ADA KALTIM

Facebook Instagram Youtube

Penulis: adakaltim

Koperasi Merah Putih Akan Terbentuk di 1.038 Desa Kaltim Sebelum Hari Koperasi Nasional

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh 1.038 desa dan kelurahan yang ada di 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur sebelum Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025.

Saat ini, proses musyawarah desa tengah berjalan dan diharapkan rampung pada 31 Mei 2025.

“Jadi musdesnya sudah berjalan, targetnya akan selesai pada 28-31 Mei 2025,” ucap Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, Sabtu (24/5/2025).

Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai dasar memperkuat fondasi ekonomi desa.

Koperasi Merah Putih nantinya diharapkan mampu menjadi badan usaha yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat ke depan.

“Dari 1.038 desa di Kaltim, proses sosialisasinya sudah berjalan sebanyak 93,4 persen, kemudian untuk musyawarah desa sebesar 33,1 persen, juga proses di notaris 19,9 persen,” jelasnya.

Ia menargetkan seluruh koperasi Merah Putih terbentuk sebelum Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli mendatang, dengan peresmian program nasional dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen memperkuat tata kelola dan penguatan sumber daya manusia koperasi.

“Nanti kami bekali pengetahuan juga SDM yang masuk dalam koperasi merah putih, serta akan berkolaborasi dengan Himpunan Bank Milik Negara yang bisa menyiapkan kreditnya untuk usaha di koperasi tersebut,” ungkapnya.

Ia berharap setiap desa dan kelurahan menyambut baik serta menjalankan arahan pembentukan koperasi merah putih tersebut.

“Koperasi ini juga mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya dalam distribusi hasil pertanian yang dilakukan secara lebih efisien, sehingga petani dapat memperoleh harga jual yang lebih baik, dan konsumen mendapat produk dengan harga terjangkau,” tutupnya. (Ak)

KalaFest 2025 Resmi Dibuka, Seno Aji Tegaskan Kaltim Siap Jadi Episentrum Halal Indonesia

Posted on by adakaltim

Samarinda – Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya untuk menjadi salah satu pusat ekonomi syariah nasional. Komitmen ini ditandai dengan pembukaan kegiatan Kaltim Halal Festival (KalaFest) 2025 oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji pada Jumat (23/5/2025) di pelataran Masjid Islamic Center Samarinda.

Festival yang berlangsung meriah ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi tonggak nyata semangat Kaltim untuk tampil sebagai Kawasan Halal Indonesia.

KalaFest merupakan ajang kolaboratif yang mempertemukan pelaku usaha, UMKM, institusi keuangan, hingga pondok pesantren dalam membangun ekosistem halal yang inklusif dan berdaya saing.

“KalaFest bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi ruang strategis untuk edukasi, promosi, dan sinergi pelaku ekonomi syariah,” tegas Seno Aji.

Sebagai bagian dari rangkaian nasional Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), Kaltim kini diposisikan sebagai lokomotif pertumbuhan halal di luar Jawa dan Sumatera.

Empat pilar utama yang digagas Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) ekonomi halal, jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, serta kewirausahaan syariah menjadi fondasi kuat transformasi ini.

Seno Aji juga mencanangkan target 10 juta produk bersertifikat halal, dengan UMKM dan pesantren sebagai motor penggerak. Dari 234 pesantren di Kaltim, sebagian besar telah aktif dalam kegiatan ekonomi halal.

“UMKM adalah ujung tombak sertifikasi halal. Pemerintah hadir mendampingi mereka agar paham dan siap bersaing,” ujarnya.

KalaFest 2025 akan berlangsung hingga 25 Mei dengan agenda padat: mulai dari seminar dan edukasi halal, showcase UMKM, tabligh akbar, Syariah Preneurship, lomba Islami, hingga peluncuran gerakan sosial. Kegiatan tersebar di Islamic Center dan Kantor Perwakilan BI Kaltim.

KDEKS bersama OJK dan perbankan syariah juga meluncurkan program “5 ETAN” (Edukasi Keuangan dan Transaksi Aman Syariah), yang telah menyentuh 120 UMKM dan 8 lembaga keuangan syariah.

Sertifikasi halal kini menjangkau 100 kelurahan, didukung dengan program zona kuliner halal, aman, dan sehat. Program ini melibatkan RT-POM untuk sertifikasi RPHU dan RPH.

