Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memperjuangkan kelengkapan peralatan pemadam kebakaran untuk mencegah terhambatnya penanganan saat musibah terjadi.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan pemenuhan sarana tersebut perlu menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran, terutama untuk tahun 2027.
Hal itu disampaikannya saat menyerahkan bantuan logistik kepada Barisan Relawan Kebakaran (Balakarcana) Kelurahan Sukarame, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan bertajuk DPRD Kukar Peduli tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap operasional relawan dalam penanganan kebakaran.
Dalam kesempatan itu, ia meninjau peralatan yang dimiliki relawan.
Ia menilai kebutuhan sarana pemadam kebakaran masih cukup besar, mulai dari perlengkapan operasional hingga fasilitas pendukung keselamatan petugas.
“Kita harus mendukung penanganan kebakaran permukiman. Tadi kita sudah mengecek peralatan yang tersedia, dan ternyata jumlahnya sangat terbatas. Infrastruktur pemadam kebakaran masih memprihatinkan. Bukan berarti tidak ada, tetapi jumlahnya masih kurang,” ujarnya.
Ia mengatakan, keterbatasan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Peralatan yang diperlukan mencakup selang pemadam, alat pelindung diri (APD), perlengkapan keselamatan, sarana mobilisasi, hingga bahan bakar untuk mendukung operasional.
Ia juga meminta agar dukungan tidak hanya diberikan kepada relawan di Tenggarong, tetapi menjangkau kecamatan lain di Kukar.
Pemerataan sarana diperlukan agar setiap wilayah memiliki kesiapan dalam menghadapi kebakaran.
“Karena itu, kebutuhan infrastruktur kebencanaan, khususnya penanganan kebakaran, harus tersedia secara merata. Apa pun kebutuhan yang diperlukan, hal tersebut tidak boleh lagi ditempatkan sebagai prioritas kesekian. Kebutuhan penanganan bencana harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Terkait dukungan anggaran, ia menyebut sebagian pengadaan peralatan telah dialokasikan pada tahun ini.
Namun, berdasarkan penelusurannya, masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga perlu diperjuangkan dalam anggaran berikutnya.
“Kedatangan kami mungkin terlambat, tetapi insyaallah kita akan memastikan dukungan melalui APBD, terutama untuk tahun anggaran 2027. Infrastruktur dan berbagai kebutuhan penanganan bencana kebakaran harus menjadi perhatian,” kata dia.
Ia menyebut, kesiapan penanganan kebakaran tidak cukup hanya dengan menyediakan peralatan utama.
Ketersediaan sumber air juga harus diperhatikan, termasuk pembangunan hidran, penyediaan tandon air, dan pasokan air untuk menunjang proses pemadaman.
Menurutnya, fasilitas tersebut perlu disiapkan sebelum bencana terjadi karena pengadaannya tidak dapat dilakukan secara instan ketika kondisi darurat berlangsung.
“Bencana tidak bisa kita ciptakan ataupun diperkirakan secara pasti kapan akan terjadi. Karena itu, seluruh fasilitas harus tersedia sejak awal, termasuk pembangunan hidran, penyediaan tandon air, serta ketersediaan air sebagai kebutuhan utama dalam penanganan kebakaran,” tutupnya. (adv)
