BERITA TERBARU

Samarinda – Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pemprov Kalimantan Timur, Hardiyanto, mewakili Sekretaris DPRD Provinsi Kaltim untuk menghadiri rapat persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) 2024.

Rapat ini berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, pada Kamis (28/11/2024).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, didampingi Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kaltim Iwan Setiawan, serta dihadiri perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Hardiyanto mengungkapkan bahwa Rakernas Forsesdasi 2024 akan dilaksanakan pada 11-13 Desember 2024 di Balikpapan. Sebagai tuan rumah, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk mempersiapkan acara tersebut dengan maksimal.

“Sebagai panitia, sesuai arahan Ibu Sekda, tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, berbagai kesiapan mulai dari transportasi, konsumsi, sarana dan prasarana, hingga aspek logistik lainnya dibahas secara mendetail. Hardiyanto menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara seluruh pihak yang terlibat, guna memastikan kelancaran acara.

“Kita saling bertukar pikiran dan memberikan masukan agar kegiatan ini bisa berjalan lancar dan sukses,” tambahnya.

Rapat juga membahas anggaran dan progres tahapan-tahapan persiapan. “Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kiat-kiat yang dilakukan oleh teman-teman para Sekda seluruh Indonesia,” pungkasnya. (Adv)

Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agusriansyah Ridwan menyoroti tingginya angka putus sekolah di Kota Bontang dan mendesak pemerintah daerah untuk melakukan intervensi lebih lanjut.

Menurutnya, intervensi tersebut harus berupa kebijakan yang dapat meringankan beban ekonomi bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Ya, memang harus adil pemerintah dalam soal ini. Minimal, pertama bagaimana memetakan dan memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang memang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi,” ujar Agusriansyah.

Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah juga memperhatikan kebutuhan sarana pendidikan siswa. Hal ini mencakup penyediaan pakaian sekolah, buku, dan perlengkapan belajar lainnya.

“Saya rasa ini perlu serius untuk dipikirkan, bagaimana pemerintah bisa membantu anak-anak dengan menyiapkan kebutuhan mereka di sekolah,” katanya.

Untuk mengidentifikasi penyebab tingginya angka putus sekolah, Agusriansyah berencana melakukan pendalaman data dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Iya, nanti kita analisis, seperti yang saya katakan tadi tentu kita akan berdiskusi dengan dinas terkait. Pasti dia punya data kajian terhadap itu dan sudah punya rencana kerja untuk menyelesaikannya,” paparnya.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pemerintah harus berpegang pada amanat undang-undang yang menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu.

“Intinya, semua anggaran untuk sektor vital ini harus dikelola daerah, disesuaikan dengan kebijakan pusat,” tegasnya.

Agusriansyah juga berencana mengadakan kajian kebijakan di tingkat provinsi dan Kota Bontang untuk merumuskan solusi yang tepat.

“Saya akan melakukan kajian kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun kota agar kita bisa melakukan diskusi-diskusi ilmiah dan kebijakan sesuai aturan regulasi,” jelasnya.

Dengan adanya intervensi dan kolaborasi lintas pemerintah daerah, Agusriansyah berharap angka putus sekolah di Bontang dapat ditekan, sehingga pendidikan lebih mudah diakses tanpa terbentur masalah biaya. (Adv)

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk segera mempersiapkan infrastruktur jalan guna mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu langkah yang dianggap perlu adalah pembangunan jalur layang (flyover) untuk mengurangi kemacetan di kawasan-kawasan padat.

Politisi Partai Amanat Nasional itu menilai, seiring dengan peralihan pusat pemerintahan ke IKN, Balikpapan diprediksi akan mengalami lonjakan jumlah penduduk yang signifikan.

“Balikpapan akan menjadi lebih padat. Kami butuh infrastruktur jalan yang memadai, termasuk flyover, untuk mengatasi kemacetan, terutama di kawasan MT Haryono dekat Dome,” ujarnya.

Sigit menambahkan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang akan bermukim di daerah penyangga IKN seperti Balikpapan dan Samarinda, perencanaan tata ruang kota, termasuk infrastruktur jalan, harus dilakukan secara matang.

“Pemerintah kota harus merancang bagaimana mengelola pertumbuhan penduduk yang akan datang, baik di IKN maupun di sekitar Balikpapan dan Samarinda,” tegasnya.

Selain itu, Sigit juga menyoroti kondisi Jalan Mulawarman yang merupakan jalan provinsi. Ia mengungkapkan, dirinya telah meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim untuk mempertimbangkan pelebaran bahu jalan atau pembangunan jalan baru guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas.

“Saya sudah meminta Dinas PUPR PERA untuk memperlebar bahu jalan jika memungkinkan, atau membangun jalan baru agar kendaraan dapat melintas dengan nyaman tanpa saling bertumpuk,” tandasnya. (adv)

Samarinda – Kriminalisasi terhadap guru masih menjadi isu yang meresahkan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (28/11/2024).

Menurut Sapto, peringatan Hari Guru adalah momen penting untuk menghargai jasa-jasa para pendidik yang telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Jasa-jasa guru termasuk membentuk pendidikan berkualitas, membantu siswa mengembangkan potensi, serta menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Meskipun jasa-jasanya sangat besar, guru tidak diberikan tanda jasa seperti para pahlawan nasional,” ujarnya.

Sapto juga mengungkapkan kekagumannya terhadap peran guru dalam membentuk keberhasilan individu, termasuk para pejabat di Kaltim. “Tanpa guru kita tidak mungkin bisa seperti ini, termasuk para pejabat yang ada di Kaltim. Semua bisa sukses karena didikan dari para guru,” tambahnya.

Namun, Sapto mengungkapkan keprihatinan terhadap banyaknya kasus kriminalisasi terhadap tenaga pendidik, khususnya di tingkat SD dan SMP. Banyak guru yang dilaporkan ke pihak berwajib karena memberikan teguran kepada siswa, yang terkadang berujung pada tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran.

“Khususnya bagi tenaga pendidik tingkat SD maupun SMP yang kini marak dilaporkan dengan adanya undang-undang perlindungan anak,” kata Sapto.

Politisi Golkar ini menilai bahwa teguran yang diberikan oleh guru tidak seharusnya dipandang sebagai tindakan kriminal.

“Kita sendiri kalau misalkan salah, ya wajib ditegur. Mau itu dijewer atau dicubit, itu saya rasa tidak ada masalah. Jangan sedikit-sedikit dilaporkan,” tegasnya.

Sapto menambahkan bahwa guru seharusnya diberikan ruang untuk mendidik tanpa merasa terancam oleh laporan dari orang tua atau murid.

“Jika ingin menyekolahkan anak, serahkan kepada sekolah, dan gurunya. Jadi jika ada anak yang bermasalah di sekolah, ya biarkan sekolah yang menyelesaikan,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan agar orang tua tidak ikut campur dalam urusan disiplin yang diberikan oleh guru. “Jangan orang tua murid juga ikut cawe-cawe. Karena laporan anaknya, kemudian melakukan pelaporan dan lain sebagainya. Kalau memang anak Anda tidak mau dicubit, tidak mau dijewer, tidak mau ditegur, ya silakan didik sendiri di rumah,” ujarnya.

Sapto berharap pemerintah dapat membuat terobosan dalam penerapan kurikulum yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. “Saya ucapkan selamat Hari Guru, semoga para pendidik, para guru senantiasa tetap ikhlas dalam memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak kita,” pungkasnya. (Adv)