Penulis: adakaltim

Tenggarong – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) kini tengah menangani pengelolaan kawasan Taman Tanjong secara terpadu.

Kawasan ruang terbuka hijau yang mulai dibuka untuk masyarakat tersebut sebelumnya dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), namun pengelolaannya kini dialihkan kepada DLHK seiring fungsinya sebagai ruang publik dan taman kota.

Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, menjelaskan bahwa pihaknya siap mengambil tanggung jawab pengelolaan Taman Tanjong.

Meski belum seluruh elemen pendukung rampung, kawasan tersebut kini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi dan bersantai.

“Tanjong itu awalnya dibangun oleh Dinas PU. Namun, dari sisi PU, area tersebut dipandang sebagai ruang terbuka hijau, sehingga kemudian diserahkan pengelolaannya kepada DLHK,” kata Slamet kepada adakaltim.com, Rabu (16/4/25).

Ia menambahkan, pengelolaan kawasan Taman Tanjong tidak hanya terbatas pada aspek kebersihan dan ruang hijau.

Slamet menilai perlunya pendekatan lintas sektor karena di dalam kawasan tersebut nantinya akan terdapat elemen lain seperti area parkir dan aktivitas pelaku UMKM.

“Oleh karena itu, kami menginisiasi rapat koordinasi lintas OPD. Misalnya, pengelolaan parkir diserahkan ke Dinas Perhubungan, sementara untuk UMKM-nya dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Untuk kebersihan tetap di DLHK, dan pengamanan kami libatkan Satpol PP,” ujarnya.

Saat ini, DLHK Kukar bersama OPD terkait tengah menyusun skema teknis agar pengelolaan di setiap sub-area dapat lebih tertata dan memiliki kejelasan kewenangan.

“Kami akan lakukan evaluasi lagi untuk memperjelas kewenangan dan penunjukan pengelolaan di masing-masing sub-area,” tambahnya.

Ia berharap, melalui pengelolaan terpadu ini, Taman Tanjong dapat benar-benar berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang nyaman, bersih, dan terjaga, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM.

“Intinya kami tidak bekerja sendiri. Semua OPD yang berkaitan kami libatkan, supaya kawasan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Kecamatan Kota Bangun Darat masih membutuhkan penambahan titik Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warga, terutama di area yang belum terjangkau penerangan.

Saat ini, pemeliharaan PJU yang sudah terpasang masih menjadi prioritas, namun instalasi baru belum terealisasi.

Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, menjelaskan bahwa pemeliharaan PJU dilakukan secara berkala dengan sistem pemadaman bergiliran.

Langkah ini diambil untuk mempermudah pengecekan dan pembersihan perangkat PJU yang sudah terpasang.

“Untuk PJU yang sudah ada, kami lebih fokus pada pemeliharaan. Progres kami saat ini lebih mengarah pada menjaga agar lampu tetap berfungsi dengan baik,” ujar Julkifli kepada adakaltim.com, Selasa (15/4/25).

Pemeliharaan yang dilakukan mencakup pembersihan area sekitar PJU dari pohon-pohon dan vegetasi yang terlalu rindang, karena dapat mengganggu kabel listrik dan mengurangi efektivitas penerangan jalan.

“Upaya ini penting untuk memastikan penerangan jalan tetap optimal dan aman bagi pengguna jalan,” lanjutnya.

Julkifli juga menanggapi aspirasi masyarakat mengenai penambahan titik PJU di beberapa wilayah.

Pihaknya telah menyampaikan hal ini kepada instansi terkait, mengingat banyaknya keluhan warga terkait kurangnya penerangan di beberapa titik.

“Kami berharap ada perhatian lebih dari instansi terkait agar seluruh wilayah bisa terang dan masyarakat merasa lebih aman saat beraktivitas di malam hari,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pekerjaan Umum resmi menghentikan sementara proses pembongkaran Jembatan Besi yang berada di kawasan Kedaton, Tenggarong.

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan rapat bersama sejumlah pihak terkait di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Senin (14/4/25).

