Muhammad Idham Angkat Bicara Soal Kasus Dugaan Pelecehan di Pondok Pesantren

Tenggarong – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Muhammad Idham angkat bicara terkait kasus dugaan pelecehan yang terjadi di salah satu pondok pesantren di wilayah Kukar.

Ia menegaskan persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kehormatan dunia pendidikan dan keselamatan para santri.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Kukar menilai kejadian ini menjadi pukulan berat bagi citra pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan moral.

Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat mendidik dan membentuk akhlak justru tercoreng oleh dugaan tindakan tak pantas yang meresahkan masyarakat.

Idham memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar.

“Ini sudah masuk pelecehan, dan harus ditindaklanjuti terlebih di pondok pesantren. Dengan kejadian ini juga bisa mencoreng dunia pendidikan khususnya pondok pesantren,” ujarnya saat dihubungi adakaltim.com pada Selasa (12/8/2026).

Menurutnya, pesantren perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengawasan, mengingat perannya yang penting dalam membentuk karakter generasi muda.

Setiap kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan, apalagi pesantren, tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga bisa memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat.

“Hal ini menjadi perhatian serius oleh DPRD Kukar, untuk terus mengawal kasus ini dan mendorong pemerintah daerah melakukan pengawasan,” tegasnya.

Idham berharap, proses hukum terhadap pihak yang terlibat dapat berjalan dengan transparan.

DPRD Kukar berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di pesantren.

“Kami ingin memastikan lingkungan pendidikan, khususnya pesantren, tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan benar-benar membentuk generasi yang berakhlak mulia,” pungkasnya. (ak/ko)

UMKM Samarinda Didorong Masuk Pasar Modern, DPRD Finalisasi Raperda Perlindungan

Samarinda – Harapan baru datang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Samarinda. DPRD Kota Samarinda kini tengah merampungkan Raperda tentang perlindungan dan pendistribusian produk lokal ke pasar modern.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan regulasi ini difokuskan untuk memberikan perlindungan nyata bagi pelaku usaha mikro yang selama ini kerap terpinggirkan.

“Kami ingin ada peta zonasi usaha mikro, termasuk area mana saja yang boleh digunakan dan pada jam berapa. Mereka juga bagian dari penggerak ekonomi daerah, jadi harus diperlakukan secara manusiawi,” ucapnya, Rabu (13/8/2025).

Selain zonasi, pembahasan juga mengarah pada solusi bagi pedagang yang terkena penertiban, misalnya dengan relokasi dan penentuan zona baru.

Iswandi menegaskan, Raperda ini akan memuat mekanisme fasilitasi, sanksi, hingga aturan khusus yang memberi ruang promosi bagi produk UMKM di pasar modern.

Untuk menyempurnakan aturan tersebut, DPRD berencana mengundang sejumlah OPD terkait, termasuk Dinas Koperasi, Perdagangan, Ekonomi, dan Bagian Hukum, serta melakukan dialog bersama pengelola pasar modern guna menentukan skema ideal.

“Targetnya tahun ini selesai. Kami ingin aturan ini komprehensif, sehingga benar-benar bisa melindungi UMKM,” tegas Iswandi. (adv/hr/ko)

Belajar di Tepi Jurang, SDN 020 Samarinda Utara Jadi Perhatian DPRD

Samarinda – Suasana belajar di SDN 020 Samarinda Utara tidak sepenuhnya berjalan tenang. Sekolah yang berdiri di kawasan tepi jurang ini menyimpan potensi bahaya bagi siswa maupun guru.

Kondisi inilah yang membuat Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, turun langsung menyoroti kelayakan sekolah tersebut.

“SDN 020 ini layak jadi prioritas untuk diperbaiki. Banyak kekurangannya, dan lokasinya pun dekat jurang,” ujar Puji, Selasa (12/8/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Ia menegaskan akan segera melaporkan temuan ini kepada Ketua DPRD Kota Samarinda untuk diteruskan sebagai rekomendasi kepada Wali Kota. Harapannya, perbaikan dapat segera dilakukan agar para siswa bisa belajar dengan aman dan nyaman.

Sekolah ini sebelumnya juga sudah dua kali mengalami musibah ketika hujan deras. Atap bangunan terbang terbawa angin, sementara plafon bocor hingga membuat kegiatan belajar-mengajar terganggu.

Selain itu, Puji menilai pembangunan sekolah di Samarinda ke depan perlu memperhatikan kelengkapan fasilitas dasar. Bukan hanya ruang kelas, tetapi juga sanitasi yang layak, akses jalan, ruang UKS, perpustakaan, serta ketersediaan air bersih.

“Karena kita ingin mendorong sanitasi yang baik ke depannya,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Tanggapi Polemik PKKMB, Anhar: Yang Penting Komunikasi Antara Mahasiswa dan Pihak Universitas Lancar

Samarinda – Polemik seputar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di salah satu universitas di Samarinda, yang mengundang petinggi TNI sebagai pembicara, mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar.

Bagi Anhar, perbedaan pendapat yang muncul harus dijembatani dengan komunikasi terbuka antara kampus, mahasiswa, dan narasumber.

“Semangat dunia kampus itu berbeda dengan di luar. Tapi yang paling penting adalah komunikasi,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Ia menilai kampus perlu bersikap inklusif terhadap berbagai narasumber, termasuk dari unsur TNI dan Polri. Sebaliknya, aparat yang hadir juga perlu memahami bahwa mereka sedang berbicara di ranah akademik, bukan di lingkungan militer.

“Kalau diundang ke kampus, mereka harus terbuka bahwa sedang berbicara di luar lingkungan TNI, bukan di barak. Begitupun mahasiswa, ini kan menjadi sarana mengukur komunikasi, narasi, dan intelektual kita,” jelasnya.

Menurutnya, PKKMB sejatinya bertujuan memperluas wawasan mahasiswa baru dari berbagai sudut pandang. Kehadiran praktisi seperti TNI dinilainya mampu memberikan perspektif praktis yang melengkapi teori, terutama dalam konteks bela negara.

“Justru bagus karena ada sisi dari praktisi dan teorinya, apalagi kalau tentang bela negara,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Anhar Apresiasi Peran Pemuda Perkuat Literasi Media di Samarinda

Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai penguatan literasi media dan sosial di kalangan pelajar semakin mendesak di tengah masifnya penggunaan media digital.

Ia mengapresiasi langkah anak muda yang mengambil peran langsung di tingkat akar rumput, salah satunya Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri PMII).

Menurut Anhar, program literasi yang dijalankan Kopri PMII mencakup pendidikan, media, budaya, hingga sosial-politik, dan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Mereka sudah menjalin kerja sama dengan PKK dan pemerintah kelurahan, menyasar anak-anak sekolah dengan fokus pengembangan diri, pemahaman bermedia sosial yang baik, hingga penggunaan media secara bijak,” jelasnya, Senin (11/8/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, persoalan media, khususnya yang berdampak pada anak-anak, tidak boleh dianggap sepele. Karena itu, kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah menjadi kunci memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak negatif media digital.

“Dewan tentu mendukung, karena kami juga sering bersentuhan dengan persoalan sosial dan ekonomi. Dengan kerja sama ini, kita bisa saling berbagi pemahaman dan pengalaman,” tambahnya. (adv/hr/ko)

Komisi I DPRD Kukar Bahas Opsi Keringanan hingga Pemutihan Retribusi Pedagang Pasar Tangga Arung

Tenggarong – Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membahas tiga opsi penyelesaian tunggakan retribusi pedagang Pasar Tangga Arung. Mulai dari keringanan, penundaan, hingga pemutihan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Kerja Komisi I, Senin (11/8/2025).

Langkah ini diambil menyusul datangnya desakan pedagang yang merasa terbebani biaya sewa lapak di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, Erwin, Sugeng Hariadi, Wandi, dan Jamhari serta perwakilan Forum Pedagang Pasar Tangga Arung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bagian Hukum dan Bagian Ekonomi Setkab Kukar, Bappenda, Inspektorat, BPKAD, hingga mahasiswa Unikarta.

Semua pihak hadir dengan tujuan yang sama untuk mencari titik temu agar beban pedagang bisa dikurangi tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

Data Disperindag menunjukkan, tunggakan retribusi pasar saat ini menembus angka lebih dari Rp11 miliar.

Kondisi ini membuat pedagang kian tertekan, terlebih setelah menghadapi kenaikan tarif retribusi pada 2017-2018, yang kemudian diperparah oleh lesunya aktivitas pasar akibat pandemi Covid-19 selama 2019-2021 lalu.

Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, mengatakan pihaknya meminta Disperindag Kukar untuk segera menindaklanjuti hasil kajian yang sudah dibahas.

Menurutnya, keputusan yang diambil harus berlandaskan data dan fakta di lapangan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.

“Disperindag kita minta untuk segera melaksanakan, mengimplementasikan terhadap kajian-kajian apakah itu keringanan, pengurangan, ataupun penghapusan retribusi pasar dengan melihat data fakta,” ujar Desman saat ditemui usai RDP.

Meski demikian, Disperindag Kukar juga diminta melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan.

Dalam implementasinya nanti, Komisi I DPRD Kukar pun menekankan pentingnya melibatkan forum pedagang dalam proses pendataan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

“Kebijakan seperti ini memerlukan proses bertahap, tidak bisa diambil secara tergesa-gesa,” terangnya.

DPRD Kukar, kata dia, memberi waktu hingga pertengahan September untuk merampungkan keputusan, sembari membuka ruang bagi pedagang yang ingin mengajukan skema cicilan.

“Kasih waktulah hingga pertengahan September sudah ada hasilnya, toleransi tidak sehari dua hari gitu, karena ini membahas tentang hajat hidup orang banyak,” pungkasnya. (ak/ko)