BERITA TERBARU

Jelang Ramadhan, Pemkab Kukar Gelar Rakor GPM untuk Kendalikan Inflasi dan Stabilitas Harga

Tenggarong – Menjelang bulan suci Ramadhan 1446 H, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk mengendalikan inflasi dan memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.

Rakor tersebut berlangsung di ruang Executive Kantor Bupati Kukar pada Kamis (27/2/25).

Rakor dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kukar, Ahyani Fadianur Diani, serta dihadiri oleh Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar sebagai penyelenggara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), TNI, Polri, Satpol PP, Bulog, Asosiasi Pedagang Pasar, hingga Pengurus Masjid Agung Sultan Aji Sulaiman Kukar.

Dalam rakor tersebut, Ahyani mengatakan, GPM merupakan langkah yang dilakukan Pemkab Kukar dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok yang biasanya mengalami kenaikan menjelang Ramadhan.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan stabil. Apalagi, menjelang hari besar keagamaan, harga pangan cenderung mengalami kenaikan,” ujarnya.

Selain membahas teknis pelaksanaan, Rakor ini juga menekankan pentingnya sinergi dengan distributor dan pelaku usaha agar pasokan pangan tetap terjaga dan harga tetap stabil di pasaran.

Ahyani juga menekankan perlunya memperluas cakupan program ini agar manfaatnya lebih besar bagi masyarakat.

“Dalam rapat tadi, banyak pihak yang sudah menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi. Kami berharap semakin banyak yang bergabung, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” bebernya.

Dari hasil rakor, disepakati bahwa GPM akan digelar selama dua hari, yakni pada 11 dan 12 Maret 2025, di area parkir Masjid Agung Sultan Aji Sulaiman Kukar. Lokasi ini dipilih karena strategis dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan waktu persiapan yang terbatas, Pemkab Kukar bersama instansi terkait akan memastikan kesiapan teknis, termasuk pengaturan lokasi, rekayasa lalu lintas, pengamanan, serta koordinasi dengan penyedia pangan agar pelaksanaan GPM berjalan lancar.

Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam menekan laju inflasi serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadhan.

“Kami ingin semua aspek sudah siap sebelum pelaksanaan, agar masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman dan lancar,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

GOW Gelar Muskab ke-5, Momentum Penguatan Kepemimpinan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah

Tenggarong – Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-5 Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi momentum penting untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dan meningkatkan peran mereka dalam pembangunan daerah.

Kegiatan yang digelar di Pendopo Wakil Bupati Kukar ini bertujuan mengevaluasi program kerja serta merumuskan strategi baru guna mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang lebih optimal.

Selain itu, Muskab ini juga menjadi ajang pemilihan ketua dan kepengurusan baru yang akan memimpin GOW Kukar ke depan.

Acara ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kukar, Ahyani Fadianur Diani. Dalam arahannya, ia menegaskan GOW memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta memperkuat kesetaraan gender di berbagai sektor.

“GOW telah berkontribusi besar dalam memberdayakan perempuan dan mendukung pembangunan daerah. Diharapkan organisasi ini semakin solid dan memiliki visi yang jelas untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya, Kamis (27/2/25)

Ahyani juga menekankan pentingnya sinergi antara GOW dan pemerintah agar, setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Ia berharap kepengurusan baru yang terpilih nantinya mampu menghadirkan inovasi dan program yang berdampak nyata bagi perempuan di Kukar.

“GOW harus menjadi organisasi yang bersinergi tidak hanya dengan Pemkab Kukar, tetapi juga dengan organisasi kemasyarakatan lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ahyani menyampaikan bahwa organisasi perempuan, seperti GOW harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan global, termasuk dalam menghadapi perubahan teknologi dan dinamika sosial.

Ahyani juga berharap Muskab ke-5 ini dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi perempuan di Kukar serta mendukung kebijakan pembangunan daerah.

“Kami berharap pada Muskab ke-5 GOW Kukar agar seluruh peserta dapat memilih dan menetapkan pengurus baru yang lebih kompeten dan solid, merumuskan program-program yang bermanfaat bagi rakyat kukar, serta selaras dengan program prioritas pembangunan daerah,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Pengelolaan Kearsipan di Kukar Alami Peningkatan, 15 OPD dan 3 Kecamatan Raih Predikat Baik dan Sangat Memuaskan

Tenggarong – Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami peningkatan, dengan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 3 kecamatan meraih predikat baik dan sangat memuaskan.