Jembatan Besi bukan sekadar sarana penghubung, jembatan tersebut telah berdiri tegak di atas Sungai Mahakam sejak 87 tahun silam dan memiliki histori sejarah bagi masyarakat Tenggarong.

Meski belum tercatat sebagai cagar budaya nasional, statusnya sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) membuatnya tetap mendapat perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Sebelumnya, tim ahli dari Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) telah melakukan kajian teknis terhadap kondisi jembatan.

Hasilnya menyatakan struktur jembatan mengalami kerusakan cukup serius akibat korosi dan keausan, serta dinilai berpotensi membahayakan jika terus digunakan tanpa perbaikan menyeluruh.

Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menegaskan bahwa pihaknya tidak punya niat menghilangkan sejarah. Ia menyebut rencana pembongkaran jembatan awalnya murni didasari pada pertimbangan keamanan pengguna jalan.

“Tidak ada maksud kami untuk menghilangkan sejarah jembatan itu. Kami sependapat bahwa penting untuk memerhatikan aset sejarah yang ada,” ucapnya dalam sesi konferensi pers usai rapat.

Rapat yang berlangsung selama beberapa jam itu menghasilkan sejumlah keputusan.

Salah satunya adalah pembentukan tim percepatan yang akan menyusun kajian teknis dan historis secara komprehensif, sebelum ada keputusan lebih lanjut terkait nasib jembatan.

“Kami menyetop kontrak ini sementara waktu, dan akan mengurangi aktivitas sampai ada rekomendasi dari pihak tim,” jelas Wiyono.

Dinas PU Kukar juga berjanji akan memperbaiki proses komunikasi ke depan, termasuk membuka ruang dialog lebih luas dengan masyarakat, tokoh budaya, dan lembaga pelestarian.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menampung aspirasi lebih dini sebelum proyek dieksekusi.

“Kami berterima kasih atas masukan masyarakat, karena ini semua untuk kepentingan kita bersama,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Dibangun di atas lahan hibah warga dan dibiayai melalui Dana Desa, Poliklinik Desa (Polindes) Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang akhirnya resmi beroperasi.

Kepala Desa Loa Lepu, Sumali, menyampaikan rasa syukurnya atas peresmian Polindes yang dinilai sangat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di desanya.

Ia menyebut pembangunan Polindes dimulai dari niat baik salah seorang warga, Mbok Neng, yang secara sukarela menghibahkan lahan miliknya seluas kurang lebih 600 meter persegi kepada pemerintah desa.

“Kami kemudian membahasnya melalui musyawarah desa dan sepakat untuk membangun layanan kesehatan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat,” ujar Sumali, Senin (14/4/25).

Proyek pembangunan Polindes ini menggunakan pagu anggaran Dana Desa sebesar Rp900 juta, dengan realisasi penggunaan dana sekitar Rp550 juta.

Kekurangan pembiayaan dibantu oleh PT Sumanisajaya, salah satu pengembang perumahan di Desa Loa Lepu.

Menurut Sumali, sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha ini mencerminkan semangat gotong royong yang masih kuat dalam kehidupan desa.

Ia pun berharap Polindes Loa Lepu dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain, sebagaimana arahan dari Bupati Kukar dalam sambutannya saat peresmian.

Saat ini, Polindes telah memiliki empat tenaga medis yang terdiri dari dua bidan dan dua perawat.

Namun, kebutuhan akan tambahan tenaga kesehatan, khususnya dokter umum dan spesialis, masih menjadi prioritas yang akan segera ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan.

“Insyaallah kami akan segera menjalin perjanjian kerja sama atau MOU dengan Dinas Kesehatan agar tenaga medis bisa ditambah, sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih optimal,” jelasnya.

Polindes Loa Lepu mulai memberikan pelayanan sejak 15 April 2025 dengan jam operasional pukul 08.00 hingga 17.00 WITA.

Namun untuk kebutuhan darurat di luar jam tersebut, warga tetap dapat dilayani karena bidan yang bertugas tinggal di lokasi.