Salah satu inovasi menonjol dalam pembukaan KalaFest adalah peluncuran Kampung Wakaf Digital, hasil kerja sama KDEKS dan mitra strategis. Inisiatif ini menggabungkan teknologi dan pemberdayaan ekonomi umat, menjadi model baru wakaf produktif berbasis digital.

Tak ketinggalan, program “Kaltim Berzakat Digital” bersama BAZNAS juga resmi diluncurkan, menandai babak baru penguatan dana sosial syariah yang transparan dan modern.

“Semoga seluruh ikhtiar ini diberkahi Allah SWT dan membawa kemaslahatan besar bagi masyarakat Kalimantan Timur,” tutupnya. (*)

DPMD Kukar Gelar Gotong Royong Evakuasi Aset dan Arsip dari Gedung Lama

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar gotong royong evakuasi aset dan arsip dari gedung Eks-PMD yang berlokasi di Jalan Jelawat, Tenggarong, Jumat (23/5/25).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan dan memindahkan barang-barang milik pemerintah daerah yang masih tercatat sebagai aset, serta arsip-arsip penting yang mungkin masih dibutuhkan untuk keperluan administrasi dan bukti pendukung.

Kasubag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian DPMD Kukar, Kartika Sari, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk menjaga keteraturan administrasi dan keberlangsungan dokumentasi yang dimiliki DPMD.

“Kami melakukan pemindahan barang-barang yang tercatat sebagai aset Kabupaten Kutai Kartanegara dan arsip-arsip yang mungkin masih diperlukan sebagai bukti pendukung,” ujarnya disela kegiatan.

Meski sebagian besar arsip dan aset ditemukan dalam kondisi rusak berat, DPMD tetap berkomitmen untuk memindahkannya dengan cermat demi memastikan tidak ada barang penting yang terlewat.

“Arsip-arsipnya memang sudah banyak yang rusak berat dan sulit dimanfaatkan kembali. Kondisi aset lainnya juga tidak jauh berbeda,” lanjutnya.

Seluruh barang tersebut akan dipindahkan ke kantor DPMD yang baru dan akan didata ulang secara menyeluruh.

Setelah pendataan selesai, hasilnya akan dilaporkan kepada pengelola aset Pemerintah Kabupaten Kukar untuk langkah lebih lanjut.

Gotong royong ini melibatkan sekitar 30 staf dari bagian sekretariat, khususnya unit umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang didukung oleh tim arsip DPMD.

Kerja sama ini menunjukkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab pegawai dalam mendukung kelancaran tugas kedinasan.

Kartika berharap semangat gotong royong ini bisa menjadi modal untuk mempererat sinergi antarpegawai serta meningkatkan kedisiplinan administrasi di DPMD.

“Semoga seluruh karyawan DPMD terus menjaga kerja sama yang baik demi hasil yang positif,” ujarnya.

Selain menjaga administrasi, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi antar pegawai, sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis dan produktif.

“Kebersamaan seperti ini sangat penting untuk menjaga hubungan kerja dan kerapihan administrasi di DPMD,” tandasnya. (ak)

Dispora Kukar Dampingi Wirausaha Muda Pasca Pelatihan Lewat Sekam Sharing

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan pelaku usaha muda yang telah mengikuti pelatihan Wirausaha Pemuda Mandiri (WPM) tidak berjalan sendiri.

Melalui kegiatan pendampingan bernama Sekam Sharing, Dispora Kukar terus hadir mendampingi mereka agar usaha yang dirintis semakin terarah dan berkelanjutan.

Kabid Kepemudaan dan Kewirausahaan Dispora Kukar, Derry Wardhana, mengatakan dampak pelatihan sudah mulai terlihat dari semangat dan inisiatif para peserta.

“Apakah ingin memperbesar skala usaha, menambah produk, atau memperluas pasar, itu mulai tampak dari inisiatif mereka sendiri,” sebut Derry, Jumat (23/5/2025).

Menurutnya, program yang keberlanjutan menjadi kunci utama dalam program pengembangan wirausaha.

Oleh sebab itu, Dispora Kukar merancang Sekam Sharing sebagai ruang konsultasi dan pendampingan yang bisa diakses secara fleksibel.

“Ini bukan kegiatan satu kali. Justru yang lebih penting adalah pendampingan setelah pelatihan selesai,” katanya.

Menyesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha, Sekam Sharing tidak selalu dilaksanakan di kantor Dispora atau tempat formal.

