BERITA TERBARU

Nanda Emira Moeis Harap Pemerintah Berikan Perhatian Lebih pada Guru di Hari Guru Nasional 2024

Samarinda – Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November 2024, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, atau yang akrab disapa Nanda, berharap agar para guru di Kaltim mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Nanda menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk generasi muda yang sukses.

“Dorongan motivasi dan ilmu yang diberikan guru telah memberikan banyak sekali pemahaman di tengah masyarakat yang majemuk,” ujar Nanda, menyoroti betapa pentingnya peran guru dalam perkembangan masyarakat.

Nanda juga berharap agar peningkatan taraf hidup guru dapat diwujudkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk tambahan insentif finansial, pengembangan profesional, atau pengakuan publik.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim tidak hanya bergantung pada kecerdasan siswa, tetapi juga pada kualitas pengajaran yang diberikan oleh para pendidik.

“Kaltim bersiap menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN). Fokus pada kearifan lokal diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan,” katanya.

Selain itu, Nanda menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang setara.

“Jangan ada lagi membeda-bedakan hak dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak di Kaltim. Antara kota dan desa harus setara, baik fasilitas pendidikan maupun tenaga pengajarnya,” tegas Nanda.

Nanda juga memberikan dukungannya terhadap upaya pemerataan guru, terutama di daerah pedalaman dan terpencil.

Ia menyarankan agar insentif lebih besar diberikan kepada guru yang mengajar di wilayah-wilayah tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Kaltim.

“Pemerataan guru juga diperlukan. Mereka yang mengajar di daerah pedalaman dan terpencil perlu diberikan insentif lebih besar,” harapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap peningkatan kesejahteraan guru dapat menjadi motivasi bagi para pendidik untuk terus berkomitmen memberikan yang terbaik bagi generasi muda Kaltim.

“Selamat Hari Guru Nasional. Semoga, dengan upaya bersama, Kaltim dapat terus maju melalui peningkatan kualitas para guru,” tandasnya. (Adv)

Satpol-PP Kukar Rencanakan Pelatihan Dasar Linmas untuk Tingkatkan Kualitas SDM

Tenggarong – Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota Linmas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Satpol-PP Kukar tengah merencanakan program pelatihan dasar (diklatsar) Linmas.

Target pelaksanaan akan segera dimulai pada 2025 mendatang dengan cakupan 20 kecamatan.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol-PP Kukar, Sanitya Warmah mengungkapkan, program ini bertujuan meningkatkan profesionalisme anggota Linmas di tingkat desa dan kecamatan.

“Kami menargetkan masing-masing kecamatan mengikutsertakan 60 peserta dari desa dan kecamatan,” kata Sanitya, Sabtu (23/11/24).

Pada tahap awal, kegiatan pelatihan akan dilaksanakan di tujuh kecamatan selama empat hari.

Program ini mencakup pelatihan teknis terkait tugas perlindungan masyarakat, seperti penanganan bencana, pengamanan lingkungan, dan pelaporan kejadian.

Meskipun program ini sudah direncanakan, kendala utama yang dihadapi adalah masalah anggaran.

Namun, Sanitiya optimis melalui perencanaan yang matang, program ini dapat berjalan sesuai harapan.

“Diharapkan, Satgas Linmas yang terbentuk nantinya mampu meningkatkan keamanan dan pelayanan di tingkat desa maupun kecamatan,” pungkasnya. (adv/ak)

Personel Satpol-PP Kawal Ketertiban Kukar Run 2024, Atur PKL dan Lalu Lintas

Tenggarong – Sejumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kutai Kartanegara (Kukar) dikerahkan untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan Kukar Run 2024 di Taman Kota Raja Tenggarong, Sabtu (23/11/2024).

Pengamanan difokuskan pada garis start dan finis yang berlokasi di satu tempat, sehingga menjadi titik keramaian utama selama kegiatan berlangsung.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum Satpol-PP Kukar, Endang Purwanto menyebutkan, penempatan personel di area tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran aktivitas peserta dan pengunjung.

“Lokasi start dan finis berada di satu tempat, sehingga menjadi titik paling ramai. Sebanyak 15 personel kami siagakan untuk memastikan area ini tetap tertib dan aman,” ujar Endang.

Selain memantau aktivitas peserta, anggota Satpol-PP juga bertugas mengatur pedagang kaki lima (PKL) di sekitar lokasi.

Pendekatan persuasif dilakukan agar para PKL tidak mengganggu akses peserta maupun pengunjung. “PKL cukup kooperatif dengan aturan yang kami sampaikan, sehingga tidak ada kendala berarti selama kegiatan berlangsung,” tambahnya.

Selain itu, Endang menjelaskan personel Satpol-PP juga membantu pengaturan lalu lintas di sekitar Taman Kota Raja bersama dengan Dinas Perhubungan Kukar yang mengalami peningkatan kepadatan kendaraan akibat antusiasme masyarakat.