Selain itu, pemerintah desa juga telah menyiapkan fasilitas ambulans untuk menunjang layanan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit apabila diperlukan.

Dengan jumlah penduduk sekitar 2 ribu jiwa, keberadaan Polindes ini dinilai sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan warga.

“Semoga kehadiran Polindes ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai pemerintah desa untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses kesehatan yang layak,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Loa Lepu, Tenggarong Sebrang yang berinisiatif membangun Poli Klinik Desa (Polindes) sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang dekat dan mudah diakses masyarakat.

Apresiasi tersebut ia sampaikan langsung saat meresmikan Polindes Loa Lepu pada Senin (14/4/25).

Edi menyampaikan, Polindes tersebut dibangun melalui hasil kolaborasi antara Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan dari PT Sumanisajaya.

“Saya menyampaikan penghargaan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Desa Loa Lepu yang telah berinisiatif membuat kebijakan untuk membangun Polindes ini,” ujarnya.

Dalam peresmian tersebut, Edi juga mengatakan dengan adanya Polindes yang megah ini, tidak perlu lagi ada pembangunan Puskesmas Pembantu (Pusban) di Loa Lepu.

“Tadi sudah saya tekankan bahwa di Loa Lepu tidak boleh lagi membangun Pusban karena sudah ada Polindes yang megah ini,” tegasnya.

Demi pelayanan yang lebih optimal, Ia meminta kepada kepala desa dan dinas terkait untuk memperhatikan pengelolaan, baik dari sarana maupun prasaranan penunjang.

Bupati Edi juga meminta Dinas Kesehatan Kukar untuk menjadikan Polindes Loa Lepu, yang telah diresmikan sebagai contoh bagi pengembangan layanan kesehatan desa di wilayah lain.

“Dinas Kesehatan saya minta untuk menjadikan Polindes ini sebagai role model. Polindes ini akan menjadi percontohan di Kukar yang dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten melalui Dinas Kesehatan dengan pemerintahan desa,” ungkapnya.

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Polindes, Bupati Edi mengatakan bahwa proses rekrutmen tenaga medis akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKKD) bersama Dinas Kesehatan Kukar.

“Rekrutmen ini sudah berjalan dan Dinas Kesehatan juga sudah memulai prosesnya,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah meresmikan tiga fasilitas baru di kawasan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong pada Minggu (13/4/25).

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pengembangan kampus tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik, tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan.

Tiga fasilitas yang diresmikan antara lain Masjid Al-Hijrah, Unikarta Mart, dan Foodcourt Unikarta.

Ketiga fasilitas ini dibangun untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus, mulai dari tempat ibadah, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hingga ruang kuliner yang dapat mendukung interaksi sosial dan aktivitas ekonomi mikro.

Edi mengatakan, meskipun fasilitas-fasilitas tersebut sudah berdiri dengan baik secara fisik, nilai tambahnya akan jauh lebih besar apabila diiringi dengan pengelolaan yang tepat.

“Yang penting saat ini sudah ada dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kita, tinggal bagaimana pengelolaannya ke depan. Menurut saya, aspek manajemen pengelolaan ini yang lebih penting,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan keberlanjutan fasilitas tersebut bergantung pada manajemen yang baik agar dapat memberi manfaat jangka panjang.

“Kami berharap fasilitas ini tidak hanya memberi kenyamanan, tapi juga mendukung kegiatan mahasiswa dan masyarakat dalam jangka panjang,” tambahnya.

Masjid Al-Hijrah diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi sivitas akademika dan masyarakat sekitar, sementara Unikarta Mart dan Foodcourt dipandang sebagai sarana yang dapat mendukung kehidupan mahasiswa serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

“Harapannya dengan kehadiran fasilitas baru ini, Unikarta dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih nyaman, aktif, dan produktif, yang mendukung kemajuan baik untuk mahasiswa maupun warga sekitar,” pungkasnya. (adv/ak/ko)