Penulis: adakaltim

Samarinda– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat program ketahanan pangan daerah melalui dukungan langsung dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah penyaluran bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dalam jumlah besar, yang segera digelontorkan ke wilayah Kaltim untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian secara menyeluruh.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa bantuan alsintan yang dikirim akan sangat membantu para petani dalam mengolah lahan secara efisien dan modern.

“Jumlah alsintan yang akan dikirim ke Kaltim cukup banyak, dan pengirimannya akan dilakukan secepat mungkin,” ujar Seno Aji usai pertemuan dengan perwakilan Kementan di Kantor Gubernur, Samarinda,  Jumat (23/5/2025).

Selain bantuan alsintan, langkah strategis lainnya adalah percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Kalimantan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) dijadwalkan hadir bersama Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) di Samarinda untuk memastikan seluruh musyawarah desa (musdes) terkait koperasi selesai paling lambat 30 Mei.

Namun, tantangan masih dihadapi di beberapa daerah terpencil. Seno Aji menyebut kondisi geografis menjadi salah satu kendala.

“Pihaknya telah mengajukan permohonan bantuan kader petani muda untuk mempercepat proses, khususnya di wilayah Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat,” jelasnya.

Di Mahulu, pelaksanaan musdes harus menunggu selesainya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun koordinasi dengan Sekretaris Daerah Mahulu telah dilakukan agar musdes dapat dipercepat.

“Targetnya tetap, semua harus selesai sebelum akhir Mei,” ujar Seno Aji menegaskan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI, Suroyo, yang fokus pada wilayah Kaltim, turut menyampaikan optimisme atas percepatan yang dilakukan Pemprov.

“Per hari ini itu baru terbentuk sekitar 18 persen. Ini masih ada PR lagi untuk pembentukan sampai dengan di akhir Mei,” kata Suroyo.

Namun, ia yakin dengan dukungan Pemprov Kaltim, persentase pembentukan koperasi bisa mencapai di atas 80 persen pada akhir Mei.

“Kami optimis sampai di akhir Mei ini di Kalimantan Timur bisa di atas 80 persen terbentuknya,” lanjutnya.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Kaltim dalam menangani hal tersebut.

“Besok jam 2 siang itu seluruh kepala desa, seluruh camat itu dihadirkan untuk langsung bertemu dengan Wakil Menteri Kooperasi dan juga Wakil Menteri Pertanian,” jelasnya.

Pertemuan tersebut akan digelar di Kantor Gubernur dan diharapkan mampu mempercepat sinergi seluruh pemangku kebijakan.

“Ini sungguh luar biasa sekali karena seluruh pemangku kebijakan hadir, dan insyaallah setelah rapat besok kita optimis minggu depan itu 100 persen sudah terbentuk semua Koperasi Merah Putih di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Ak)

Samarinda – Pemprov Kaltim telah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 di rapat paripurna di Gedung DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengucapkan terima kasih atas kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) perwakilan Kaltim yang telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan 2024 Pemprov Kaltim.

Ia mengapresiasi atas kinerja profesionalisme BPK RI yang telah berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan pada 2024 lalu.

“Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK RI diawali dengan pemeriksaan intern selama 35 hari kalender,” katanya.

Pemeriksaan tersebut berfokus pada penilaian awal terhadap sistem pengendalian intern dan identifikasi risiko-risiko yang berpotensi memengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Selanjutnya, Pemprov Kaltim telah menyerahkan laporan keuangan unaudited tahun anggaran 2024 kepada BPK pada 26 Maret 2025.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan penyampaian laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.

Setelah itu, BPK RI akan melakukan pemeriksaan keuangan secara rinci selama 30 hari, guna memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Alhamdulillah, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dengan predikit opini wajar tanpa pengecualian,” pungkasnya. (*)

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur langsung mengambil tindakan cepat merespons kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang terjadi di Balikpapan.