Kolaborasi lintas sektoral dilakukan untuk memastikan acara berjalan lancar dan aman. “Kami berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan semua pihak. Kukar Run 2024 diharapkan menjadi agenda yang terus berlanjut dan semakin baik di tahun-tahun mendatang,” tutup Endang. (adv/ak)

Fuad Fakhruddin Ajak Warga Kaltim Jaga Kondusivitas Menjelang Pilkada Serentak 2024

Samarinda – Menjelang Pilkada Serentak 2024, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan sikap bijak dalam menghadapi perbedaan pilihan politik.

Ia menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial, terutama selama masa tenang yang berlangsung saat ini.

“Mari kita gunakan masa tenang ini untuk menenangkan hati, menyudahi perbedaan, dan saling memaafkan. Jadilah pemilih yang cerdas dan berkontribusi pada sejarah Pilkada damai demi pemimpin Kaltim yang lebih baik,” ujar Fuad.

Politisi dari Partai Gerindra ini juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial, mengingat situasi politik yang semakin memanas menjelang hari pemungutan suara.

Ia menegaskan pentingnya menghindari penyebaran hoaks dan praktik politik uang yang bisa merusak integritas demokrasi.

“Masyarakat Kaltim, khususnya warga Samarinda, saya harap tetap menjaga keamanan dan sportivitas selama Pilkada. Jangan biarkan perbedaan pilihan politik merusak kebersamaan kita,” katanya.

Fuad juga memberikan apresiasi terhadap langkah sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim.

Ia menilai, kerja keras lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam Pilkada.

“Dengan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, serta lembaga penyelenggara dan pengawas, saya yakin Pilkada Kaltim 2024 dapat berjalan lancar dan demokratis,” tambah Fuad.

Ia berharap masyarakat tetap berperan aktif dalam pengawasan Pilkada untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan.

“Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan Pemilu yang bersih,” tandasnya. (adv)

Satpol-PP Kukar Dorong Pendekatan Humanis dalam Penegakan Perda

Tenggarong – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kutai Kartanegara berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA) Satpol-PP Kukar, Awang Febri Sofyar, menegaskan penegakan Peraturan Daerah (Perda) harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

Ia menjelaskan penegakan aturan sering kali memerlukan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

Sebagai contoh, dalam kasus anak di bawah umur yang bekerja, penanganannya memerlukan keterlibatan Dinas Sosial.

“Ketika ada anak yang berjualan, kami harus tahu penyebabnya. Mungkin orang tuanya sakit atau kondisi ekonominya sulit. Penegakan aturan tidak bisa hanya hitam putih,” kata Awang ketika ditemui pada Jumat (22/12/24).

Awang juga menyoroti pentingnya sosialisasi Perda kepada masyarakat. Menurutnya, kurangnya informasi sering kali menjadi penyebab pelanggaran.

“Kami mendorong OPD terkait untuk lebih proaktif. Jangan hanya mengandalkan Satpol-PP untuk menertibkan, tapi juga lakukan edukasi ke masyarakat,” tambahnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol-PP menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Awang berharap pendekatan yang lebih humanis dapat mengubah pandangan tersebut.

“Kami ingin masyarakat melihat Satpol-PP sebagai pelindung, bukan ancaman. Karena itu, anggota kami dilatih untuk bertindak sesuai aturan, tetapi tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Semua OPD harus bersinergi untuk memastikan bahwa aturan berjalan dan masyarakat tetap terlindungi,” pungkas Awang. (adv/ak)

Keterbatasan Anggaran Tak Surutkan Semangat Pelatihan Anggota Satpol-PP Kukar

Tenggarong – Upaya Satpol-PP Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kapasitas anggotanya menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA) Satpol-PP Kukar, Awang Febri Sofyar mengungkapkan bahwa program pelatihan yang direncanakan sering kali terkendala oleh aturan yang membatasi penganggaran.

Menurut Awang, Kepmendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 menghapus program pengembangan SDA dari struktur resmi Satpol-PP. Hal ini membuat pihaknya sulit mengalokasikan dana untuk pelatihan.

“Bidang SDA di Satpol-PP sebenarnya sudah tidak ada di dalam program resmi. Tapi di Peraturan Bupati Kukar, bidang ini masih ada, sehingga kami harus mencari solusi,” ungkapnya.

Meski begitu, Satpol-PP tetap mengirimkan anggotanya untuk melakukan pelatihan secara bertahap.

Awang menyebutkan, pelatihan seperti penanganan huru-hara dan pelatihan PPNS sangat penting untuk menunjang tugas di lapangan.

“Kami tetap upayakan, meski harus bertahap. Ini penting untuk memastikan anggota kami bertindak sesuai prosedur dan tidak sembarangan,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan lanjutan bagi anggota PPNS, terutama dalam aspek pemberkasan dan penyelidikan.

“Setelah mereka mengikuti pelatihan PPNS dasar, mereka perlu meningkatkan kapasitasnya. Misalnya, pemberkasan dan penyidikan itu perlu upgrade skill melalui pelatihan berkelanjutan,” jelas Awang.

Awang berharap pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam mendukung kebutuhan pengembangan SDA Satpol-PP.

“Kami ingin semua anggota memiliki kompetensi yang memadai agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang melayani masyarakat dengan optimal,” tutupnya. (adv/ak)