BERITA TERBARU

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan kesiapan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan anggaran yang akan dialokasikan dari efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat agar daerah yang melaksanakan PSU dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada tanpa bergantung pada dana tambahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan Pemkab Kukar telah mengikuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang meminta agar PSU dibiayai dari anggaran yang tersedia, terutama Belanja Tidak Terduga (BTT).

Namun, karena keterbatasan BTT di Kukar, Pemkab Kukar harus mengupayakan pendanaan dari efisiensi belanja daerah.

“Diupayakan memang melalui Zoom Meeting itu, Wamendagri mengharapkan setiap daerah bisa menganggarkannya sendiri, khususnya untuk anggaran yang sudah ada yang berasal dari BTT,” kata Sunggono, Sabtu (8/3/25).

Meski demikian, setelah dilakukan evaluasi, Pemkab Kukar memastikan anggaran pelaksanaan PSU harus dialokasikan dari efisiensi belanja, mengingat BTT yang ada tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan pelaksanaan.

“Di Kukar sendiri sepertinya memang kita harus menggunakan anggaran yang berasal dari efisiensi karena BTT kita tidak tercukupi,” jelasnya.

Saat ini, kebutuhan anggaran PSU yang diusulkan oleh KPU, Bawaslu, serta unsur keamanan seperti Kodim dan Polres, diperkirakan mencapai total Rp78 miliar.

Namun, angka ini masih dalam proses verifikasi dan bisa mengalami penyesuaian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Tapi itu masih terkoreksi sepertinya karena hari ini tadi ada kembali usulan tambahan yang disampaikan oleh Polres Kukar. Nanti kita akan verifikasi dulu besarannya berapa. Intinya, kita tetap mengutamakan efisiensi sesuai arahan pemerintah pusat dan menyesuaikannya dengan kondisi keuangan daerah,” paparnya.

Sunggono pun menegaskan Pemkab Kukar siap menjalankan PSU sesuai ketentuan yang berlaku. “Kita masih menunggu secara pasti dari KPU, tapi intinya Kukar siap untuk melaksanakan PSU dengan anggaran yang berasal dari APBD,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Kelurahan Maluhu menunjukkan komitmennya dalam menjalankan Gerakan Etam Mengaji meskipun sebagian pegawainya tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat.

Program yang diinisiasi oleh Pemkab Kukar ini bertujuan untuk membiasakan seluruh perangkat daerah, OPD, kecamatan, dan kelurahan untuk membaca Al-quran secara rutin sebagai bagian dari budaya kerja.

Program ini menjadi kesempatan bagi pegawai di Kelurahan Maluhu untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro, menjelaskan Gerakan Etam Mengaji merupakan sebuah program wajib yang harus dijalankan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk kelurahan dan desa di Kukar.

“Program ini mewajibkan setiap perangkat daerah, OPD, kecamatan, dan kelurahan untuk memulai kebiasaan mengaji,” ujarnya kepada awak media, Kamis (6/3/25).

Pada awalnya, beberapa pegawai merasa khawatir karena keterbatasannya dalam membaca Al-quran. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai terbiasa dan memahami lebih dalam makna yang terkandung dalam Al-quran.

“Kami di Kelurahan Maluhu bukanlah orang-orang yang ahli dalam bidang keagamaan, tetapi kami berkomitmen untuk terus belajar. Secara perlahan, kami juga mulai meningkatkan kemampuan mengaji dan mendukung program pemerintah ini,” jelasnya.

Lebih dari sekadar kewajiban, Tri berharap kebiasaan mengaji ini dapat membentuk karakter pegawai yang lebih disiplin dan lebih memahami pentingnya spiritualitas dalam menjalankan sebuah pekerjaan.

“Harapannya, setiap individu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sehingga dalam bekerja dan melayani masyarakat, mereka bisa memiliki kontrol diri yang lebih baik,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Lomba Grebek Sahur yang menjadi bagian dari Festival Ramadan ke-5 Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, mendapat antusiasme tinggi dari berbagai kalangan.

Perlombaan ini menarik diikuti banyak peserta, baik dari warga setempat maupun dari luar, yang ingin merasakan keseruan membangunkan sahur dengan cara yang kreatif dan meriah.

Grebek Sahur sendiri adalah tradisi membangunkan warga untuk sahur dengan cara unik. Para peserta nantinya akan berkeliling kampung sambil menabuh alat musik tradisional seperti rebana dan beduk, serta meneriakkan ajakan sahur dengan yel-yel khas.

Festival Ramadan Maluhu yang telah memasuki tahun kelima ini, diinisiasi oleh Karang Taruna Krida Mulya Maluhu.

Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro mengatakan, Grebek Sahur menjadi salah satu kegiatan yang paling diminati dalam festival kali ini.

“Kebetulan di Kecamatan Tenggarong kami yang pertama kali mengadakan festival Ramadhan tahun ini. Karena itu, animo peserta sangat tinggi,” ungkapnya, Kamis (6/3/25).

Tri mengungkapkan bahwa keberhasilan festival ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang bergotong royong dalam pelaksanaan acara.

“Kekuatan utama warga Maluhu adalah kekompakan warganya. Anggaran festival ini juga berasal dari gotong royong masyarakat, sementara dari kelurahan kami hanya memberikan dukungan pada beberapa aspek yang memungkinkan,” jelasnya.

Selain Grebek Sahur, Festival Ramadan Maluhu juga menghadirkan berbagai perlombaan keagamaan seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan lomba habsi.

Namun, Grebek Sahur tetap menjadi favorit karena menghadirkan suasana sahur yang lebih meriah dan penuh kebersamaan.

