memang butuh waktu, tapi masa dari 2023 baru datang setahun kemudian? Ini jelas ada miskomunikasi atau kesalahan perencanaan dari pihak kontraktor,” pungkasnya. (adv/hd/ko)

4.395 Tenaga Honorer di Kukar Terima THR Rp1 Juta

Tenggarong – Sebanyak 4.395 tenaga honorer yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang lebaran IdulFitri sebesar Rp1 juta per orang.

THR ini merupakan tunjangan yang diberikan kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan sebagai bentuk apresiasi atas kerja mereka selama satu tahun.

Bagi tenaga honorer di Kukar sendiri, THR ini menjadi sebuah bantuan tambahan yang diharapkan bisa meringankan kebutuhan mereka dalam menyambut Lebaran IdulFitri mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono mengatakan, pemberian THR ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap tenaga honorer yang selama ini telah berperan penting dalam berbagai sektor pelayanan publik.

“Insya Allah nominalnya tetap sama seperti tahun lalu,” ujar Sunggono, Sabtu (15/3/25).

Tenaga honorer di Kukar sendiri tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari bidang administrasi, kesehatan, pendidikan, hingga sektor teknis lainnya.

Mereka semua memiliki sebuh peran vital dalam memastikan kelancaran layanan kepada masyarakat.

“Mereka ini bagian penting dari sistem pelayanan kita, jadi wajar kalau pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan mereka,” tuturnya.

Sunggono berharap pencairan THR ini bisa membantu meringankan beban tenaga honorer menjelang Lebaran serta menjadi dorongan bagi mereka untuk terus bekerja dengan baik.

Agar dana ini bisa diterima tepat waktu, ia meminta setiap OPD segera menyelesaikan administrasi pencairan.

“Semoga THR ini bisa bermanfaat bagi tenaga honorer yang selama ini sudah berkontribusi besar bagi Kukar,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

PT MGRM Gandeng PT Danapati Mulia dan PT Sarana Inti Sinergi untuk Perkuat Bisnis Migas

Tenggarong – PT MGRM resmi menggandeng PT Danapati Mulia dan PT Sarana Inti Sinergi dalam kerja sama strategis untuk memperkuat bisnis di sektor minyak dan gas.

Langkah ini diambil sebagai upaya memperluas peran dan optimalisasi pengelolaan sumber daya energi yang ada di Kutai Kartanegara (Kukar)

Penandatanganan perjanjian ini berlangsung di Kantor PT MGRM, Jl. Lais, Kecamatan Tenggarong, pada Jumat (14/3/25).

Penandatanganan ini bukan hanya sekadar acara seremonial, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi melalui buka puasa dan salat tarawih bersama jajaran manajemen serta karyawan.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, yang turut hadir dalam acara ini, mengatakan kemitraan yang dilakukan oleh PT MGRM ini sejalan dengan kebijakan participating interest untuk meningkatkan peran daerah dalam sektor migas.

“BUMD memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang di sektor ini. Kerja sama ini adalah salah satu bentuk nyata dari upaya PT MGRM dalam mengoptimalkan peluang yang ada,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepada PT MGRM terkait pentingnya keseriusan dalam menjalankan kesepakatan ini agar memberikan manfaat yang maksimal.

“Secara administratif sudah ada perjanjiannya, tetapi yang lebih utama adalah komitmen bersama agar kerja sama ini benar-benar produktif dan saling menguntungkan,” tambahnya.

Selain itu, MGRM juga mengembangkan usaha lain dalam memperluas usahanya, termasuk penyediaan BBM bagi nelayan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

“Proses pengadaan SPBN sedang berjalan, dengan lokasi yang direncanakan di Anggana serta beberapa titik lain seperti Muara Badak dan Marang Kayu. Kami juga terus mengelola distribusi gas 3 kg agar tetap terjangkau bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Edi Damansyah Ingatkan Pentingnya Integritas dalam Pengelolaan BUMD

Tenggarong – Integritas menjadi kunci utama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat beroperasi secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, yang menyebut bahwa tanpa kepercayaan dan transparansi, keberlangsungan BUMD dapat terancam.

Ia juga mengingatkan agar kepentingan pribadi tidak mencampuri jalannya perusahaan daerah, karena hal tersebut dapat menghambat tujuan utama BUMD dalam mendukung pembangunan dan perekonomian daerah.

“Segala sesuatu itu modal utamanya adalah kepercayaan. Seperti kerja sama ini, kalau tidak ada kepercayaan, maka tidak bisa berjalan,” ujar Edi saat menghadiri buka bersama di PT MGRM pada Jumat (14/3/25).

Lebih lanjut, ia menegaskan agar setiap kerja sama yang dilakukan BUMD harus mengutamakan kepentingan publik dan terbebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan daerah.