Untuk menjaga kelancaran distribusi dan memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan BBM, Pemprov Kaltim memutuskan mengalihkan pasokan BBM non-subsidi dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengatakan langkah tersebut diambil setelah terjadi kekurangan stok Pertamax di Balikpapan, yang berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat dan sektor ekonomi lokal.

“Betul, karena di Balikpapan terjadi kekurangan Pertamax, maka kita alihkan BBM non-subsidi dari PPU agar distribusi tetap lancar dan masyarakat tetap mendapatkan BBM dengan baik,” ujarnya, Kamis (22/5/2025).

Pengalihan pasokan ini merupakan hasil koordinasi erat antara Pemprov Kaltim dengan Pertamina dan pihak-pihak terkait lainnya.

Seno Aji juga menyampaikan bahwa kapal pengangkut BBM yang membawa pasokan dari PPU telah tiba dan bersandar di Pelabuhan Balikpapan pada Senin malam, sebagai bukti nyata bahwa distribusi tengah berjalan sesuai rencana.

Namun, detail mengenai jumlah pasokan masih menunggu konfirmasi resmi dari Pertamina.

“Saya belum tahu jumlah pastinya. Tapi informasi terakhir, kapal sudah masuk. Untuk detail jumlahnya, kami masih menunggu informasi dari Pertamina,” jelasnya.

Lebih jauh, Seno Aji menegaskan, selain Balikpapan, daerah lain di provinsi seperti Samarinda dan Tenggarong masih dalam kondisi aman terkait stok BBM.

Dengan demikian, kelangkaan ini masih terbatas pada Balikpapan saja dan tidak menyebar ke wilayah lain.

“Samarinda cukup, Tenggarong juga cukup,” tandasnya. (Ak)

Samarinda – Pemprov Kaltim terus tancap gas dalam membangun masa depan generasi muda. Salah satu langkah strategis yang kini jadi sorotan adalah program unggulan Gratispol Generasi Emas, sebuah inisiatif yang menyatukan layanan pendidikan dan kesehatan gratis demi menekan angka stunting secara signifikan.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menyampaikan optimisme tinggi terhadap program ini saat menerima kunjungan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman (FKM Unmul) pada Selasa (22/4/2025).

“Dengan populasi sekitar empat juta jiwa dan dukungan fiskal yang kuat dari APBD dan PDRB, saya yakin program Gratispol bisa jadi game changer dalam penanganan stunting di Kaltim,” tegas Seno.

Menurutnya, stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan tantangan multidimensi yang berdampak pada kualitas SDM jangka panjang. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya asupan gizi, terutama pada masa awal kehidupan.

“Kita butuh lebih banyak tenaga ahli gizi di seluruh kabupaten/kota. Tanpa mereka, edukasi dan intervensi gizi tak bisa maksimal,” ujarnya.

Seno menekankan pentingnya pendekatan preventif dan promotif, bukan hanya kuratif. Sosialisasi soal gizi seimbang, pola makan sehat dan kebersihan harus masuk ke semua lapisan masyarakat, mulai dari keluarga hingga sekolah.

“Kalau masyarakat paham sejak dini, maka kita bisa mencegah kasus stunting sebelum terjadi,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan targe penurunan signifikan angka stunting dalam satu hingga dua tahun ke depan, dengan catatan semua elemen bergerak bersama.

Sebagai bagian dari strategi, Pemprov Kaltim mendorong pemerataan tenaga gizi terutama di daerah dengan jumlah penduduk di atas 500 ribu jiwa. Hal ini dilakukan agar pendekatan intervensi lebih tepat sasaran dan terukur.

“Gratispol tak hanya soal bantuan gratis, tapi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kompetitif,” tuturnya.

Dengan program ini, Pemprov Kaltim berharap bisa melahirkan generasi emas anak-anak yang tumbuh sehat secara fisik dan mental, siap membawa Kaltim menjadi daerah maju dan mandiri di masa depan. (*)