ADA KALTIM

Facebook Instagram Youtube

BERITA TERBARU

Kapolda Kaltim Benarkan Pencopotan Kapolres Kukar AKBP Dody Surya dan Tunjuk AKBP Khairul Basyar Sebagai Pengganti

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim), Irjen Pol Endar Priantoro membenarkan kabar pencopotan Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Dody Surya Putra dan sekaligus menunjuk AKBP Khairul Basyar sebagai penggantinya.

Langkah ini diambil menyusul mencuatnya dugaan intimidasi yang dilakukan Dody terhadap anggota DPD RI asal Kaltim, Yulianus Henock Sumual.

Menurutnya, keputusan itu diambil oleh Kapolri demi menjaga ketertiban dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Kapolres Kukar memang berdasarkan keputusan Kapolri dilakukan mutasi. Yang bersangkutan menurut kriteria kami tidak pas untuk memimpin. Diganti pejabat baru agar lebih bijak dan komunikatif dengan masyarakat,” ujarnya usai audiens bersama masyarakat hukum adat di Mapolres Kukar, Senin (25/8/2025).

Sebagai gantinya, Polri menunjuk AKBP Khairul Basyar yang sebelumnya menjabat Kapolres Berau untuk memimpin Polres Kukar.

Endar menilai, kehadiran Khairul adalah langkah baru untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“Harapannya, Kapolres yang baru dapat memimpin lebih bijak, lebih komunikatif dengan masyarakat, dan membawa kebaikan untuk semuanya di Kutai Kartanegara,” tutupnya.

Sebagai informasi, Kisruh ini bermula pada 15 Agustus 2025. Saat itu, anggota DPD RI Kaltim, Yulianus Henock Sumual tengah mengkonfirmasi dengan menanyakan dugaan kriminalisasi terhadap warga Kelurahan Jahab melalui pesan WhatsApp.

Namun, pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab secara jelas justru berujung pada ketegangan.

Henock mengaku dirinya ditelepon dengan nada tinggi oleh Dody. Lebih jauh lagi, ia merasa dilecehkan lewat pesan yang menantang dirinya untuk datang ke Polres, bahkan menyinggung soal kemungkinan dirinya diberhentikan dari keanggotaan DPD RI.

“Beliau menulis saya bisa di-PAW. Saya heran, kok polisi bisa bilang begitu,” ungkap Henock.

Pernyataan itu sontak menimbulkan kehebohan, terlebih karena menyangkut wibawa seorang senator.

Bagi Henock, sikap seperti itu tak sepatutnya datang dari seorang pejabat kepolisian.

Ia menilai pencopotan yang dilakukan Polri adalah langkah tepat, meski dirinya masih menunggu sikap ksatria berupa permintaan maaf terbuka dari Dody.

“Polisi adalah milik rakyat, oleh rakyat, dan harus bersama rakyat. Kasus ini semoga jadi pelajaran agar polisi selalu memberi perlindungan kepada masyarakat,” tandasnya. (ak/ko)

Warga Adat dari Berbagai Daerah Padati Polres Kukar, Tuntut Keadilan Agraria dan Cabut HGU PT BDA

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Ratusan warga adat dari berbagai daerah di Kalimantan Timur bahkan hingga Kalimantan Tengah memadati halaman Kantor Kepolisian Resor (Polres) Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin (25/8/2025).

Mereka datang dengan mengenakan atribut adat serta membawa spanduk besar berisi tuntutan yang menegaskan perjuangan keadilan agraria.

Penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) 01 dan desakan pencabutan HGU 09 milik PT Budi Duta Agromakmur (BDAM) menjadi salah satu fokus utama aksi.

Massa aksi tidak hanya terdiri dari masyarakat adat Dayak, tetapi juga ada perwakilan komunitas adat Toraja yang ikut menyuarakan aspirasi.

Dalam tuntutannya mereka menegaskan penghentian kriminalisasi terhadap warga. Penjatuhan denda adat sebagai konsekuensi arogansi Kapolres Kukar sebelumnya, AKBP Dody Surya Saputra. Hingga pembebasan warga yang ditahan karena mempertahankan lahan dari perusahaan tambang batubara maupun perkebunan sawit.

Selain itu, massa juga menyoroti pernyataan Kapolres Kukar yang sebelumnya dianggap mengandung ancaman terhadap Anggota DPD RI Yulianus Henock Sumual.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai sikap keberpihakan kepada PT BDA yang beroperasi di Kelurahan Jahab, Tenggarong.

Kecurigaan itu semakin menguatkan aspirasi mereka agar pemerintah menolak perpanjangan HGU 01 dan mencabut HGU 09 yang selama ini menjadi dasar perusahaan beroperasi.

Hingga pukul 10.00 Wita, sejumlah tokoh adat bersama perwakilan massa memasuki area kantor untuk melakukan mediasi bersama Kapolda Kaltim, Bupati Kukar, Kejati Kaltim, dan Kajari Kukar.

Walau jumlah massa cukup besar dan suasana penuh semangat, jalannya aksi tetap berlangsung kondusif dengan pengamanan ketat aparat kepolisian.

Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro yang hadir langsung menemui para demonstran di lokasi, menegaskan bahwa pihaknya telah menampung seluruh aspirasi yang disampaikan.

“Hari ini kami bersama-sama dengan Forkopimda Kukar melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, beberapa hal sudah dibahas dan tentu ini akan kami bawa ke tingkat yang lebih tinggi karena penyelesaiannya tidak hanya di kabupaten maupun provinsi,” ujarnya.

Menanggapi tudingan kriminalisasi terhadap warga, Endar menegaskan, hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.

“Ini kan masalah proses hukum ya, karena sudah ada putusan pengadilan, nanti akan kita evaluasi. Ada beberapa laporan polisi yang masuk baik dari masyarakat maupun perusahaan, semuanya akan kita lihat dulu sehingga bisa diambil langkah hukum yang bijak,” jelasnya.

Ia juga menekankan, kedatangannya ke Tenggarong bukan sekadar formalitas melainkan untuk mendengar langsung suara masyarakat.

“Saya sengaja datang ke sini, saya ingin berhadapan langsung dengan masyarakat, ingin menerima informasi langsung dari masyarakat atas apa yang terjadi di Kutai Kartanegara selama ini,” katanya di hadapan tokoh adat dan perwakilan massa.

Di akhir pernyataannya, Endar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang menjaga suasana tetap damai. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat yang hadir dan sudah menjaga kondusifitas wilayah Kukar. Mari kita jaga bersama sehingga semua kegiatan masyarakat berjalan baik,” pungkasnya. (ak/ko)

Ribuan Masyarakat Kukar Tumpah Ruah Saksikan Pawai Pembangunan HUT RI ke-80

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Ribuan masyarakat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tumpah ruah di sepanjang jalan KH Ahmad Muksin untuk menyaksikan Pawai Pembangunan dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Sabtu (23/8/2025).

Meski sempat diguyur rintik hujan, semangat masyarakat tak luntur sedikit pun, anak-anak tampak berlarian mencari posisi terbaik, sementara para orang tua setia berdiri di pinggir jalan sambil memayungi buah hati mereka.

Sorakan dan tepuk tangan penonton menambah meriah suasana perayaan kemerdekaan di pusat ibu kota Kukar itu.

Pawai yang diikuti lebih dari 140 peserta itu bergerak dari Jembatan Repo-repo menuju garis akhir di Taman Kota Raja.

Sepanjang jalur, warga mengabadikan momen dengan kamera ponsel, peserta tampil dengan penuh kreativitas, mulai dari kostum tradisional berwarna-warni, kreasi modern dengan sentuhan teknologi, hingga atraksi marching band yang membuat penonton kagum.

Penjual jajanan dan pedagang asongan juga tak mau ketinggalan, mereka kebagian rezeki dari ramainya penonton yang haus dan lapar setelah menunggu sejak siang.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, hadir langsung di tengah-tengah masyarakat dan menyebut bahwa pawai ini bukan sekadar tontonan tahunan.

“Hari ini kita melaksanakan Pawai Pembangunan yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara. Antusiasme masyarakat luar biasa,” ujarnya.

Menurut Aulia, pawai pembangunan ini menjadi bukti nyata bagaimana masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyambut pembangunan.

Dukungan itu, kata dia, adalah sebuah modal penting yang harus dimiliki pemerintah untuk terus melangkah ke depan.

“Melihat antusiasme masyarakat, kami merasa sangat senang dan bangga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih penuh semangat dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” lanjutnya.

Kemeriahan ini sekaligus menjadi penanda bahwa spirit gotong royong masih tumbuh di tengah masyarakat Kukar.

Tak berhenti pada pawai, malam harinya, lanjut aulia, Pemkab Kukar menyiapkan acara Kukar Bersalawat di Stadion Aji Imbut.

Agenda ini menjadi puncak rangkaian peringatan HUT ke-80 RI sekaligus ruang kebersamaan bagi seluruh masyarakat.

Ribuan warga diperkirakan akan turut hadir menyaksikan, membawa semangat yang sama seperti siang harinya.

Bagi pemerintah daerah, antusiasme warga seperti ini dapat menjadi sumber semangat tersendiri.

“Bagi kami di pemerintah daerah, partisipasi masyarakat ini menjadi energi tambahan. Semangat itu adalah motivasi untuk terus bergerak maju dalam membangun Kukar,” tutupnya. (ak/ko)

Bupati Aulia Ingatkan Penurunan APBD 2026 Jadi Ujian Berat Pemkab Kukar

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mengingatkan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 akan menjadi ujian berat bagi pemerintah daerah.

Ia menilai kondisi ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan tantangan nyata yang harus dihadapi bersama oleh seluruh perangkat daerah dan masyarakat.

Jika pada 2025 APBD Kukar masih berada di angka Rp 11,6 triliun sebelum rasionalisasi, maka tahun depan pemerintah daerah harus bersiap menghadapi kenyataan pahit dengan nilai yang hanya diproyeksikan antara Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun.

Menurut Aulia, penurunan tersebut dipicu oleh melemahnya penerimaan daerah dari sektor migas serta penyesuaian dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Kondisi ini membuat Kukar tidak bisa lagi terlalu bergantung pada sumber utama yang selama ini menjadi tumpuan.

“Dengan berat hati kami sampaikan, APBD kita tahun depan tidak lebih dari Rp 7 triliun. Syukur-syukur kalau bisa sampai Rp 7 triliun,” ungkapnya saat diwawancarai pada Sabtu (23/8/2025).

Situasi itu, lanjutnya, justru harus dijadikan momentum untuk memperkuat pendapatan asli daerah.

Pemkab dituntut lebih kreatif dalam menggali potensi lokal serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus memperkuat sinergi agar target pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.

Aulia menekankan agar perangkat daerah tidak lagi bekerja dengan pola lama, program kerja harus lebih selektif dan fokus pada sektor yang benar-benar berdampak luas bagi masyarakat.

Bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan disebut sebagai prioritas utama.

Meski menghadapi tekanan berat, Bupati tetap optimistis bahwa krisis anggaran ini bisa dilewati jika semua unsur bergerak bersama.

“Kita tidak bisa bekerja dengan cara yang biasa. Amanah sudah diberikan kepada kita, mari kita jemput amanah ini dengan segala sumber daya yang kita punya,” tutupnya. (ak/ko)

Dibalik Praktisnya Pom Mini, DPRD Samarinda Ingatkan Ancaman Keselamatan

Posted on by adakaltim

Samarinda – Bagi sebagian warga Samarinda, pom mini atau pertamini sudah menjadi pilihan ketika malas mengantre di SPBU.

Letaknya yang mudah dijangkau di pinggir jalan membuat usaha ini tumbuh subur di berbagai sudut kota. Namun, di balik kemudahannya, ada ancaman keselamatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra. Ia menyoroti minimnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan pom mini dan menegaskan perlunya langkah tegas dari pemerintah kota.

“Kalau dulu Satpol PP mau melangkah itu belum ada payung hukumnya, kalau sekarang sudah ada Perda Trantibum yang menjadi dasar hukum,” ungkapnya, Jum’at (22/8/2025).

Samri menekankan, penertiban bukan bertujuan mematikan usaha masyarakat, melainkan menjaga keselamatan publik.

Ia mengingatkan, risiko kebakaran dan kecelakaan bisa terjadi sewaktu-waktu akibat lemahnya pengelolaan.

“Masyarakat tidak ingin ribet dengan antrean panjang di SPBU, makanya memilih pom mini. Tapi ada tetangga yang jadi khawatir karena tidak bisa tidur, merasa terancam,” ujarnya.

Menurutnya, keselamatan bersama harus lebih diutamakan dibanding kepentingan individu.

“Bukan berarti kita mau menghilangkan pendapatan mereka, tapi kita harus menjaga keselamatan bersama,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar: Beri Solusi, Bukan Uang, untuk Anjal dan Gepeng

Posted on by adakaltim

Samarinda – Pemandangan anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng) di simpang lampu merah hingga kawasan perbelanjaan Samarinda bukan hal baru.

Namun, menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, salah satu faktor yang membuat mereka terus bertahan adalah kebiasaan masyarakat memberi uang.

“Kalau masyarakat masih memberikan uang, sama saja kita mendukung keberadaan mereka. Padahal pemerintah sudah punya aturan,” ujar Deni, Jumat (22/8/2025).

Ia menegaskan, memberi uang bukan jalan keluar. Masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan sebaiknya melakukannya melalui lembaga sosial atau program pemerintah yang lebih terarah.

Deni menilai penanganan anjal dan gepeng di Samarinda masih belum optimal. Karena itu, ia mendesak Pemkot mengambil langkah konkret dalam menegakkan peraturan daerah.

“Kita tidak ingin penertiban yang sifatnya hanya sesaat. Harus ada tindakan konsisten,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan perlu diperluas ke kawasan padat penduduk serta perbatasan kota, yang sering menjadi titik kumpul.

Komisi III, lanjut Deni, akan terus mengawal perda serta memberi dukungan kepada Satpol PP dan instansi terkait agar penanganan anjal dan gepeng lebih efektif. (adv/hr/ko)