Kutai Kartanegara – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk memanfaatkan program pelatihan vokasi yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan.
Program ini menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan memperbesar peluang kembali memasuki dunia kerja setelah kehilangan pekerjaan.
Kepala Disnakertrans Kukar Dendy Irwan Fariza mengatakan pihaknya saat ini tengah mengidentifikasi sekitar 3.000 masyarakat yang terdampak PHK. Mereka diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.
Menurut Dendy, program pelatihan tersebut difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui BPP dan Rinda. Masyarakat yang berminat dapat memantau informasi pendaftaran melalui kanal media sosial Disnakertrans Kukar.
“Bagi masyarakat terdampak PHK, kami persilakan mengikuti program pelatihan vokasi yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Kata dia, jenis pelatihan yang tersedia cukup beragam. Salah satunya adalah pelatihan pemeliharaan dan perawatan pendingin udara atau air conditioner (AC), yang dapat menjadi bekal keterampilan untuk memasuki bidang pekerjaan tertentu.
“Peserta yang dinyatakan lolos seleksi juga memperoleh sejumlah fasilitas selama mengikuti pelatihan, antara lain uang harian, makan siang, uang saku, serta sertifikat pelatihan,” ungkapnya.
Meski kuota peserta tidak dibatasi secara khusus, seluruh pendaftar tetap harus mengikuti proses seleksi sebelum ditetapkan sebagai peserta. Karena itu, calon peserta diharapkan memperhatikan persyaratan dan jadwal yang telah diumumkan.
Dendy mengajak masyarakat yang memenuhi kriteria agar tidak melewatkan kesempatan ini. Peningkatan keterampilan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi persaingan dan kebutuhan pasar kerja.
“Pelatihan dijadwalkan berlangsung pada 20–23 Oktober 2026 di Samarinda. Disnakertrans Kukar berharap program yang dibiayai melalui APBN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat terdampak PHK,” pungkasnya. (adv/ns/ko)