BERITA TERBARU

SAMARINDA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ahlulbait Indonesia (ABI) Kalimantan Timur Sayyid Thariq Assegaff melantikan Pengurus DPW ABI Kaltim masa bakti 2024-2029 di Hotel Jamrud 2 Samarinda pada Minggu (13/7/2025).

Adapun struktur Pengurus DPW ABI Kaltim yang dilantik adalah sebagai berikut:

• Wakil Ketua: Rudiansyah

• Sekretaris: Ahmad Fauzi

• Bendahara: Muhammad Ridwan

Struktur organisasi ini juga dilengkapi dengan berbagai departemen strategis yang dipimpin oleh para kader sebagai berikut:

• Departemen Kaderisasi: Muhammad Ridha (Ketua), Musthafa Gaffar (Wakil)

• Departemen Litbang dan Organisasi: Tamrin (Ketua), Sugiarto (Wakil)

• Departemen Pemberdayaan Ekonomi: Adi Rakhmat Hidayat (Ketua), Abdi Wahyudi (Wakil)

• Departemen Pengembangan SDM: Fazri Almah Azumi (Ketua)

• Departemen Humas, Media dan Penerangan: Muhammad Saleng (Ketua), Muhammad Makhtum (Wakil)

Pada momentum pelantikan tersebut, Ketua DPW ABI Kaltim Sayyid Thariq Assegaff menegaskan komitmen ABI untuk terus berkiprah secara aktif dan produktif dalam pembangunan Kaltim.

Sayyid Thariq menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya jajaran pengurus baru hasil penjaringan yang disebutnya sebagai seleksi kader-kader terbaik.

“Alhamdulillah, hari ini kita sampai pada tahapan akhir dari proses penjaringan kader-kader terbaik. Insyaallah kepengurusan ini akan lebih aktif, produktif, dan semangat dalam menjalankan amanah organisasi,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat (ormas) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk berkomunitas, bersosialisasi, serta menjadi mitra strategis pemerintah dan ormas lainnya.

Sebagai lembaga yang menaungi komunitas Syiah di Kaltim, kata Sayyid Thariq, DPW ABI Kaltim memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjadi wadah representasi komunitas serta jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Ia menyampaikan bahwa salah satu misi utama ABI adalah meluruskan berbagai kesalahpahaman yang kerap muncul dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial di daerah.

“Kita ingin hadir sebagai corong komunitas, menjadi juru bicara, dan mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung proses pembangunan di Kalimantan Timur. Terutama dalam menghadapi isu-isu primordial seperti suku, agama, ras, dan golongan yang dapat menjadi potensi disintegrasi,” tambahnya.

Sayyid Thariq juga menyebut bahwa DPW ABI Kaltim telah secara resmi terdaftar di Kesbangpol, dan selama ini aktif menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah, termasuk dua gubernur Kaltim sebelumnya.

“Alhamdulillah, kita sudah membangun komunikasi sejak beberapa periode yang lalu. Kita akan terus bersinergi, termasuk dengan gubernur saat ini, Bapak Rudy. Insyaallah kita akan bersilaturahmi dan memperkenalkan keberadaan komunitas kita secara lebih luas,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Sayyid Thariq mengajak seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik untuk siap memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Kita siap menjadi mitra pemerintah, mitra Kesbangpol, dan mitra semua elemen masyarakat untuk mencapai stabilitas dan kemajuan bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemprov Kaltim menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelantikan pengurus baru DPW ABI Kaltim.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melalui Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyanto Sahib.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada jajaran pengurus DPW Ahlulbait Indonesia Kalimantan Timur yang telah dilantik,” ucapnya.

“Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan baik, ikhlas, dan penuh semangat kebersamaan dalam membina umat serta memperkuat peran ormas Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” lanjutnya.

Arief menyampaikan bahwa kegiatan pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi juga merupakan forum strategis dan intelektual yang penting. Melalui kuliah umum dan rapat kerja wilayah yang menyertainya, dia melihat bahwa arah dan gerak organisasi semakin jelas dan terarah.

“Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Dalam pandangan kami, keberadaan Ahlulbait Indonesia sebagai ormas Islam yang menjunjung tinggi nilai ilmu, akhlak, dan keteladanan adalah aset penting dalam menjaga kerukunan umat, memperkuat moderasi beragama, dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial,” jelasnya.

