Penulis: adakaltim

Tenggarong – Rinda Desianti resmi menggantikan Aji Lina Rodiah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kutai Kartanegara (Kukar) setelah Aji Lina purna tugas setelah hampir 40 tahun mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Acara serah terima jabatan dan pelepasan purna tugas tersebut digelar di Ruang Serba Guna Perpustakaan Daerah Kukar, Rabu (9/4/25)

Aji Lina Rodiah mengakhiri masa pengabdiannya pada 1 April 2025, setelah memulai karier sebagai ASN pada 1 Maret 1985.

Ia telah menempati berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Kepala Diarpus Kukar.

Dalam sambutan perpisahannya, Aji Lina mengenang perjalanan kariernya, yang dimulai dari posisi yang rendah hingga mencapai jabatan Kepala Dinas.

“Saya masuk ke Diarpus dengan pengetahuan masih nol, baik soal arsip maupun perpustakaan. Saya bisa belajar banyak di sini karena diterima dengan sangat baik oleh teman-teman di Diarpus,” ungkap Aji Lina, mengenang masa-masa awalnya di Diarpus Kukar.

Aji Lina juga menitipkan pesan kepada Rinda Desianti untuk memperjuangkan pembangunan Depot Arsip Kukar.

“Saya titip ke Bu Rinda, kita Kukar belum punya depot arsip. Usulan ini sudah sejak 2018, tapi belum terwujud karena persoalan struktur tanah. Jadi pesan saya itu, dan perpustakaan juga saya harap bisa dikembangkan sesuai standar nasional,” tuturnya.

Sementara itu, Sekda Kukar, Sunggono yang hadir dan menyaksikan langsung serah terima jabatan tersebut, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Aji Lina atas dedikasinya selama 40 tahun mengabdi sebagai ASN.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aji Lina Rodiah atas dedikasinya yang luar biasa selama hampir 40 tahun. Kami berharap beliau selalu diberi kesehatan dan tetap bisa memberikan kontribusi di bidang lainnya,” ujarnya.

Sunggono juga menyampaikan harapan kepada Rinda Desianti agar dapat melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh Aji Lina.

“Kami yakin Bu Rinda dapat melanjutkan pekerjaan yang baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Aji Lina, dan kami harap Diarpus tetap berjalan dengan baik,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Rinda Desianti menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Saya banyak belajar dari staf tentang kearsipan. Menurut saya, semua orang itu guru, dan semua tempat adalah sekolah. Saya janji akan memperjuangkan pembangunan depo arsip, minimal dari sisi tanahnya dulu,” ujarnya.

Menurut Rinda, pengelolaan arsip Kukar harus dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan jangka panjang, bahkan hingga 10 sampai 20 tahun ke depan.

“Semoga saya bisa menjadi bagian dari upaya mewujudkan itu bersama tim yang ada di sini,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Usai cuti bersama Idulfitri 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan layanan publik dan tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sudah kembali normal pada hari kedua masuk kerja.

Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dafip Haryanto, menyampaikan hal tersebut saat memimpin inspeksi mendadak (sidak) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat pada Rabu (9/4/25).

Kegiatan sidak ini merupakan kelanjutan dari sidak yang dilakukan sehari sebelumnya yang dipimpin oleh Sekda Kukar Sunggono, dengan tujuan untuk memastikan pelayanan publik berjalan lancar pasca libur panjang.

“Dari hasil pantauan, layanan sudah berjalan normal dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” kata Dafip.

Pada sidak hari kedua, tim melakukan pemantauan terhadap kehadiran ASN serta kesiapan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas.

Beberapa perangkat daerah yang dikunjungi antara lain Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag), serta Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), serta sejumlah kelurahan.

“Tadi kita sudah melihat beberapa perangkat daerah, dan secara umum situasi sudah kembali normal. Beberapa rapat koordinasi pun telah berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Selain itu, dinas teknis seperti Dinas Kesehatan sudah aktif turun ke lapangan sejak hari pertama kerja, memastikan layanan kesehatan di puskesmas tetap berjalan dengan baik.

“Dinas Kesehatan sudah melakukan monitoring ke puskesmas-puskesmas. Mereka mulai turun sejak kemarin dan dilanjutkan hari ini. Dari laporan yang diterima, ketidakhadiran rata-rata disebabkan oleh cuti,” tandasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), komunitas kewirausahaan muda, serta organisasi kepemudaan untuk memperkuat sinergi dalam acara halal bihalal yang digelar di Pendopo Bupati Kukar pada Selasa, (8/4/25).

