Hari: 16 Oktober 2026

Kutai Kartanegara – Keberadaan bak sampah di lingkungan permukiman sejatinya menjadi solusi untuk memudahkan masyarakat membuang sampah. Namun, penempatannya justru kerap memunculkan persoalan baru, mulai dari bau tidak sedap hingga penolakan warga yang tinggal di sekitar lokasi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar, Tri Joko Kuncoro, menilai penanganan sampah tidak cukup hanya mengandalkan penyediaan bak penampungan, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dari masyarakat.

“Terkait bak sampah, sebenarnya kami ingin itu menjadi salah satu solusi bagi kompleks permukiman, ruas jalan, maupun masyarakat. Jangan sampai keberadaan bak sampah justru menjadi masalah baru bagi mereka,” ujarnya.

Menurutnya, dalam praktik di lapangan, keberadaan bak sampah sering menimbulkan keluhan dari masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Selain terganggu bau dan pencemaran lingkungan, warga juga terkadang merasa sampah yang menumpuk bukan berasal dari lingkungan mereka sendiri.

“Banyak sekali fenomena warga tidak mau ketempatan bak sampah, tetapi maunya membuang sampah ke tempat orang lain. Sementara masyarakat yang menjadi tempat pembuangan itu tentu akan protes,” katanya.

Situasi tersebut membuat penentuan lokasi bak sampah menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Di satu sisi, fasilitas penampungan dibutuhkan untuk memudahkan pengangkutan. Di sisi lain, penempatan yang tidak disepakati warga dapat menimbulkan konflik sosial di lingkungan permukiman.

Tri Joko berharap pengurus RT bersama masyarakat dapat membahas solusi pengelolaan sampah sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Ia juga mendorong pemanfaatan anggaran RT untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah dari sumbernya.

“Saya berharap dengan anggaran RT, masing-masing RT bisa mengelola sampahnya sendiri. Persoalan ini perlu dirembukkan bersama agar ada solusi yang disepakati masyarakat,” tuturnya.

Ia menjelaskan, penanganan sampah merupakan kewenangan yang telah didelegasikan secara berjenjang, mulai dari kepala daerah kepada camat, kemudian diteruskan kepada lurah hingga RT. Karena itu, peran pemerintah wilayah dinilai penting untuk membangun kesepahaman di tengah masyarakat.

“Silakan dirembukkan. Idealnya memang satu kelurahan memiliki satu tempat penampungan sampah atau TPS yang besar. Namun, pengelolaannya juga harus ditata agar tidak menimbulkan persoalan baru,” jelasnya.

Menurut Tri Joko, keberadaan bak sampah yang terlalu banyak di sepanjang ruas jalan maupun permukiman juga bukan kondisi ideal. Lingkungan yang bersih, menurutnya, semestinya didukung kemampuan masyarakat mengelola sampah sejak dari rumah.

“Idealnya suatu kompleks permukiman atau ruas jalan itu sudah tidak ada bak sampah. Kalau lingkungannya bersih, itu menandakan warga di situ sudah mulai bisa mengolah sampahnya,” ungkapnya.

Ia menegaskan, sampah masih memiliki nilai ekonomi apabila dipilah dan dikelola dengan benar. Karena itu, DLHK Kukar mendorong masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan petugas pengangkut, tetapi mulai mengurangi dan mengolah sampah dari sumbernya.

“Pada dasarnya sampah ini masih bernilai ekonomis, bernilai jual, dan bisa dimanfaatkan. Kita perlu mendorong peran serta kepala-kepala wilayah untuk bertanggung jawab bersama-sama,” pungkasnya. (adv/ns/ko)

Kutai Kartanegara – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan turut berdampak pada sejumlah area perusahaan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar menyebut, beberapa perusahaan di wilayah Muara Badak mengalami kebakaran yang mencakup beberapa hektare lahan.

Kepala Disbun Kukar Muhammad Taufik mengatakan, pihaknya masih melakukan pengolahan data untuk memastikan informasi kejadian kebakaran di kawasan perkebunan. Data tersebut akan menjadi bahan laporan kepada instansi terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Kalau tidak salah, ada beberapa perusahaan di Muara Badak yang terkena kebakaran, dengan luasan beberapa hektare,” katanya.

Ia menjelaskan, pemantauan karhutla tidak hanya dilakukan di Muara Badak. Sejumlah wilayah yang memiliki aktivitas perkebunan sawit, seperti Muara Kaman, Kembang Janggut, dan Tabang, juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Hampir di semua sektor kami pantau. Muara Kaman menjadi salah satu perhatian karena wilayah itu merupakan sentra sawit. Kemudian ada juga Muara Badak, Kembang Janggut, dan Tabang,” ujarnya.

