BERITA TERBARU

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, kembali menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Subandi, pembangunan besar ini, yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, harus tetap memprioritaskan hak-hak masyarakat adat, terutama dalam menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan.

“Perlindungan terhadap masyarakat adat bukan hanya sebuah keharusan, tetapi tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah. Mereka adalah bagian dari sejarah dan identitas kita yang tidak bisa diabaikan,” ungkap Subandi, Minggu (24/11/2024).

Subandi menegaskan bahwa masyarakat adat telah memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan budaya di Kalimantan Timur. Mereka bukan hanya penduduk lokal, tetapi juga penjaga hutan, sungai, dan ekosistem yang kini menjadi fondasi pembangunan IKN.

Oleh karena itu, kata Subandi, sangat penting bagi pemerintah untuk tidak hanya memperhatikan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial dan budaya.

“Pemerintah harus memandang masyarakat adat sebagai mitra. Mereka adalah pengawal kearifan lokal yang memiliki pemahaman mendalam terhadap alam Kalimantan. Hak-hak mereka harus dijamin, terutama dalam hal pengelolaan lahan dan sumber daya alam di tanah leluhur mereka,” tambahnya.

Subandi juga menyoroti bahwa pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang benar-benar mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat adat, bukan sekadar wacana.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus mencakup perlindungan tanah adat dan pelibatan langsung masyarakat adat dalam proses pembangunan. Dengan begitu, pembangunan IKN dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional.

Pembangunan IKN dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan modern dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap masyarakat adat.

Menurut Subandi, keberhasilan pembangunan IKN juga akan ditentukan oleh sejauh mana hak-hak masyarakat adat dihormati dan dijaga.

“Masyarakat adat adalah warisan berharga yang tak ternilai. Pembangunan IKN harus memastikan keberlanjutan dari kehidupan mereka, yang merupakan bagian integral dari kekayaan Kaltim. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal budaya dan kesejahteraan mereka sebagai warga yang berhak atas tanah leluhur mereka,” tuturnya.

Subandi juga menekankan bahwa keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga dari seberapa kuat ikatan sosial dan budaya yang terbangun dengan masyarakat adat.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa ada rasa keadilan dan penghargaan yang seimbang dalam menjalankan proyek ini.

“DPRD Kaltim akan terus mengawasi dan mengawal hak-hak masyarakat adat agar mereka tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan besar ini. Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka tetap memiliki tempat dan peran yang setara dalam pembangunan Kaltim yang lebih maju dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv)

Samarinda – Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar, Muhammad Samsun dan Selamat Ari Wibowo, mendampingi Pj. Gubernur Akmal Malik dalam kunjungan kerja dan audiensi ke Rumah Cokelat di Desa Lung Anai, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Minggu (24/11/2024).

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung pengembangan potensi kakao yang telah diolah menjadi produk cokelat kemasan di fasilitas yang baru diresmikan beberapa bulan lalu.

Rumah Cokelat ini membawa angin segar bagi perekonomian lokal dengan memberikan nilai tambah signifikan bagi hasil pertanian kakao di desa tersebut.

Fasilitas pengolahan yang telah beroperasi selama setahun ini mampu mengolah 5 kg biji kakao per hari, yang kemudian diubah menjadi berbagai produk cokelat bernilai tambah tinggi.

Dalam sambutannya, Samsun menekankan pentingnya mengembangkan potensi pertanian, khususnya kakao, di Kalimantan Timur.

“Potensi pertanian di Kalimantan Timur ini luar biasa. Saya sering merasa sayang jika ada lahan yang tidak dimanfaatkan. Potensi Lung Anai sangat besar, dan jika kita kembangkan, produk cokelat ini bisa sampai ke pasar internasional,” ujar Samsun.

Meskipun fasilitas ini telah berhasil mengolah kakao menjadi produk cokelat, Lucas Nay, Kepala Desa Lung Anai, mengungkapkan bahwa mereka ingin terus mengembangkan berbagai produk turunan dari kakao.

“Kami ingin tidak hanya menjual biji kakao, tetapi juga mengembangkan produk olahan lainnya. Ini akan meningkatkan nilai ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi warga yang tidak memiliki kebun,” kata Lucas.