“Setelah ini, mungkin akan ada kelurahan atau masjid lain yang menyelenggarakan acara serupa. Tapi karena kami yang pertama, alhamdulillah, pendaftaran untuk Grebek Sahur dan habsi sangat banyak,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) , Sunggono secara resmi membuka Festival Ramadhan ke-5 di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong pada Kamis (6/3/25).

Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut festival ini bukan hanya sebuah ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana syiar agama Islam dan pembinaan karakter generasi muda di tengah perkembangan zaman.

Sunggono mengapresiasi penyelenggaraan Festival Ramadhan yang telah diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna Krida Mulya Maluhu dengan menggunakan dana swadaya masyarakat.

Menurutnya, festival ini memiliki sebuah peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak dan berwawasan luas.

“Festival Ramadhan ini bukan hanya ajang kompetisi untuk mencari pemenang, tetapi lebih dari itu, menjadi wahana menumbuhkan bakat dan potensi, sekaligus mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, serta kecerdasan spiritual,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan festival ini sejalan dengan berbagai program keagamaan dan sosial yang telah dicanangkan pemerintah daerah, seperti Kukar Kaya Festival dan Gerakan Etam Mengaji.

Sunggono pun turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dalam mendukung kegiatan positif yang memperkuat nilai-nilai keagamaan di masyarakat.

“Kita bersyukur, program Kukar Kaya Festival, kemudian Gerakan Etam Mengaji, beserta Program Dedikasi lainnya, Alhamdulillah dapat kita realisasikan tepat waktu dan mendapat apresiasi sangat puas dari berbagai elemen masyarakat,” katanya.

Sunggono berpesan kepada seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga silaturahmi selama festival berlangsung.

Ia pun secara resmi membuka Festival Ramadhan ke-5 Kelurahan Maluhu dengan harapan kegiatan ini dapat terus berlanjut dan berkembang di masa mendatang.

“Mari kita nikmati acara ini dengan penuh kebersamaan dan semangat. Semoga festival ini membawa keberkahan bagi kita semua,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan pengelolaan dan pemusnahan arsip di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telag berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Selain memberikan pendampingan dalam penataan dokumen, Diarpus juga menegaskan setiap proses pemusnahan arsip harus mengikuti prosedur resmi untuk menjaga tertib dalam beradministrasi pemerintahan.

Kepala Diarpus Kukar, Aji Lina Rodiah mengatakan, pihaknya siap membantu OPD yang membutuhkan bimbingan dalam memilah dan melakukan pemberkasan arsip.

Tim Diarpus akan turun langsung untuk memastikan arsip yang masih memiliki nilai guna tetap terjaga, sementara dokumen yang sudah melewati masa retensi dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

“OPD yang membutuhkan pendampingan bisa mengajukan permohonan, dan kami akan membantu memilah serta melakukan pemberkasan arsip sesuai ketentuan,” ujarnya, Kamis (6/3/25).

Ia juga menyebut, pemusnahan arsip tidak boleh dilakukan sembarangan. Setiap OPD yang ingin memusnahkan dokumen harus mengajukan izin tertulis kepada Bupati dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Setelah mendapat persetujuan, proses pemusnahan akan dilakukan dengan metode yang aman dan sesuai ketentuan.

“Pemusnahan arsip harus melalui prosedur yang benar, yaitu dengan izin tertulis dari Bupati dan ANRI. Kami memastikan proses ini dilakukan tanpa metode pembakaran, melainkan dengan mesin penghancur kertas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Lina menjelaskan pemusnahan arsip dilakukan terhadap dokumen yang sudah tidak memiliki nilai guna administrasi, hukum, keuangan, maupun sejarah.

Sebelum dimusnahkan, arsip akan diseleksi berdasarkan jadwal retensi yang telah ditetapkan. Arsip yang masih bernilai akan disimpan sebagai arsip statis dan diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).

Ia berharap setiap instansi semakin tertib dalam menyimpan, mengelola, dan memusnahkan dokumen agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami siap membantu OPD dalam setiap tahap pengelolaan kearsipan. Kepatuhan terhadap aturan sangat penting agar arsip yang disimpan maupun dimusnahkan benar-benar sesuai regulasi,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menggencarkan upaya pembenahan dalam pengelolaan arsip di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan.

Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan dokumen kearsipan dapat lebih tertata, serta mendukung peningkatan nilai kearsipan di tingkat daerah maupun nasional.

Kepala Diarpus Kukar, Aji Lina Rodiah mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pengawasan terhadap kearsipan yang ada disetiap OPD dan kecamatan di Kukar.

Kegiatan ini akan berlangsung selama bulan suci Ramadhan maupun setelahnya guna memastikan kesesuaian pengelolaan arsip dengan standar yang berlaku.

“Pada tahun 2024, sebanyak 17 OPD mendapat nilai memuaskan dalam pengelolaan kearsipan. Tahun ini, kami berharap jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 25 atau bahkan 30 OPD,” ujarnya, Kamis (6/3/25).

Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan bagi OPD yang masih memiliki catatan kurang dalam pengelolaan kearsipan.

Dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan, diharapkan kualitas tata kelola arsip di Kukar dapat lebih optimal dan berkontribusi terhadap capaian daerah di tingkat nasional.

Selain itu, Lina juga menekankan setiap pencipta arsip harus mematuhi ketentuan pengelolaan arsip yang berlaku, termasuk dalam hal penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).

Arsip yang telah mencapai batas waktu penyimpanan selama 10 tahun harus segera dikelola, baik dengan diserahkan ke LKD maupun dimusnahkan jika tidak memiliki nilai guna.

“OPD yang telah menyerahkan atau memusnahkan arsip yang tidak bernilai akan mendapatkan penilaian lebih baik dalam pengelolaan kearsipan,” tutupnya. (adv/ak/ko)