Menurut Taufik, perusahaan perkebunan di wilayah-wilayah tersebut telah mendapat imbauan dari aparat keamanan dan pihak berwenang agar aktif melakukan pengendalian kebakaran. Namun, kejadian kebakaran di sejumlah area perusahaan tetap menjadi perhatian dan perlu dicatat secara terukur.

“Semua perusahaan sudah diingatkan oleh pihak keamanan dan pihak yang berwajib. Jadi, tidak ada perusahaan yang diam dalam upaya pengendalian kebakaran ini,” tuturnya.

Disbun Kukar juga turun ke lapangan bersama pihak terkait untuk memeriksa kesiapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang dimiliki perusahaan. Pemeriksaan ini diperlukan untuk melihat kesiapan perusahaan dalam mencegah serta menangani kebakaran di area perkebunan.

“Kami kemarin turun bersama untuk memeriksa beberapa perusahaan, apakah sarana dan prasarananya tersedia atau tidak,” jelasnya.

Ia mengatakan, hasil pendataan kejadian kebakaran selanjutnya akan dilaporkan kepada BPBD dan pemerintah provinsi. Langkah tersebut dilakukan agar informasi mengenai karhutla di area perkebunan dapat terdokumentasi dan menjadi bahan koordinasi penanganan.

“Kami tetap melakukan pengolahan datanya dan melaporkannya kepada BPBD maupun provinsi,” tuturnya. (adv/ns/ko)

Kutai Kartanegara – Pergerakan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan perbedaan antara petani swadaya dan petani yang tergabung dalam kemitraan perusahaan perkebunan. Saat harga sempat mengalami penurunan pada April lalu, petani swadaya disebut lebih merasakan gejolak dibandingkan petani kemitraan.

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa harga TBS petani kemitraan cenderung mengikuti penetapan pemerintah provinsi. Sementara itu, harga di luar kemitraan lebih mudah mengalami perubahan mengikuti dinamika pasar.

“Kalau harga TBS sekarang, setelah sempat agak anjlok pada April kemarin, sudah naik lagi,” ujarnya.

Ia menyebut harga TBS petani swadaya sempat berada di kisaran Rp2.600 hingga Rp2.700 per kilogram. Meski sempat mengalami penurunan, harga tersebut kemudian kembali menguat dalam perkembangan terakhir.

“Harga sempat berada di kisaran Rp2.700, bahkan Rp2.600, terutama untuk yang swadaya. Sekarang sudah naik lagi,” katanya.

Menurut Taufik, kondisi tersebut berbeda dengan harga yang diterima petani dalam pola kemitraan. Perusahaan perkebunan yang menjalin kerja sama dengan petani plasma umumnya mengikuti harga penetapan yang diberlakukan pemerintah provinsi.

“Kalau yang kemitraan itu hampir stabil, sesuai dengan penetapan. Sebagian besar perusahaan perkebunan yang sudah bermitra dan memiliki plasma mengikuti harga penetapan pemerintah provinsi,” jelasnya.

Ia menambahkan, perbedaan mekanisme penetapan harga tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika melihat perkembangan harga sawit di tingkat petani. Dengan demikian, kondisi harga petani swadaya tidak bisa disamakan begitu saja dengan petani yang menjual hasil panen melalui skema kemitraan.

“Pantauan kami, harga kemitraan tidak mengalami penurunan seperti harga di luar kemitraan pada waktu itu,” ungkapnya.

Taufik juga menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya berkaitan dengan respons pasar terhadap perkembangan kebijakan ekspor. Ia menilai reaksi pasar saat itu cukup besar, tetapi tidak berlangsung lama karena harga TBS kembali bergerak naik.

“Ketika ada pernyataan Pak Prabowo terkait ekspor, pasar bereaksi terlalu berlebihan. Namun, tidak lama kemudian harga TBS naik lagi,” tuturnya.

Di sisi lain, Disbun Kukar menyatakan belum melihat dampak langsung karhutla terhadap harga maupun produksi kelapa sawit. Menurut Taufik, kebakaran yang terjadi sejauh ini tidak menyebabkan penurunan produksi berdasarkan pemantauan yang disampaikannya.

“Sejauh ini karhutla tidak memengaruhi harga TBS. Produksi juga tidak mengalami penurunan,” tegasnya. (adv/ns/ko)