Acara ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi serta pengembangan pemuda di Kabupaten Kukar.

Edi mengungkapkan halal bihalal ini lebih dari sekadar acara rutin, melainkan sebagai wadah bagi para pelaku usaha dan pemuda untuk terus mempererat hubungan dengan pemerintah daerah.

“Ini adalah pertemuan yang sederhana, namun penuh makna, karena yang hadir adalah mereka yang selama ini dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UMKM), serta Dinas Pariwisata (Dispar),” ujar Edi.

Bupati Edi juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keselarasan antar komunitas, serta semangat kebersamaan dalam membangun ekonomi daerah.

“Komunitas bisa bersatu karena memiliki niat dan tekad yang sama. Untuk itu, kita perlu terus menjaga silaturahmi ini dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, Edi memberikan semangat kepada pelaku usaha yang sudah menjalankan bisnisnya agar terus berkembang. Sementara bagi yang baru memulai, ia mendorong untuk memulai usaha dengan langkah yang baik.

“Yang sudah menjalankan usaha, agar terus dijalani dengan baik. Dan yang baru memulai, ya dimulai dengan baik juga,” pesannya.

Ia juga menjelaskan berbagai program pemberdayaan yang disiapkan oleh Pemkab Kukar untuk mendukung perkembangan wirausaha muda.

“Memang ada program kewirausahaan, pendidikan, dan pelatihan. Setelah dilatih, mereka diberi akses, lalu diberikan permodalan untuk memulai usaha dengan baik,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Usai cuti bersama Idulfitri 1446 H, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara (Kujar) mengawali hari pertama kerja dengan menggelar kegiatan halalbihalal dan donor darah di Kantor Diskominfo Kukar, Selasa (8/4/25).

Dalam suasana hangat dan penuh semangat, Kantor Diskominfo Kukar menjadi tempat berlangsungnya kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai, awak media, serta mitra kerja.

Kegiatan ini juga sekaligus menjadi ajang silahturahmi dan momentum untuk memperkuat sinergi antar instansi dan membangun semangat kebersamaan setelah libur panjang.

Plt. Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat dan mempererat kebersamaan antar semua pihak yang terlibat.

“Kegiatan halalbihalal ini kita harapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat dan rasa bisa bekerja sama dengan teman-teman. Sehingga program kita ke depan, terutama terkait pembangunan infrastruktur Diskominfo, bisa lebih sinergi lagi dengan media dan mitra kita,” ujarnya.

Solihin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Diskominfo, media, dan mitra kerja dalam menjalankan berbagai program pembangunan di Kukar.

“Dengan adanya momen ini, kita berharap bisa lebih bekerja sama lagi, sehingga kinerja kita ke depan bisa lebih baik dan produktif,” lanjutnya.

Pada kegiatan hari pertama kerja ini, Diskominfo Kukar juga melaksanakan aksi donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kukar.

Menurut Solihin, hal ini dilakukan untuk membantu memenuhi stok darah yang selama bulan Ramadan mengalami penurunan akibat berkurangnya jumlah pendonor.

“Selama bulan Ramadan, kawan-kawan PMI cukup kesulitan dalam mendapatkan pendonor darah. Maka hari ini, di hari pertama bekerja, saat rekan-rekan dalam keadaan prima, kami harap bisa mendonorkan darah mereka untuk membantu sesama,” jelasnya.

Solihin juga menyampaikan permohonan maaf kepada media, seluruh mitra dan rekan kerja, serta berharap hubungan yang terjalin bisa terus dipererat.

“Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama ini ada kesalahan dan kekhilafan. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, sinergitas kita bisa lebih baik ke depannya,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Layanan administrasi kependudukan secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) telah berjalan sejak 5 April 2020 lalu.

Artinya, sistem ini sudah beroperasi kurang lebih lima tahun. Namun, tidak semua warga bisa mengaksesnya dengan mudah, meskipun hanya menggunakan ponsel.

Kepala Disdukcapil Kukar, M. Iryanto menjelaskan, setiap tahun jumlah pengguna layanan online terus meningkat, tetapi pihaknya tetap mempertahankan kebijakan layanan ganda.

“Kami tetap menerapkan kebijakan double track, baik layanan online maupun offline tetap tersedia, termasuk layanan jemput bola,” ujarnya, Kamis (27/3/25).