Peningkatan ini terungkap dalam Workshop dan Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025, yang diselenggarakan di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Kamis (27/2/25).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kukar, Akhmad Taufik Hidayat menyampaikan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kearsipan di lingkungan OPD dan kecamatan.

Ia pun mengapresiasi adanya peningkatan dalam pengelolaan arsip dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, tahun ini ada beberapa OPD yang kriterianya meningkat. Lebih banyak OPD yang mendapatkan predikat baik dan sangat memuaskan, dengan total sebanyak 15 OPD dan 3 kecamatan,” ujarnya.

Ia menegaskan pengelolaan arsip harus dilakukan dengan tertib, sesuai dengan norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi OPD dan kecamatan yang belum mendapatkan predikat sangat memuaskan, diharapkan agar terus melakukan perbaikan secara internal.

“Artinya, masih ada aspek yang perlu diperbaiki dan diperkuat, baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana. Mudah-mudahan kawan-kawan OPD dan kecamatan bisa memahami hal ini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, juga diumumkan kecamatan dan OPD dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan kearsipan.

Tiga kecamatan yang meraih pencapaian terbaik ialah; pertama, Kecamatan Muara Badak. Kedua, Kecamatan Tenggarong. Ketiga, Kecamatan Marangkayu.

Sedangkan 15 OPD dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan kearsipan di antaranya; pertama, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kedua, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ketiga, Dinas Perhubungan. Keempat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kelima, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Keenam, RSUD Aji Muhammad Parikesit. Ketujuh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kedelapan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kesembilan, Dinas Sosial. Kesepuluh, Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kesebelas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keduabelas, Inspektorat. Ketigabelas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Keempatbelas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kelimabelas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Dengan pencapaian ini, diharapkan seluruh OPD dan kecamatan di Kukar semakin berkomitmen dalam pengelolaan arsip secara tertib dan profesional.

“Jika dijalankan sesuai aturan, seharusnya tidak sulit. Insya Allah akan lebih mudah jika didukung oleh SDM yang kompeten di masing-masing OPD dan kecamatan,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Sambut Bulan Suci Ramadhan, Masyarakat Kelurahan Mangkurawang Adakan Pawai Obor

Tenggarong – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan Ramadhan1446 Hijriah, Masyarakat Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, mengadakan pawai obor sebagai upaya menjaga tradisi yang telah berlangsung sejak lama.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Ikatan Remaja Masjid (Irma) Darul Muthmainnah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat setempat.

Lurah Mangkurawang, Ardiansyah, melalui Sekretaris Lurah, Muhammad Hafiz mengatakan, pawai obor ini merupakan agenda tahunan yang sempat terhenti dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2025, tradisi tersebut kembali dihidupkan dengan harapan bisa terus dilaksanakan setiap Ramadhan.

“Kegiatan ini adalah bentuk kegembiraan masyarakat dalam menyambut bulan suci. Insya Allah, meskipun sebelumnya sempat terhenti, kami berharap bisa terus dilaksanakan setiap tahun,” ujar Hafiz kepada adakaltim.com, Rabu (26/2/25).

Selain pawai obor, berbagai kegiatan lain juga telah direncanakan selama bulan Ramadhan untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan semangat ibadah masyarakat.

“Akan ada gerakan sahur, gerakan sahur bersama dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya yang bertujuan memperkuat kebersamaan warga,” katanya.

Pawai obor ini menempuh rute kurang lebih sejauh 2 Km yang dimulai dari Masjid Darul Muthmainnah, Jalan Poros Mangkurawang, melewati Pasar Mangkurawang, lalu kembali ke titik awal.

Kegiatan ini terbuka untuk umum, tetapi sebagian besar pesertanya merupakan warga Kelurahan Mangkurawang.

“Harapannya, tradisi ini tetap terjaga dan bisa diteruskan oleh generasi berikutnya,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kukar Hadiri Talkshow BEM Unikarta

Tenggarong – Wakil Ketua Komisi IV Muhammad Idham menghadiri talkshow edukasi pendidikan berkualitas dengan anggaran efisiensi di aula Perpustakaan Daerah Diarpus Kukar, Rabu (26/2/2025).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Pusat Studi Mahasiswa (Pusma) Unikarta.

Idham mengatakan, hak pendidikan warga negara Indonesia telah diatur di dalam undang-undang.

