Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) RI memperkuat koordinasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait keamanan pangan dan pengawasan higienitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal tersebut dibahas dalam kunjungan Direktur Manajemen Risiko BGN RI, Rufriyanto Maulana Yusuf, beserta rombongan yang diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa sore (13/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Sunggono menegaskan dukungan Pemkab Kukar terhadap program prioritas Presiden RI tersebut. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu berjalan beriringan dengan pengawasan ketat agar tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai tanpa mengabaikan keselamatan penerima manfaat.
“Selamat datang dan terima kasih atas kunjungan BGN RI ke Kabupaten Kukar. Pemkab Kukar sangat mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas Presiden RI untuk meningkatkan kualitas SDM dan menekan angka stunting,” ujarnya.
Ia menekankan, aspek higienitas dapur SPPG harus menjadi perhatian utama mengingat besarnya jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap hari. Pengawasan diperlukan untuk memastikan makanan yang diterima para siswa aman dikonsumsi.
“Pentingnya pengawasan higienitas dapur SPPG. Mengingat besarnya jumlah porsi makanan yang didistribusikan setiap hari, pemda berkomitmen mendukung pengawasan ketat bersama Dinas Kesehatan dan BPOM setempat guna menghindari risiko keracunan massal pada siswa,” jelasnya.
Sunggono juga menyampaikan bahwa manajemen risiko dari pemerintah pusat perlu diselaraskan dengan standar operasional prosedur (SOP) di daerah. Dengan begitu, keamanan pangan dapat dijaga sejak bahan baku diterima, diolah di dapur, hingga makanan sampai kepada siswa.
“Manajemen risiko dari pusat diselaraskan dengan SOP lokal agar rantai pasok dari bahan baku hingga ke tangan siswa benar-benar aman,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko BGN RI, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tahapan kedua pelaksanaan program yang mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Melalui tahapan aktivasi, BGN berupaya meningkatkan pelayanan terhadap jaringan kemitraan dan pemasok dapur secara bertahap.
Ia menegaskan, aktivasi tidak berarti seluruh calon mitra langsung diperbolehkan mendistribusikan makanan. Setiap calon mitra harus melalui proses seleksi dan persiapan untuk memastikan persyaratan operasional terpenuhi.
“Jadi, dilakukan secara bertahap dan betul-betul diseleksi mana yang memenuhi syarat. Tidak langsung otomatis distribusi MBG,” jelas Rufriyanto.
Menurutnya, proses persiapan dapat memerlukan waktu sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Tahapannya meliputi pemanggilan dan pembagian kerja SPPG, aktivasi virtual account, serta pelatihan bagi penjamah makanan dan relawan.
“Untuk menghindari kasus keracunan, jangan sampai dengan kita membuka aktivasi baru malah menambah keracunan,” ujarnya.
Rufriyanto turut mengapresiasi peran pemerintah daerah yang dinilai penting dalam mendukung pelaksanaan MBG.
“Kami berharap, program ini tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi dan membuka peluang kerja di daerah,” timpalnya. (adv/ns/ko)