Dispora bahkan bersedia bila pelaku usaha muda meminta Skema Sharing langsung ke lokasi usaha jika diperlukan.

“Pernah kami adakan di Sebulu. Bahkan ada mahasiswa Untag yang sedang PKL di Kota Bangun, mereka minta Sekam Sharing digelar di sana. Kami langsung respons, karena memang sistemnya berdasarkan permintaan,” jelasnya.

Dengan sistem berbasis permintaan dan penyesuaian waktu, kegiatan ini menjadi lebih relevan dan tidak mengganggu rutinitas pelaku usaha yang umumnya sibuk mengelola bisnis mereka sendiri.

Selain sebagai ruang konsultasi, Sekam Sharing juga mendorong interaksi antarpeserta.

Melalui diskusi terbuka, pelaku usaha muda dapat saling berbagi ide, pengalaman, dan solusi atas tantangan yang dihadapi.

“Kita ingin teman-teman muda ini berkembang bersama. Bukan bersaing secara tidak sehat, tapi saling dukung. Dan Dispora hadir sebagai fasilitator yang siap bantu mereka kapan pun dibutuhkan,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Samri Shaputra Desak Pemerataan Pembangunan di Wilayah Pinggiran Samarinda

Posted on by adakaltim

Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, melontarkan kritik tajam terhadap arah pembangunan kota yang dinilainya belum menyentuh secara merata seluruh wilayah, khususnya kawasan pinggiran seperti Palaran.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut pembangunan masih terlalu terpusat di wilayah inti kota. Sementara itu, sejumlah kecamatan seperti Palaran, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Seberang dinilai kurang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota.

“Banyak jalan di pusat kota yang kondisinya sudah baik tapi tetap diperbaiki. Sementara itu, di daerah pinggiran, jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun tanpa perbaikan,” ujar Samri, Jumat (23/5/2025).

Tak hanya soal infrastruktur jalan, Samri juga menyoroti minimnya layanan publik di kawasan pinggiran. Ia mencontohkan, warga di beberapa kecamatan masih harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengakses layanan kesehatan.

Selain itu, ketersediaan transportasi umum juga belum menjangkau seluruh wilayah secara menyeluruh.

Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk meninjau kembali kebijakan pembangunan daerah agar lebih berkeadilan dan merata.

“Semua warga membayar pajak, seharusnya semua juga bisa merasakan hasil pembangunan secara adil,” tegasnya.

Samri menekankan pentingnya asas keadilan dalam pembangunan, agar seluruh warga Kota Samarinda, tanpa memandang lokasi tempat tinggalnya, memiliki hak yang sama dalam menikmati kemajuan kota. (adv)

Pertumbuhan Ekonomi Samarinda Tembus 8,64 Persen, Wakil Ketua DPRD Soroti Dampak Lingkungan

Posted on by adakaltim

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda yang mencapai angka 8,64 persen, melampaui rata-rata nasional.

Ia menyebut pencapaian ini sebagai langkah luar biasa yang menunjukkan kemajuan signifikan di berbagai sektor.

Arif juga menyoroti pembangunan fisik yang tampak di berbagai sudut kota, seperti proyek Teras Samarinda, revitalisasi Pasar Pagi, renovasi GOR Segiri, hingga perbaikan infrastruktur drainase.

Ia menilai proyek-proyek ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Samarinda dalam mendorong kemajuan kota.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mewujudkan visi Samarinda yang lebih maju. DPRD akan terus mendukung langkah-langkah strategis ini,” ujar Arif Kurniawan, Jumat (23/5/2025).

Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan dampak negatif dari pembangunan yang berlangsung. Ia menekankan perlunya pengendalian dampak lingkungan agar kemajuan yang diraih tidak membawa risiko bagi keselamatan warga.

“Kami ingin Samarinda tidak hanya maju, tetapi juga aman dan nyaman untuk ditinggali. Pembangunan ke depan harus berbasis pada prinsip keberlanjutan,” tegas Arif.

Ia juga menyoroti meningkatnya bencana banjir dan tanah longsor yang menurutnya banyak disebabkan oleh aktivitas pengupasan lahan yang tidak terkendali. Arif menekankan perlunya perencanaan pembangunan yang matang dan berorientasi jangka panjang.

“Kami berharap pembangunan tetap berlanjut, tetapi dengan pendekatan yang lebih peduli terhadap lingkungan. Jangan sampai kemajuan hari ini justru menjadi beban bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (adv)