Kata dia, pada pasal 31 ayat 4 telah mengamanatkan anggaran pendidikan baik itu dari APBN maupun APBD, paling sedikit ialah 20 persen.

“Hak kita sebagai warga Indonesia, minimal 20 persen untuk pendidikan. Itu amanat dan tidak boleh diganggu gugat,” katanya.

Ia memastikan, dengan APBD Kukar yang mencapai Rp14 triliun, pengembangan bidang pendidikan di Kukar tidak akan terganggu.

“Karena yang terkena efisiensi itu adalah perjalanan dinas dan yang sifatnya seremonial,” jelasnya.

Idham juga menyarankan kepada Pemkab Kukar, untuk segera melakukan perbaikan terhadap gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan. Seperti, atap yang bocor.

“Tolong Disdikbud utamakan ruang kelas diperbaiki, (jangan) hanya pengadaan kursi setiap tahunnya. Sedangkan sekolahnya bocor,” tegas Idham.

Ia mengimbau kepada seluruh siswa dan mahasiswa di Kukar, untuk terus meningkatkan semangat belajarnya. Guna membangun Kukar menjadi lebih baik lagi.

“Harus tetap semangat belajar. Terlebih beasiswa juga banyak diberikan oleh pemerintah, kami di Komisi IV akan kawal untuk pendidikan yang berkualitas di Kukar,” tandasnya. (ko)

PSU di Kukar Direncanakan pada 25 April 2025 Mendatang, KPU Masih Tunggu Juknis

Tenggarong – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) direncanakan berlangsung pada 25 April 2025.

Namun, kepastian teknis pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

KPU Kukar menyatakan siap menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan PSU diseluruh TPS di Kukar.

Putusan ini merupakan tindak lanjut dari sidang perkara nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025, di mana MK mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon Bupati Kukar nomor urut 1 dalam Pilkada Kukar 2024.

MK juga memerintahkan KPU Kukar untuk menggelar PSU dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan pada Senin, 24 Februari 2025 lalu.

Komisioner KPU Kukar Divisi Hukum, Wiwin mengatakan, pihaknya siap melaksanakan PSU sesuai arahan yang diberikan. Namun, terkait tahapan dan teknis pelaksanaan, masih menunggu juknis dari KPU RI.

“Kami memiliki waktu 60 hari untuk melaksanakan PSU. Namun, kami masih menunggu juknis dari KPU RI. Teknis pelaksanaannya akan kami jalankan dengan berkonsultasi bersama KPU Provinsi maupun KPU RI,” ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Ketika ditatanya terkait penganggaran, ia menyampaikan KPU Kukar akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan kesiapan pembiayaan PSU.

“Semua akan kami koordinasikan, termasuk aspek pembiayaan,” katanya.

Wiwin memperkirakan tahapan PSU akan berlangsung pada bulan April 2025, menyesuaikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan MK.

Namun, beberapa aspek seperti kampanye dan debat calon masih menunggu keputusan lebih lanjut.

“Apakah akan ada kampanye atau debat lagi, kami akan mengikuti aturan yang ditetapkan,” jelasnya.

KPU Kukar juga akan melakukan sosialisasi dan mengimbau masyarakat untuk menghormati putusan MK serta tetap berpartisipasi aktif dalam PSU.

“Kami harap tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi, setidaknya mencapai 70 persen seperti sebelumnya. Kami juga akan melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami tahapan PSU dan dapat berpartisipasi secara maksimal,” tambahnya.

Selain itu, putusan MK memberikan kesempatan bagi partai pengusung untuk mengganti calon yang telah didiskualifikasi.

Namun, mekanisme penggantiannya masih menunggu juknis resmi dari KPU RI.

“Juknis nanti akan mengatur tahapan penggantian calon, mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi, hingga pemeriksaan kesehatan. Semua aturan ini akan ditetapkan oleh KPU RI dan kami sebagai pelaksana di daerah akan mengikuti ketentuan tersebut,” jelasnya.

Wiwin menambahkan, PSU di Kukar akan berlangsung bersamaan dengan beberapa daerah lain yang juga mengalami PSU akibat putusan MK.

“Timeline yang telah dibagikan secara internal mengarah ke 25 April 2025. Namun, kepastian resminya tetap bergantung pada juknis yang akan diterbitkan oleh KPU RI,” pungkasnya. (ak/ko)