Menurutnya, kendala utama dalam penerapan layanan online di Kukar adalah infrastruktur jaringan internet.

Banyak warga mengalami hambatan, seperti kurangnya pemahaman teknologi, tidak memiliki perangkat yang mendukung akses internet, atau tinggal di wilayah blank spot yang tidak terjangkau jaringan.

Oleh karena itu, selain menggenjot layanan online, Disdukcapil Kukar tetap menyediakan berbagai opsi pelayanan offline.

Saat ini, masyarakat Kukar bisa memilih layanan Dukcapil di mana saja dan kapan saja.

“Layanan tersedia 24 jam melalui berbagai jalur, seperti online, kantor kecamatan, MPP, dinas, desa, dan kelurahan,” kata Iryanto.

Jika ada warga yang tidak memahami cara mengakses layanan online atau tidak memiliki perangkat, mereka bisa datang ke kantor desa.

Di sana, petugas khusus yang ditugaskan oleh kepala desa akan membantu proses pengajuan secara online.

Warga cukup membawa berkas yang diperlukan dan petugas akan memasukkan data ke dalam sistem.

Sementara itu, satu-satunya layanan yang masih harus dilakukan secara langsung adalah perekaman KTP elektronik karena belum ada teknologi yang memungkinkan perekaman jarak jauh.

Sedangkan untuk layanan di MPP, sejak tahun lalu, durasi pelayanan sudah dipersingkat.

“Sejak tahun lalu, prosesnya sudah dipercepat menjadi maksimal dua jam. Jika melebihi batas waktu itu, warga berhak mengajukan komplain. Tapi biasanya layanan bisa selesai lebih cepat, asalkan jaringan internet lancar, sistem tidak mengalami gangguan, dan tidak ada kendala khusus,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Banyak masyarakat masih bingung dengan prosedur pengurusan akta kematian, terutama karena tidak merasa ada kepentingan yang mendesak.

Padahal, tidak dilaporkannya kematian seseorang dapat menimbulkan berbagai masalah administrasi, mulai dari tagihan BPJS yang terus berjalan hingga munculnya pemilih fiktif dalam pemilu.

Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) kini menggandeng RT agar pelaporan kematian bisa dilakukan lebih cepat dan mudah.

Kepala Disdukcapil Kukar, M. Iryanto mengatakan, masih banyak keluarga yang menunda melaporkan kematian anggota keluarganya.

“Kematian ini sering tidak dilaporkan jika tidak ada kepentingan yang mendesak, seperti warisan atau pensiun bagi yang ditinggalkan. Selama tidak ada kepentingan, mereka enggan melapor atau membuat akta kematian,” jelasnya, Kamis (27/3/25).

Untuk memperbaiki sistem pelaporan ini, Disdukcapil Kukar telah melakukan dua langkah strategis.

Pertama, dengan mencocokkan data hasil penelitian KPU pada 2023, yang menemukan 7.989 warga telah meninggal tetapi belum memiliki akta kematian.

Kedua, melibatkan RT dalam pelaporan kematian secara real-time menggunakan aplikasi di handphone.

RT yang telah memiliki akun di aplikasi, nantinya cukup dengan mengunggah surat keterangan kematian dari rumah sakit atau desa, foto kartu keluarga jenazah, dan KTP salah satu ahli waris.

“Begitu tiga dokumen ini diunggah, data masuk ke sistem kami secara real-time. Jika hari kerja, akta kematian bisa terbit hari itu juga,” kata Iryanto.

Setelah akta terbit, RT bisa langsung mengunduhnya dalam bentuk PDF dan mengirimkannya kepada keluarga yang berduka.

Kebijakan ini juga didasarkan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44, yang mewajibkan ketua RT melaporkan setiap kematian di wilayahnya.

Dengan sistem baru ini, pelaporan tidak lagi bergantung pada inisiatif keluarga, karena RT memiliki peran aktif dalam memastikan setiap kejadian kematian segera tercatat.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mendorong RT agar aktif melaporkan kematian warganya.

“Cuma kadang-kadang, memang masih ada RT yang enggan,” ungkapnya.

Iryanto berharap dengan sistem ini, tidak ada lagi warga yang terlambat atau bahkan tidak mengurus akta kematian.

“Harapannya, tidak ada lagi alasan tidak ada kepentingan untuk tidak melaporkan kematian. Keluarga boleh saja beranggapan demikian, tetapi RT wajib melaporkan,” pungkasnya. (adv/ak/ko)