Menurut dia, di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, peran ormas Islam semakin vital. Tidak hanya sebagai penjaga nilai dan tradisi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan moral dan spiritual bangsa.

Ia juga menegaskan pentingnya peran Ahlulbait dalam sejarah Islam. “Sebagaimana kita ketahui, Ahlulbait dan keturunan Rasulullah SAW memiliki tempat yang mulia dalam tradisi Islam. Mereka adalah simbol keteladanan dalam ilmu, keberanian, dan keikhlasan dalam perjuangan untuk umat,” ucapnya.

Arief berharap nilai-nilai luhur tersebut dapat terus diwariskan oleh ABI kepada generasi muda, khususnya di Kaltim. Ia menyebut, nilai-nilai itu sejalan dengan visi Kaltim: Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim membuka ruang seluas-luasnya untuk bekerja sama dan bersinergi dengan ormas keagamaan, termasuk ABI.

Bentuk kerja sama ini meliputi penguatan nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, pendidikan karakter, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat, dan pemeliharaan harmoni sosial dalam keberagaman.

“Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Ahlulbait Indonesia yang telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial, merawat kerukunan umat, dan ikut serta dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur,” tutupnya.

Arief mengakhiri sambutan dengan doa agar seluruh langkah perjuangan dan pengabdian para pengurus dan anggota ABI Kaltim selalu diridai oleh Allah SWT.

Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan Syura ABI Dr. Muhsin Labib, para pengurus DPD ABI se-Kaltim, serta berbagai badan otonom seperti Muslimah ABI, Bandu, dan ABI Responsif.

Hadir pula perwakilan Pemprov Kaltim, perwakilan Yayasan Abu Dzar Al-Ghifari Kukar, Yayasan Al-Qo’im Samarinda, TNI, Polri, serta awak media. Prosesi berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. (*)

Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) meminta pemerintah daerah segera menuntaskan proses pengangkatan tenaga honorer berstatus R2 dan R3 yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan penempatan.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menilai status ribuan honorer tersebut harus segera diselesaikan agar mereka tidak lagi terkatung-katung tanpa kepastian.

Sebagai informasi, R2 dan R3 merupakan klasifikasi tenaga honorer yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetapi belum memperoleh formasi resmi.

Akibatnya, para honorer harus tetap bekerja meski statusnya belum jelas, padahal banyak di antara mereka sudah lama mengabdi di lingkungan Pemkab Kukar.

Ahmad Yani menekankan pentingnya perhatian penuh dari pemerintah daerah agar pengabdian para honorer ini tidak menjadi sia-sia.

Ia menyebutkan, penyelesaian status tersebut harus menjadi prioritas karena menyangkut hidup tenaga kerja yang sudah lama menggantungkan harapan pada jalur PPPK.

“Ya, memang harus diangkat. Namanya juga masyarakat, mereka sudah bekerja dari awal. Apalagi sekarang tidak boleh ada pengangkatan baru, mestinya yang dulu-dulu diselesaikan dulu, apa pun konsekuensinya,” jelasnya ketika dikonfirmasi oleh adakaltim.com pada Sabtu (12/7/2025).

Ia juga menilai, bila kuota pegawai yang disiapkan masih belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan, mestinya harus ada langkah perbaikan perencanaan.

Menurutnya, selisih antara kebutuhan dan formasi yang tersedia tidak boleh terus-menerus menjadi masalah setiap tahun.

“Semisal ternyata kebutuhan seharusnya 5.000 orang, tapi karena pembatasan malah jadi masalah, ya kita evaluasi dan perbaiki perencanaan itu,” lanjutnya.

Ia optimistis kemampuan anggaran daerah masih mencukupi untuk membiayai pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi PPPK.

Ia menyebut, kepastian status kerja para honorer ini juga akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik di Kukar.

“Selama itu bermanfaat untuk masyarakat dan negara, serta daerah mampu membiayai, kita harus angkat. Tidak boleh ada satu pun yang sudah bekerja di Kukar tidak dilanjutkan jadi PPPK,” pungkasnya. (ak/ko)