Penulis: adakaltim

Samarinda – Rencana pembangunan insinerator di Jalan Sultan Hasanuddin, Samarinda Seberang, menuai respons dari warga RT 17 yang sudah lama bermukim di kawasan tersebut. Mereka meminta kepastian status lahan yang telah ditempati puluhan tahun.

Permasalahan ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Samarinda bersama perwakilan warga, Kamis (14/8/2025).

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menjelaskan sebagian besar warga telah menghuni kawasan itu lebih dari dua dekade.

“Dari awal hanya beberapa rumah, sekarang sudah menjadi kampung padat. Wajar kalau mereka meminta kejelasan kepemilikan,” kata Samri.

Samri menegaskan, persoalan ini tidak bisa disebut sebagai sengketa lahan karena warga mengakui tanah tersebut milik pemerintah.

Hanya saja, mereka merasa berhak setelah lama merawat dan menempati area tersebut tanpa ada teguran resmi dari pihak berwenang.

“Kalau sejak awal ada larangan membangun, mungkin tidak akan sampai seperti ini,” ucap politisi PKS itu.

Hasil inspeksi lapangan pada 4 Agustus 2025 lalu juga menunjukkan lokasi rencana insinerator memang berada di tengah pemukiman padat.

Hal ini membuat DPRD menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali urgensi pembangunan di lokasi tersebut.

“Apakah benar-benar harus di situ atau masih ada alternatif lahan lain. Karena bagaimanapun, warga di sini adalah masyarakat kita yang wajib dilindungi,” tambah Samri.

RDP ini menjadi langkah awal DPRD untuk mencari titik temu antara kebutuhan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah dengan hak masyarakat yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut. (adv/hr/ko)

Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, memastikan pengawasan distribusi pangan di Kota Tepian berjalan baik melalui koordinasi Disdag dan OPD terkait.

Pemantauan harga dan stok bahan pokok dilakukan rutin lewat rapat TPID setiap bulan.

Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terkait isu beras oplosan yang marak di berbagai daerah. Pasalnya, hingga kini belum ada bukti valid praktik tersebut di Samarinda.

“Kalau kita sebut ada, itu bisa menimbulkan prasangka buruk dan merugikan merek yang beredar. Tunggu hasil penyelidikan aparat hukum,” ucapnya, Jumat (15/8/2025).

Iswandi menjelaskan, pengoplosan biasanya dilakukan dengan menjual beras medium dalam kemasan premium. Jika terbukti, pelaku akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

DPRD pun berencana memanggil dinas terkait untuk mendapatkan laporan langsung di lapangan. (adv/hr/ko)

Samarinda – Bagi Sri Puji Astuti, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, pendidikan politik bukan semata urusan kursi kekuasaan.

Lebih dari itu, ia melihatnya sebagai pintu masuk untuk memperkuat kapasitas perempuan, terutama generasi muda, agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

“Perempuan tidak harus menjadi politikus untuk berperan. Mereka bisa hadir melalui hak dan kewajiban sebagai warga negara,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Puji menilai, penguatan ketahanan keluarga harus menjadi pijakan awal. Ibu-ibu, menurutnya, adalah garda terdepan dalam mendidik dan menanamkan nilai kebangsaan sejak rumah tangga. Dari sana, semangat politik bisa menular ke anak, cucu, bahkan tetangga.

Politikus Partai Demokrat itu juga menyinggung pentingnya membangkitkan kembali gairah yang sempat menurun setelah pemilu.

“Kita ingin memulainya dari sekarang. Menyalakan kembali percikan api semangat di hati ibu-ibu, agar bisa menularkannya kepada perempuan lain di sekitarnya,” tegasnya.

Dengan semangat itu, Puji berharap perempuan Samarinda dapat terus berkontribusi dalam berbagai bidang, tidak hanya di ruang privat, tetapi juga dalam kehidupan publik yang lebih luas. (adv/hr/ko)

Samarinda – Di balik deretan bangunan pergudangan di Jalan Suryanata, terdapat kolam retensi yang kini tampak tak terawat. Padahal, fasilitas itu sejatinya berfungsi penting sebagai penampung air untuk mengurangi risiko banjir di Samarinda.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim, yang meninjau kawasan tersebut menilai kondisi ini harus segera ditangani.

“Kita melihat kolam retensi di belakang kawasan pergudangan itu tidak terurus. Ini harus menjadi catatan serius. Jangan sampai di satu sisi kita membenahi drainase, tetapi di sisi lain pematangan lahan dilakukan secara masif tanpa kontrol,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Deni menegaskan DPRD akan menjadwalkan inspeksi ulang untuk memastikan kondisi lapangan. Ia juga meminta Satpol PP bersama PPNS menegakkan aturan, termasuk memberi sanksi jika ada pelanggaran perizinan. “Kalau tidak sesuai aturan, bisa dilakukan police line,” katanya.

Ia mengingatkan, masyarakat sudah mulai mengeluhkan dampak buruk yang mereka alami akibat buruknya tata kelola lingkungan di kawasan tersebut. Jika dibiarkan, bukan hanya genangan air, tapi juga kerugian materiil hingga ancaman korban jiwa bisa terjadi.

“Makanya kita minta dinas terkait mengecek langsung dan memastikan izin yang dikantongi pengembang sesuai aturan. Kolam retensi ini harus dirawat agar bisa berfungsi optimal menahan limpasan air,” pungkasnya. (adv/hr/ko)