“Jangan sampai ada kepentingan pribadi di dalamnya. Contohnya, jika mitra kerja sama menggunakan nama MGRM tetapi memasukkan perusahaan pribadinya, hal seperti itu tidak boleh terjadi sama sekali,” tegasnya.

Di Kukar, BUMD memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi daerah, baik sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sebagai penyedia layanan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan tata kelola yang baik, BUMD dapat menjadi alat intervensi ekonomi yang efektif dalam menjaga keseimbangan pasar, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis.

Namun, tolak ukur keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang dihasilkan oleh BUMD tersebut, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Edi menekankan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam setiap aspek operasional perusahaan daerah.

“BUMD harus dikelola dengan profesional dan transparan, karena ini menyangkut kepentingan banyak orang. Jika kita bisa menjalankannya dengan benar, maka manfaatnya akan besar bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Varia Niaga Didorong DPRD untuk Selaras dengan Visi misi Pemkot Samarinda

Samarinda – Perusahaan Daerah (Perusda) Varia Niaga kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi II DPRD Samarinda menggelar evaluasi kinerja dan rencana anggaran tahun 2025.

Perusda Varia Niaga ini dinilai memiliki peran ganda, sebagai entitas bisnis profit-oriented sekaligus penjaga stabilitas harga komoditas primer di wilayah tersebut.

Varia Niaga ditugaskan mengelola stok komoditas yang berpotensi memicu inflasi, seperti ayam, telur, bawang, minyak, dan gas.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi menjelaskan, misi Varia Niaga seharusnya mendukung kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di bidang Ekonomi.

“Misi sosial mereka adalah mendukung kinerja Pemkot, khususnya di bidang ekonomi, dengan memastikan pasokan stabil dan harga terjangkau.” ucap Iswandi.

Salah satu upayanya adalah pembangunan cold storage untuk menyimpan stok ayam beku, bekerja sama dengan mitra usaha, sehingga rantai pasok UMKM tidak terganggu.

Pada 2024, perusahaan ini menerima penyertaan modal pertama sebesar Rp 10 miliar dari Pemkot. Namun, serapan anggaran dan alokasi dana masih dalam pengawasan ketat.

Lebih lanjut, Iswandi menegaskan, pihaknya masih mengkaji laporan keuangan agar dana tersebut digunakan tepat sasaran.

“Kami sedang mengkaji laporan keuangan untuk memastikan dana digunakan tepat sasaran, termasuk cash flow dan neraca laba-rugi.” tegasnya.

Dengan peran strategisnya, Varia Niaga diharapkan tidak hanya menjadi stabilisator ekonomi, tetapi juga kontributor signifikan bagi kemandirian fiskal Samarinda.

Akhir kata Iswandi berharap pengawasan ini tentunya menjadi kunci aggar anggaran dan realisasi proyek bisa tercapai.

“Pengawasan anggaran dan realisasi proyek menjadi kunci agar tujuan tersebut tercapai.” tutupnya. (adv/hd/ko)

PT Tunggang Parangan Perseroda dan PT Krakatau Bandar Samudera Jalin Kerja Sama Pengelolaan Bisnis Maritim

Tenggarong – PT Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda) kembali memperkuat langkahnya dalam sektor bisnis maritim dengan menandatangani lanjutan Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Krakatau Bandar Samudera (Krakatau Steel Group).

Penandatanganan ini berlangsung di Kantor PT Tunggang Parangan, Jalan S. Parman, Kecamatan Tenggarong dan turut dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) , Edi Damansyah pada Jumat (14/3/25).

Kerja sama ini memiliki tujuan untuk memperluas layanan jasa di beberapa kawasan pelabuhan yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengatakan keberhasilan kerja sama ini nantinya akan bergantung pada dukungan dari semua pihak, terutama para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bisnis maritim.

“Saya berharap semua pihak bisa memberi ruang bagi PT Tunggang Parangan Perseroda agar mereka bisa berkembang dan memberikan layanan terbaik bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini adalah sebuah bukti nyata BUMD dapat ikut berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui kerja sama dengan sebuah perusahaan besar.

Ia juga menjelaskan model dari kerja sama yang dijalankan ini bersifat business to business (B2B), sehingga tetap akan mengedepankan prinsip bisnis yang sehat dan saling menguntungkan.

“Kalau kerja sama ini berjalan lancar, tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, baik untuk PAD maupun kontribusi bagi negara,” ucapnya.

Dengan adanya kesepakatan ini, PT Tunggang Parangan Perseroda diharapkan dapat semakin berkembang dan memperluas jangkauan bisnisnya di sektor maritim.

Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

“Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita bisa memulai kerja sama yang diharapkan membawa kemajuan bagi daerah,” pungkasnya. (adv/ak/ko)