Aulia Rahman Basri Respons Spekulasi Perpindahan Politik ke Gerindra

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri menanggapi spekulasi terkait perpindahan politiknya ke Partai Gerindra.

Isu tersebut menguat setelah dirinya hadir dalam Rakerda DPD Gerindra Kaltim pada Minggu (23/11/2025) kemarin.

Kehadirannya memicu pertanyaan publik, terlebih karena sebelumnya ia dikenal berasal dari Partai PDI-Perjuangan.

Menanggapi dugaan pergeseran arah politik itu, Aulia tidak memberikan kepastian apakah dirinya benar sedang dalam proses pindah partai.

Ia menjelaskan, langkah-langkah yang ditempuhnya selalu dikaitkan dengan kepentingan pembangunan daerah, bukan semata keputusan politik pribadi.

Aulia menyampaikan, dinamika politik yang berkembang tidak boleh menutupi tujuan utama pemerintah daerah.

Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil harus tetap fokus pada pelayanan dan percepatan pembangunan di Kukar.

“Intinya gini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Apa pun yang kita lakukan hari ini, kita ingin memberikan kesempatan pembangunan yang terbaik untuk Kabupaten Kukar,” ujarnya setelah upacara Hari Guru Nasional di halaman Kantor Bupati Kukar, Senin (24/11/2025)

Baginya, pilihan politik harus mendukung agenda pembangunan yang lebih kuat. “Jadi apa pun itu yang bisa membawa pembangunan yang lebih baik lagi ke Kukar, itulah arah tujuan kita,” lanjutnya.

Namun saat ditanya kembali apakah dirinya telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerindra, Aulia memilih tidak menjawab secara jelas.

Ia menutup sesi wawancara dengan kalimat singkat sebelum berjalan meninggalkan para wartawan.

“Yang tahu-tahu aja,” tutupnya. (ak/ko)

Alif Turiadi Bantah Pernyataan Ramadhan: DPRD Kukar Bekerja untuk Kepentingan Masyarakat

BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi membantah pernyataan tokoh pemuda Kukar, Ramadhan.

Ia menegaskan bahwa legislatif dan eksekutif telah membangun kerja sama yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah.

Dari segi penganggaran, setiap usulan yang disampaikan Pemkab Kukar telah direspons, dikaji, dan dibahas oleh DPRD Kukar.

“Kalau memang itu tujuannya untuk masyarakat, kita laksanakan itu penganggarannya,” kata Alif kepada beritaalternatif.com pada Sabtu (6/5/2023).

Karena itu, tegas dia, pembahasan anggaran di DPRD Kukar bersama Pemkab Kukar bermuara pada kepentingan masyarakat.

“Jangan memutar-balikkan fakta bahwa seolah-olah anggota dewan punya kepentingan. Enggak ada kepentingan selain kepentingan untuk masyarakat,” tegasnya.

Terkait proyek mangkrak serta terkesan lamban diselesaikan oleh Pemkab Kukar, politisi Gerindra ini mengaku akan meninjau dan mengevaluasinya.

Kata dia, perencanaan dan pelaksanaan proyek yang dijalankan oleh Pemkab akan terus dipantau dan evaluasi secara langsung oleh DPRD Kukar.

“Sejauh mana perencanaan yang dilaksanakan oleh eksekutif dan penyerapannya sampai sejauh mana, itu nanti wewenang kami untuk melaksanakan itu,” tuturnya.

Alif juga menanggapi kritik Ramadhan terkait pembentuan Peraturan Daerah (Perda) di DPRD Kukar, yang terkesan tak menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, setiap Perda yang dibahas dan disahkan DPRD Kukar telah melalui mekanisme yang berlaku, salah satunya sosialisasi kepada masyarakat.

Perda yang disetujui DPRD Kukar, lanjut dia, juga telah melalui persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Sehingga, sambung Alif, semua Perda yang disahkan DPRD Kukar selalu memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sebelum mengesahkan peraturan-peraturan tersebut, DPRD Kukar juga telah melakukan sosialisasi serta menyerap aspirasi publik.

Selain itu, tegas Alif, dalam proses penyusunan dan pembahasan Perda, DPRD Kukar tidak memiliki kepentingan lain selain memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili setiap anggota legislatif.

“Ketika Perda itu kita buat, sebelum Perda itu kita turunkan, pasti ada sosialisasi Perda. Kita laksanakan kok,” tegas Alif. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin