BERITA TERBARU

Samarinda – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyoroti pentingnya dukungan konkret bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa berkembang lebih profesional dan berdaya saing.

Menurutnya, banyak pelaku UMKM di Samarinda yang memiliki produk potensial, namun belum memiliki kemampuan manajemen usaha yang kuat, terutama dalam hal pencatatan keuangan dan strategi pemasaran.

“Banyak UMKM kita sebenarnya punya produk yang sangat potensial. Tapi karena tidak didukung tata kelola yang baik, usaha mereka sulit berkembang,” ujar Helmi, Kamis (25/9/2025).

Helmi menilai, pembinaan pemerintah tidak cukup hanya pada pelatihan teknis seperti produksi atau pengemasan, tetapi juga harus mencakup aspek manajemen, pemasaran, dan digitalisasi usaha.

Di era modern, digitalisasi disebutnya menjadi langkah wajib agar UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

“Pemasaran digital sudah jadi kebutuhan. Kalau tidak diarahkan ke sana, UMKM kita akan tertinggal. Pemanfaatan media sosial, marketplace, sampai sistem pembayaran digital bisa meningkatkan daya saing mereka,” jelasnya.

Selain itu, Helmi menyoroti masalah klasik yang masih membelit pelaku UMKM, yakni keterbatasan akses permodalan. Banyak pelaku usaha terhambat karena kesulitan memenuhi syarat administrasi saat mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan.

“Pemerintah harus hadir. Bisa lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau skema pembiayaan lain yang lebih ramah bagi pelaku UMKM. Jangan sampai usaha mereka berhenti hanya karena terkendala modal,” tegasnya.

Untuk memperkuat ekosistem usaha lokal, Helmi mendorong agar Pemkot Samarinda menyusun program pendampingan terpadu yang melibatkan berbagai pihak, seperti perbankan, lembaga pelatihan, akademisi, dan komunitas bisnis.

“Kalau semua pihak bersinergi, saya yakin UMKM kita bisa naik kelas. Mereka tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan, tapi juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi kota dan menciptakan lapangan kerja baru,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Keterbatasan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda mulai menjadi persoalan serius. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat membuat ruang pemakaman semakin sulit ditemukan. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah sosial di masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa isu keterbatasan TPU tidak bisa lagi dianggap sepele. Ia menilai, pemerintah kota bersama masyarakat harus segera mencari solusi yang realistis dan berkelanjutan.

“Kalau masyarakat terus menolak pembukaan lahan, sementara kebutuhan makin mendesak, maka kita akan menghadapi krisis pemakaman. Cepat atau lambat, ini akan jadi beban bersama,” ujar Samri, Kamis (25/9/2025).

Menurutnya, Pemkot Samarinda perlu mulai mempertimbangkan konsep pemakaman modern, seperti TPU vertikal atau fasilitas krematorium, yang telah diterapkan di berbagai kota besar. Langkah tersebut dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi keterbatasan lahan.

“Kita harus realistis. Lahan di Samarinda terbatas. Selain membuka TPU baru, opsi pemakaman vertikal atau krematorium bisa jadi alternatif berkelanjutan,” jelasnya.

Samri juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait konsep pemakaman modern. Ia menilai, pemahaman publik yang masih konvensional sering kali menjadi kendala dalam pengembangan fasilitas publik seperti TPU.

“Perubahan pola pikir itu kunci. Ini soal kebutuhan dasar yang pasti dialami semua orang. Jangan sampai terhambat hanya karena minim dukungan atau miskomunikasi,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, DPRD Samarinda mendorong Pemkot untuk segera menyusun masterplan pemakaman kota yang melibatkan berbagai pihak mulai dari tokoh agama, akademisi, hingga masyarakat.

Dengan adanya perencanaan komprehensif dan visi jangka panjang, DPRD berharap persoalan keterbatasan TPU di Samarinda dapat diselesaikan secara modern, terarah, dan berkelanjutan, tanpa menimbulkan polemik di kemudian hari. (adv/hr/ko)

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah disediakan di 26 Puskesmas.

Menurutnya, layanan ini merupakan kesempatan emas bagi warga untuk menjaga kesehatan tanpa harus memikirkan biaya.

“Kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan. Kami juga mendorong anggota DPRD di setiap daerah pemilihan untuk ikut mensosialisasikan pentingnya cek kesehatan dan keikutsertaan BPJS,” ujar Celni, Kamis (25/9/2025).

Ia menyebut, masih banyak masyarakat yang belum memprioritaskan kesehatan. Bahkan, tak sedikit yang lebih memilih membeli rokok dibanding membayar iuran BPJS secara rutin.

Akibatnya, ketika sakit dan membutuhkan perawatan, banyak warga yang kesulitan karena klaim BPJS tidak dapat dilakukan akibat tunggakan.

Celni menegaskan pentingnya peran aktif perangkat daerah, mulai dari RT, kelurahan, hingga puskesmas, untuk memastikan informasi terkait program CKG sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Ia percaya, jika sosialisasi dilakukan secara masif dan berkelanjutan, maka tingkat partisipasi warga akan meningkat.

Selain pemeriksaan kesehatan dasar, Celni juga mendorong agar program CKG dapat diperluas dengan fasilitas tambahan seperti layanan vaksinasi dan edukasi kesehatan masyarakat.

“Kalau program ini dikembangkan dan disosialisasikan dengan baik, masyarakat akan lebih terdorong untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Upaya ini juga bisa menekan risiko penyakit sejak dini,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Hermiansyah, memberikan apresiasi atas terlaksananya forum diskusi antara mahasiswa dan para wakil rakyat.

Ia menilai, kegiatan semacam ini merupakan ruang penting untuk membangun komunikasi dua arah yang produktif antara generasi muda dan lembaga legislatif.

“Kalau ada komunikasi dan diskusi yang sehat, tentu ide dan gagasan bisa kita wujudkan bersama,” ujar Hermiansyah, Kamis (25/9/2025).

Menurutnya, DPRD tidak hanya menjadi tempat penyampaian aspirasi, tetapi juga wadah kolaborasi intelektual.

Ia menekankan bahwa gagasan dari mahasiswa sering kali segar dan kritis, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan publik.

Lebih lanjut, Hermiansyah mengungkapkan bahwa forum tersebut dihadiri oleh anggota DPRD dari berbagai latar belakang.

Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Samarinda terbuka terhadap beragam pandangan dan tidak membatasi ruang diskusi hanya pada kelompok tertentu.

“Dengan keterbukaan itu, akan lebih mudah terjalin keselarasan antara wakil rakyat dan masyarakat, khususnya generasi muda,” tambahnya.

Ia pun berharap kegiatan serupa bisa dijadikan agenda rutin DPRD Samarinda. Dengan begitu, hubungan antara mahasiswa dan DPRD dapat semakin erat, serta menjadi wadah bersama dalam melahirkan ide-ide untuk kemajuan kota. (adv/hr/ko)

Samarinda – Maraknya juru parkir (jukir) liar di Samarinda kembali menimbulkan keresahan, terutama setelah seorang driver ojek online menjadi korban penodongan senjata tajam.

Peristiwa ini menunjukkan praktik jukir liar kini telah masuk ranah kriminalitas, bukan sekadar masalah retribusi parkir.

Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani serius.

“Kalau sudah melibatkan kekerasan dan ancaman, ini jelas masuk ranah kriminal. Tidak bisa lagi dianggap sekadar masalah ketertiban atau retribusi parkir,” tegas Ronal, Kamis (25/9/2025).

Ronal menilai upaya penindakan selama ini hanya bersifat razia sesaat yang tidak memberi efek jera.

Setelah aparat meninggalkan lokasi, para jukir kembali beroperasi dan sebagian bahkan melakukan aksi lebih meresahkan. Ia menekankan masalah ini menyangkut keamanan publik dan potensi pemalakan.

Politikus PDI Perjuangan itu mendesak Pemkot Samarinda bersama kepolisian melakukan tindakan tegas dan konsisten.

Selain penindakan hukum, ia mendorong pengawasan di titik rawan serta mekanisme pelaporan cepat bagi masyarakat.

“Kita tidak boleh menutup mata. Warga tidak boleh takut hanya karena parkir di tepi jalan. Penanganan menyeluruh harus mengutamakan keamanan warga sekaligus tetap memberi solusi sosial yang manusiawi,” pungkas Ronal. (adv/hr/ko)