BERITA TERBARU

Samarinda – Ketika buku dan perpustakaan masih menjadi barang mewah di mata sebagian warga, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, kembali mengingatkan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca melainkan kunci membangun peradaban.

“Minat baca masyarakat kita memang rendah,” ujarnya lirih namun tegas. “Dan itu bukan hanya soal masyarakat awam, bahkan di kalangan pemerintahan pun budaya membaca belum tumbuh optimal.” tuturnya.

Puji mengusulkan agar pemerintah segera menyusun aturan hukum yang mendukung gerakan literasi. Bukan hanya imbauan, tetapi Raperda dan Perwali yang dapat memperkuat komitmen institusi. Ia berharap akan ada OPD khusus yang bertugas mendorong literasi secara menyeluruh.

Ia juga menyesalkan program-program literasi yang melemah akibat kebijakan efisiensi anggaran. “Program di perpustakaan saja banyak yang tertunda. Sayang sekali. Padahal dari situlah kita mulai menyiapkan SDM unggul untuk masa depan Samarinda,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini yakin bahwa literasi adalah pondasi dari segala pembangunan sumber daya manusia dan hal itu menjadi bagian dari program 10 unggulan Wali Kota.

Namun, menurutnya, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. “Dukungan masyarakat sangat penting. Banyak dari mereka belum menyadari pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari.” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Puji mengajukan pertanyaan reflektif “Bagaimana kita mau meningkatkan SDM unggul kalau semua yang mendukung ke sana justru terhambat,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Maswedi, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Samarinda Utara.

Menurut Maswedi, sejumlah proyek fisik yang tengah berjalan menunjukkan progres yang signifikan, mulai dari semenisasi jalan hingga pembangunan sistem drainase. Kawasan seperti Sempaja Timur, Pampang, Bayur, Muang Hilir hingga Sungai Siring, saat ini menjadi fokus dalam proses percepatan tersebut.

“Progres pembangunan di Samarinda Utara cukup mengesankan. Mulai dari semenisasi hingga pembangunan drainase terus digenjot,” ungkapnya.

Ia menyoroti salah satu proyek strategis yang dinilai berdampak besar, yakni pembangunan drainase yang menghubungkan Kelurahan Bayur dan Muang di Kecamatan Samarinda Utara. Menurutnya, keberadaan drainase tersebut sangat penting untuk menunjang mobilitas warga dan mengatasi persoalan banjir musiman.

“Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bagaimana memobilisasi kepentingan jalur penghubung di wilayah pinggiran,” jelasnya.

Maswedi menegaskan, ketersediaan akses jalan dan drainase yang memadai di wilayah pinggiran akan turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Ia pun berharap pembangunan tersebut tidak bersifat sementara atau simbolis, melainkan berkelanjutan dengan perencanaan yang matang serta pengawasan yang ketat.

“Program pembangunan seperti ini akan kami kawal dan dukung. Kami ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat benar-benar merasakan pemerataan infrastruktur,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Sungai-sungai di Samarinda selama ini menjadi saksi bisu kehidupan warganya. Namun di balik aliran airnya, menyimpan masalah lama yang belum juga terselesaikan ketidakjelasan pengelolaan sempadan.

Melihat kondisi itu, DPRD Kota Samarinda melalui Panitia Khusus (Pansus) III tengah menggagas lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur pengelolaan sempadan sungai.

Ketua Pansus III, Achmad Sukamto, menyebut langkah ini penting untuk memastikan sungai tidak hanya menjadi bagian dari ruang kota, tetapi juga tertata secara hukum dan fungsional.

“Kami ingin ada penataan sungai yang jelas. Selama ini, belum ada Perda yang mengatur secara spesifik, padahal banyak permukiman tumbuh liar di sepanjang bantaran sungai,” kata Sukamto.

Meski Kota Samarinda telah memiliki Perwali Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW, Sukamto menilai aturan itu belum cukup kuat untuk menjawab persoalan tata kelola sungai yang kompleks.

“Perwali itu hanya memberi gambaran umum. Tapi detail penataan sempadan sungai belum diatur. Maka kami inisiasi Raperda ini,” jelasnya.

Langkah ini juga sejalan dengan regulasi nasional, yakni Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau. Namun di tingkat kota, belum ada turunan regulasi yang bisa dijadikan pedoman operasional.

“Dengan adanya Perda, kita bisa tentukan mana wilayah yang boleh dimanfaatkan dan mana yang harus dilindungi. Ini penting untuk cegah banjir dan kerusakan lingkungan,” ujarnya.

DPRD berharap, Perda ini tidak hanya jadi dokumen hukum semata, tapi menjadi pijakan perubahan tata kota Samarinda yang lebih ramah lingkungan dan tertib ruang. (adv/hr/ko)