Salah satu pekerja Rumah Cokelat, Nuryati, menambahkan bahwa meskipun manfaatnya besar, produksi saat ini masih terkendala oleh masalah listrik dan ketersediaan bahan baku.

Namun, ia mengakui bahwa keberadaan Rumah Cokelat telah membantu masyarakat yang kesulitan memasarkan hasil kebun mereka.

Selamat Ari Wibowo juga menyampaikan harapannya agar Rumah Cokelat dapat menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat Desa Lung Anai.

“Semoga program ini juga bisa menjadi sarana edukasi dan rekreasi bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih banyak tentang proses pembuatan cokelat dari biji kakao,” ujar Selamat.

Keberadaan Rumah Cokelat ini memberikan harapan baru bagi masa depan pertanian kakao di wilayah tersebut. PT MHU bekerja sama dengan Yayasan Peduli Desa Nusantara Madani dan Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) untuk terus mengembangkan potensi tersebut.

Yayasan Peduli Desa Nusantara Madani juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam mengolah kakao menjadi produk cokelat kemasan.

“Semoga cokelat yang diproduksi di Rumah Cokelat ini bisa terus menjaga kualitas dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bahkan bisa mendunia. Kami, atas nama DPRD Kaltim, siap mendukung penuh usaha UMKM, khususnya di Desa Lung Anai,” harap Samsun. (Adv)

Samarinda – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kaltim belum terbentuk.

Hal ini disebabkan oleh sejumlah kegiatan di luar kedewanan yang dinilai menghambat proses pembentukannya. Meski demikian, Ananda menegaskan bahwa AKD akan segera ditetapkan dalam waktu dekat.

Ananda menyebutkan bahwa salah satu faktor keterlambatan pembentukan AKD adalah agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang cukup padat.

Namun, ia menjelaskan bahwa meski AKD belum terbentuk, fungsi dan tugas lembaga legislatif tetap berjalan dengan baik, terutama melalui beberapa Panitia Khusus (Pansus) yang sudah dibentuk, seperti Pansus Rencana Kerja, Pansus Pokok Pikiran, dan Pansus Kode Etik Tata Beracara.

“Memang belakangan ini agenda Pilkada kita cukup padat dan harus keliling, tapi sudah ada beberapa pansus yang kita bentuk, itu semuanya berjalan kok,” ujar Ananda.

Mengenai estimasi pembentukan AKD, Ananda menegaskan bahwa hal itu akan segera dibahas setelah Pilkada selesai. “Kalau bisa pekan ini, akan kita bahas lagi bersama teman-teman,” sebutnya.

Sebagai informasi, seluruh Anggota DPRD Kaltim telah mengucapkan sumpah janji sebagai wakil rakyat pada 2 September lalu. Kemudian, pada 10 Oktober, agenda pengambilan sumpah janji untuk unsur pimpinan DPRD Kaltim juga telah dilaksanakan. (adv)

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menghadiri peresmian Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Linggang Kebut, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, pada Sabtu (23/11/2024).

Peresmian yang berlangsung di halaman gereja tersebut dihadiri oleh jemaat Kanaan, Camat Linggang Bigung Kristian, Kepala Kampung Linggang Kebut Antonius, dan Ketua Daerah GKII Daerah Mahakam Kutai Barat.

Dalam sambutannya, Ekti Imanuel menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap hadirnya GKII Linggang Kebut. Menurutnya, gereja ini memiliki peran penting dalam masyarakat Linggang Bigung, dengan semangat kebersamaan yang besar.

“Kami sangat mensupport pembangunan rumah ibadah karena ini adalah untuk kenyamanan beribadah umat. Kami sebagai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bertanggung jawab untuk menghadirkan kenyamanan dan meningkatkan hubungan keberagaman. Jika hal ini terwujud, maka Kabupaten Kutai Barat akan aman,” ungkap Ekti Imanuel.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pentingnya keterlibatan umat Kristiani dalam pembangunan, baik dalam aspek pemikiran maupun kolaborasi dengan pemerintah daerah.

“Mari kita jaga dan tanamkan nilai keimanan kepada mereka karena mereka adalah generasi yang handal untuk pembangunan Kabupaten Kutai Barat,” jelasnya.

Ekti Imanuel berharap kolaborasi antar umat dan pemerintah dapat terus terjalin untuk mewujudkan kemajuan dan kedamaian di Kabupaten Kutai Barat. (adv)